Korupsi Lagi

Korupsi Lagi

SHARE

 “Korupsi lagi … korupsi lagi! Kapan negeri ini bisa betul-betul terbebas dari virus endemik yang sangat membahayakan masa depan anak bangsa ini? Yaitu para koruptor.” Ya, begitulah komentar sinis yang dilontarkan oleh sebagian besar rakyat di negeri ini. Mereka betul-betul sudah sangat muak dan benci sekali dengan para pelaku korupsi yang ada di negeri ini. Mulai di tingkat daerah hingga di tingkat pusat. Rakyat kesal, karena harta mereka yang telah masuk ke dalam kas negara lewat pajak yang telah mereka bayar itu, ternyata dikuras habis oleh para pelaku korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

Sementara kondisi rakyat yang sedang keleleran (tidak terurus) akibat dari efek bola liar yang memantul dari arena perpolitikan di negeri ini, tak pernah mendapat perhatian yang serius. Atas dasar itulah, rakyat kemudian merasa pantas untuk marah kepada pemerintah dan lembaga terkait yang mengurusi soal korupsi di negeri ini. Apa saja kerja mereka kok aksi korupsi masih juga bisa terjadi?

Lihat saja, misalnya, bagaimana sepak terjang para pelaku koruptor yang ada di lingkungan Perpajakan dengan tersangka Gayus cs yang telah menyeret sejumlah nama dan pejabat di lingkungan pajak, kejaksaan, kepolisian dan pengadilan. Termasuk pengacara yang pernah memberi bantuan hukum atas kasusnya. Oknum-oknum ‘terhormat’ itu, ternyata, setali tiga uang juga dengan Gayus.

Belum selesai masalah tersebut terkuak, sudah muncul kasus baru lagi yang tak kalah menghebohkannya di lingkungan Kementrian Olahraga. Yaitu, kasus korupsi dalam penanganan Wisma Atlit Sea Games di Palembang yang melibatkan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Nazaruddin. Dalam kasus ini pun, tersangka yang sempat buron ke sejumlah negara itu, juga menyeret sejumlah nama dan petinggi di lingkungan partainya dan di jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

***

Menyaksikan pemberitaan tentang bagaimana proses pengejaran dan penangkapan kedua tersangka yang sempat buron itu, masyarakat Indonesia pun sempat menaruh harapan yang besar kepada lembaga KPK — yang dianggap oleh masyarakat waktu itu masih relatif ‘cukup bersih’ — untuk mengungkap masalah praktek korupsi hingga ke akar-akarnya. Tapi sayang, harapan tersebut akhirnya harus kandas di tengah jalan. Sebab, menurut informasi yang beradar di masyarakat, lembaga yang semula dianggap independen dan relatif cukup ‘galak’ itu, ternyata diam-diam telah berubah menjadi lembaga yang tak lagi disegani dan dihormati. Apalagi untuk ‘ditakuti’ oleh para pelaku koruptor. Apa pasalnya?

Karena, menurut rumor yang beredar di masyarakat, orang-orang yang berada di dalam lembaga tersebut, ternyata, adalah orang-orang yang masih ‘doyan’ dengan duit. Artinya, meski mereka petugas pemberantas korupsi, tapi aslinya mereka itu masih bisa diajak ‘speak-speak’ tentang kasus yang akan atau sedang mereka tangani. Lewat ‘speak-speak’ itulah, bargaining kasus bisa dipeti-eskan. Kasih Uang Habis Perkara. Pengakuan Nazaruddin ketika masih berada di tempat persembunyiannya yang pernah ditayangkan oleh media televisi beberapa waktu yang lalu, makin menguatkan rumor yang beredar di masyarakat, bahwa orang-orang di KPK itu bisa ‘diatur’ oleh uang. Perkara korupsi bisa dihentikan dengan cara memberi mereka segepok uang — sebuah penilaian yang sangat menyedihkan sekali tentunya.

Kondisi tentang eksistensi lembaga KPK pun semakin terpuruk setelah pengakuan tersangka Nazaruddin — yang selama kasus itu muncul ke permukaan dinilai masyarakat telah banyak melakukan kebohongan publik itu — satu demi satu mulai terungkap kebenarannya. Artinya, orang-orang yang selama ini disebut-sebut oleh Nazaruddin telah melakukan ‘speak-speak’ dengannya di sejumlah tempat, akhirnya mengakui kalau mereka memang pernah bertemu dengan Nazaruddin. Mereka mengaku pernah bertemu dengan Nazaruddin, tapi mereka tak mau merinci apa saja isi ‘speak-speak’ mereka di sejumlah tempat itu.

Menanggapi pengakuan para petinggi KPK itu, tentu saja membuat hati masyarakat jadi terluka. Masyarakat kecewa berat. Bagaimana mungkin pimpinan KPK yang katanya harus independen itu, kok mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan orang yang diduga terindikasi melakukan korupsi. Itulah yang membuat hati masyarakat jadi terluka. Apalagi sebelumnya mereka sempat mungkir dan tak mau mengakui kalau telah bertemu dengan tersangka. Setelah mendapat desakan dari sana-sini — termasuk dari media massa tentunya — mereka pun, satu per satu, akhirnya mau mengakuinya. Luka hati masyarakat pun makin mengangak lebar. Masyarakat betul-betul terpukul. Harapan untuk membebaskan negeri ini dari kekuasaan para koruptor pun makin menipis. Air mata darah pun mengalir deras dari relung hati masyarakat yang sedang dirundung kesedihan itu.

***

KEKECEWAAN masyarakat semakin bertambah dalam ketika mereka menyaksikan terungkapnya kasus korupsi di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. Kasus yang menyeret nama Muhaimin ini mencuat, setelah KPK menangkap tiga orang dalam kaitan dengan kasus dugaan suap proyek infrastruktur transmigrasi di 19 daerah dan kasus asuransi tenaga kerja Indonesia dengan total kerugian negara ditaksir sekitar 1,5 miliar. Dua anak buah Muhaimin sudah jadi tersangka. Mereka adalah Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Kementerian, Dadong Irbarelawan, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT), I Nyoman Suisnaya. Tersangka lainnya adalah Dharnawati, Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua. (Koran Tempo, 9/9/2011)

Terkait dengan kasus yang menimpa jajaran Kementransker, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar untuk buka-bukaan menjelaskan kepada publik dan Komisi Pemberantasan Korupsi ihwal duduk perkara dugaan suap Rp 1,5 miliar di kementeriannya. “Beliau meminta Pak Menteri Muhaimin proaktif menjelaskan terkait apa yang terjadi sesungguhnya,” kata juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, di kompleks Istana Negara, Jakarta. Ia menjelaskan, perintah itu disampaikan saat Muhaimin menghadap Presiden seusai sidang kabinet paripurna. Presiden mengeluarkan pernyataan itu menanggapi penjelasan Muhaimin yang mengatakan ia tak terlibat. Kata Presiden, “Kalau terbukti, ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan,” ujar Julian lagi, menirukan ucapan Yudhoyono. (Koran Tempo, 8/9/2011)

Diakui sosiolog yang kini menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik, Dr. Daniel Sparingga, bahwa tuduhan terhadap beberapa menteri terkait dengan dugaan skandal suap dan korupsi sekarang ini, adalah masa-masa sulit bagi kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski demikian, pemerintah tidak punya pilihan lain selain memastikan bahwa semua menterinya, patuh dan bekerja sama secara penuh pada proses hukum yang harus dijalani. “Kita memang belum punya gambaran yang lengkap, utuh, dan final tentang dugaan kasus tersebut. Walau begitu, kami tidak punya pilihan lain selain memastikan bahwa semua menteri patuh dan bekerja sama secara penuh pada proses hukum yang mungkin mereka harus hadapi,” tambah Daniel. (Kompas, 8/9/2011)

***

MENYIKAPI makin maraknya aksi korupsi di lingkungan eksekutif, yudikatif dan legislatif, Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan agar Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dihapus dan diganti dengan Panitia Anggaran seperti dalam parlemen periode 2004-2009. Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan, bahwa hal itu perlu dilakukan untuk memperkuat fungsi pengelolaan anggaran di Senayan. Penghapusan Badan Anggaran juga diharapkan menjadi salah satu cara jitu untuk membongkar praktek percaloan dan mafia anggaran.

Menurut ICW, praktek-praktek korupsi di Senayan banyak terjadi dan berpusat di Badan Anggaran. Aktor utamanya adalah politikus anggota Badan Anggaran. Selain itu, birokrat dan pengusaha yang biasa melakukan kerja sama dengan pemerintah dan memiliki kedekatan dengan anggota DPR, juga masuk di dalamnya. Badan Anggaran dinilai sangat mudah memainkan rancangan anggaran. Apalagi mekanisme penganggaran saat ini sangat tertutup dan tidak akuntabel. Ditambah, waktu pembahasan anggarannya juga sangat pendek.

Karena itu, ICW juga menengarai, Badan Anggaran acapkali dijadikan sebagai alat partai untuk mengeruk uang. “Korupsi yang dilakukan anggota Badan Anggaran bukan dipicu oleh kehendak pribadi,” kata peneliti ICW, Apung Widadi. Jika ditelusuri, biasanya anggota DPR yang ditempatkan di Badan Anggaran sekaligus menjabat bendahara umum di partainya.

Ini menunjukkan adanya korelasi antara kepentingan partai dan Badan Anggaran. Setelah bendahara umum, posisi berikutnya yang kerap dipasang di Badan Anggaran adalah wakil bendahara umum atau bendahara fraksi. Bisa jadi, partai sama sekali tidak menempatkan struktur bendahara, melainkan orang yang memiliki keahlian dalam merekayasa anggaran. (Koran Tempo, 9/9/2011)

Jika benar apa yang telah dikatakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang di mana saja sarang para koruptor di negeri ini, maka peluang dan harapan untuk Indonesia bakal terbebas dari aksi para koruptor, menjadi semakin menjauh dari kenyataan. Betapa tidak? Di saat semua pihak mencoba memerangi aksi para koruptor, pada saat yang sama, di tempat yang lain, para pelaku koruptor itu, justru berpesta pora membagi-bagikan uang proyek dari pundi-pundi negara. Ibarat pepatah mengatakan, mati satu koruptor, tumbuh lagi seribu koruptor baru yang tak kalah hebatnya. Jika demikian, bagaimana masa depan nasib anak bangsa ini? Hanya Tuhan yang bisa menjawabnya.

 

*Firman Rudiansyah adalah seorang jurnalis, guru dan praktisi buku, tinggal di Jogjakarta.

SHARE
Admin Sumbawanews