Mengolah Pendapat DPD

Mengolah Pendapat DPD

SHARE

 

Kamis, 11 Oktober 2012 Lembaga Terhormat, Dewan Perwakilan Daerah melaksanakan seminar sehari mengangkat tema “Dana Bagi Hasil Yang Adil Bagi Daerah”. Sebuah tema enerjik, bersikap dalam tutur, terangkai menjadi sebuah harapan bagi daerah. Media terlibat menyebar harapan dalam otak terkooptasi atas pemikiran pencerdasan sempit.

Media bukanlah alat juru bicara, apalagi secara massive dapat membentuk opini tanpa kajian akademis. Didalamnya mengandung nilai edukasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka bukanlah cara membangun achievement dalam sebuah statemen di alam demokrasi tanpa dilandasi fakta. Begitu juga dapat terjadi dalam seminar sehari “Dana Bagi Hasil Yang Adil Bagi  Daerah”. Seminar-seminar seringkali dilakukan lembaga ini yang hasilnya perlu dilakukan pengkajian. Seminar bukanlah tempat mengerucutkan masalah untuk popularitas.

Achievement adalah akhir dari sebuah proses, maka pemaparan di Lembaga Terhormat DPD RI senantiasa berlandaskan kajian akademis untuk menghindari without achievement. Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang kepada media ini menanyakan landasan pembagian DBH yang adil bagi daerah. Ia mengukur dari kebutuhan dasar daerah  yang harus diimbangi dengan anggaran dalam bentuk money follow fungtion. Artinya bukan sekedar membagi anggaran.

Sebuah pemikiran cerdas ketika Teras Narang berkata bahwa pembagian DBH berkeadilan harus melalui kajian tekhnis, akademis dan holistic untuk menetukan besaran kebutuhan suatu daerah. DPD RI, dituntut berbicara akademis untuk ditetapkan melalui mekanisme rapat paripurna yang menjadi landasan hukum penyampaian aspirasi daerah yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pemerintah juga harus berstandar satu, manakala suatu daerah menyuarakan gugatan pembagian DBH berkeadilan bagi daerah, tidak boleh serta merta hanya mengedepankan landasan yuridis semata karena didalam kepentingan daerah terdapat ekses eksternal terhadap beban daerah atas kebijakan pusat  yang tidak dirasakan pusat seperti kerusakan alam, dampak psikologis masyarakat lokal atas keserakahan mengeksploitasi sumber daya.

Kalkulasi awam tak dapat dibendung ketika kita tidak dengan bijak mengelola aspirasi yang dapat berakibat bentrok, baik antara pengusaha dengan masyarakat maupun dengan pemerintah akibat tersumbatnya aspirasi. Begitu banyak contoh kasus, seperti yang terjadi atas perampokan hasil migas Riau yang dijual ke Singapore atau Malaysia. Oknum BUMN menimbun BBM di Kepulauan Riau sementara Riau masih 30% wilayahnya belum memiliki listrik. Praktek korup penguasa telah menelanjangi ketidak adilan berbangsa bernegara.

Berdalih bukanlah cara mempertahankan NKRI, anggota DPR RI, Fahri Hamzah secara tegas mengatakan “Penyusunan APBN untuk dikorupsi”, adalah langkah  maju pemerintah melawan  semangat anti korupsi. Pemerintah jangan berdalih, berapa anggota DPR terlibat korupsi, pejabat pajak, dan beberapa pemda di Indonesia yang hingga saat ini belum terjamah oleh hukum  merupakan  aksi menelanjagi diri pemerinah ditengah praktek ketidak adilan pemerintahan melawan kepentingan daerah untuk menuju masyarakat “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia”.

Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak meminta DBH bagi daerahnya dengan kisaran 40-50%. Kalkulasi demikian telah didasari oleh kajian akademis. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Prof. Mudrajad Kuncoro PhD menamakan Kaltim sebagai daerah “growth without development” pertumbuhan tanpa pembangunan karena uang yang didapatkan dari Kaltim sebagian besar dibawa ke pusat. Tidakkah rasa ini mengebiri daerah? 

Rasa demikian juga terjadi pada daerah lain.

Pemerintah tidak boleh memberi harapan  semu, wejangan, apalagi mengaitkan dengan hukum agama ketika daerah menuntut pembagian DBH berkeadilan seperti dikatakan oleh Wamenkeu yang menjanjikan masuk surga kepada Senator Awang Ferdian Hidayat asal Kaltim yang mau mengikhlaskan daerahnya berbagi rezeki dengan daerah lain yang kurang beruntung memiliki SDA. Lalu bagaimana jika rezeki daerah untuk dikorup, bisakah dijamin masuk surga?

Bagaimana pula dengan Kalteng yang membeli BBM bersubsidi dengan harga Rp.15.000/liter, adakah penduduk di pulau Jawa merasakan hal sama seperti tuntutan sila ke lima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, Pernahkan merasakan harga BBM bersubsidi Rp.100 ribu seperti di Papua, pernahkah merasakan hal sama ketika masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan kandungan emas melimpah harus mencari emas di Saudi Arabia dan tergolong sebagai wilayah miskin diatas rata-rata nasional?

Tidak salah ketika Senator asal Kalteng, Hamdani menyuarakan ketidak  adilan karena sebagai daerah penghasil minyak, Kalteng membeli BBM bersubsidi dengan harga Rp.15.000/liter, infrastruktur minim. Pemerintah tidak boleh memelihara lembaga seperti DPD RI jika aspirasi daerah tersalur malaui lembaga ini tidak ditindaklanjuti karena hal demikian hanya menjadikan DPD RI sebagai lembaga pengguna anggaran without achievement.

Rasa tak percaya atas sikap pemerintah mulai muncul,  Hamdani menyikapi dengan adanya gerakan di daerah atas sikap janji muluk pusat, apalagi  Ketua Senat, Irman Gusman menjanjikan hasil seminar akan dibahas di Komisi XI DPR RI dan dapat dinikmati hasil oleh daerah pada TA 2013 merupakan harapan  without achievement jika hal itu tidak terealisasi karena judicial review telah ditempuh, bersurat  ke Presiden SBY telah dilalui, namun pemerintahpun tak bergeming  menangkap sinyal.

Sejatinya pemerintah memiliki visi jauh kedepan, menggunakan sumber pembiayaan lain untuk  menambah kekayaan negara melalui kemampuan  BUMN mendapatkan laba sebagai pola pembiyaan pembangunan daerah dan bukan dengan cara membiarkan BUMN menjadi lumpuh melalui tindakan korupsi berjamah yang justru  bertolak belakang dengan keinginan daerah menikmati kekayaan daerahnya. Membangun komitmen bersama penyelenggara negara atas rasa senasib sepenanggungan dengan rakyat adalah symfhoni  dalam sebuah orkestra membawa perdamaian sesama anak bangsa.

(Zainuddin)

 

 

SHARE
Admin Sumbawanews