Illegal Loging di Dompu Masih Merajalela

Illegal Loging di Dompu Masih Merajalela

SHARE

Kabupaten Dompu, sumbawanews.com,- Aksi penebangan kayu secara liar di wilayah hutan Tambora Kabupaten Dompu diduga masih merajalela. Hal itu terbukti, sampai detik ini pengakutan kayu yang berasal dari kawasan hutan wilayah Tambora Kecamatan Pekat Dompu tersebut masih saja terus berlangsung.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun sumbawanews melaporkan, kayu – kayu yang diduga berasal dari kawasan tersebut, diangkut dengan menggunakan kendaraan roda empat (truk) untuk dibawa keluar daerah. Operasi pengakutan kayu itu sering berlangsung pada malam hari.

” Hampir setiap malam sebanyak 7 sampai 10 truk bermuatan kayu terus beroperasi. Jumlah kayu yang diangkut oleh masing masing truk itu sebanyak 13 sampai 17 kubik. Jenis kayu yang diangkut itu adalah Dua Bangga dan Kalanggo dengan tujuan menuju pulau Sumbawa dan Lombok,” ungkap sumber terpacaya sumbawanews, Sabtu Malam (19/3/2016).

Ditambahkan sumber, pengakutan kayu tersebut hanya bermodalkan dokumen Nota Angkutan dan Fako yang diduga dikeluarkan oleh sejumlah perusahaan Industri Primer (Penerbit Kayu, red) yang berlokasi dibeberapa Desa wilayah Tambora.
” Nota angkutan dan Fako yang dibawa oleh supir truk saat membawa kayu tersebut perlu dipertanyakan akan legalitas dan keafsahanya,” kata sumber.

Sementara itu, petugas Polisi Kehutanan (Polhut) Dompu Julkarnaen, yang juga merupakan mantan KSPH Kecamatan Pekat Dompu mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Kemenhut) RI Nomor 43 Tahun 2015, bahwa dokumen pengakutan kayu dari industri primer sudah tidak bisa lagi menggunakan Fako dan harus menggunakan SKSHH.

“ Aturan itu berlaku sejak Januari Tahun 2016. Hanya saja saat ini masih diberikan toleransi sampai bulan April ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, Program layanan tersebut sudah melalui online. Namun sampai saat ini kata dia, Kabupaten Dompu belum mendapatkan USER ID dari Kemenhut RI, sehingga perusahaan (penerbit, red) belum bisa melakukan kegiatan dengan cara menggunakan sistem online tersebut.

” Untuk diketahui terkait pengamanan dan pengawasan hutan sudah bukan menjadi tugas dan kewenangan Dishut Kabupaten. Semua itu sudah diambil alih oleh propinsi NTB,” terang Julkarnaen. (Sahrul)

SHARE
Admin Sumbawanews