Kadispora Akui Sertifikasi Guru Ada Yang Tidak “Beres”

Kadispora Akui Sertifikasi Guru Ada Yang Tidak “Beres”

SHARE

 

Kabupaten Bima, Sumbawanews.com.- Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tajuddin SH mengaku ada yang tidak beres dalam kepengurusan sertifikasi di dinas setempat. Pernyataan ini diungkap Tajuddin, setelah pihaknya menerima laporan adanya penyimpangan dalam pengusulan guru sertifikasi, beberapa tahun terkahir.

“Saya mendengar laporan ada yang tidak beres dalam kepengurusan sertifikasi,”bebernya kepada wartawan, Selasa (22/09).

Diakuinya, indikasi tersebut kini sudah masuk ke rana hukum melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima. Tetapi Ia belum bisa menyimpulkan seperti apa dugaan penyimpangan yang sedang di usut, karena hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan secara resmi dari pihak terkait.

”Sepanjang penegakan hukum di lingkup pendidikan, itu tidak ada masalah. Saya tetap mendukung,”katanya.

Terkait permasalahan itu, Tajuddin mengaku kooperatif jika dipanggil oleh Penyidik setempat untuk dimintai keterangan.”Kalau dipanggil, saya siap hadir,”ujarnya

Diyakininya, ketimpangan ini berkaitan dengan rekrutmen guru sebagai calon sertifikasi sejak beberapa tahun terakhir. Sebagai dinas tehnis, Ia akan bertanggungjawab jika ditemukan ada yang tidak beres, termasuk soal data pengusulan calon guru sertifikasi yang saat ini dipersoalkan.

Namun Ia menegaskan, sikap profesional akan ditunjukan ketika persoalan ini di usut oleh pihak penegak hukum. Hal itu diyakini bahwa pihaknya ikut mendukung proses penegakan supreimasi hukum yang berlaku, terhadap permasalahan yang terjadi di dinas Pendidikan Kaupaten Bima.

“Kalau memang ada indikasi itu, saya sangat mendukung untuk diusut tuntas. Sehingga nanti bisa terungkap siapa saja yang terlibat,”tegasnya.

Sebelumnya, ada sekitar 14 ribu guru calon sertifikasi yang belum terakomodir karena persoalan mekanisme. Pengusulan calon sertifikasi tersebut melalui Data Pendidikan (Dapodik) masih-masing sekolah di wilayah itu.

“Soal sertifikasi tidak ada kaitan dengan dinas. Sebab, mulai dari usulan hingga penetapannya adalah kewenangan Pemerintah Pusat, termasuk pembayaran tunjangan,”terangnya. (Syarif)

SHARE