Subsidi Pendidikan di KSB Dipastikan Tidak cair

Subsidi Pendidikan di KSB Dipastikan Tidak cair

SHARE

Taliwang, Sumbawanews.com.- SumbawaNews.Com.- Subsidi pendidikan Perguruan Tinggi yang menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang di tuangkan dalam PERBUP no 49 tahun 2014 di pastikan tidak masuk dalam APBD.

Mustakin Patawari selaku anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat menjelaskan beberapa waktu lalu, bahwa subsidi pendidikan Perguruan Tinggi dipastikan tidak ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDP).

20% dari APBD yang dialokasikan untuk pendidkan sesuai dengan amanat Undang Undang mulai dari TK,SD,SMP,SMA, sampai PT, tapi pengalokasiannya selama ini banyak untuk perguruan tinggi, bisa sampai 12 Milyar pertahunnya yang di salurkan melalui Subsidi Pendidikan Perguruan Tinggi.

“Sedangkan kalau kita mengacu kepada peraturan semestinya pemerintah daerah sudah salah menerapkan kebijakan tentang subsidi Perguruan Tinggi selama ini, kewenangan atas Perguruan tinggi Negri dan Perguruan Tinggi Suasta adalah hak Wewenang Pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 4 tahun 2014 tentang penyelenggara perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi,” jelas Mustakim.

Jadi untuk kedepannya DPRD KSB akan memkirkan format baru untuk perguruan tinggi di KSB agar lebih tepat sasaran tanpa menciderai peraturan yang berlaku, bisa saja subsidi pendidikan akan dialokasikan untuk masyarakat miskin dan mahasiswa yang berprestasi dan ini akan menjadi usulan Perda inisitif yang akan dibahas nantinya.

“Pedidikan juga bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah tapi juga tanggung jawab masyarakat dan orang tua mahasiswa, supaya masyarakat lebih bertanggung jawab akan keberlanjutan pendidikan baik kuliah anaknya dan juga keberlanjutan Pendidikan Perguruan Tinggi yang ada di KabupatenSumbawa Barat (KSB).” harapnya.

Dijelaskan subsisidi hanyalah ransangan untuk masyarakat Sumbawa Barat agar mereka mau mengkuliahkan anaknya untuk memajukan tingkat pendidikan di Sumbawa Barat, “kita pahami sendiri bahwa sebelum terbentuknya KSB, lulus SMA itu sudah luar biasa bagi masyrakat KSB,” jelasnya.

Sementara itu Baim SH.MH. menyampaikan kebijakan tentang subsidi bukanlah pelanggaran aturan, memang Peraturan Pemerintah (PP) itu lebih tinggi dengann Peraturan Daerah (PERDA) tapi yang harus dimaknai juga dana subsidi pendidikan di tetapkan melalui PERDA, “jadi APBD itu adalah Peraturan Daerah, kalau ada pertentangan antara PP dan PERDA ada satu asas yang di gunakan adalah Lekspesialis terhadap lekjeneralis artiya UU yang umum kalah dengan UU yang khusus”,terangnya.

Subsidi ini tidak melanggar aturan karena mempunyai payung hukum yang jelas, “jadi tidak ada alasan Kalau subsidi pendidikan Perguruan Tinggi itu tidak di cairkan,” tutupnya. (Hendra)

SHARE
Admin Sumbawanews