Masyarakat Bangko-Bangko Akan Inapi Balai KSDA NTB

Masyarakat Bangko-Bangko Akan Inapi Balai KSDA NTB

SHARE

Mataram, SumbawaNews.com – Sebanyak 3.000 masyarakat di empat dusun di kawasan Bangko-bangko Kecamatan Sekotong, meliputi Dusun Pemanikan, Dusun Penjaringan, Dusun Kablet dan Dusun Pandanan berencana menginap di Kantor Balai KSDA NTB dalam waktu dekat, menyusul adanya ancaman yang bakal diterima apabila tetap bertahan di daerah yang sudah mereka diami sejak tahun 1943.

“Apabila ancaman, intimidasi dan tindakan represif dilakukan pihak KSDA, masyarakat akan menginap di Kantor KSDA, dan ini akan kita laporkan kepada Presiden dan Komnas HAM,” kata Sri Sudarjo, Sekretaris Jenderal Lembaga Pengkajian dan Penelitian Masyarakat Korban Penindasan, yang juga pendamping Komunitas Adat Masyarakat Bangko-bangko di Mataram, Rabu (21/4) kemarin.

Sebelumnya, LPPM dan Komunitas Adat Masyarakat Bangko-bangko sempat mendatangi Kantor Balai KSDA NTB di Mataram pada Selasa (20/4) lalu. Kedatangan mereka ini menyusul rencana pihak swasta akan menjadikan kawasan Bangko-bangko sebagai lokasi proyek pariwisata yang berjudul ‘pesona wisata alam Bangko-bangko’.

Rencana pihak swasta ini menyambut SK Menteri Kehutanan Nomor 664/KPTS-II/1991 tanggal 1 Juli 1992 yang telah menetapkan kawasan Bangko-bangko seluas 2.610,17 hektare sebagai kawasan taman wisata alam Lobar. Padahal 447 hektare di antaranya merupakan tanah masyarakat yang telah didiami 441 kepala keluarga dengan 3.000 jiwa, sejak tahun 1943 yang lalu atau sebelum kemerdekaan Indonesia. Terbukti dari adanya beberapa situs bersejarah peninggalan Jepang seperti meriam dan goa.

Masyarakat ingin meminta penjelasan terkait penerbitan SK Menhut itu, karena juga menetapkan lahan mereka sebagai bagian dari kawasan wisata alam Lobar. Namun, dari pihak KSDA sendiri tak memberi toleransi. Masyarakat tetap diminta mengosongkan lahan peninggalan nenek moyang mereka, menyusul rencana pihak swasta untuk menjadikan Bangko-bangko sebagai lokasi proyek ‘pesona wisata alam Bangko-bangko’. Tentunya juga dengan rencana mendirikan fasilitas penunjang pariwisata lainnya. “Kita tetap minta SK Menhut dibatalkan karena bersifat sepihak,” tegas Sri Sudarjo.

Upaya Komunitas Adat Masyarakat Bangko-bangko untuk mempertahankan hak mereka atas tanah tersebut ternyata bukan kali ini saja. Sebelumnya, didampingi LPPM, mereka juga sempat meminta dengar pendapat dengan Komisi III DPRD NTB sekitar November 2009 lalu.

Dua bulan berselang atau sekitar Januari 2010, mereka juga telah melakukan dialog dengan Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan di Jakarta. Bahkan persoalan ini sudah diagendakan dalam Pusat Pengkajian Hutan Nomor 190 yang berisi pembentukan tim pengkajian untuk mengevaluasi apakah lahan seluas 2.610,17 ha itu murni kawasan wisata alam berdasarkan versi KSDA atau hanya sekedar rekayasa dari sebuah pemetaan wilayah untuk mengambil hak rakyat.

“Yang jelas masyarakat akan mempertahankan tanah itu sampai titik darah penghabisan,” tandas Sri Sudarjo. Meskipun selama ini, pemerintah daerah terkesan seolah-olah tidak memperhatikan masyarakat di kawasan Bangko-bangko, menyusul kondisi infrastruktur jalan yang tetap dibiarkan rusak dan tanpa ada aliran listrik. (Idham Halik)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY