Menuntut Menteri Yuddy Di Honorer K2

Menuntut Menteri Yuddy Di Honorer K2

SHARE

Ada secercah harapan untuk menuntaskan nasib Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) lewat penandatanganan sembilan kesepakatan antara Komite I dan III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) pada Rabu (21/1/2015).

Kesepakatan itu ditandatangani seusai Rapat Kerja di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta memuat sembilan kesepakatan

Rapat Kerja (Raker) Komite I dan Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) berhasil mencapai sembilan kesepakatan.

Kesimpulan dan kesepakatan pertama disebutkan, Komite I dan III mengapresiasi janji Pemerintah khususnya MenPAN dan RB untuk melakukan penanganan khusus terkait masalah tenaga honorer hingga selesai.

Kedua Komite juga mengharapkan Pemerintah untuk segera menetapkan tenaga honorer Kategori II yang telah memenuhi kriteria dan persyratan untuk segera menjadi CPNS sesuai ketentuan perundang-undangan.

Disamping itu, kedua Komite juga mendukung upaya MenPAN dan RB untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pusat dan daerah.

Komite I dan III juga mengharapkan agar MenPAN dan RB dapat memformulasikan tenaga honorer yang tidak lulus kriteria CPNS diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KemenPAN dan RB diminta segera melakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer di Pusat dan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan keuangan Negara dan akan menginformasikan perkembangan verifikasi tersebut kepada DPD RI.

Dalam poin enam dan tujuh kesepaktan, MenPAN dan RB diminta melakukan percepatan pembaharuan data tenaga honorer di Pusat dan Daerah yang menjadi acuan bersama serta menginformasikan hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer di Pusat dan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan keuangan Negara kepada DPD RI.

KemenPAN dan RB akan melakukan percepatan pembaharuan data tenaga honorer di Pusat dan Daerah yang menjadi acuan bersama. Hal itu tertuang dalam poin ke delapan kesepakatan.

Poin ke sembilan kesepakatan disebutkan, KemenPAN dan RB diharapkan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan DPD RI dalam setiap program yang akan dilakukan di Daerah dalam rangka upaya perbaikan birokrasi.

Komite I dan III DPD RI sebagai representasi Daerah akan turut mendorong Pemerintah Daerah agar dapat melakukan evaluasi birokrasi dan berkoordinasi dengan optimal agar terwujud Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Kesembilan poin kesepakatan itu telah ditandatangani oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani dan Ketua Komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

Belajar dari pengalaman masa lalu dengan tuntutan beban hidup semakin menantang, sangat tidak pantas bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat dan beradab masih melakukan tindakan diluar kemanusiaan yaitu, memberi penghasilan Rp50 ribu hingga Rp200 ribu per bulan bagi Tenaga Honorer K2. Disisi lain para koruptor menyisir setiap nilai rupiah untuk dikumpulkan, hidup mewah tanpa toleransi hingga ditengah putusnya harapan hidup layak Tenaga Honorer K2.

Jiwa patriotik, idealisme kepada bangsa dan negara adalah landasan pengabdian tulus tak berujung Tenaga K2. Situasi ini menjadi kendaraan bagi penentu kebijakan untuk memilah dan mengintervensi sesuai selera diawal Pemerintahan suatu Daerah. Isu bagi-bagi jatah atas kesuksesan Pemimpin terpilih menjadi ruang terbuka bagi tenaga honorer untuk dipekerjakan dibawah batas kemanusiaan dengan upah variatif mulai dari Rp50 ribu hingga Rp200 ribu/ bulan

Nasib K2 di Provinsi NTB misalnya, melalui Senator Baiq Diyah Ratuganefi anggota Komite III DPD RI dan Senator Rabiatul Adawiyah anggota Kimite I DPD RI asal NTB, keduanya sama-sama meminta kepada MenPAN dan RB, Yuddy Chrisnandi untuk menentukan nasib tenaga honorer K2.

Keduanya melakukan pendekatan berbeda kepada Menteri Yuddy. Jika Baiq Diyah seusai rapat langsung menyerahkan daftar persoalan yang tersimpan dalam map kepada Menteri Yuddi, tidak dwmikian dengan Senator Dewi Rasyid yang memilih melobi Menteri Yuddi melalui meja makan di ruang rapat.

Menurut Senator Rabiatul Adawiyah atau biasa dipanggil Dewi Rasyid, dirinya bersama Baiq Diyah telah menyampaikan persoalan nasib tenaga K2 dalam rapat. Beberapa persoalan yang mengemuka di masyarakat seperti adanya sinyalemen permainan Bupati Lombok Timur Ali BD yang meloloskan 11 orang dari 664 orang tenaga K2.

Sinyalemen itu beredar luas dengan indikasi Bupati Ali BD diduga meluluskan 11 orang tenaga K2 disebabkan faktor balas budi sang Bupati kepada 11 orang tim sukses Bupati Ali BD. Berdasarkan hasil rapat dengan Menteri Yuddi kata Baiq Diyah, ke 11 orang tersebut lulus K2 karena kelengkapan persyaratan.

Pernyataan itu dikutipnya dari jawaban Menteri Yuddi saat rapat. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan dibatalkan pengangkatan status 11 orang tersebut apabila ditemukan alat bukti yang memperkuat dugaan faktor balas jasa Bupati Ali BD.

Di Kabupaten Lombok Tengah masih terdapat tenaga honorer K2 sebanyak 307 orang yang lulus 206 orang. Namun demikian, kelulusan itu harus ada yang mempertanggungjawabkan yaitu Pemerintah di wilayah tempat dinyatakan tenaga K2 lulus.

“Jika terjadi sesuatu atau dikemudian hari ditemukan bukti-bukti melanggar hukum atas kelulusan itu maka Pemerintah Daerah-nya yang harus bertanggungjawab,” kata Baiq Diyah kepada Sumbawanews seusai rapat.

Kelulusan yang terjadi di Lombok Tengah sebut Baiq Diyah akan dilakukan monitoring. Hal itu sesuai dengan harapan Menteri Yuddi yang selalu membuka ruang bagi penyampaian informasi yang benar dan akurat mengenai kelulusan tenaga honorer K2.

Dalam waktu reses akan datang dirinya akan mengumpulkan informasi mengenai adanya sinyalemen yang berkembang bahwa kelulusan di Kabupaten Lombok Tengah juga diduga dilakukan melalui pendekatan nepotisme dari kelompok keluarga pejabat dan imbaljasa tim sukses.

Jika dikemudian hari ia dapat menemukan bukti-bukti itu, akan dilaporkan kepada Menteri Yuddi untuk dapat ditindaklanjuti. Dirinya juga meminta peran aktif masyarakat untuk menginformasikan kepada dirinya jika ditemukan kejanggalan dalam hal kelulusan dimaksud.

Carut marutnya masalah tenaga K2 membuat Baiq Diyah mengusulkan pembentukan Tim Independen untuk menangani permasalahan di lapangan. Usulan dari NTB ini disambut positif oleh anggota DPD RI dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu Menteri Yuddy berjanji akan mempertimbangkan usulan tersebut untuk ditindaklanjuti.

Senada dengan Baiq Diyah, ditempat sama Senator Dewi Rasyid kepada Sumbawanews mengungkapkan, seperti yang disampaiakn oleh Baiq Diyah ada dugaan terjadinya KKN dalam proses kelulusan tenaga K2 di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini kata Dewi Rasyid, Menteri Yuddy tidak akan mentolelir kejadian KKN dalam kepemimpinan Menteri Yuddi. “Menteri Yuddi tidak akan segan-segan menindak tegas bagi siapa saja yang didapati melakukan KKN dalam proses kelulusan K2 menjadi PNS,” kutipnya.

Dimintai tanggapannya mengenai sinyalemen adanya dugaan keterlibatan Bupati Ali BD dalam menentukan kelulusan 11 orang di Kabupaten Lombok Timur, Dewi Rasyid mengaku bahwa informasi tersebut memang beredar di masyarakat. Namun demikian ia enggan memberi penilaian bahwa hal itu benar terjadi.

Menurutnya, ia akan memgumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu jika hal itu memang benar terjadi karena Menteri Yuddy kata dia, punya komitmen untuk memberantas praktik demikian jika mendapatkan bukti-bukti. (Zein)

SHARE
Admin Sumbawanews