Mendulang Musuh Mengakhiri Tahta

Mendulang Musuh Mengakhiri Tahta

SHARE

Genderang perang telah ditabuh, panji telah dikibarkan, putra mahkota menjadi taruhan demi masa depan keturunan.

Sembilan bulan lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakhiri masa jabatannya dan akan kembali menjadi rakyat biasa. Ada harapan dari seorang Fahri Hamzah, sekaligus sebagai sahabat, agar SBY dapat mengakhiri masa jabatannya dengan selamat dan negara melalui transisinya secara damai.   

Dibalik harapan itu muncul gesekan membesarkan nama Fahri Hamzah, Tim Advokat dan Konsultan Hukum Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI dan Keluarga mengirim surat kepada anggota DPR RI, Fahri Hamzah tertanggal 17 Januari 2014 tentang dugaan meberikan keterangan tidak benar kepada beberapa media. “Menurut Fahri, dalam kasus Hambalang, sudah jelas banyak terdakwa yang menyebut Ibas menerima uang dari proyek tersebut. Namun hingga kini, tidak ada upaya pemanggilan dari KPK,”

Pernyataan inilah yang akhirnya membuat Tim Advokat dan Konsultan Hukum, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI dan Keluarga ditandatangani oleh Palmar Situmorang, SH. MH dan tidak ditandatangani oleh Hafzan Taher, SH melayangkan surat pertama kepada Fahri Hamzah. Surat tersebut meminta klarifikasi kepada Fahri Hamzah pada 27 Januari 2014 sekaligus memintanya datang ke Lt.9 Menara Sudirman Jakarta karena menurut Tim Advokat belum ada seorang terdakwa di persidangan yang menyebut Ibas menerima uang dari proyek Hambalang.

Surat kedua tertanggal 17 januari 2014 dengan nomor sama (031/TIM-ADVSBY/I/2014 serta isi yang tidak berbeda dari surat pertama, kembali mengundang Fahri Hamzah untuk mengkalrifikasi pernyataanya di tempat yang sama pula yaitu di Lt.9 Menara Sudirman.

Gayungpun bersambut, “Siapa yang tidak melawan akan menjadi korban.” Kalimat itu dimaknai Fahri sebagai kata mutiara.
 
Di DPR RI pada 28 Januari 2014 Fahri tidak menutup persoalan yang tengah menjadi sasaran bidikan, menyebut adanya upaya somasi yang dilakukan pengacara keluarga SBY yang ramai diberitakan di media, ketika dirinya berada di daerah pemilihan Proinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). FAhri mengetahui adanya surat dari Tim Pengacara dan Konsultan Hukum SBY yang diantar pada 20 Januari 2014 dalam keadaan belum ditandatangani dan telah ditarik oleh kembali oleh pengirim. Satu surat lainnya telah ditandatangani.

Sebagai anggota DPR RI, hak imunitas melekat pada diri anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.”

Dalam UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD an DPRD dalam pasal 196 ayat (1) dan (2) disebutkan,”Anggota DPR mempunyai hak imunitas. Anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan funsi serta wewenang DPR.”

Sudah sepantasnya sebagai warganegara, kita sama-sama meninggalkan pemahaman sempit yang berakibat terbengkalainya kepentingan rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dalam segala sisi kehidupan yang dikelola oleh penyelenggara negara di negeri ini.

Pemahaman besar tentang arti bernegara yang menghargai perbedaaan pendapat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi guna mencapai tujuan bernegara yang lebih baik harus diapresiasi sebagai nilai-nilai nasionalis dan patriotisme warganegara, tidak membungkus dengan kepentingan jabatan dan apalagi memikirkan masa depan dinasti putra mahkota sebagai pewaris tahta penyelamat orang tua yang kebenarannya diragukan.

Komisi III DPR RI memiliki fungsi pengawasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan demikian pernyataan Fahri seperti dikutip Tim Advokat dan Konsultan Hukum Presiden RI dan Keluarga ditujukan kepada KPK agar bertindak imparsial dalam penegakan hukum sebagai spirit menjadi tolak ukur keadilan, jadi bukan hanya soal Ibas sebagai Sekjen Partai Demokrat karena dalam beberapa kesaksian di persidangan kata Fahri nama Ibas disebut sebagai penerima aliran dana Grup Permai, perusahaan milik Nazaruddin yang mengelola proyek Hambalang.

KPK harus melacak, apakah aliran dana dari Group Permai ke Ibas terkait dengan kasus korupsi Hambalang atau tidak. Dengan diperiksanya Ibas oleh KPK tentu akan menjadi jalan mulus bagi keluarga SBY untuk membersihkan namanya serta membuktikan bagi KPK tentang persamaan didepan hukum (equality before the law) seperti diamanatkan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi,”Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Banyak orang mendambakan mengakhiri kariernya menorehkan catatan putih pada setiap lembaran sejarah perjalanan hidupnya. Tak terkecuali seorang Presiden yang menjadi bapak bagi seluruh rakyatnya.

Bapak akan menjadi panutan atas setiap langkah dan sikapnya. Langkah menyelesaikan persoalan bangsa jauh lebih bermartabat daripada menghapus stempel melalui jalur hukum dan cenderung mencatut nama Presiden di belakang surat kuasa.

Seorang anak bangsa Fahri Hamzah, anggota DPR RI yang melekat status imunitas atas setiap tindakannya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR RI kini disomasi oleh  Tim Advokat dan Konsultan Hukum DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI dan Keluarganya. Akan lebih bijak dan sejuk negara ini jika Pemimpin jangan mendulang musuh mengakhiri tahta yang dapat menyeret orang lain untuk berlindung dibalik kepentingan yang dapat menghancurkan masa depan kita semua.

Belajarlah berdemokrasi dari pengalaman pahit bangsa ini yang terjajah berabad-abad dan jangan sampai sesama anak bangsa saling menjajah. Bekerja sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab masing-masing jauh lebih terhormat daripada  kita mengeluarkan surat bertubi-tubi untuk berlindung dibalik nama baik putra mahkota yang disiapkan meneruskan tahta.

Masih banyak persoalan negara yang membutuhkan kearifan dan ketegasan seorang pemimpin untuk mengakhiri masa jabatannya lebih terhormat dan mulia/ (Zainuddin).

SHARE
Admin Sumbawanews