Maruarar Sirait : Ahok Harus Belajar Politik Santun Kepada Jokowi

Maruarar Sirait : Ahok Harus Belajar Politik Santun Kepada Jokowi

SHARE

JAKARTA, Sumbawanews.com. – Politisi PDIP Maruarar Sirait meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belajar komunikasi politik yang santun, menghargai orang lain, menghargai masyarakat, dan menghargai parpol kepada Presiden Jokowi. Yaitu, bagaimana parpol yang berseberangan selama ini bisa menjadi kawan sekaligus mendukung Ahok sendiri, khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta, yang akan digelar Februari 2016 mendatang itu.

“Memang menurut survei Ahok tertinggi. Dimana survei itu tidak saja tentang siapa yang layak menjadi kepala daerah, namun juga kebijakan-kebijakan di daerah itu juga sebagai basis kinerja sangat membantu. Karena itu, parpol jangan salah dengar suara rakyat, melainkan suara parpol harus sejalan dengan suara rakyat. Dan, kalau rakyat ada yang bilang Ahok tidak santun, kasar dan sebagainya, maka dia harus belajar ke Presiden Jokowi,” tegas Maruarar Sirait dalam dialektika demokrasi ‘Pilkada serentak, suara parpol atau suara elit?” bersama anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, Syarif Abdullah Al-Kadrie dari Fraksi NasDem, dan Direktur Eksekutif Indobarometer Mohammad Qodari di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Menurut Maruarar, setiap parpol mempunyai ideologi atau doktrin, maka dukungan Golkar baik kepada Jokowi untuk 2019 juga Ahok di Pilgub DKI 2017 diperlukan jaminan konsistensi. Apalagi suara Golkar dalam survei pasca mendukung Jokowi dan Ahok terus meningkat sampai 16 %. “Jadi, kita tunggu konsistensi Golkar, meski PDIP sendiri belum memutuskan mendukung Jokowi maupun Ahok. Basis dukungan itu pasti kinerja dan track record. Ukuran ini harus dipakai kalau Indonesia ingin maju ke depan. Sehingga tak lagi ada masalah SARA dalam politik dan demokrasi. Jakarta ini penting dengan figur gubernur yang berkinerja baik dan memiliki komunikasi politik yang baik dengan Presiden RI. Mayoritas konstituen PDIP di Jakarta pun mendukung Ahok,” ujarnya.

Agun Gunandjar menegaskan jika dukungan Golkar kepada Ahok berdasarkan basis kinerja, bersih, i’tikadnya berani, melawan arus, dan meski orang bilang dia itu kasar dan tidak santun, tapi dalam komunikasi politik dengan Golkar, Ahok adalah santun dan mengikuti mekanisme parpol yang ada. Karena itu, parpol yang lahir dari rakyat, dimana suara Golkar adalah suara rakyat, sudah seharusnya mendukung Ahok. “Sebab, figure seperti itulah yang dibutuhkan di Jakarta ini. Sehingga yang terbaik adalah suara parpol sejalan dengan suara rakyat,” tambahnya.

Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan jika sejak awal NasDem mendukung Ahok, karena rakyat menginginkan itu. “Kalau berseberangan dengan suara rakyat, NasDem bisa tenggelam. Tentu dukungan itu sepanjang sesuai dengan kriteria figur kepala daerah yang ditentukan oleh NasDem sendiri,” ungkapnya.

Mohammad Qodari menjelaskan  jika kunci kemenangan dalam Pilpres maupun Pilkada itu, ada pada suara rakyat. Seperti halnya dukungan terhadap SBY, dan Jokowi yang berdasarkan pada survei dukungan rakyat. Padahal, elit partai pada awalnya tidak mendukung. “Elit saat itu mengalami guncangan kosmos, tapi terbukti SBY dan Jokowi menang. Karena itu, demokrasi langsung itu harus memperhatikan aspirasi rakyat. Harus melihat ombak, kalau melawan, maka akan keguling ombak,” katanya.

Terlebih menurut Qodari, konstituen PDIP di Jakarta 67,9 %, Golkar 51,6 %, NasDem 73,3 %, dan suara Hanura yang kecil di Jakarta, sebanyak 27,3 % adalah mendukung Ahok. “Tapi, PDIP kuncinya ada di Ibu Megawati Soekarnoputri, dan masih memberi peluang kepada Ahok. Mengapa? Hubungan keduanya selama ini baik-baik saja, dan sering bertemu, komunikasi personal dengan Megawati itu penting, dan kalkulasi politiknya lebih dominan. Jadi, siapa yang bisa menyentuh hatinya Ibu Mega maka akan dapat pilihannya, dan Ahok bisa bicara dengan Megawati,” jelasnya.

Ditambah lagi sampai hari ini Golkar, NasDem dan Hanura sebagai pendukung Ahok belum menyakiti hati Megawati. Untuk itu, ibu Megawati harus diberi bunga, dan PDIP masih mungkin mendukung Ahok. “PDIP bisa mendukung melalui Djarot Saiful Hidayat (Wagub), sehingga di Pilkada 2024, Djarot bisa maju Pilgub DKI. Kalau mengusung Walikota Surabaya, Risma, maka dia akan kehilangan peluang untuk Pilgub Jatim, dan Jatim menjadi penting sebagai basis PDIP, karena Bung Karno lahir di Surabaya. Kalau Risma sukses di Pilgub Jatim, maka usaha menjadikan Jatim sebagai basis PDIP memungkinkan,” pungkasnya.(Erwin S)

SHARE
Admin Sumbawanews