Pemerintah Diminta Perhatikan Kewenangan Daerah Khusus dan Istimewa

Pemerintah Diminta Perhatikan Kewenangan Daerah Khusus dan Istimewa

SHARE

Jakarta, Sumbawanews.com. –  Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadlulah meminta kepada Presiden agar memberikan arahan kepada kabinetnya agar untuk daerah khusus dan istimewa diperhatikan dengan baik kewenangannya guna menghindari terjadi hal yang tidak baik.

“Kepada semua pihak khususnya pemerintah pusat agar dalam menyelesaikan permasalahan di Aceh mengacu pada MoU Helsinki dan UUPA sebagai turunannya,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (17/3/2017).

Anggota Komisi VI DPR Ini menyatakan, saat ini pengkebirian pasal-pasal dalam UUPA sudah sangat masif dan terstruktur dilakukan opemerintah pusat dalam berbagai hal khususnya terkait mutasi pejabat

dilakukan Gubernur Zaini Abdullah disahkan Dirjen Kemendagri.

Menurutnya, Aceh yang telah diberikan dalam UU dapat dieliminir hanya dengan sebuah surat edaran menteri sehingga merupakan penghinaan bagi kekhususan Aceh.

“Di Indonesia tidak semua UU dapat di berlakukan/diterapkan untuk daerah khusus dan istimewa, konstitusi pasal 18B telah mengatur itu, kalau pemerintah menunjukkan sikap yang tidak menghargai Konstitusi maka tidak akan ada jaminan stabilitas politik dan Hukum di Indonesia,” tegasnya.berita_372914_800x600_IMG_0803

Senada dengan Fadlulah, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA), Syafaruddin SH menilai manuver belasan pejabat di Aceh yang dimutasi Gubernur Zaini Abdullah merupakan langkah yang tidak baik.

Menurutnya, sebagai Aparatur Sipil Negara seharusnya mereka siap ditempatkan dimana saja dan kapan saja.

“Kami mempertanyakan Perlawanan ini, waktu dilantik kenapa mereka tidak pertanyakan, alasan pencopotan tersebut. Dijajaran birokrasi itu sudah biasa sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan alasan lainnya yang dipandang oleh Gubernur perlu, jadi tidak ada permasalahan, justru itu memperlihatkan bahwa mereka seakan tidak rela kehilangan jabatan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Syaruddin mengingatkan, bahwa sesuai dengan Sumpah Janji PNS, Pasal 26 UU No. 8/1974, setiap PNS akan tunduk pada aturan yang berlaku dan setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. “Apa mereka sudah melupakan sumpah jabatan ini?,” tanyanya.

Dikatakan pergantian pejabat tersebut menggunakan aturan yang sah yakni Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Maka itu, kata Syafaruddin, yang perlu di pahami bahwa UUPA itu adalah UU Khusus bagi Aceh, sama seperti DKI Jakarta, Papua dan Yogyakarta.

Hal ini, sambungnya, perlu dijaga bersama oleh rakyat Aceh sepanjang pasal pasal dalam UUPA tidak bertentangan dengan UUD 1945, terutama DPR Aceh yang selalu menyebutkan Kekhususan Aceh dalam permasalahan Qanun Bendera dan Lambang.

“Dalam UUPA juga tidak melarang bahwa Gubernur tidak boleh melakukan pelantikan pejabat, sama seperti pasal 74 UUPA yang menyatakan bahwa Perselisihan Pilkada di Aceh ke Mahkamah Agung, tetapi pasal tersebut tidak berubah dan masih dipakai,” tegasnya. (Erwin S)

 

SHARE