Nasir Djamil : Angket Ini Tujuannya Untuk Melepaskan KPK Dari Pembajakan

Nasir Djamil : Angket Ini Tujuannya Untuk Melepaskan KPK Dari Pembajakan

SHARE

Jakarta, Sumbawanews.com.- Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil yang juga anggota Fraksi PKS ini  mengibaratkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagaikan sebuah pesawat terbang yang sedang dibajak.
IMG_20170518_201634

Pembajaknya menurut Nasir, yang menentukan kemana arah pesawat ini lending, karena ini pesawat terbang yang sedang mengudara, tentu orang yang tengah berada di dalam pesawat itu sendiri pembajaknya.

“Pembajak ini yang mengarahkan, kemana pesawat harus terbang,” kata Nasir, dalam Dialektika Demopkrasi “Kemana Hak Angket KPK Berujung?”, di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (18/5).

“Barangkali, niat teman-teman pengusung hak angket DPR kepada KPK ini karena ingin melepaskan KPK dari pembajak,” ujarnya.

Masalahnya lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, hak angket tersebut telah memicu satu kekisruhan baru di internal DPR.

“Kalau menurut saya pribadi, kisruh hak angket ini karena ada komunikasi yang belum inline terutama di antara pimpinan fraksi-fraksi di DPR,” ujar Nasir.

Oleh karena itu Nasir Djamil menyarankan, mumpung masih ada waktu, para pimpinan fraksi untuk bermusyawarah. “NKRI harga mati, tapi di politik tidak ada harga mati. Kisruh ini bisa diselesaikan hanya dengan jalan musyawarah,” tegasnya.

Selama ini ujarnya, jangankan menyidiki, menyentuh sedikit saja lembaga antirasuah itu, siapa pun sudah kesetrum.

Selain itu, Nasir menjelaskan bahwa Fraksi PKS secara resmi sudah menyatakan tidak akan mengirim anggotanya ke Pansus Hak Angket DPR untuk KPK.

“Tapi saya juga menghargai aspirasi sejumlah ahli dan pemerhati pemberantasan korupsi yang berpendapat bahwa KPK ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun dan sudah harus dievaluasi,” ujarnya.

Sebuah evaluasi menurut Nasir, pasti untuk sebuah perbaikan, bukan untuk melemahkan KPK. “Apa pun ceritanya, karena KPK ini tidak ada badan atau lembaga yang mengawasinya, makan sulit untuk mengukur akuntabilitasnya,” tegasnya.

Sebuah institusi tanpa akuntabilitas kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Aceh I itu, hanya dua gendangnya yaitu cari duit atau popularitas. “Ada orangnya kok hampir di setiap institusi ada yang cari duit atau popularitas,” tegasnya.

Terakhir, Nasir menegaskan bahwa dia tidak melihat hak angket ini terkait dengan skandal KTP elektronik atau macam-macam lainnya apalagi untuk melemahkan KPK.(Erwin s)

 

SHARE