DPR Akhirnya Menunda Angket KPK

DPR Akhirnya Menunda Angket KPK

SHARE

JAKARTA,Sumbawanews.com – Hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya ditunda. Rapat pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pengganti Badan Musyawarah (Bamus) menunda Pansus angket KPK tersebut, karena sampai Kamis (18/5.2017) ini belum ada satu fraksi pun yang mengirimkan anggotanya ke angket pansus, maka angket tidak bisa ditindaklanjuti.
IMG_20170518_201634

“Ditundanya angket KPK itu ssuai dengan UU dan Tatib No.171 pasal 1,2, dan 3, bahwa angket yang telah disetujui di paripurna DPR RI maka seluruh fraksi harus mengirimkan utusannya ke pansus angket. Tapi, karena sampai hari ini belum ada yang kirim, maka ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan dan akan dibicarakan lagi nanti,” tegas Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dalam dialektika demokrasi “Kemana Angket KPK Berujung?” bersama anggota Komisi III DPR RI FPKS Nasir Djamil dan Masinton Pasaribu dari FPDIP DPR di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Namun demikian kata politisi Demokrat itu, apapun alasannya angket KPK itu berjalan terus. Hanya belum ada anggotanya. “Kita setuju perbaikan kinerja KPK, tapi bukan dengan angket. Sebab, kalau angket khawatir melemahkan KPK sendiri. Bagi Demokrat bisa dengan RDP, Raker dan lain-lain,” pungkasnya.

Sementara itu Nasir Jamil secara pribadi mendukung angket KPK tersebut, guna memperbaiki kinerja KPK sendiri. Mengapa? Yang namanya hak angket itu eksklusif, yaitu khusus mengawasi kinerja KPK. KPK ini sudah 15 tahun reformasi, maka sudah seharusnya dievaluasi. “Saya ibaratkan KPK saat ini sebagai pesawat yang sedang dibajak. Nah, untuk menyelamatkan KPK dari pembajak, maka dengan hak angket DPR,” ujar politisi PKS ini.

Hanya saja kata Nasir, Fraksi PKS menolak, maka dirinya tidak bisa berbuat banyak. Untuk itu dia mendorong fraksi-fraksi pendukung angket KPK berkomunikasi yang lebih baik lagi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan partai, agar tujuan angket yang baik ini bisa dipahami untuk melemahkan. Sebaliknya untuk memperkuat. Hal itu mengingat yang akan ‘dibongkar’ itu kinerja KPK. “Jangnkan dibongkar, disentuh saja kita bisa kesetrum,” jelasnya.

Nasir menegaskan jika angket ini untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja KPK, karena KPK ini amanat reformasi untuk pemberantasan korupsi dan Indonesia yang bersih dari korupsi. “Jadi, kita ingin kinerja KPK on the track, tetap pada Tupoksi (tugas pokok dan fungsi-nya) maka KPK harus dikritisi,” katanya.

Menurut Nasir, lembaga negara tanpa akuntabilitas, maka akan ada dua (2) kendang yang dibunyikan; yaitu mencari popularitas dan mengejar uang. Makanya dengan angket ini agar ‘road map’ KPK bisa berjalan benar dan baik dengan sistem integrasi nasional. “Jadi, KPK ini harus diselamatkan dari para pembajak,” pungkasnya.

Masinton Pasaribu memastikan kebohongan penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan dalam rekaman Miryam Hariani yang menyebutkan ada tekanan dari anggota Komisi III DPR RI tersebut. “Sebut ada nama-nama Komisi III DPR itu bohong. Mengapa? Karena ada pimpinan KPK yang menyatakan bahwa yang dinyatakan Novel Baswedan itu tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” ungkap politisi PDIP itu.

“Apa yang saya sampaikan ini berkonsekuensi hukum, lalu kenapa tidak dibuka saja rekaman itu? Jadi, tak usah risih kalau memang bersih dan berani jujur. Sebab, setiap mengkritisi KPK, selalu diserang untuk melemahkan, menjatuhkan KPK, dan bahkan disebut PKI. Bahwa angket ini sebagai fungsi pengawasan DPR RI terhadap lembaga negara yang menggunakan uang negara,” tambahnya.

Meski KPK ini merupakan bagian dari lembaga negara yang independen, namun tak bisa berdiri sendiri. Khususnya dari pengawasan agar kinerjanya sesuai prosedur. Karena itu, KPK harus melaporkan kinerjanya kepada Presiden RI, DPR RI dan BPK RI. Sehingga tak boleh ada yang luput dari pengawasan.

Anehnya kata Masinton, dirinya disebut melakukan penyerangan politik karena mengusulkan angket KPK itu. “Justru KPK jangan menjadi institusi politik, maka berhentilah berpolitik. KPK jangan gagal paham. Itulah yang harus dibuka ke masyarakat. Ahli hukum Prof.DR. Romli Atmakusumah saja mendukung bahwa KPK tak boleh semena-mena, melainkan harus menjunjung asas praduga tak bersalah,” katanya.

Dia pun mempertanyakan pembacaan dokumen saja sampai ada yang di SP2, bahkan dicabut. Adanya human error itu tidak boleh dibiarkan. Apalagi kepemimpinan KPK itu kolektif kolegial. “Kalau dibiarkan tujuan KPK untuk Indonesia yang bersih tak akan tercapai. Toh, dari angket ini akan ada rekomendasi untuk kepolisian dan kejaksaan karena penagakan di kedua lembaga ini masih lemah. Indonesia masih peringkat ke 90 sejajar dengan Nigeria, Kolombia dan negara lainnya,” ungkapnya.

Dengan demikian, Masinton meminta KPK santai saja dan menjawab angket itu dengan berani jujur. “Kalau bersih kenapa risih, santai saja untuk perbaikan KPK sendiri,” pungkasnya.(Erwin s)

 

SHARE