MT Hidayat Vs Kasus DED Empat Terminal

MT Hidayat Vs Kasus DED Empat Terminal

SHARE

 

Muhammad Taufieq Hidayat (MT Hidayat) nama ini sudah tidak asing lagi ditelinga banyak kalangan baik dikalangan birograsi, kalangan politik, kalangan generasi muda maupun kalangan masyarakat umum Kabupaten Sumbawa.
 
Belakangan ini nama MT Hidayat semakin popular karena sepakterjangnya yang begitu berani dan vocal mengungkap sejumlah kasus berbau korupsi serta melakukan perlawanan hukum demi kebenaran dan keadilan.
 
Celakanya suara vocal dan sepak terjang pria jangkung berkumis jebolan Universitas Gajah Mada (UGM) S2 Transportasi ini dianggap berbahaya sekaligus ancaman bagi pejabat-pejabat nakal, sehingga muncul dugaan  adanya  upaya  kriminalisasi terhadap MT Hidayat yang  dilakoni  sejumlah pejabat  pemerintah daerah dengan cara  memanfaatkan tangan-tangan  aparat penegak hukum.
 
Frekwensi penekanan (Intimidasi) terhadap MT Hidayat-pun semakin tinggi volumenya, menyusul spekulasi pendapat  sejumlah pejabat tinggi pemerintah daerah Sumbawa yang  menduga-duga   bahwa MT Hidayat adalah sosok yang  berada dibalik pengungkapan semua  kasus besar di Sumbawa, baik yang sudah memiliki keputusan tetap Pengadilan  maupun kasus yang kini masih dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan diantaranya kasus Pembebasan lahan Lokasi Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) senilai Rp5 milyar (APBD 2011) yang  kini tengah diproses pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan yang terakhir tahun 2012 terkuaknya  kasus dugaan Korupsi oknum pejabat teman sejawat MT Hidayat  diDishubkominfo  yang  ditetapkan atas dasar hasil temuan  pemeriksaan khusus (Reksus) Inspektorat Sumbawa. 
 
Lantas apa indicator upaya kriminalisasi terhadap MT Hidayat..? Melalui mimbar ini kami mengajak pembaca untuk  berlogika mencermati fakta sejarah kasus proyek Detail Engenering Design (DED) 4 terminal di Dishubkominfo 2003 yang didalamnya melibatkan MT Hidayat sebagai pelapor di Kepolisian Resort Sumbawa.
Seiring perjalanan waktu, upaya MT Hidayat mengungkap kasus proyek DED ini menuai kendala bahkan tidak dinyana status MT Hidayat sebagai pelapor justeru oleh pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa menyebutnya dengan sebutan tersangka. Apa motif dibalik predikat tersangka tersebu..?
 
Para pembaca yang budiman dan cerdas, sebagai referensi sekaligus renungan kita sebelum membuat kesimpulan adanya  upaya kriminalisasi terhadap MT Hidayat, maka melalui kesempatan ini kami coba paparkan fakta sejarah awal mula terungkapnya kasus proyek DED 2003 ini.
 
Sebelum dianggarkan dana pembangunan 4 terminal di 4 wilayah kecamatan antara lain, kecamatan Plampang, kecamatan Utan, kecamatan Alas dan kecamatan Taliwang melalui APBD 2003, pihak pemerintah daerah Sumbawa terlebih dulu melakukan pembebasan lahan menggunakan dana APBD melalui bagian umum dan perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Sumbawa.
 
Untuk kebutuhan pembebasan lahan terminal kecamatan Plampang seluas 1 hektare pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 262,500.000 (APBD 2003).  Angka ini cukup fantastisk terlampau tinggi jika dibandingkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) masa itu berkisar pada angka Rp 100.000.000 sampai dengan Rp150.000.000. Akibatnya banyak pihak menyoalkan pembebasan lahan terminal Plampang karena dinilai terjadi mark-up. 
   
Berdasarkan hasil investigasi dan fakta lapangan yaitu,  lokasi lahan yang akan dibebaskan untuk lokasi terminal Plampang yang dinilai sesuai dengan persyaratan tekhnis dan telah melalui proses kajian tim yang berkompeten sekaligus menetapkan lahan milik A Maola Banggae berlokasi dijalan Sumbawa Bima tepatnya didepan Rumah Makan Asri dinyatakan layak.
 
Setelah  lokasi rencana terminal Plampang ditetapkan, maka oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Sumbawa menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi termasuk berita acara dan kwitansi  pembayaran  bermaterai Rp6000 serta surat keterangan kepemilikan tanah nomor Pem.15.1/320/VIII/2003 yang diterbitkan oleh Camat dan kepala desa disertai juga dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah serta kelengkapan administrasi lainnya yang dibuat oleh Bagian Umum dan Perlengkapan. 
 
Tapi apa lacur yang terjadi kemudian, hanya dalam hitungan waktu menjelang proses pembayaran tiba-tiba pihak pemerintah daerah justeru membebaskan dan membayar lahan dilokasi lain yang sama sekali tidak melalui proses study atau kajian tekhnis. 
 
Akibatnya banyak pihak mempersoalkan pengalihan lokasi terminal Plampang bahkan muncul dugaan pengalihan tersebut kental dengan  “KKN” (Sumbawa Ekspres Edisi Kamis 13 Nopember 2003)
 
Tidak hanya kalangan LSM dan aktivis yang mempermasalahkan pengalihan lokasi terminal Plampang, termasuk sebagian besar Anggota DPRD Sumbawa juga marah besar karena pengalihan tersebut tidak dibicarakan kembali dengan pihak DPRD, padahal penetapan lokasi sebelumnya merupakan hasil kesepakatan bersama baik eksekutif maupun legislative.
 
Salah seorang anggota Dewan dari Fraksi Golkar yang juga anggota Panitia Anggaran DPRD Sumbawa M Amin LM SH melalui acara jumpa pers yang digelar digedung secretariat partai Golkar Sumbawa mengecam keras tindakan pemerintah daerah tersebut “jelas merupakan pelanggaran jika realisasi pengadaan tanah tersebut bertentangan dengan putusan yang telah ditetapkan DPRD,” ungkap Amin LM pada wartawan. (Berita Sumbawa Ekspres berjudul “Aparat Penegak Hukum Diminta Usut Kasus “262”)
 
Nampaknya Kejaksaan Negeri Sumbawa pada saat itu cukup tanggap melihat peluang sehingga dengan segera menggelar pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Sumbawa.
 
Berdasarkan penjelasan Kejari Sumbawa saat itu R Suharto Rasidi SHMH, bahwa tahapan penyelidikan oleh pihaknya  atas dugaan sementara terjadinya mark-up. 
proses penyelidikan oleh kejaksaan terus berjalan melibatkan banyak pejabat yang dimintai keterangan. Tapi sayang beribu sayang…kasus bebau KORUPSI ini hilang entah sembunyi kemana.. Allahualam biszawab.
 
Bagaimana kaitannya kasus pengadaan tanah terminal Plampang dengan kasus DED ? tentu sangat erat perselingkuhannya sehingga pihak panitia pengadaan barang dan jasa Dishubkominfo yang secara kebetulan MT Hidayat (Staf Subag Perencanaan dan Penyususnan Program Dishub) dipercaya sebagai sekretaris panitia, tidak memproseslebih lanjut proyek pembuatan DED 4 terminal tersebut dengan alasan, lahan yang telah dibebaskan tidak memenuhi standar spesifikasi tekhnis serta statusnya dalam pengawasan hukum Begitu juga dengan lahan rencana lokasi terminal di 3 wilayah kecamatan lainnya juga masih terlilit masalah. Artinya proyek pembuatan DED 4 terminal di Dishubkominfo  (dulu Dishub) 2003 tidak pernah ada kaarena  tidak  pernah diproses.
 
 Ketika tidak diproses maka konsekwensinya  anggaran yang telah dipersiapkan melalui APBD 2003 harus dikembalikan ke kas daerah untuk kemudian diluncurkan melalui program DIPDA-L  pada tahun berikutnya. 
 
Seiring dengan perjalanan waktu memasuki tahapan penyusunan draf anggaran tahun 2004, ketika pihak perencanaan dan bina program Dishubkominfo (MT Hidayat) akan mempersiapkan draf DIPD-L proyek pembuatan DED 4 terminal tersebut  tersentak kaget karena dananya telah dicairkan 100 persen.
 
Untuk mencari jawaban dan bagaimana cerita sebenarnya sehingga dana pembuatan DED bisa lolos tanpa sepengetahuan panitia pengedaaan barang dan jasa, MT Hidayat melapor dan meminta Bawasda (Inspektorat) melakukan pemeriksaan khusus(Reksus).  Atas dasar laporan MT Hidayat inilah kemudian Sekda Sumbawa mengeluarkan perintah pemeriksaan melalui surat nomor 875.5.1/58 tertanggal 1 Juni 2004. 
 
Kendati proses pemeriksaan berjalan sesuai mekanisme kerja Bawasda saat itu, tetapi hasil pemeriksaannya  tidak mencerminkan prinship obyektifitas, karena didalam laporan hasil pemeriksaan Bawasda antara lain menyebutkan pemberlakuan sanksi  kepada kontraktor pelaksana pembuatan DED dengan alasan terjadi keterlambatan penyerahan produk DED melampoi kesepakatan kontrak.
 
Penjelasan Bawasda melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) regular nomor II/796.1/37/Bawasda-Rhs tertanggal 6 Juli 2004 ini member pemahaman seolah-olah produk proyek pembuatan DED itu ada, padahal panitia pengadaan barang dan jasa Dishub saat itu mengaku tidak pernah memprosesnya.  
MT Hidayat menilai LHP Bawasda tersebut akan berimplikasi buruk bagi dirinya juga anggota panitia pengadaan barang dan jasa lainnya, sehingga dia melalui media massa meminta DPRD untuk membentuk PANSUS (Gaung NTB Edisi 19 Oktober 2004, judul berita “DEWAN DIMINTA BENTUK PANSUS DED TERMINAL”) 
Entah atas dasar apa atau mungkin saja Bawasda mulai kepincut karena mulai ketahuan “blangnya” sehingga buru-buru menggelar Reksus dan melahirkan LHP III/769.1/01/Bawasda-Rhs tertanggal 13 Januari 2005 yang isinya membenarkan telah terjadi penyimpangan dana DED yakni pembayaran fiktif sehingga terjadi kerugian Negara sebesar Rp166.000.000. Tetapi pada poin berikutnya LHP Bawasda masih menyebutkan pemberlakuan denda 5% atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak.
 
Akhirnya MT Hidayat berkesimpulan melaporkan Bawasda ke  Sat Reskrim Ranmor Polres Sumbawa  dengan tuduhan melakukan pembiaran terjadinya kerugian Negara  dengan modus pencairan dana proyek pembuatan DED 4 terminal menggunakan dokumen palsu. Selain itu diduga kuat Bawasda juga berusaha keras untuk menutupi-nutupi penyimpangan yang terjadi pada proses pembebasan lahan lokasi terminal Plampang dengan cara merekayasa hasil Reksus.
Proses pemeriksaan dikepolisianpun melenggang, sejumlah pejabat mulai dimintai keterangannya.Bahkan kepala Bawasda sempat dijadikan tersangka yang walaupun kemudian status tersebut tidak berlanjut. Dan yang luar biasa, proses penanganan hukum kasus DED ini berbeda dengan kasus-kasus dugaan korupsi lainnya di Sumbawa yang nilainya milyaran rupiah. Walaupun nilainya kecil Rp 166.000.000 tetapi proses hukumnya ditangani secara bersamaan oleh 2 lembaga hukum Kepolisian dan Kejaksaan Negari Sumbawa. 
 
Dalam perjalanan pemeriksaan sejumlah saksi dan barang bukti oleh aparat kepolisian, MT Hidayat (Pelapor) bersama seluruh anggota panitia pengadaan barang dan jasa proyek DED Dishub tetap bersikeras bahwa proyek pembuatan DED 4 terminal (APBD 2003) tidak pernah diproses. Artinya seluruh dokumen yang timbul kemudian termasuk dokumen pencairan pembayaran proyek pembuatan berikut tanda tangan para pihak didalam dokumen dinyatakan palsu yang diperkuat dengan penjelasan hasil Laboratorium Forensik Cabang Denpasar nomor Lab:209/DTF/2011.
 
Berdasarkan fakta,bukti dan keterangan saksi, akhirnya Pengadilan Negeri Sumbawa memvonis pelaku pembuat dokumen palsu dan pemalsuan tandangan dengan hukuman penjara 1 tahun. Nomor putusan 304/PID.B/2011/PN,SBB.
 
Setelah vonis Pengadilan berkekuatan tetap, belakangan muncul fenomena hukum yang menurut kami aneh bin ajaib. Pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa menindaklanjuti kasus DED ini khususnya penanganan hukum yang berkaitan dengan kerugian negara(KORUPSI) dan menyebut-nyebut nama MT Hidayat sebagai salah satu tersangka didalam surat panggilan saksi. Bahkan Kajari yang baru menjabat kurang lebih 2 bulan di Sumbawa tidak tanggung-tanggung melontarkan pernyataan public mmelalui media massa bahwa MT Hidayat sudah lama jadi tersangka (Gaung NTB).
 
Tetapi tidak lama kemudian dimedia massa yang sama Kajari Sumbawa juga membuat pernyataan bahwa tersangka FR berbeda dengan MT Hidayat dengan RH yang sampai saat ini masih dalam tahapan penyidikan (Sumbawa Ekspres edisi Selasa 04 September 2012)
 
Pernyataan Kajari Sumbawa yang sekarang dengan Kajari sebelumnya (Dwi Harto SH MH) justeru sangat bertolak belakang, seperti dilansir (Gaung NTB edisi 22 Maret 2011). Dwi Harto mengapresiasi langkah yang dilakukan MT Hidayat, bahkan berharap agar ada pejabat pemerintah lain yang mau melaporkan kasus pemalsuan tanda tangan mengikuti langkah MT Hidayat. 
 
Pertanyaannya, mungkinkah ada warga yang mau menjadi saksi pelapor jika dia sendiri dijadikan obyek hukum yang dikorbankan.? Tentu       
tidak  mau, terkecuali orang yang terjangkit penyakit jiwa dan sama gila dengan oknum aparat penegak hukumnya
 
Pesan saya..Selalulah hati-hati dan waspada “Kita wajib taat pada hukum, tapi tidak harus tunduk pada perlakuan hukum”.
 
Berita lengkap, nantikan di majalah sumbawanews Edisi 34 Oktober 2012, beredar minggu pertama Oktober 2012. 
 
(Jayus)
 
 
SHARE
Admin Sumbawanews