Paslon Muzakir Manaf Minta MK Pertimbangkan Ke Khususnya Aceh Dalam Sengketa Pilkada

Paslon Muzakir Manaf Minta MK Pertimbangkan Ke Khususnya Aceh Dalam Sengketa Pilkada

SHARE

JAKARTA, Sumbawanews.com.- Tim sukses pasangab calon (paslon)  Gubernur Muzakir Manf meminta MK mempertimbangkan ke khususan Aceh dalam pelaksanaan dan penyelesaian sengketa Pilkada Aceh yang sedang di adili saat ini. Mereka juga menghimbau MK untuk selalu berpegang pada kekhususan Aceh dalam mengadili perkara-perkara Pengujian terhadap UUPA dikemudian hari.IMG_20170317_152103

Hal ini disampaikan juru bicara Tim Sukses Paslon yang juga Ketua DPR Aceh, Muharuddin ketika melakukan audiens dengan Fraksi Partai Gerindra DPR RI di Kompleks Parleme, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3).

Selain Tengku Muhanuddin, hadir pula Azhari Cage wakil ketua komisi 1, Suaidi Yahya walikota Lhoekseumawe, Yasir ketua DPRK Lhoekseumawe, Fahrul Rozy Anggo DPD RI dapil Aceh.

Bahwa Aceh merupakan daerah khusus yang diatur pula secara khusus melalui UU No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan serentak di 101 daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2017 dan khusus untuk Aceh dilaksanakan di 20 Kab/kota serta Pemilihan Gubernur Aceh yang sudah dilaksanakan pada Februari 2017 haruslah mengacu pada UU Pemerintah Aceh.

Di dalam ketentuan UUPA telah mengatur secara khusus menyangkut Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah mulai dari tahapan Pelaksana yang bersifat khusus yaitu Komisi Independen, peserta pemilih partai politik lokal dan Jalur perseorangan (Independent) yang juga bersifat khusus, Syarat pencalonan yg diatur juga secara khusus dalam pasal 91 serta pelaksanaan dan penyelesaian perselisihan yang diatur juga secara khusus dlam Bab X bahagian ke V Pasal 65 s/d 74.

Bahwa partai Aceh yang merupakan salah satu Partai Lokal yg menjadi amanat dari MoU Helsinki dan tertuang secara khusus dalam UUPA saat ini merupakan Partai yang memiliki suara (Kursi) mayoritas di parlemen baik DPRA maupun DPRK, dan secara mayoritas Partai Aceh juga menguasai 12 bupati/walikota dari 23 Kab/Kota dalam Provinsi Aceh.

Keberadaan UUPA merupakan satu ketentuan khusus yang mengatur tentang Aceh (Lex Spesialis Derogat Legi Generalis) dan kekhususan ini haruslah dipandang juga sebagai amanat dari Konstitusi sebagaiman tertuang dalm Pasal 18 B UUD 1945.

Dengan demikian bila Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa Pilkada Aceh dengan tidak berpedoman pada UUPA, maka MK telah melakukan tindakan Inkonstitusional dan dalam hal yang lebih khusus Pemerintah Indonesia (Pusat) telah mengabaikan ke khususan Aceh yang merupakan konsensus dari Perdamaian Helsinki yg telah disepakati dan ditandatangani Pada 15 Agustus 2005.

Jika itu dilakukan MK sama halnya dengan meniadakan keberadaan kami Partai Aceh yang merupakan Partai Mayoritas suara dalam Parlemen Aceh  sebagai Partai Ilegal.

Kedua kami menghimbau kepada Pemerintah Indonesia (Pusat) untuk berkomitmen terhadap perjanjian damai yang telah disepakati bersama dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 (MoU Helsinki).

Apabila hal ini tidak di indahkan maka Pemerintah Pusat dan MK benar telah meniadakan keberadaan peran dan fungsi Kami dan menganggap kami ilegal maka dengan demikian kami menyatakan mengundurkan diri dari jabatan kami di Parlemen dan Pemerintahan. (Erwin s)

 

SHARE