Menambah Doping Timwas Century, Parlemen Terbelah

Menambah Doping Timwas Century, Parlemen Terbelah

SHARE

Kali ini, Kamis (19/12/2013) dalam Rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) kembali terbelah dalam dua kubu terkait sistem penaganan kasus Bank Century.

Lima tahun berlalu, penanganan kasus Bank Century belum juga memperlihatkan hasil yang cemerlang. Rakyat tetap disuguhkan oleh tontonan basa basi poltik penegakkan hukum yang kadang beberapa pernyataan dari aparat penegak hukum menerjang bagaikan menghunus nadi jantung penguasa. Disisi lain, aset yang diperebutkan dengan hingar bingar selama lima tahun juga berujung nihil.

Tengok saja seperti yang disamapaikan oleh Ketua Tim Kecil Timwas Bank Century pada Paripurna DPR RI, Fahri Hamzah menyebut nasib nasabah diputar-putar. Bahkan nilai aset didalam negeri yang nota bene negara ini memiliki otoritas atas kepatuhan hukum, ternyata penegakkan hukum hanyalah bagian dari hingar bingar politik yang tak mampu dikendalikan oleh Parlemen negara ini sehingga output yang dihasilkan, kekuatan pemilik modal Bank Century kembali dapat menguasai asetnya dari balik jeruji besi.

Rakyat sudah lelah menunggu, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menjadi landasan atas penegakkan hukum, kini semakin tak menentu. Artinya, hasil audit BPK RI setidaknya dapat dijadikan acuan untuk penegakkan hukum karena lembaga inilah yang dapat menyatakan telah terjadinya kerugian keuangan negara yang biasa disebut tindakan korupsi.

Laporan Ketua Tim Kecil, Timwas Bank Century, Fahri Hamzah melaporkan hasil penelusuran aset yang semakin berkurang. Dalam kasus penegakkan hukum, kasus Bank Century telah menunjukkan terjadinya penyalahgunaan uang negara akibat kesewenangan dan kejahatan pemikliknya dan oleh pejabat negara serta pihak swasta yang terlibat.

Walau negara ini telah mampu menghadirkan lembaga super seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak lanjut penanganan kasus Bank Century bagaikan berjalan ditempat. Harapan publik tidak sekedar penegak hukum mengumbar statement namun lebih fokus terhadap penyelesaian kasus yang didalamnya ada jantung kekuasaan yang terlibat. Targetpun akhirnya dipasang oleh Timwas Century yang mengaharapkan dapat diselesaikannya tahun ini dengan ditemukannya pelanggaran hukum.

Lima tahun berjalan penaganan Kasus Bank Century, telah memberikan gambaran kepada kita semua seperti dikatakan Fahri yang menyebut tindaklanjut penegakan hukum tidak memenuhi rasa keadilan. Akibatnya, Timwas Century mengeluarkan rekomendasi dimana DPR merasa masih perlu malakukan pengawasan penyelesaian kasus Bank Century terutama penegakkan hukum oleh KPK, Polri dan Kejaksaan.

Rekomendasi ini mendapat perlawanan dari fraksi yang ada di parlemen. Kini wajah parlemen kita terbelah menjadi dua. Opsipun berubah dukungan  oleh Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menginginkan penyelesaian kaus Bank Century diberikan kepada Fraksi masing-masing di DPR RI tanpa harus memperpanjang masa tugas Timwas Century.

Korupsi yang ditangani oleh KPK, DPR akan fokus mengawal KPK agar tidak bertele-tele menyelesaikan kasus Bank Century yang telah berubah nama menjadi Bank Mutiara. Pengawasan oleh DPR seharusnya dilakukan melalui kebijakan politik seperti mempertimbangkan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang telah diatur sesuai pasal 193 UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan pasal 171 Peraturan DPR tentang Tata Tertib (Tatib). Hal inipula yang ditegaskan oleh Fahri Hamzah dalam rapat Paripurna DPR RI saat memberikan laporan kerja Timwas Century tahun 2013.

Bayangan impechment akan mengahantui sebagian fraksi di DPR apabila Parlemen berhasil meloloskan HMP. Alhasil, parlemen terbelah untuk mengambil keputusan melalui voting dengan menghasilkan sebanyak 7 fraksi yaitu; Golkar (65 suara), PDIP (79 suara), PKS (38 suara), PAN (24 suara), PKB (18 suara), Gerindra (15 suara) dan Hanura (9 suara), mengambil opsi yang setuju agar Timwas Century diperpanjang masa tugasnya hingga 30 September 2014. Dua fraksi lainnya yaitu Demokrat (131 suara) dan PPP (26 suara) yang mengambil opsi agar Timwas Century tidak perlu diperpanjang masa tugasnya dan diserahkan kepada Komisi masing-masing fraksi di DPR. Dengan demikian, Paripurna DPR RI pada Kamis (19/12/2013) menghasilkan keputusan untuk memperpanjang masa tugas Timwas Century hingga 30 Sepetmber 2014.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tentang tatacara DPR RI menggunakan HMP, Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden (wakil Presiden) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,hal itu diatur dalam Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi “Usulan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden,”.

Pasal 7B ayat 4 mengamanatkan “Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan rakyat tersebut paling lambat sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.”

Selanjutnya ayat 5 dalam pasal yang sama mengamanatkan “Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelangaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara , korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Menyelenggarakan sidang Paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,”.

Pasal 7B ayat 6 selanjutnya mengamanatkan bahwa Majelis Permusyaaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usulan tersebut. Pasal 7B ayat 7 menjelaskan proses final pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia berbunyi “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang–kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah Presiden dan /atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat,”

Semoga HMP bisa menjadi penambah suplemen anggota DPR RI terhormat, dan kembali terhormat dihadapan rakyat walaupun tidak terpilih kembali menjadi anggota DPR RI.  (Zainuddin)
 

SHARE
Admin Sumbawanews