Revisi UU Teroris Harus Sesuai Dengan Undang HAM

Revisi UU Teroris Harus Sesuai Dengan Undang HAM

SHARE

JAKARTA, Sumbawanews.com.-  Anggota Pansus RUU Terorisme dari FPP DPR RI Arsul Sani menegskan jika belum rampungnya pembahasan RUU Terorisme karena rumitnya perumusan pelibatan TNI. Makanya kalau mau diperbaiki harus merujuk pasal 7 UU TNI. Sebab, kalau TNI diberi kewenangan sebelum peristiwa terjadi, maka akan melakukan operasi intelejen, sementara TNI bukan penegak hukum.

 

“Jadi, kita masih sulit dalam merumuskan pelibatan TNI dalam RUU tindak pidana terorisme. Dimana kalau TNI diberi kewenangan bertindak sebelum peristiwa terjadi, maka akan melakukan operasi intelejen. Sementara TNI bukan penegak hukum. Itulah antara lain yang perlu dirumuskan,” tegas Sekjen PPP itu pada diskusi ‘Pengintegrasian HAM dalam RUU tentang Terorisme’ bersama pakar hukum pidana dari UII Yogyakarta Muzakir,  anggota Tim 13 Komnas HAM Trisno Raharjo, dan Masyhuri dari Forum Peduli Penanggulangan Terorisme (FPPT) di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Selain itu Polri mengakui jika belum ada pasal yang mengatur perbuatan persiapan terorisme. Misalnya baru membeli bahan peledak, kabel listrik, besi, dan sebagainya apakah termasuk dalam kategori tindakan terorisme? “Apakah kita mau seperti Amerika Serikat yang melakukan pendekatan perang (patriot x), karena upaya pencegahan yang dilakukan AS sangat besar,” ujarnya.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan Indonesia belum jelas. Untuk itu kalau mau melakukan pendekatan hukum pidana tetap harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), meski dimana-mana yang namanya UU terorisme itu bersifat darurat (lex specialist) dengan memberi kewenangan upaya paksa untuk penggeledahan, penyitaan, penahanan dan sebagainya.

“Kewenangan itu yang harus dikritisi bersama dengan perlindungan HAM lebih baik melalui pengawasan Komisi III DPR RI,” tambahnya.

Demikian pula soal peran BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) ini mesti dipertegas. Misalnya, Densus 88 tetap ada pada kepolisian, tapi yang menggerakkan tetap atas instruksi BNPT. Selain itu kata Arsul, perlunya tim pengawas terorisme oleh Komisi III DPR RI dengan melibatkan peran serta masyarakat.

 

Muzakir mengatakan jika perlunya revisi UU No.15 tahun 2003 tersebut khususnya terkait pasal yang menyebut ‘Ke-alpaan’ yang menjadikan seseorang bisa dikenai sekaligus menjadi korban terorisme. Mengapa? Karena yang namanya terorisme itu harus dengan kesengajaan, perencanaan. “Norma pidananya itulah yang harus diperbaiki secara akademik,” jelasnya.

Selain itu, pemberantasan terorisme menurut Muzaki juga harus diperbarui dengan penanggulangan terorisme. Sebab, kalau pemberantasan itu sebagai pendekatan ‘setengah perang’, sedangkan kalau penanggulangan lebih untuk mencegah dimana penegakan hukum itu harus menghargai HAM dan berkeadilan. “Tindak terorisme itu normanya tegas sebagai instrumentatif melindungi HAM sehingga sanksi pidananya juga harus rasional,” pungkasnya.(Erwin s)

SHARE