Pilkada Sumbawa Diperkirakan Mundur Hingga Juni

Pilkada Sumbawa Diperkirakan Mundur Hingga Juni

SHARE

  Kerja KPU sedikit terganggu menghadapi pilkada mendatang. Keterbatasan anggaran daerah karena belum dilakukannya pembahasan APBD menjadi ganjalan untuk kucuran dana senilai Rp. 19 milliar untuk menopang belanja KPU. Besar kemungkinan agenda pilkada mundur, dari keinginan pemerintah untuk melaksanakan pilkada serempak, April, mendatang. Opsi untuk menggunakan anggaran sebelum APBD ditetapkan untuk membiayai pilkada sebesar Rp. 19 milliar, sudah tidak mungkin lagi.
Keinginan pemerintah provinsi untuk melaksanakan pilkada serentak di NTB nampaknya belum bisa terealisasi karena faktor keuangan daerah. jadwal pilkada sumbawa normalnya mulai berjalan Januari dan pelaksanaannya pada Bulan Juni, artinya jadwal yang diisyaratkan pemerintah provinsi pada April bukan memundurkan pemilu tetapi mempercepat dari jadwal semula pilkada Sumbawa.
  Hal tersebut dikatakan Asisten I Setda Sumbawa Drs. H. Arahsy Muhkan, kepada wartawan diruang kerjanya. Dari beberapa konsultasi pilkada tidak bisa dimajukan ke April karena keterbatasan anggaran tersebut. “Kebijakan jadwal pelaksanaan pilkada adalah kehendak daerah, dan itu telah dikonsultasikan ke mendagri,  KPU Provinsi, ataupun ke Depkeu menyangkut penggunaan anggaran daerah,”ujarnya seraya menambahkan, dana tak tersangka yang ada di APBD saat ini, tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai anggaran belanja KPU mengingat pilkada bukanlah kejadian luar biasa ataupun bencana alam.
Opsi untuk melakukan perubahan kedua  APBD juga tidak mungkin dilakukan, karena pilkada tidak masuk dalam kondisi darurat dan luar biasa. Sehingga dana Rp 3 Miliiar di pos anggaran tak terduga tersebut tidak bisa digunakan.
  Hal ini, telah disampaikan ke KPU dan DPRD Sumbawa. “Anggaran Pilkada masuk APBD 2010, dan KUA PPAS telah disampaikan  ke DPRD untuk dibahas,”ujarnya.
  Wakil Ketua DPRD Sumbawa Mustami H.Hamzah, SH menyatakan, pihak KPU harus Legowo melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan pilkada Sumbawa paling tidak mundur 30 hari dari jadwal semula. Ini dikarenakan tidak ada jaminan pembahasan APBD bisa dimulai pertengahan desember ini.
“Jika agenda pilkada sesuai jadwal awal, kemungkinan besar tidak bisa dilaksanakan, mengingat anggaran pilkada sekarang harus murni dari APBD. Sementara APBD saat ini belum dibahas. Pihak DPRD sambung Tomi, pernah mengkonsulatasikan persoalan ini ke Mendagri, hasilnya tidak diperkenankan adanya penggunaan anggaran daerah sebelum APBD ditetapkan pada tahun yang bersangkutan.
  Kondisi sumbawa saat ini sebut Tomi beda dengan kabupaten lain jika ingin melaksanakan pilkada serentak se-NTB. “Ketika anggaran belum dibahas maka, kita tidak mengetahui berapa kebutuhan belanja daerah ini. toh juga tidak ada aturan yang mengharuskan pilkada dilaksanakan serentak di NTB,”ujarnya.
  Hal inipun diakui ketua KPU Sumbawa Suhardi Soud,SE, kendala anggaran membuat KPU harus melakukan penjadwalan ulang tahapan-tahapan pilkada. Hal inipun telah dikoordinasikan dengan pihak KPU Provinsi, dan Mendagri.  “Kita perkirakan jadwal baru pilkada tanggal 10 Juni,” kata Suhardi.
Sementara itu Bupati KSB DR.KH. Zulkiflimuhadli menjamin Pilkada di KSB tidak akan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan KPU pada 26 April mendatang.
  Kyai Zul menegaskan persoalan anggaran tidak terjadi di KSB, karena APBD tahun 2010 telah diketok DPRD pada Agustus lalu dan Pemda sudah berkomitmen untuk membiayai tahapan Pilkada yang berlangsung dalam tahun 2009.
  “Pilkada di KSB tidak akan diundur. Jadwalnya tetap tanggal 26 april. Tidak ada masalah anggaran Pilkada yang terjadi di KSB,” ujarnya.
Pernyataan yang sama juga dikatakan anggota KPU KSB Khaeruddin SE. Menurutnya tidak ada persoalan terkait dengan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan dalam tahun 2009.(Loek)

Majalah Sumbawanews Edisi Ke-3 Desember 2009: Utama

SHARE
Admin Sumbawanews