Buruknya Pengelolaan APBD

Buruknya Pengelolaan APBD

SHARE

Salah satu aspek yang menunjukkan buruknya pengelolaan APBD, adalah minimnya penyerapan APBD pada tiap tahun anggaran. Permasalahan ini selalu terjadi berulang-ulang setiap tahun anggaran di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Akibat dari permasalahan ini, akselerasi pembangunan di berbagai daerah mengalami stagnasi atau kemandegkan. Pemerintah daerah, dinilai seolah menemukan jalan buntu untuk menyelesaikan masalah ini.

Persoalan tersebut disebabkan oleh banyak faktor tergatung dari kondisi dan persoalan yang dihadapi masing-masing pemerintah daerah. Namun secara umum faktor-faktor yang membuat minimnya penyerapan APBD adalah faktor politik, dan faktor pengadaan barang. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh pada minimnya penyerapan APBD di berbagai pemerintah daerah.

Persoalan di atas sangat bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang undangan yang mengatur tentang manajemen pemerintahan daerah khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (APBD). Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, misalnya, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah secara responsif, efektif, dan efesien.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengelola APBD secara profesional untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, juga dengan tegas bahwa pemerintah daerah harus menjadikan APBD sebagai sarana otoritas untuk mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efesien.

Masih banyak peraturan perundang-undangan lain yang menegaskan pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah (APBD) secara efektif dan efesien. Artinya, di era reformasi dan di era otonomi daerah seperti saat ini, mestinya permasalahan minimnya penyerapan APBD tidak patut terjadi. Negara telah menyiapkan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mendukung agar pemerintah daerah dapat mengelola APBD secara baik dan benar, dan pada akhirnya nanti diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.

Namun, praktik pemerintahan di lapangan seringkali dipengaruhi oleh persolan-persoalan politik dan juga pemerintah daerah dihadapkan oleh sejumlah persoalan-persoalan teknis sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengelola keuangan daerah secara baik dan benar. Persoalan politik, misalnya digambarkan dengan adanya kepentingan-kepentingan para politisi terhadap realisasi APBD. Kepentingan para politisi dimaksud adalah kepentingan kepala daerah dan para anggota DPRD yang seringkali “tidak paham” dengan teknis dan prosedur realisasi APBD yang sebaiknya dilalui dan dilakukan.

Para politisi seringkali menekan birokrasi pemerintah untuk merealisasikan APBD sesuai kepentingan mereka. Sehingga birokrasi pemerintah seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) tidak dapat mengelola APBD sesuai peraturan hukum yang berlaku. Pada konteks ini, birokrasi pemerintah daerah tersebut, kembali mendesain APBD yang sudah baku dan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk disesuikan dengan kepentingan para politisi. Pada akhirnya, implementasi APBD mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditentukan sebelumnya sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri dalam Negeri tentang pengelolaan APBD.

Selain faktor politik, faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya mempengaruhi buruknya penyerapan APBD, adalah faktor tarik ulur pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya faktor ini juga bagian dari faktor politik yang dijelaskan di atas karena tarik ulur pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari dampak pengaruh kekuatan politik politisi yang menekan para birokrasi. Hanya saja pada faktor tarik ulur pengadaan barang dan jasa ini, para birokrasi tidak lagi berhadapan dengan para politisi namun lebih banyak berhadapan dengan para pihak ketiga (biasanya pihak ini disebut sebagai pengusaha, kontraktor, dan konsultan).

Para pihak ketiga berkompetisi untuk memenangkan barang dan jasa yang dilelang pemerintah daerah. Pada proses kompetisi itu, para pihak ketiga akan menekan para birokrasi untuk mengikuti kepentingan mereka. Tentu saja, pihak ketiga yang kuat dan yang mampu mengarahkan birokrasi, adalah mereka yang dekat dengan para politisi yang berkuasa di eksekutif dan di legislatif.

Lagi-lagi pada konteks ini, para birokrasi tidak lagi menjalankan fungsinya untuk mengelolaan keuangan daerah secara profesional. Para birokrasi kembali merembok rule of the game sesuai keinginan para pihak ketiga yang memiliki kedekatan dengan politisi, meskipun pihak ketiga ini secara rule of the game tidak memenuhi criteria hukum. Namun birokrasi pemerintah daerah tidak mampu berbuat apa-apa untuk tetap berada dalam jalur hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dijelaskan di atas.

Persoalan yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa minimnya penyerapan APBD disebabkan karena adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan APBD. Dalam teori struktural fungsional, konflik kepentingan seperti itu dapat menghambat berjalannya fungsi-fungsi organisasi secara efektif dan efesien. Bahkan secara ekstrim, teori structural fungsional menjelaskan bahwa konflik kepentingan dalam organisasia secara cepat atau lambat akan mematikan organisasi itu.

Akhirnya, kita semua menyadari, konflik kepentingan para politisi seperti yang didiskusikan di atas berdampak pada minimnya penyerapan APBD. Jika persoalan ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin cepat atau lambat pembangunan daerah akan mengalami kemunduran hingga menemukan titik kematiannya.

Kita semua berharap, semoga kedepannya nanti pemerintah daerah terus berupaya untuk memperbaiki kinerja mereka dalam pengelolaan APBD sehingga APBD dapat direalisasikan secara efektif dan efesien, dan pada akhirnya APBD berdampak positif bagi pembangunan daerah. Semoga!
Oleh Salahudin, M.Si.
(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang, Sedang studi S2 di College of Local Administration, Khon Kaen University, Thailand)

SHARE
Admin Sumbawanews