Trend Selingkuh PNS Sumbawa Berakhir di Pengadilan Agama

Trend Selingkuh PNS Sumbawa Berakhir di Pengadilan Agama

SHARE

SUMBAWA BESAR.- Perceraian adalah menjadi trend masyarakat saat ini. Bukan hanya para selibritis atau masyarakat umum, para pegawai negeri sipil-pun mulai ramai-ramai melakukan perceraian.
  Alasannya ? ada yang disebabkan perselingkuhan, kebutuhan ekonomi atau kurang harmonisnya rumah tangga. Khusus PNS, meski pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 45 tahun 90 tentang perubahan atas PP nomor 10/83 tentang ijin perkawinan, perceraian bagi PNS namun hal ini bukan berarti bagi PNS tidak berani untuk melanggar.
  Berdasar data pengadilan agama (PA) Sumbawa, sebanyak 30 orang PNS telah mengadukan gugatan cerai, cerai talak dan berpoligami.
“17 orang ijin cerai talak, 11 orang gugat cerai dan 2 orang poligami,” kata ketua panitera PA yang diwakili panitera muda hukum, Mursal SH, pada wartawan.
   Saking rumitnya memproses perceraian PNS ini, pihak PA pun melakukan sidang secara khusus termasuk masalah buku pelaporannya.
“Kalau PNS , proses perceraiannya kita khususkan karena ada peraturan yang mengaturnya,” katanya.
   Berdasar PP 45 tahun 10 pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pria yang akan beristri lebih dari satu orang wajib memperoleh ijin dahulu dari pejabat.
   Begitu juga terhadap seorang PNS wanita, berdasar pasal 4 ayat 2 dikatakan bahwa PNS wanita tidak diijinkan menjadi istri kedua atau ketiga atau ke empat.
  Belum selesai perkara pengaduan cerai oleh Pengadilan Agama yang dilakukan oleh 30 orang Pegawai negeri Sipil.
Kantor Inspektorat Sumbawa juga menerima pengaduan sebanyak 14 orang  PNS  terkait masalah perceraian dan Poligami.
Sebagai wakil dari pemerintah, pihak inspektorat pun tidak langsung menangani pengaduan tersebut dalam arti pihak inspektorat terlebih dahulu harus menelaah dan meneliti kebenaran fakta yang diadukan.
“Memang benar ada 9 orang pengaduan permohonan cerai dan 5 orang berpoligami,” kata inspektur kantor Inspektorat Sumbawa, Drs. Lalu slamet Riyadi.
  Dalam menanggapi pengaduan perceraian yang dilakukan oleh suami atau istri PNS, pihak inspektorat harus menurunkan tim khusus. Namun sebelumnya, pihak inspektorat juga melakukan mediasi (pihak penengah-red) agar perceraian tersebut dibatalkan alias rujuk kembali dengan berbagai pertimbangan.
“Banyak pengaduan cerai yang pada akhirnya rujuk kembali,” kata mantan pegawai Diknas ini.
  selanjutnya, Slamet juga menjelaskan bahwa dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 45 tahun 90  tentang perubahan PP 10 tahun 83 tentang ijin perkawinan, perceraian bagi PNS pada pasal 4 ayat 1 dikatakan, bahwa pria yang beristri lebih dari satu orang wajib memperoleh ijin dahulu dari pejabat.
Dalam pasal yang sama ayat 3 dan 4 juga dikatakan bahwa permintaan ijin diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin untuk beristri lebih dari satu orang.
  Bagaimana dengan seorang PNS wanita ? menurut Slamet, PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga atau ke empat. Bila melanggar, maka sanksinya dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
“Hal ini termaktub dalam PP 45 tahun 90 pasal 4 ayat 2 dan pasal 15 ayat 2,” jelasnya.(loek)

Majalah Sumbawanews Edisi Ke-3 Desember 2009: Lintas

SHARE
Admin Sumbawanews