Berbahaya Sumbawa Barat Tergantung Pada Proyek Batu Hijau PTNNT

Berbahaya Sumbawa Barat Tergantung Pada Proyek Batu Hijau PTNNT

SHARE

Bergantung pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan semata bukanlah basis pembangunan yang berkelanjutan yang baik (Karl, 2007). Struktur ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat sejak 2000-2008 sebesar 94% sangat dominan tergantung pada sektor pertambangan yakni tambang tembaga dan emas proyek Batu Hijau PT. Newmont Nusa Tenggara. Kontribusi sektor pertanian hanya 2,36 %, sisanya terbagi pada tujuh sektor lainnya yakni industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa hanya sebesar 3,64 %. Menurut data PDRB, nilai tambah total produksi Batu Hijau PTNNT mencapai puncaknya 2005 sebesar 95,26% dengan nilai nominal sebesar Rp. 7,581 triliun, nilai tersebut menempati urutan tertinggi dari sembilan Kab/Kota di Propinsi NTB (BPS, 2006). Apabila  sumberdaya pertambangan diekstraksi konsekuensinya pada suatu masa tertentu pasti akan habis (Wibowo, 2005). Sesuai dengan sifat sumberdaya mineral yang tidak terbarukan, terbatasnya deposit dan masa produksi yang relatif pendek, dalam jangka menengah dan panjang akan beresiko terhadap pembangunan wilayah Sumbawa Barat.
Pengelolaan industri pertambangan di berbagai belahan dunia lebih banyak menuai kegagalan daripada keberhasilan. Bagi negara-negara yang gagal mengambil manfaat dari berkah kekayaan yang mereka miliki disebut dengan istilah kutukan sumberdaya alam (resource curse). Menurut (Auty, 1993 dan Humpreys, 2007) negara-negara yang berkelimpahan dengan sumberdaya alam seperti minyak dan gas, performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahannya (good governance) kerap lebih buruk dibandingkan negara-negara yang sumberdaya alamnya lebih kecil. Negara-negara Afrika seperti Negeria, Kongo, Sudan, Angola, Siera Leon adalah negara yang gagal mengeloloa sumberdaya mineral sedangkan untuk konteks Indonesia, 180 tahun pertambangan timah di Dabo Singkep Kabupaten Linggau Kepulauan Riau yang merupakan lumbung timah terbesar di Indonesia dan telah memberikan kesejahteraan sejak 1812. Namun ketika PT. Timah berhenti beroperasi tahun 1992 Dabo Singkep mengalami Kota hantu (Ghost Town) dan menjadi potret buram pertambangan di Indonesia. Ekonomi mati ketika Pembangunan pascatambang tidak direncanakan. Persoalan mendasar yaitu hilangnya lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi terhenti.
Norwegia dapat dikatagorikan sebagai negara yang berhasil mengelola sumberdaya yang bersifat tidak terbarukan yakni minyak dan gas di negara tersebut. Norwegia merupakan contoh bagi praktek-praktek terbaik yang berhasil menghindarkan diri dari munculnya kutukan sumberdaya alam (Karl, 2007). Norwegia menjadi juara dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia sejak tahun 2000-2007 dengan nilai mendekati 1 sempurna yakni (0,956). Sebaliknya survey UNDP tahun tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh negara penghasil minyak memiliki angka IPM dari rendah hingga sedang, fenomena ini disebut paradok berkelimpahan (paradox of plenty).
Sebagai Kabupaten yang baru berdiri tahun 2003, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menghadapi permasalahan yang sangat fundamental diantaranya pertama, KSB termasuk dalam 199 Kabupaten dengan katagori tertinggal menurut Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (2005). Kedua, menurut hasil penelitian BPS (2004) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB berada pada urutan ke 33 (terbawah) dari 33 Propinsi di Indonesia dengan skor 60,6 (katagori sedang). Sedangkan IPM KSB berada pada urutan ke 5 dengan skor 61,9 (katagori sedang) dari 9 kabupaten/kota di NTB. Ketiga, jumlah penduduk miskin di KSB persentasenya cukup signifikan. Keempat, tingginya nilai PDRB sangat kontras dengan kemampuan fiskal Kabupaten Sumbawa Barat yang rendah, hal ini tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dimana dari sembilan Kabupaten/Kota di Propinsi NTB, APBD Kabupaten Sumbawa Barat menduduki peringkat terendah.
Menurut (Amin et al., 2003) pembangunan berkelanjutan dalam konteks usaha pertambangan adalah transformasi sumberdaya tidak terbarukan (non renewable resources) menjadi sumberdaya pembangunan terbarukan (renewable resources), peningkatan nilai tambah pertambangan harus berbasis sumberdaya setempat (local resource based), berbasis masyarakat (community based), dan berkelanjutan (sustainable). Sedangkan menurut agenda 21 sektor pertambangan, (2001) inti dari azas pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya mineral adalah mengupayakan agar sumberdaya mineral dapat memberikan kemanfaatan secara optimal bagi manusia pada masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
Dari prespektif perencanaan pembangunan wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat sangat lemah dalam menangkap permasalahan dan tantangan pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini tercermin dalam dokumen-dokumen perencanaan yang tertuang dalam Visi Misi Bupati, APBD tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2010 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Dokumen tersebut belum memuat langkah-langkah untuk mereduksi dan mengantisipasi ketergantungan Sumbawa Barat yang tinggi terhadap satu sektor yakni pertambangan dan sifat sumberdaya mineral yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources) serta pengembangan dan diversifikasi sektor-sektor di luar pertambangan. Dengan argumentasi bahwa cadangan sumberdaya mineral suatu saat pasti akan habis, maka perlu dicarikan sektor alternatif yang dapat dijadikan sebagai basis perekonomian di masa depan.
Sebagai solusinya adalah Sumbawa Barat perlu merumuskan grand strategy dan peta jalan (road map) yang merupakan exit strategy pengelolaan pertambangan di Sumbawa Barat yang mengarah pada transformasi perubahan struktur ekonomi untuk mengantisipasi habisnya pertambangan yang bersifat tidak terbarukan (unrenewable resources) dengan kendala masa operasi tambang yang pendek dan cadangan yang terus menipis ke sumberdaya lokal terbarukan (renewable resources). Sebagai konsekuensinya perlu dilakukan revisi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbawa Barat 2011-2015 dengan rumusan program secara terarah, sistematis, terukur dan terencana dalam instrumen kebijakan perencanaan APBD tahunan Sumbawa Barat. Arah transformasi revisi RPJMD Sumbawa Barat adalah perubahan struktur ekonomi yang saat ini didominasi oleh pertambangan ke sektor pertanian dalam arti luas serta didukung oleh peningkatan penganggaran pada sektor tersebut dalam APBD sebagai instrumen kebijakan utama penganggaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat penganggaran Kabupaten Sumbawa Barat untuk sektor pertanian relatif rendah atau kurang perhatian dibandingkan dengan 34 Kab/Kota di tiga Propinsi Bali, NTB dan NTT. Salahsatu syarat keberhasilan transformasi adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan fiskal Kabupaten Sumbawa Barat yang secara relatif lebih rendah dibandingkan 34 Kab/Kota di tiga Propinsi Bali, NTB dan NTT. Hal strategis yang perlu diperjuangkan dan dipertimbangan oleh pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan lainnya terhadap Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten penghasil adalah perlunya kepemilikian saham tanpa menyertakan modal (golden share) yang wajar. Sumbawa Barat juga perlu merumuskan Peraturan Daerah tentang peningkatan nilai tambah sektor pertambangan yang memprioritaskan penggunaan sumberdaya lokal secara optimal untuk aspek tenaga kerja, potensi sumberdaya alam daerah setempat, kemitraan dengan pengusaha lokal serta keterlibatan perusahaan jasa pertambangan lokal/atau nasional dalam konsultasi dan perencanaan. Para pihak (stakeholder) yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporat dan masyarakat madani (civil society) perlu duduk bersama untuk mendorong keterbukaan, transparansi dan partisipasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan pasca tambang menjadi sebuah diskursus terbuka. Upaya ini diharapkan dapat mempersiapkan kebijakan pembangunan daerah pasca tambang, kebijakan CSR dan program pemberdayaan masyarakat perusahaan serta perbaikan perencanaan dokumen tutup tambang PTNNT sehingga hasil-hasil pertambangan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat pada masa operasi maupun pasca tambang. Wallahu’alam Bishawab.

Dr. Ir. Lukman Malanuang, M.Si (Doktor Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB, Staf Ahli Ketua Komisi VII DPR RI 2009-2014 bidang Energi, Sumberdaya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup)

Majalah Sumbawanews Edisi Ke-3 Desember 2009: Bidik

SHARE
Admin Sumbawanews