Adakah yang salah dari judul diatas? Ternyata ada jika dikaitkan dengan kebijakan politisi dan birokrat yang selama ini menguasai Sumbawa.

Penulis sempat terhenyak, tatkala pemilik Koran lokal Sumbawa “Pilar” mentitipkan pesan jika ingin berkompetisi sebagai pemimpin Sumbawa maka seharusnya kita memanfaatkan kepintaran rakyat. Perbincangan ini muncul tatkala pasangan calon Bupati / wakil Bupati Ikraman – Arif ( IKRAR ) mengadakan silaturrahim dengan beberapa pemilik / pemimpin media di Sumbawa.

Usut punya usut, ternyata selama ini para politisi dan birokrat hanya memanfaatkan kebodohan rakyat untuk menjustifikasi kebijakan dan janji yang diberikan selama ini. Rakyat hanya dijadikan objek tatkala pemilu dan Pilkada tiba. Rakyat seolah-olah hanya membutuhkan uang receh Rp.20ribu sampai Rp.50ribu untuk memutuskan masa depan Sumbawa lima tahun mendatang. Politisi dan Birokrat kawakan menganggap rakyat tak lebih dari sekedar selembar  surat suara yang perlu dirayu agar memilih seseorang yang telah menjanjikan sesuatu. Bahkan fakta serangan fajar menjelang pemilihan tidak lagi menjadi rahasia umum tapi sudah menjadi persaingan diantara kandidat bertarung.

Pilkada Sumbawa tinggal enam bulan lagi, doktrin pragmatisme akan tetap menjadi senjata ampuh bagi kandidat yang mempunyai amunisi lebih. Kekuatan uang akan dipertaruhkan untuk merebut EA1 dan EA2.  Dampaknya apa ? setelah terpilih suara rakyat dianggap sudah terbeli dan impas dengan sembako atau uang recehan puluhan ribu.  Resiko kebijakan yang tidak pro rakyat dianggap lumrah karena selama masa berkuasa sang penguasa berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat kampanye.

Demokrasi memang melahirkan kebebasan, namun kebebasan itu justru dimanfaatkan oleh kelompok elitis untuk menjadikan rakyat sebagai object disaat Pilkada atau pemilu. Pikiran “Rakyat masih bodoh, dan cukup dengan uang duapuluh ribuan” tetap menjadi pola pikir yang tidak terkikis hingga saat ini.

Mengulas lebih jauh tentang Demokrasi yang mulanya lahir didunia barat yakni pada pemberontakan Perancis kurang lebih 150 tahun lalu. Sebelum ada pemberontrakan Perancis itu, cara pemerintahan Eropa adalah otokrasi: kekuasaan pemerintah adalah ditangan satu orang saja, yakni ditangan raja. Rakyat tak ikut bersuara, rakyat harus menurut saja. Raja mengakui dirinya sebagai wakil Tuhan didunia ini.

Salah seorang raja yang demikian pernah ditanya oleh salah seorang menterinya: “Raja, apakah staat itu? Apakah yang dinamakan staat itu?” Raja menjawab: “Staat adalah aku sendiri! L’Etat, c’est moi!”. Memang raja ini adalah seorang otokrat yang tulen!.

Di dalam cara pemerintahan otokrasi itu, raja disokong oleh dua golongan. Pertama: golongan kaum ningrat, kedua: golongan kaum penghulu agam. Kedua golongan ini menjadi bentengnya raja, bentengnya otokrasi. Gabungan ketiganya dinamakan masyarakat Feodal.

Kondisi diatas mulai berubah, tatkala muncul golongan baru yang ingin mendapat kekuasaan pemerintahan. Kelas baru ini dinamakan kelompok borjuis. Mereka mempunyai perusahaan-perusahaan dan perniagaan. Mereka mulai menuntut perubahan, bahwa kekuasaan absolute bukan berada ditangan raja.

“Welnu” kata kaum borjuis, “Kekuasaan itu harus direbut!” Tetapi buat merebut, orang harus mempunyai kekuatan, padahal kaum borjuis belum mempunyai kekuatan itu.

“Nah, kata kaum borjuis sekali lagi,” kita harus memakai kekuatan rakyat jelata!”

Dan begitulah maka rakyat jelata itu oleh kaum borjuis lalu diajak bergerak, diabui matanya bahwa pergerakannya itu ialah untuk mendatangkan “Kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan!” (Liberte, Franternite. Egalite), adalah semboyannya pergerakan borjuis memakai tenaga rakyat.

Rakyat menurut, rakyat berkelahi mati-matian! Apakah sebabnya rakyat mau diajak bergerak? Sebabnya ialah bahwa nasibnya rakyat di bawah pemerintahan otokrasi itu adalah nasib yang sengsara sekali, dan bahwa rakyat itu masih kurang sadar yang ia hanya menjadi perkakas borjuis saja.

Pergerakan menang! Raja runtuh, kaum ningrat dan penghulu agama runtuh, dan otokrasi juga runtuh. Zaman berubah dengan cara pemerintahan baru yakni “Demokrasi”. Lahirlah parlemen yang wakilnya dipilih oleh rakyat.

Dalam kancah Demokrasi, kekuatan borjuis juga mengantarkan orang-orang terpilih menjadi wakil rakyat di gedung parlemen.  Tengok saja statistic anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang baru saja dilantik. 72.5% pekerjaan sebelumnya adalah wiraswasta, 22.5% anggota DPRD periode sebelumnya dan 5% sebelumnya sebagai PNS.
Wajah borjuis yang akan memanfaatkan kebodohan rakyat pasti terjadi, dan ini sudah terlihat disaat Pilkada lalu. Banyak dari anggota DPRD terpilih yang memanfaatkan kebodohan rakyat dengan cara menawarkan sejumlah barang dan dana agar mereka mau memilihnya. Alhasil disaat mereka terpilih dan menentukan sikap untuk mengusung siapa calon Pemimpin Sumbawa, maka factor penentu adalah berapa besar nilai sebuah kursi yang harus dihargakan.

Hampir semua kandidat yang akan menggunakan jalur partai politik dipastikan telah menyiapkan anggaran yang cukup besar dengan nilai Milyaran. “Ada kursi ada uang” itu ungkapan petinggi partai saat ditemui penulis. Mereka tidak segan-segan mematok harga sebuah kursi, bahkan kursi tersebut ibaratnya barang yang dilelang, siapa yang berani menawar tinggi maka disitulah kursi akan bertengger.

Jika kondisi ini terus berlanjut, dipastikan rakyat tetap sebagai objek dengan posisi “memanfaatkan kebodohan rakyat.”

Nah siapa yang diuntungkan dengan kondisi ini ? rakyat…dipastikan tidak!

Bagi pasangan IKRAR, memanfaatkan kebodohan rakyat bukanlah jalan yang akan ditempuh, IKRAR bukanlah tambang uang dan materi. Maka salah satu cara terbaik untuk berkompetisi dalam Pilkada 2010 nanti adalah menggunakan jalur independen dengan cara memanfaatkan kepintaran rakyat.

< Sebelumnya		Berikutnya >