Parlindungan Purba : Protes Uni Eropa harus kita dijadikan momentum perbaikan industri...

Parlindungan Purba : Protes Uni Eropa harus kita dijadikan momentum perbaikan industri sawit dalam negeri

SHARE

Jakarta, Sumbawanews.com. – Langkah pemerintah Indonesia memprotes Resolusi Parlemen Uni Eropa yang membatasi impor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia ke pasar Eropa dinilai sudah tepat, namun resolusi tersebut harus dijadikan momentum bagi perbaikan industri sawit dalam negeri.purba-parlindungan

 

Hal ini disampaikan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba saat menanggapi rencana pemboikotan sawit oleh Parlemen Uni Eropa tersebut. Para anggota Parlemen Uni Eropa ini menilai bahwa komoditas sawit dari Indonesia masih menciptakan banyak masalah mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, hingga pelanggan hak asasi manusia (HAM).

 

“Langkah pemerintah memperotes usulan resolusi Parlemen Uni Eropa itu sudah tepat, namun resolusi tersebut harus kita dijadikan momentum perbaikan industri sawit dalam negeri sehingga standar komoditas dan tata kelola sawit kita menjadi lebih baik lagi,”kata Parlindungan Purba di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (20/4/2017).

 

Lebih lanjut Parlindungan mengatakan bahwa terlepas dari tudingan tersebut atau adanya motif persaingan kepentingan bisnis. Upaya perbaikan sektor komoditas unggulan seperti sawit ini harus segera dilakukan sehingga isu-isu negatif tersebut tidak bisa dimainkan lagi oleh kompetitor yang tidak ingin produk Indonesia unggul di pasaran.

 

“Terlepas dari apapun, perbaikan standar komoditas dan tata kelola sawit ini harus tetap kita perbaiki sehingga tidak ada lagi celah isu negatif yang bisa dimainkan untuk menjegal produk kita di pasaran,”jelasnya.

 

Menurut Parlindungan jangan sampai kesalahan kita dijadikan alat kampanye negatif sawit Indonesia. Sehingga membuat citra Indonesia menjadi buruk di mata dunia. Ancaman boikot dari dunia internasional juga pernah kita alami sebelumnya seperti dalam kasus pemboikotan produk kertas dan tisu oleh Singapura karena kasus kebakaran lahan dan pada produk seafood karena kasus perbudakan yang dilakukan oleh PT Benjina Pusaka Resources. Untuk itu kesalahan dan kekurangan yang ada pada sistem kita perlu diperbaiki dan diantisipasi sehingga tidak menjadi sandungan di masa depan.

 

“Jangan sampai kesalahan kita dijadikan alat kampanye negatif sehingga membuat citra sawit Indonesia buruk di mata dunia,”tuturnya.

 

Anggota DPD asal Sumut ini juga mengatakan bahwa Indonesia sebagai penghasil terbesar minyak sawit bersetifikasi di dunia dengan produksi 6,5 juta ton atau 52 persen dari 12,65 juta ton total produksi minyak sawit bersertifikat global perlu menjaga citranya. Sehingga produk andalan dan kebanggaan Indonesia ini bisa terus menjadi income utama perekonomian bangsa. Karena sektor ini merupakann salah satu penyumbang pemasukan terbesar dari sektor non-minyak bumi dan gas (migas) yakni sebesar 75 persen.

 

“Sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia kita perlu menjaga citra positif di mata dunia, karena sawit adalah produk andalan dan kebanggaan kita yang memiliki nilai ekonomi tinggi,”jelasnya.

 

Parlin menambahkan bahwa hingga saat ini baru 1,82 juta hektar yang sudah mendapatkan sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Itu artinya baru 13 hingga 14 persen dari seluruh lahan kelapa sawit di Indonesia yang bersertifikat memenuhi standar.

 

“Hingga saat ini baru 1,82 juta hektar yang sudah mendapatkan sertifikasi RSPO, artinya masih banyak lahan yang belum disertifikasi, untuk itu perlu kita dorong bersama agar seluruh lahan kelapa sawit di Indonesia mendapat sertifikat standar sawit berkelanjutan,”ujarnya.(Erwin S)

SHARE