Ini Jawaban Mendagri Soal Kebijakan Gubernur Aceh Lantik Pejabat Eselon II

Ini Jawaban Mendagri Soal Kebijakan Gubernur Aceh Lantik Pejabat Eselon II

SHARE

Jakarta, Sumbawanews.com.- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal kisruh rotasi sejumlah pejabat eselon II di Pemprov Aceh, yang dilakukan oleh Gubernur Zaini Abdullah, beberapa waktu lalu. Bahkan, Tjahjo menegaskan bahwa pelantikan atau mutasi selama masa pilkada yang dilakukan seorang gubernur harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu.IMG_20170219_130143

Pernyataan Mendagri ini disampaikan Ketua DPR Aceh Teuku Muharuddin kepada wartawan, Sabtu (18/3), saat menerima dirinya dan wakilnya Sulaiman Abda di kediaman Tjahjo Kumolo pada Jumat pagi (17/3/2017).

Kedatangan DPRA yang diwakili Teuku Muharuddin dan Sulaiman Abda ke kedaiaman Tjahjo, untuk menanyakan legalitas dari kebijakan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah yang merotasi sejumlah pejabat eselon II beberapa waktu lalu.

Mendagri, lanjut Muharuddin juga menyatakan kalau pelantikan eselon II itu boleh dilakukan kalau sudah mendapat izin tertulis dari Mendagri.

“Begitu pula kalau melantik eselon I harus izin tertulis dari presiden, begitu katanya (Mendagri),” beber dia.

DPRA dalam kesempatan itu juga mengklarifikasi mengenai balasan pesan singkat Mendagri kepada Gubernur Aceh yang diklaim memberikan izin untuk melakukan mutasi, pada 10 Maret 2017 lalu.

Memang kata Muharuddin, politisi senior PDIP itu memang memperbolehkan Gubernur Aceh melakukan mutasi, tapi setelah ada izin tertulis dari pusat dalam hal ini Mendagri.

“Kita juga klarifikasi tadi soal SMS yang juga beredar di media itu, yang beliau maksud itu boleh, tapi ada ketentuannya, yaitu setelah dapat persetujuan tertulis Mendagri. Dalam kondisi ini, harus ikuti prosedur sesuai UU,” lanjutnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada Jumat (10/3/2017) pekan lalu melakukan mutasi pejabat di Pemerintahan Aceh, secara besar-besaran.

Tindakan ini menuai protes sejumlah pejabat yang terkena rotasi. Sedikitnya ada 18 Kepala Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) yang dicopot jabatannya oleh Gubernur Zaini, mengadu ke Kemendagri dan Komisi Aparatur Negara (KASN).

Sebelumnya, pihak Kemendagri melalui Direktur III Otonomi Daerah Kemendagri menjelaskan, kepala daerah yang akan habis masa jabatannya tidak bisa lagi melakukan mutasi pejabatnya, kecuali ada izin dari Mendagri. Sedangkan masa jabatan Zaini akan berakhir pada 25 Juni 2017.(Erwin s)

 

SHARE