JAKARTA,Sumbawanews. com – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi sekarang ini, fakta di dalam negara tidak boleh dibuat ghaib atau mitos, tetapi harus rasional. Beda dengan rezim otoriter, yang lebih banyak menyembunyikan fakta daripada menceritakan apa adanya, dan medianya juga tidak bebas saat itu.
“Sekarang ini kita sudah bebas betul, tidak ada lagi agenda yang disembunyikan karena semua harus dibahas dan diletakan di atas meja dan semua itu saintifik,” kata Fahri Hamzah saat memimpin delegasi DPR RI melakukan pertemuan dan bersilaturahmi dengan Konjen dan staff serta warga Indonesia di Sydney, Australia, Minggu (26/11).
Delegasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Koodinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah ini diterima langsung oleh Konjen Sydney, Yayan Ganda Hayat Mulyana. Fahri sendiri didampingi sejumlah anggota DPR antara lain Maman Imanulhaq (F-PKS), Dadang Rusdiana (F-Hanura), dan Arteria Dahlan (F-PDIP), juga Kepala Badan Keahlian Setjen DPR Johnson Radja Gukguk.
Melanjutkan sambutannya, Fahri mengatakan kalau bicara soal negara jangan ada yang ghaib, karena bisa berbahaya. Negara, menurutnya harus rasional, transparan (terbuka), dan bisa diperdebatkan apapun itu.
“Kalau agama itu memang salah satu doktrinnya, orang harus percaya kepada yang ghaib. Tapi kalau kita bicara negara, tidak ada yang tabu. Ini yang mau kita tradisikan,” katanya.
Memang diakui politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kalau kaki dari orang Indonesia itu ada dua, satunya dibeton oleh kultur agama, cultur dan lain-lain, sedang satu lagi kakinya bebas. Tetapi kadang-kadang orang Indonesia ini salah tempat, kakinya itu kalau dalam negara harus betul-betul rasional dan terbuka.
“Bahkan karena di saat kita harus berdebat dalam negara, sampai menemukan problem-problem didalam kultur yang bisa menyebabkan masalah negara kita tidak terangkat, karena satu kaki kultur kita betul-betul terbeton,” paparnya.
Oleh karena itu, tambah Fahri lagi, awal dari refomasi dalam negara adalah bagaimana cara DPR mengelola kepentingan publik, mengingat DPR ini merupakan lembaga yang rasional. Apalagi, ada keinginan dari para wakil rakyat untuk membuat lembaga DPR ini lebih kuat dan solid, dan mencoba lepas dari sisa-sisa dari kulltur lama atau orde baru.
“Itu lah kenapa yang paling lama di kita adalah sistem terpimpin atau presidensial, makanya sistem ini diunggulkan di kita. Bahkan, dalam sistem sekarang pun belum ideal, karena bercampurnya sistem presidensial dengan parlementarisme. Dan ini yang perlu diperbaiki untuk menuju parlemen modern,” katanya.
Selain itu, Fahri Hamzah dan rombongan menyempatkan bertemu dengan Dr Dianne Heriot, Australia Parliamentary Librarian.
Saat pertemuan tersebut, delegasi DPR RI dengan Mark Coulton, Wakil Ketua Parlemen Australia dan David Elder, Clerk of The House sempat mendiskusikan reformasi parlemen Indonesia.
Salah satu Hasil pertemuan tersebut Australia mempunyai salah satu perpustakaan Parlemen, “Jadi di Australia itu Perpustakaan parlemennya tidak hanya mengelola buku secara sempit, tapi juga mengelola dan mendistribusikan pengetahuan berupa hasil riset ilmiah dan riset media kepada seluruh anggota parlemen, ” Ucap Fahri Hamzah. (Erwin s)
