Rasionalitas Janji Politik dalam Pilkada

Rasionalitas Janji Politik dalam Pilkada

SHARE

Media yang sering digunakan oleh politisi untuk mendapatkan kekuasaan, adalah visi-misi politik atau disebut juga janji-janji politik. Politisi berusaha menyampaikan visi-misi mereka kepada pemilih. “Saya janji ketika nanti menjadi pejabat maka saya akan mewujudkan visi-misi saya untuk kemajuan bangsa dan negara (termasuk kemajuan daerah)”, demikian pernyataan-pernyataan politisi meyakinkan pemilih.

Dalam teori marketing politik (baca Firmanzah: Marketing Politik,2008) salah satu strategi yang harus dimiliki dan dilakukan politisi untuk mendapatkan kekuasaan yakni memiliki dan menyampaikan visi-misi politik kepada pemilih. Jadi, berdasarkan pandangan Firmanzah tersebut visi-misi politik dinilai sebagai salah satu media penting bagi politisi untuk mendapatkan kekuasaan.

Karena itu, para politisi harus sekreatif mungkin mendesain dan mengkonsep visi-misi politik secara baik dan benar sehingga masyarakat sebagai pemilih dapat memahami dan menerima visi-misi politik yang diusung para politisi itu. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam mendesain visi-misi politik yakni politisi harus memperhatikan tingkat rasionalitas dari kandungan visi-misi politik yang diusung itu.

Maksud dari tingkat rasionalitas visi-misi yang diusung yakni terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (1) apakah visi misi tersebut dapat diaplikasikan secara nyata, (2) apakah visi misi tersebut diimbangi sumber daya yang dimiliki organisasi?, (3) apakah visi-misi tersebut mengandung nilai-nilai kemanusiaan, dan (4) apakah visi misi tersebut mengacu pada ideologi kebangsaan.

Para politisi harus mampu mendesain visi-misi politik yang dapat menjawab minimal keempat pertanyaan tersebut dengan jawaban “iya” yakni visi misi yang diusung adalah memenuhi kreteria aplikatif, didukung sumberdaya organisasi, mengandung nilai kemanusian, dan mencerminkan ideologi kebangsaan.

Jika jawabannya demikian, maka visi-misi yang didesain dan dirumuskan para politisi itu dapat dianggap rasional. Tentu saja, para pemilih sebaiknya harus memilih politisi yang memiliki visi-misi yang tingkat rasionalitasnya dapat diterima sebagaimana yang digambarkan tersebut.

Namun mengacu pada realitas politik yang berlangsung akhir-akhir ini terutama di era menyongsong pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 09 Desember, banyak sekali dijumpai politisi-politisi mengusung visi-misi yang tidak rasional dan dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam segala aspek terutama aspek sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia sebagai pendukung visi-misi yang mereka usung.

Politisi (terutama politisi yang ada di daerah-daerah status tertinggal, terpencil, dan terdepan (3T) dinilai dalam mendesain dan merumuskan visi misi lebih didominasi faktor politik, yakni visi-misi didesain dan dirumuskan dengan menampakkan ambisi politik yang ambisius seperti visi misi politik berikut ini “jika nanti benar-benar menjadi pejabat politik (sebagai kepala daerah) maka semua pegawai dan guru honorer akan diangkat sebagai pegawai dan guru tetap (PNS Daerah)”.

Sebenarnya visi-misi seperti ini sangat mulia, namun kalau dikaji dan dicerati secara mendalam, maka visi misi ini tidak mungkin dapat diwujudkan secara nyata di daerah yang statusnya 3T (daerah yang anggarannya terbatas) karena anggaran daerah yang dimiliki tidak mendukung untuk membiayai ribuan pegawai dan guru honorer jika nanti diangkat sebagai PNS-D.

Namun karena ambisi politis yang besar, maka politisi tidak pernah memperhatikan kemampuan anggaran daerah untuk mendukung visi-misi yang diusung. Mereka hanya memperhatikan aspirasi dan keinginan pemilih yang berbasiskan kepentingan pragmatis dan juga politisi (karena pemilih seperti ini hanya memikirkan kepentingan pribadi bukan kepentingan yang lebih besar dan lebih penting).

Sebaiknya para politisi harus hati-hati merumuskan dan mendesain visi-misi politik, karena nanti bisa berakibat fatal bagi mereka sendiri. Tujuan visi-misi yang didesain itu untuk mendapatkan simpati masyarakat namun justru membuat masyarakat tidak simpatik. Ini sangat fatal bagi para politisi dalam dunia politik.

Pada sisi lain, jika nanti politisi yang memiliki visi-misi tingkat rasionalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun mereka dipilih dan menjadi kepala daerah, maka mereka ini nanti akan kesulitan untuk mewujudkan visi-misi tersebut, dan berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Namun, kefatalan politisi akibat visi misi seperti ini sangat jarang terjadi karena perilaku politik masyarakat juga masih pragmatis, belum menunjukkan perilaku politik yang kritis untuk mengkaji dan menalaah secara mendalam terhadap visi-misi politik yang diusung para politisi.

Mayoritas perilaku politik masyakarakat Indonesia masih didominasi perilaku politik parokial (tidak mau tau) dan prilaku politik pasif (mau tau tetapi tidak kritis) (baca Gabrile Almond: Budaya Politik). Karena itu, masyarakat sebagai pemilih tidak terlalu peduli terhadap visi-misi yang diusung para politisi. Karena itupula, banyak politisi yang memiliki visi-misi yang tingkat rasionalitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun mereka tetap dipilih dan menjadi pejabat publik (Gubernur, bupati, dan wali Kota).

Akibat dar perilaku politik pragmatis masyarakat inilah lahirnya kepala daerah-kepala daerah yang tidak dapat mewujudkan visi-misinya dengan baik dan benar karena memang pada awalnya visi-misi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam segala aspek.

Pada akhirnya visi misi itu hanya sekedar dijadikan alat bagi politisi untuk meraih kekuasaan semata, bukan sebagai alat pembangunan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berdayasaing.

Setelah masyarakat memilih dan melihat kenyataan yang ada, baru basyarakat menyadari bahwa kepala daerah yang mereka pilih itu hanyalah seorang politisi yang pandai memainkan visi-misi dalam konteks retorika dan teks, bukan seorang politisi yang bertanggungjawab melaksanakan visi-misi itu secara nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masayarakat.

Ironisnya, mayoritas masyarakat Indonesia diberbagai daerah, enggan untuk belajar dari pengalaman, pasalnya, mereka pada pemilihan kepala daerah selanjutnya tetap saja memilih dan mempercayai para politisi yang tidak memiliki visi-misi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat sebagai pemilih, masih memilih dan mempercayai politisi yang pandai beretorika melalui oral dan teks, ditambah lagi politisi itu punya money capital (modal uang) yang mumpuni. Akhirnya, pembangunan daerah tetap saja dalam kondisi yang sama dengan kondisi sebelumnya, bahkan lebih parah.

Hemat saya, pada konteks ini, dibutuhkan kesadaran politisi untuk berpolitik dengan baik, minimal ditunjukkan melalui perumusan visi-misi yang tingkat rasionalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Sudah saatnya politisi menghentikan cara berpolitik menggunakan segala cara termasuk menipu masyarakat melalui visi-misi. Politisi harus menghentikan cara ini.

Disisilain, juga dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai pemilih untuk berpolitik dengan menunjukkan sikap politik yang kritis dalam mengkaji dan menelaah visi-misi politik yang diusung para politisi. Masyarakat harus berpolitik secara aktif yakni meninjau kembali nilai-nilai politik yang terkandung dalam janji-janji politik politisi.

Masyarakat harus menyadari bahwa sikap kritis mereka sangat penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Dengan sikap politik kritis itu, masyarakat dapat memilih pemimpin bervisi-misi yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara nyata, dan pada akhirnya masyarakat dapat menikmati dan merasakan manfaat dari kepemimpinan pemimpin yang mereka pilih.

Semoga para politisi dan masyarakat sebagai pemilih menyadari hal itu, sehingga pesta demokrasi (Pilkada) yang akan kita helatkan bersama pada 09 Desember nanti tidak sekedar pesta lima tahunan belaka namun mengandung makna untuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju pembangunan yang sejahtera, adil, dan beradab.
Oleh Salahudin, M.Si.
(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang,
Saat ini sedang studi program Local Government di College of Local Administration, Khon Kaen University, Thailand)

SHARE
Admin Sumbawanews