Menghitung Korupsi Kabinet SBY Di 2012

Menghitung Korupsi Kabinet SBY Di 2012

SHARE

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Presiden yang gencar menyuarakan melawan korupsi. Kata lawan tidak dapat dimaknai dengan hanya membuat lembaga anti rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lebih dari itu harus dibangun sebuah mekanisme pemutusan akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya korupsi dengan mengubah perangkat aturan yang mendukung potensi atau terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan demikian pernyataan melawan korupsi tidak hanya sekedar ucapan yang mengakibatkan multi interpretasi yang dapat berujung pada karakter pemimpin melakukan tindakan pencitraan semata, namun jauh dari harapan dan pencapaian.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, misalnya, sebagai alat kelengkapan di DPR RI perlu diberi ruang yang lebih besar untuk dapat mengahsilkan temuan yang luarbiasa apabila kita memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Perbedaan suudut pandang tentang penempatan korupsui telah memperlambat cara penanganan korupsi di negeri ini. Berdasarkan laporan Kinerja BAKN DPR RI tahun 2012 yang dipublikasikan pada tgl.20 Juni 2013, terungkap kasus Pengadaan Barang dan Jasa Perguruan Tinggi Negeri di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BAKN menyimpulkan terjadinyimpangan anggaran Negara sebesar Rp.1,05 triliun dalam proses Penganggaran, Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Penyalahgunaan Rekening Penerimaan PNBP di 16 Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Alokasi anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN, tak membuat surut nyali mengembat uang negara dengan cara haram. Hal itu terbukti dengan adanya rekomendasi BAKN ke Mendikbud untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengadaan Barang dan Jasa di Perguruan Tinggi Negeri dan meminta Pimpinan DPR untuk mendorong pihak berwajib seperti KPK dan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

BAKN juga mengungkapkan pada tahun 2012 telah terjadi kerugian Negara Rp.468,98 miliar pada kasus Pengadaan Sarana dan Prasarana Vaksin Flu Burung untuk manusia di Kementerian Kesehatan. Kerugian dimaksud oleh BAKN disebutkan terjadi oleh inisiatif awal proyek pengadaan sarana dan prasarana vaksin flu burung bukan oleh Menkes tetapi dari PT. BF. Selanjutnya PT. AF dan PT. AN berperan aktif dalam pembahasan anggaran di Depkes dan Ditjen Anggaran yang mana semua proses lelang diatur oleh PT. AN (Sdr. MNS dan MIN yang bekerjasama dengan PT.BF dan Ditjen P2PL Depkes. PT, ETU yang berafiliasi dengan PT. AN dan semua proses lelang diatur oleh PT. ETU, PT. BF dan Ditjen P2PL Kemenkes.

Beberapa dokumen direkayasa untuk menunjukkan PT. ETU sebagai pemenang lelang dan bangunan pabrik Vaksin Flu Burung di Bandung sampai saat ini pekerjaannya terbengkalai sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dimasa akan datang. Atas kasus ini BAKN telah melaporkan kepada Pimpinan DPR RI untuk melaporkan kepada KPK karena secara jelas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.468,98 miliar.

BAKN juga mencatat kasus Pembangunan pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Kementerian Pemuda dan olahraga, BAKN menyimpulkan, setelah vakum tahun 2004, titik tolak pembangunan P3SON rencana pembangunan Proyek Hambalang di Cilangkap di rumah AAM berdasarkan permintaan AAM. Atas petunjuk dari AAM, PPPON selanjutnya dikembangkan menjadi P3SON dengan disusun kemabali Kerangka Acuan Kerja (KAK) baru diawal tahun 2010. Dalam pelaksanaan proyek, telah terjadi penyimpangan dan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat terkait baik secara langsung dan tidak langsung.

Indikasi itu setidaknya menurut BAKN terjadi dalam bentuk pemberian izin lokasi, site plan dan Izin Mendirikan Bangunan, Penerbitan SK Hak Pakai dan Sertifikat Tanah dan Pengajuan kontrak tahun jamak dan penyususnan anggaran oleh Kemenpora serta dalam persetujuan kontrak tahun jamak dan Anggaran oleh Kementerian Keuangan. Permainan selanjutnya dalam memilih rekanan, dalam pencairan uang muka dan dalam pelaksaan pembangunan konstruksi. Atas kasus ini, BAKN telah merekomendasikan melalui Pimpinan DPR untuk meminta KPK untuk menuntaskan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus tersebut karena telah terbukti terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengelola proyek dan pihak terkait karena terjadi kerugian negara sekurang-kurangnya Rp.243,66 miliar.

BAKN ternyata lebih garang dalam membuntuti kerugian negara, melalui kewenangannya, BAKN meminta PPATK untuk melakukan penelususran aliran dana sebesar Rp.243,66 miliar dan meminta BPK segera melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana yang dijanjikann untuk mengungkapkan kerugian negara lebih jauh. BAKN yang merupakan Alat Kelengkapan di DPR RI yang beranggotakan anggota DPR RI itu terus menerobos Komisi X DPR RI dan Pokja Anggaran untuk bertanggung jawab atas pembahasan dan persetujuan anggaran proyek yang awalnya tahun 2010 sebesar Rp.275 miliar menjadi Rp.1,175 triliun pada tahun 2012.

BAKN juga terus menerjang, meminta DPR RI untuk menggunakan hak bertanya kepada Pemerintah sehubungan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksaan proyek P3SON yang menyebabkan kerugian keuangan negara oleh Menpora dan Pejabat di Kemenpora, Kepala BPN dan Pejabat di BPN, Dirjen ANggaran dan Pejabat di Lingkungan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU, Bupati dan Pejabat di Lingkungan Kabupaten Bogor.

Potret korupsi anak negeri ini tidak berhenti di dalam negeri, bahkan mengalir deras hingga ke Luar Negeri di beberapa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Dalam laporan BAKN, telah merekomendasikan kepada Komisi terkait di DPR RI untuk menindaklanjuti temuan audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 dan hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2012 tentang adanya bukti Pertanggungjawaban Keuangan Penggantian Biaya Representasi pada beberapa KBRI di Kemenlu tidak sesuai SK Menlu No.011/KU/II/2000/02.

Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI juga masuk dalam catatan BAKN yang menilai buruknya pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan pada TVRI dan RRI. Disamping itu BAKN mencatat rendahnya kenierja Pengembangan dan ImplementasiSi sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kemendagri. Buruknya Pengeloalaan Aset Negara pada BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPGBK) dan Pengelolaan Kpmplek Kemayoran (PPKK). Buruknya Pengelolaan Dana Pengamanan Obyek Vital (Pam Obvit) di Kepolisian RI. Buruknya Pelaksanaan  Belanja Barang dan Modal serta Pengelolaan PNBP Kementerian Kehutanan.

Keburukan menurut BAKN juga berlanjut pada Pengelolaan Infrastruktur Sungai dalam Pengendalian Daya Rusak Air di Kementerian PU. Penyimpangan Pembayaran Upah , Benefit serta Fasilitas untuk vice President Management Representative di BP Migas. Penyimpangan Pengeloaan PNBP dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Umum di Kementerian ESDM serta buruknya Pengeloaan Investasi Dana Abadi Umat (DAU) di Kementerian Agama RI.

Atas hasil telaahan terhadap Hapsem I 2012, BAKN telah meminta Komisi terkait di DPR RI untuk menindaklanjuti masalah rendahnya Kinerja Program NIK Nasional dan KTP-Elektronik di Kementerian Dalam Negeri. Adanya 21 berkas Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap dengan total uang pengganti sebesar Rp.815.817.691.573,54 tidak ditemukan di Kejaksaan RI. Pendapatan Pengamanan obyek Vital POLRI sebesar Rp.64.673.419.816,00 tidak dilaporkan dan digunakan langsung tanpa mekanisme APBN. Adanya Aset Tetap Kementerian Pertanian minimal sebesar Rp.96.457.640.981,00 dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Perilaku buruk Pemerintahan SBY terus berlanjut, setidaknya BAKN menemukan adanya 32 Satker di Kementerian Kehutanan yang melaksanakan kegiatan sebelum anggaran tersedia. Pembebasan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Akses Tanjung Priok di Kementerian PU yang belum selesai sehingga kontraktor mengajukan klaim sebesar Rp.51.893.818.028,16. Belanja Barang dan Belanja Sosial pada Kementerian  PDT sebesar Rp.65.053.726.268,00 tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan KKKS Pemenang Lelang wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Kementerian ESDM tidak membayar bonus tanda tangan atau signature bonus. (Zainuddin)

 

SHARE
Admin Sumbawanews