Laporan Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa...

Laporan Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Tahun Anggaran 2014

SHARE

Laporan Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Bupati Sumbawa Tahun Anggaran 2014

Disampaikan Dalam Sidang Paripurna Kedua DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2015

 

Yang terhormat, anggota forum koordinasi pimpinan daerah dan ketua pengadilan negeri Sumbawa besar

Yang kami hormati, sekretaris daerah, sekretaris DPRD, asisten,  staf ahli, kepala bagian pada lingkup sekretariat daerah dan sekretariat DPRD kabupaten Sumbawa,

Yang kami hormati, para direktur bumd, kepala badan, dinas, kantor, camat, lurah, kepala desa se-kabupaten Sumbawa

Yang kami mulyakan alim ulama, tokoh agama dan pemuka masyarakat.

Yang kami hormati, pimpinan partai politik, organisasi sosial masyarakat, pimpinan organisasi wanita serta kepemudaan, pimpinan lembaga pendidikan, tokoh mahasiswa, lsm dan para wartawan, singkatnya undangan dan hadirin sekalian yang sama-sama kami hormati

Pada kesempatan yang mulya ini, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat allah swt., atas segala nikmat yang diberikan berupa rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberikan keafiatan dan kekuatan, untuk menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara dengan penuh tanggungjawab.

Teriring pula shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada rasulullah saw beserta keluarga dan sahabatnya, amin ya rabbal alamin. Menyertai rasa syukur tadi, kami memohon semoga allah swt senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan serta kekuatan pada kita semua sehingga mampu melewati masalah yang ada dalam menjalankan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya.

Kami sampaikan terimakasih kepada pimpinan dewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan pansus DPRD kab Sumbawa terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun 2014 pada hari senin 20 april 2015.

Perkenankan pula dalam rapat paripurna yang terhormat ini kami atas nama pansus DPRD kab Sumbawa menyampaikan ucapan terimakasih  dan penghargaan kepada bapak bupati Sumbawa beserta jajarannya yang telah menyusun dan menyampaikan lkpj tersebut pada paripurna i,  yang menyajikan data capaian kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Sumbawa, sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan peran dan fungsi pemerintah kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang 32 tahun 2004 pasal 27 ayat 2 dan diatur secara khusus dalam  peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007. Namun demikian pansus DPRD meminta dalam penyusunan perbaikan lkpj ini dapat disesuaikan dengan menggunakan acuan regulasi perundang-undangan yang terbaru yaitu uu no 23  tahun 2014  tentang pemerintahan daerah sehingga dapat mengihindari terjadinya kesalahan dalam penjabaran urusan pemerintahan dan secara lebih lanjut laporan pansus ini pula diharapkan menjadi masukan bagi kepala daerah dalam perbaikan kinerja urusan pemerintahan.

Dalam penyusunan laporan pansus DPRD kab Sumbawa ini, kami telah melakukan kajian dan analisis serta kunjungan lapangan terhadap lkpj bupati Sumbawa.  Sebagai dasar acuan analisis tersebut adalah regulasi yang ada seperti peraturan daerah kabupaten Sumbawa nomor 7 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015 yang didalamnya memuat visi, misi dan strategi pembangunan kabupaten Sumbawa serta arah pembangunan lima tahun.

Tahun 2014 adalah tahun keempat dari tahapan periodisasi rpjmd. Tentunya pada tahun 2014 ini asumsi dasar pencapaian program dan agenda pembangunan menjadi bahan pada tahap selanjutnya. Sehingga finalisasi lkpj bupati tahun 2014 ini menjadi bahan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten Sumbawa pada masa yang akan datang

Dalam kesempatan yang baik ini pansus DPRD kab Sumbawa merasa perlu memberikan beberapa catatan penting dan mendasar sebagai masukan guna mendobrak percepatan keberlangsungan pembangunan di kabupaten Sumbawa, sebagaimana visi pembangunan kabupaten Sumbawa yakni “terwujudnya masyarakat Sumbawa berdaya saing dalam memantapkan samawa mampis rungan” yang menjadi tanggungjawab kita semua.

Berikut akan kami sampaikan beberapa hal yang menjadi catatan pansus DPRD kabupaten Sumbawa terhadap lkpj bupati Sumbawa  tahun 2014 sebagai berikut :

 

  1. Terhadap program peningkatan pelayanan kehidupan beragama, pansus DPRD kabupaten Sumbawa meminta kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan frekuwensi fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan di seluruh kecamatan. Dari anggaran yang tersedia tingkat serapannya hanya 23,06  %.  Pansus berharap agar hukum masjid dan marbot masjid serta guru ngaji  dapat didata untuk diberikan insentif sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah.  Mereka adalah du’at (da’i) yang menjaga nilai keberagamaan. Selain hal di atas, pemerintah diharapkan serius memikirkan kompensasi bangunan untuk “islamic centre” dengan merelokasi atau merehab berat kantor arsip dan perpustakaan daerah agar aman, nyaman dan refresentatif. Sementara gedung islamic center sebagai aset penting yang pernah ada untuk komunitas ummat islam di Sumbawa harus di wujudkan kembali keberadaannya agar eksistensi ummat islam benar-benar dapat di maksimalkan untuk pemberdayaan ummat dan bangsa. Keberadaan islamic center menjadi sangat penting untuk sentral pembinaan moral ummat dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan organisasi dan komunitas islam seperti mui, nu, muhammadiyah, fkub, dan okp seperti pemuda muhammadiyah, hmi, pmii, gp. Ansor, ippnu, ipnu, aisiyah dll.

 

  1. Terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, secara umum pansus DPRD kab Sumbawa menilai telah menunjukan kinerja yang baik dan diharapkan agar terus ditingkatkan dalam rangka reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya good government dan clean government. Kemudian terhadap berbagai temuan inspektorat sebagai hasil dari tugas pengawasan di daerah, pansus DPRD kab Sumbawa menyampaikan apresiasi dan berharap agar berupaya terus meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga dapat menurunkan kasus penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di seluruh skpd.

Terhadap temuan inspektorat yang bersifat urgen, diharapkan kepada bupati Sumbawa untuk dapat ditiindaklanjuti dengan serius dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi aparatur tersebut dan menjadi pelajaran bagi aparatur yang lainnya sesuai dengan pp nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

 

  1. Terkait dengan pelayanan publik bidang perizinan, pansus DPRD kab Sumbawa juga berharap agar pemerintah darah segera melakukan reorganisasi terhadap sistem perijinan, karena sistem perijinan yang dilakukan sekarang ini masih memberikan peluang terjadinya pengurusan yang bertele-tele, dan  membutuhkan biaya yang besar, oleh karena itu pansus DPRD kab Sumbawa menyarankan agar pemerintah daerah segera membentuk badan perizinan terpadu satu pintu, sehingga terwujud perijinan yang cepat, tepat dan biaya murah serta dapat mereduksi atau mengurangi hambatan birokrasi, terwujudnya akuntabilitas, transparansi dan kepastian perizinan.

 

  1. Terkait dengan masalah aset daerah pansus DPRD kabupaten Sumbawa meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan penertiban aset milik pemerintah daerah terutama sertifikasi terhadap aset daerah, mengingat saat ini banyak pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan aset milik daerah sebagai milik pribadi/keluarga dengan cara melakukan koordinasi yang intens dengan badan pertanahan nasional.

 

  1. Terkait dengan pengembangan potensi kawasan teluk saleh pulau moyo dan tambora (samota). Pansus DPRD kabupaten Sumbawa berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan demi tuntasnya pembangunan jalan samota, mengingat kawasan ini sebagai investasi handal ntb dalam mendongkrak kemakmuran bagi masyarakat Sumbawa.

 

  1. Terkait dengan implementasi undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana uu desa,  diharapkan kepada pemerintah derah untuk segera mempersiapkan segala regulasi pendukung pelaksanaan uu tersebut dan melakukan sosialisasi dan persiapan perangkat desa agar pemerintahan di tingkat desa dapat berjalan dengan baik.

 

 

  1. Terkait dengan realisasi proporsi belanja  apbd 2014, belanja tidak langsung masih mendominasi bila dibandingkan dengan belanja langsung yakni 57,64 % dan 42,36 %. Pansus DPRD berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat mendorong postur apbd Sumbawa bisa mengarah pada postur seimbang, minimal mendekati antara 51 persen belanja tidak langsung dan 49 persen belanja langsung. Karena hal ini sangat berkaitan dengan keberpihakan kita pada pembelanjaan yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

 

  1. Terkait dengan tidak tercapainya target pendapatan daerah dari komponen ; retribusi pelayanan persampahan ( 59,78 %), retribusi parkir di tepi jalan umum ( 44,83 %), retribusi peenyediaan penyedotan kakus (0%), retribusi pelayanan pasar ( 58,72 %) retribusi pengendalian menara telekomunikasi (9,53 %), retribusi pelayanan kepelabuhanan (68,96 %).  Pansus DPRD kabupaten Sumbawa meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan manajemen, pengelolaan sdm penagih dan pengelolaan data objek pajak dan retribusi secara sungguh-sungguh. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pad. Pansus DPRD kab Sumbawa mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan terhadap segala potensi sumber pendapatan daerah  tersebut. Diantaranya adalah pembangunan dermaga labuh di kecamatan alas, penuntasan pembangunan dan pengelolaan terminal alas, penataan objek wisata yang ada dalam destinasi wisata daerah, penertiban perizinan  dan penagihan retribusi menara / tower telekomuniasi, pajak bahan galian c atau mineral bukan logam dan batuan.

 

  1. Terkait dengan rendahnya realisasi pembayaran deviden saham pt nnt maupun advance deviden pt daerah maju bersaing (dmb) ke kas pemerintah daerah yang sampai saat ini pada tahun keempat belum terealisasi, pansus dewan berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih tegas menyikapi keterlambatan pembayaran advance deviden tersebut, yaitu dengan lebih intens melakukan penagihan, koordinasi dan konsultasi dengan  pemerintah provinsi ntb termasuk juga dengan pt mdb. Disamping itu pula pansus dewan berharap agar ada sanksi hukum yang tegas atas wan prestasi yang dilakukan oleh pt mdb, dan pt dmb karena telah melanggar mou yang telah disepakati. Selanjutnya terkait dengan percepatan divestasi saham pt.nnt, yang saat ini masih tersisa 7 persen, pansus DPRD berharap kepada pemerintah daerah untuk memiliki sikap tegas dalam mengeksekusi saham tersebut melalui proses yang transparan dan menguntungkan bagi daerah.

 

  1. Terkait dengan kegiatan eksplorasi blok dodo, rinti dan elang oleh pt nnt yang terhenti, diharapkan kepada pemerintah daerah dapat mengambil sikap yang jelas terhadap progress report kegiatan ptnnt. Perlu kiranya daerah memanggil manajemen pt nnt apa rencana mereka kedepan. Mengingat DPRD kabupaten Sumbawa telah memberikan 10 rekomendasi kepada pt nnt terkait dengan harapan rakyat atas keberadaan pt nnt sehingga perlu diingatkan kembali konsistensi dan komitmen perusahaan pada daerah.

 

  1. Terhadap urusan pertambangan dan mineral di kabupaten Sumbawa. Pansus DPRD kabupaten Sumbawa mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat secara aktif melakukan upaya proteksi atas aset berharga pertambangan kita. Dimasa sela dua tahun ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi ntb terkait pengelolaan tambang.

 

  1. Pansus DPRD kab Sumbawa menyoroti kondisi lampu penerang jalan yang ada di kota Sumbawa besar dan di kecamatan-kecamatan, baik bersumber dari jaringan listrik pln maupun plts masih banyak yang tidak menyala dengan baik, pada malam hari seperti kunang-kunang serta kebanyakan tinggal tiangnya saja. Terhadap hal ini diharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki dan melengkapi fasilitas lampu penerang jalan tersebut.

 

  1. Terkait dengan pasokan listrik kabupaten Sumbawa sebagian besar sangat tergantung pada pasokan listrik pt pln (persero), diharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera mewujudkan tambahan daya listrik baru melalui pembangunan pembangkit listrik baru dengan memanfaatkan energi alternatif seperti plts labangka dan pltmh batulanteh yang telah dibangun namun belum berfungsi.

 

  1. Terkait dengan peningkatan nilai tambah hasil peternakan khususnya ternak besar, pansus DPRD kab Sumbawa DPRD kabupaten Sumbawa mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk terus melakukan pembinaan intensif pada peternak kita. Pansus DPRD kabupaten Sumbawa menyoroti maraknya pencurian ternak di beberapa wilayah di kabupaten Sumbawa. Bahkan ditemukan aksi pencurian tersebut semakin berani dan menggunakan senjata api serta senjata tajam. Oleh karena itu kepada pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan koordinasi lebih intensif dengan aparat keamanan, kodim, pol pp dan kepolisian guna menjamin keamanan lingkungan di tengah masyarakat.

 

  1. Terhadap masalah sarana produksi pertanian seperti pupuk subsidi dan bibit. Pansus DPRD kab Sumbawa  meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi yang baik dalam  menjamin ketersediaan stock pupuk dan bibit. Peran pengawasan atas distribusi pupuk hendaknya dapat diintensifkan sampai ke tingkat petani.

 

  1. Terhadap masalah pembinaan ukm dan pasar pansus DPRD mencermati salah satu tugas pemerintah daerah yang masih belum tuntas adalah terkait dengan penataan komplek pasar seketeng. Pasar seketeng merupakan pasar terbesar di kab. Sumbawa yang pedagangnya membludak sampai ke jalan raya di luar pasar. Setelah dicermati, ternyata bukan karena pasar seketeng tidak mampu menampung para pedagang namun justru karena pedagang yang tidak mau masuk ke bagian dalam pasar. Pansus DPRD juga mengamati bahwa di kala subuh hingga pagi menjelang, pasar seketeng meluber ke jalanan namun di kala terik menerpa pasar lengang tetap tak berisi di dalam. Terhadap persoalan ini diharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera menata kembali pasar seketeng.
  2. Pansus DPRD kab Sumbawa mengharapkan kepada skpd terkait lebih bekerja keras dalam menjaga dan mengawasi hutan kita. Kerusakan hutan di daerah kabupaten Sumbawa saat ini sudah berada pada kondisi kritis, dan darurat kehutanan. Kerusakan itu terjadi terutama pada daerah-daerah hulu sungai misalnya kecamatan batu lanteh yang merupakan sumber mata air masyarakat. Juga di wilayah gapit kecamatan empang, kecamatan labangka, kecamatan lantung, kecamatan orongtelu, kecamatan rhee, kecamatan buer, merente, usar mapin kecamatan alas barat. Dan kawasan yang terparah adalah kawasan ex perum perhutani antara lain kecamatan labangka dan kecamatan empang serta plampang.

 

  1. Pansus DPRD kab Sumbawa mengharapkan capaian target penerimaan dari sektor perikanan bisa di tingkatkan dengan meningkat  kinerja aparatur dan memfungsikan secara maksimal potensi perairan dan kelautan kita. Diataranya adalah pembangunan dermaga labuh di kecamatan alas, kecamatan moyo utara, kecamatan labuhan badas, kecamatan empang dan kecamatan tarano serta optimalisasi kawasan teluk saleh, sebagaimana hasil survei dan uji petik yang dilakukan direktorat jendral perikanan dan kelutan atas potensi yang dimiliki oleh kawasan teluk saleh dan kawasan perairan pulau moyo yang sangat kaya akan sumber daya kelautan.

 

  1. Terhadap badan usaha milik daerah, pansus DPRD kab Sumbawa terus berharap dan mendorong   agar bumd yang ada seperti pt bank ntb, perusda sabalong samawa, pd bpr ntb dan pdam batu lanteh untuk dapat berfungsi dan produktif serta memiliki kinerja yang baik. Bmud yang ada harus dapat terus berbenah diri. Terhadap  pdam batu lanteh  pansus DPRD menerima keluhan masyarakat terkait dengan kebocoran jaringan dan kualitas airnya terkadang masih keruh. Oleh karena itu diharapkan pada manajemen pdam untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan manajemen perusahaan sehingga air yang cukup dan layak bagi masyarakat dapat terpenuhi.

 

  1. Terhadap upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan keserasian pengembangan wilayah yang masih terisolir melalui peningkatan kemantapan jalan, pansus DPRD memberikan koreksi dari sisi konsistensi dan komitmennya. Berbicara tentang wilayah terisolir maka tentu kita harus melirik, menatap tajam dengan penuh komitmen untuk menyimpulkan secara jujur bahwa wilayah batu dulang – batu rotok kec. Batu lanteh, kec. Orong telu, kec. Ropang serta mata-tolo oi kec. Tarano merupakan wilayah terisolir. Oleh karenanya, kemantapan jalan nampaknya hanya menjadi angan-angan bagi mereka, kondisi jalan yang dijanjikan oleh pemerintah daerah selama ini dari batu dulang-tepal, tepal-tangkam pulit, tangkam pulit-batu rotok, batu rotok – bao desa, bao desa-tepal kec. Batu lanteh dan batu rotok kec. Batu lanteh-sebeok kec. Orong telu. Pemerintah daerah harus berjuang lebih keras lagi mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat. Hal ini dapat berjalan seiringan dengan semangat pembangunan di wilayah samota. Jangan sampai muncul penilaian bahwa pemerintah daerah justru lebih memprioritaskan kemantapan jalan hotmix menuju kawasan samota yang masih belum berpenghuni, atau pertanyaan lainnya ; “untuk kepentingan siapa kawasan samota tersebut saat ini, apakah untuk investor kaya raya atau rakyat jelata ? Dan kenapa masyarakat batu lanteh dll dipandang sebelah mata ?” Benarkah bahwa kita tidak mampu membangun jalan mantap/ hotmix ke wilayah terisolir, tetapi mengapa kita mampu membebaskan lahan samota dan membangun jalan hotmix 5 km dan akan tuntas 24 km dalam tahun 2015 ini ? Oleh karena itu, pansus DPRD berharap bahwa, pembangunan yang ada benar benar dapat merata sebagaimana ikrar dan komitmen awal bukan sekedar angan-angan belaka.

 

  1. Pansus DPRD kab Sumbawa mendorong kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan  kondisi jalan yang masuk kategori kritis sepanjang 270,15 km (28,39 %) dan merupakan jalan potensial, terutama yang terletak di daerah terisolir, untuk diusulkan kepada pemerintah provinsi ntb agar jalan tersebut menjadi jalan strategis provinsi sehingga pembangunan jalan di daerah kabupaten Sumbawa  dapat terealisasi dengan cepat. Terkait dengan pembangunan jalan sjn – pamunga kec. Plampang (hotmix) pansus DPRD berharap agar pemeliharaan jalan terus dilakukan karena memasuki musim hujan jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Begitu pula jalan lanjutan menuju desa sp 1 dan sp3  mengalami rusak parah dan kondisi jembatan yang ada sangat memperihatinkan.

 

  1. Terkait dengan beberapa bendung/bendungan di kabupaten Sumbawa yang tidak mampu dibiayai oleh apbd karena program tersebut membutuhkan biaya yang besar, pansus DPRD kabupaten Sumbawa meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan sid (survey investigation design) untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat (apbn). Adapun bendung/bendungan yang diharapkan dapat dianggarkan dalam apbn tahun berikutnya adalah:
  2. Pembangunan bendungan beringin sila di kecamatan utan
  3. Pembangunan bendungan labangka komplek di kecamatan labangka
  4. Pembangunan bendungan tiu rarang  di kecamatan lopok
  5. Pembangunan embung sangkok bawi di kecamatan plampang
  6. Pembangunan bendungan pelempat kesaming di kecamatan lape
  7. Pembangunan bendungan pengkareng di kecamatan moyo hulu
  8. Pembangunan bendungan brang lunang di kecamatan lantung
  9. Peningkatan jaringan irigasi  primer, sekunder maupun tersier,
  10. Serta embung rakyat yang merupakan embung skala kecil yang banyak diusulkan oleh masyarakat.

 

Terhadap persoalan ini pemerintah daerah perlu membangun koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam menjemput anggaran, salah satu contohnya adalah balai wilayah sungai (bws) provinsi ntb dan kementerian pekerjaan umum republik indonesia.

 

  1. Terkait dengan penataan ruang di kabupaten Sumbawa , pansus DPRD kabupaten Sumbawa meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti penyusunan  rencana detail tata ruang (rdtr) sebagai penjabaran perda rtrw no 10 tahun 2012. Karena hal ini akan menjadi panduan bagi kelompok masyarakat dalam memanfaatkan ruang.

 

  1. Upaya pemerintah untuk menjaga kualitas lingkungan melalui  penambahan ruang terbuka hijau perlu ditingkatkan, dalam membangun ruang terbuka hijau baru mengingat rth di kawasan perkotaan Sumbawa belum mencapai 30 %  yakni 20 % untuk rth publik dan 10 % untuk rth private, pansus DPRD kabupaten Sumbawa meminta kepada pemerintah daerah untuk hati-hati dan teliti terhadap status tanah atau lahan yang ada. Jangan sampai terjadi persoalan atas status lahan tersebut sebagaimana yang terjadi pada taman unter katimis atau kita sebut juga “taman unter malang” merupakan taman yang terbangun tanpa perhitungan yang matang sebab setelah terbangun dibongkar kembali karena terganjal masalah status kepemilikan lahannya yang tidak clear. Begitu pula dengan taman genang genis. Taman genang genis ini terbangun dengan anggaran apbd kab. Sumbawa, dari awal pembangunan sudah menimbulkan pro dan kontra. Ironisnya lagi, ternyata taman tersebut tidak terdaftar dalam rth kab. Sumbawa sebagaimana tabel 4.11, timbul tanda tanya apakah hal ini sengaja tidak di daftarkan atau karena keberadaannya masih menyisakan masalah genangan air di depannya atau karena masalah lain ? Atau mungkin sebaiknya kita rubah saja namanya menjadi “taman genang genit” karena airnya yang “genit menggenangi taman.

 

Oleh karena itu pansus DPRD berharap agar pemda terus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan memelihara keberadaan rth yang ada, baik taman kota, lapangan olahraga, dan lain sebagainya, walaupun demikian adanya. Atas segala upaya yang dilakukan merupakan ikhtiar kita untuk menjadikan daerah lebih baik. Pansus memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih pemerintah sebagai kabupaten terbaik iii nasional sub bidang penataan ruang dan penghargaan tim pelasana p2kh tahun 2014 atas prestasi dan kinerja dalam program pengembangan kota hijau  (p2kh) dirjen penataan ruang dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ri.  Selanjutnya pansus DPRD juga berharap agar dapat dilakukan pengembangan rth melalui penanaman pohon-pohon besar secara masal pada koridor jalur ruang terbuka hijau.

 

  1. Pansus DPRD  kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada petani, peternak, nelayan, pemuda, pemudi yang berprestasi dibidangnya juga , para siswa, siswi, mahasiswa, guru maupun sekolah dari jenjang paud hingga perguruan tinggi yang telah meraih prestasi dan penghargaan di bidang akademik, dan olah raga, atas capaian tersebut mampu mengharumkan nama kabupaten Sumbawa yang mampis rungan ditingkat regional maupun nasional.

 

  1. Pansus DPRD kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kemajuan yang dicapai oleh pemerintah daerah, baik dalam hal peningkatan infrastruktur sekolah, jumlah lembaga pendidikan, dan lain-lain. Meskipun demikian terhadap penyajian data mengenai jumlah ruang kelas sebagaimana tabel 4.3 halaman 67 untuk tahun ajaran 2013/2014 mengalami penurunan jumlah yang sangat signifikan dari 2.503 pada tahun 2013 menjadi 2.224 pada tahun ajaran 2014/2015. Pansus DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan mengenai penyebab penurunan tersebut. Selain itu, pansus  sangat mengharapkan terjadi peningkatan jumlah ruang kelas baru (rkb) di beberapa sekolah terutama di daerah terisolir, misalnya; sdn lawin desa lawin kec. Ropang yang menjalani kegiatan belajar mengajar di ruang yang terbuat dari gedek bambu, beralaskan tanah dan menggunakan meja pimpong atau meja tenis meja. Demikian pula dengan sdn samri, sdn pelita kec. Moyo hilir dll yang harus belajar di ruang yang hampir sama dengan sdn lawin

 

  1. Dalam rangka meningkatkan kwalitas dan mutu pendidikan, pansus DPRD mengharapkan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan ketersediaan buku pelajaran khususnya untuk sd/mi/sdlb dan smp/mts. Karena ditahun 2014 realisasi dari kegiatan penyediaan buku, hanya mencapai 7,30 %. Dari realisasi ini tergambar bahwa dalam proses belajar mengajar tidak bisa berjalan secara maksimal. Pansus DPRD mengharapkan agar ditahun-tahun mendatang tidak terulang kembali seperti yang terjadi ditahun 2014.

 

  1. Pansus DPRD kabupaten Sumbawa meminta kepada pemerintah daerah secara serius mengawal proses administrasi pengangkatan tenaga honor k2 yang telah lulus dalam seleksi cpns pada tahun 2013, mengingat masih banyaknya kekurangan tenaga pendidik khususnya di daerah terpencil.

 

  1. Terhadap rencana relokasi rumah sakit umum daerah Sumbawa, pansus DPRD kabupaten Sumbawa meminta kepada pemerintah daerah untuk segera ditindak lanjuti kebijakan yang sudah menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD kabupaten Sumbawa, mengingat rumah sakit umum daerah sekarang sudah tidak refresentatif lagi.

 

  1. Terhadap pelaksanaan program bpjs kesehatan, pansus DPRD menerima masukan dari masyarakat bahwa kebijakan pemerintah pusat tidak disertai kesiapan kita sebagai pemerintah daerah kabupaten. Kita harus menyadari bahwa pendataan mengenai jumlah penduduk miskin yang layak mendapat kuota sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) tidak sejalan dengan kenyataannya sebab pendataan oleh badan pusat statistik (bps) masih menyisakan sejumlah besar masyarakat miskin yang tidak tercover dalam qouta tersebut.

Terhadap persoalan ini memang sudah ada upaya antisipasi oleh dinas kesehatan melalui program strategis pelayanan kesehatan penduduk miskin melalui kegiatan; pelayanan kesehatan masyarakat umum sebanyak 26.184 jiwa, penyelenggaraan jkn pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebanyak 37.020 jiwa, pengelolaan dana kapitasi jkn pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebanyak 31.688 jiwa serta jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dengan 15.000 orang. Jumlah dana yang besar di dalam kegiatan-kegiatan tersebut semestinya ditunjang dengan pelayanan yang baik dan ramah. Hal ini tercederai, dengan adanya tebang pilih dalam pelayanan terutama bagi pasien miskin. Hal itu juga dipengaruhi oleh lemahnya sosialisasi mengenai prosedur penggunaan dana tersebut. Tidak jarang pasien harus perang mulut dan perang urat syaraf dengan petugas kesehatan karena ketidaktahuan pasien serta ketidakterbukaan petugas dan pemerintah. Sementara itu pada  tahun 2014, dana yang dicadangkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin, terpakai kurang dari 50 % jumlah kuota. Oleh karena itu, ke depan pemerintah daerah semestinya membangun sistem jaringan terpadu (terkomputerisasi) terkait data dari desa dengan sktm, puskesmas, camat, dikes dan rumah sakit yang memudahkan sistem administrasi pelayanan kesehatan sehingga dengan sistem jaringan pelayanan kesehatan terpadu maka “pelayanan pasien” akan lebih diutamakan daripada harus mengurus administrasi yang berbelit-belit.

 

  1. Terhadap puskesmas yang dibangun di kecamatan plampang. Pansus DPRD meminta kepada pemerintah daerah agar puskesmas tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Mengingat pentingnya segala keberadaan fasilitas puskesmas tersebut bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

 

  1. Terkait dengan pembangunan rumah dinas paramedis upt puskesmas empang, pansus DPRD menilai pengerjaannya asal-asalan, melihat kondisi demikian tenaga dokter yang ada takut menempati rumah dinas tersebut. Oleh karena itu perlu dianggarkan kembali pengerjaan keramik rumah tersebut. Begitu pula untuk pembangunan poskesdes tabose kecamatan lopok perlu diperhatikan.

 

  1. Pansus DPRD kabupaten Sumbawa berharap kepada pemerintah daerah agar  persoalan lahan yang ditempati oleh warga transmigrasi barang  lamar kecamatan lunyuk untuk segera diselesaikan mengingat masih ada sebagian lahan yang masih diklaim oleh warga diluar transmigrasi. Kalau berlarut-berlarut dihawatirkan akan terjadi konflik sosial yang membuat kondisi menjadi tidak aman. Begitupula terhadap persolan jatah hidup (jadup) bagi warga trasmigrasi yang masih dikeluhkan oleh warga transmigrasi terkait dengan ketersediaan dan pendistribusian jadup tersebut.

 

  1. Terkait dengan masalah tenaga kerja di luar negeri yang rentan mengalami permasalahan seperti gaji tidak terbayar, hilang kontak, pelecehan seksual, traffiking sampai pada terancam hukuman pancung. Hal ini bisa terjadi karena pada proses rekrutmen ctki melalui paspor kunjungan wisata dan lain sebagainya. Maka kami mengharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam melakukan monitoring dan evalusasi terhadap pptkis maupun calo-calo yang beroperasi di kabupaten Sumbawa. Kalau pptkis betul-betul menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan sedikit sekali kasus yang dialami oleh tenaga kerja indonesia di luar negeri sebagaimana diamanatkan oleh perda no. 21 tahun 2007 tentang pembinaan dan perlindungan tki pasal 37.

 

  1. Terkait dengan keberadaan cagar budaya yang ada di kabupaten Sumbawa yang teridentifikasi sebanyak 42 lokasi, pansus DPRD berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih serius dan aktif dari sisi program dan anggaran sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memelihara situs tersebut. Mengingat secarah historis keberadaan situs tersebut memiliki nilai sejarah yang dapat dimanfaatkan sebagai magnit pariwisata budaya daerah. Salah satu contoh keberadaan situs budaya yang terbengkalai sejak tahun 1987 adalah kuber peti di desa poto kecamatan moyo hilir.

 

  1. Terhadap badan penaggulangan bencana daerah, pansus DPRD mengharapkan kepada pemerintah daerah agar seluruh potensi bencana dapat diinventarisir atau melakukan mitigasi dan pemetaan potensi bencana dengan baik. Sebab pemetaan yang telah dilakukan oleh bpbd di tahun 2014 hanya potensi bencana banjir, angin topan dan tsunami saja sementara potensi terjadinya bencana longsor tidak dilakukan pemetaan karena kabupaten Sumbawa masuk dalam salah satu kabupaten dengan tingkat kerawanan bencana secara nasional

 

  1. Perencanaan sebagai akar dari pelaksanaan program, maka pansus DPRD kabupaten Sumbawa mengharapkan bappeda berfungi sebagai badan yang betul-betul merencanakan rencana pembangunan yang terintegrasi dan bersinergitas antar skpd dalam mendukung program leading sektor yang menjadi skala prioritas pada setiap tahun anggaran. Sehingga persoalan terjadinya mutasi pada pejabat struktural di bappeda tidak menjadi persolan atas keberlangsungan program yang telah direncanakan.

 

Melalui forum ini pula kami juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh partai politik dan aparat keamanan, tni dan polri, linmas, kpud dan masyarakat secara keseluruhan yang telah turut serta menjaga keamanan, ketertiban dan kondusifitas daerah. Tentunya hal ini kita harapkan dapat terus kita pertahankan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan datang.

 

Sebelum kami akhiri laporan ini pansus DPRD kabupaten Sumbawa berharap semua catatan tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati dan tanggungjawab. Dan atas capaian prestasi pemerintah daerah kabupaten Sumbawa yang sudah diraih pada tahun 2014 agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

 

Demikianlah laporan pansus DPRD kab Sumbawa terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (lkpj) bupati Sumbawa tahun 2014. Terimakasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

 

PANSUS DPRD KABUPATEN SUMBAWA

TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

BUPATI SUMBAWA TAHUN 2014

 

  1. AHMADUL KUSASIH, SH                                : (KETUA)
  2. SYAMSUL FIKRI, S.Ag. M.Si                            : (WAKIL KETUA)
  3. ABDUL RAFIQ                                     : (ANGGOTA)
  4. RAMLIYANTO, SH                                           : (ANGGOTA)
  5. INDRA HERWANSYAH                                   : (ANGGOTA)
  6. H. NURDIN MARJUNI, SH                               : (ANGGOTA)
  7. AGUS SALIM                                                   : (ANGGOTA)
  8. ISMAIL M, SH                                     : (ANGGOTA)
  9. MUHAMMAD YAMIN, SE. M.Si                     : (ANGGOTA)
  10. MUHAMMAD SAAD, S.AP                             : (ANGGOTA)
  11. ARDI JULIANSYAH, S.IP                                  : (ANGGOTA)
  12. RUSLI MANAWARI                                         : (ANGGOTA)
  13. MUHAMMAD NOER, S.PdI                            : (ANGGOTA)
  14. A.RAHMAN ATTA, S.Ag. MM                        : (ANGGOTA)
  15. SALMAN AL FARIZI, SH                                  : (ANGGOTA)
  16. HAIRIL H.M. ALI                                              : (ANGGOTA)
  17. ANDI RUSNI, SE                                              : (ANGGOTA)
  18. MUHAMMAD FAESAL, S.AP              : (ANGGOTA)
  19. HAMZAH ABDULLAH                         : (ANGGOTA)
  20. MUHAMMAD YASIN MUSAMMA, S.AP       : (ANGGOTA)
  21. BASARUDDIN, S.AP                                        : (ANGGOTA)
  22. H. ZULKARNAEN                                            : (ANGGOTA)
  23. HASANUDDIN, SE                                           : (ANGGOTA)
  24. EDY SARIFUDDIN                                            : (ANGGOTA)
  25. IRWANDI                                                        : (ANGGOTA)
  26. ADIZUL SYAHABUDDIN, SP                            : (ANGGOTA)
  27. KHAERUDDIN, SE                                           : (ANGGOTA)

 

SHARE
Admin Sumbawanews