RUU Pemilu, Kemendagri Dukung Sistem Terbuka Terbatas

RUU Pemilu, Kemendagri Dukung Sistem Terbuka Terbatas

SHARE

Jakarta.Sumbawanews.com. –  – Direktorat Politik Dalam Negeri Kemendagri, Bachtiar, menilai bahwa penerapan sistem terbuka akan melemahkan partai politik. Pasalnya, partai politik hanya akan mengambil tokoh-tokoh yang tersedia di ruang publik berdasarkan popularitas tanpa memikirkan kualitas dan kemampuan yang dimilikinya.6de9d743-5313-4e80-a0ce-906b3cd10afe_169
“Sistem terbuka justru di negara yang tidak maju seperti Brazil, sogok menyogok terjadi, semula sistem ini untuk mengobati sistem yang sebelumnya. Kita anggap dengan obat sekarang jadi penyakit karena masuk ke sistem sosial masyarakat ini jadi rusak,” demikian disampaikan Bachtiar saat menjadi pembicara di acara Focus Grup Discussion yang bertemakan ‘Memilih Pemimpin Bangsa Melalui Penataan Sistem Pemilu’ yang merupakan kerja sama Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) dan Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) di Sekretariat PPSN (Pusat Pengkajian Strategi Nasional), Kuningan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Oleh karena itu, dirinya setuju dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proporsional terbuka terbatas yang dicanangkan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pasalnya sejak 2004 selama tiga kali Pemilu menggunakan sistem presidensial terbuka, tidak seutuhnya mendapat dukungan dari pihak legislatif.
“Hal ini (presidensial terbuka) akan menghambat jalannya pemerintahan,” tuturnya.

Dalam hal ini, Bachtiar menjelaskan bahwa sistem tertutup merupakan sistem yang terbaik, meski ada yang menyebutkan bahwa sistem tertutup seperti beli kucing dalam karung.

“Makanya kita cari jalan tengah yakni sistem yang kita tawarkan adalah sistem pemilu terbuka terbatas ini lebih dekat dengan sistem tertutup kami yakini kalau bergeser dengan pemikiran ini pemerintah akan setuju,” tukasnya.(Erwin S)

 

 

SHARE