Jawaban Bupati Sumbawa Terhadap Pemandangan Fraksi DPRD R_PAPBD 2016

Jawaban Bupati Sumbawa Terhadap Pemandangan Fraksi DPRD R_PAPBD 2016

SHARE

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

YANG TERHORMAT,

  • KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
  • ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR,
  • SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SERTA KEPALA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA,
  • PIMPINAN PARTAI POLITIK, PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, KEPALA DESA, PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PEMUDA DAN ORGANISASI WANITA,
  • PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KALANGAN CENDEKIAWAN, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS, SERTA SEGENAP UNDANGAN DAN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA,  KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL KITA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2016. SHALAWAT DAN SALAM SENANTIASA KITA CURAHKAN KEHADIRAT JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, YANG MEMBERIKAN SURI TAULADAN BAGI SELURUH UMAT, SERTA TELAH MENGANTARKAN KITA DARI ALAM KEGELAPAN KE ALAM YANG TERANG-BENDERANG.

SELANJUTNYA PERKENANKAN KAMI ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH, MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA ATAS SELURUH PEMANDANGAN UMUMNYA YANG TELAH DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA KEDUA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2016 YANG LALU TERHADAP BERBAGAI SUBSTANSI YANG TERTUANG DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2016. SEMUA PEMANDANGAN YANG DISAMPAIKAN OLEH SELURUH FRAKSI PADA SIDANG PARIPURNA TERSEBUT, TENTUNYA MERUPAKAN MASUKAN YANG SANGAT BERHARGA, DAN AKAN MENJADI BAHAN PEMBAHASAN LEBIH LANJUT UNTUK PENYEMPURNAAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2016.

 

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, PEMERINTAH DAERAH BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD.

UNTUK ITU, MELALUI KESEMPATAN INI KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG ATAS WAKTU YANG DISEDIAKAN HARI INI GUNA PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA SIDANG PARIPURNA KEDUA YANG LALU.

SELANJUTNYA KAMI AKAN MENYAMPAIKAN JAWABAN PEMERINTAH DAERAH, YANG DISAJIKAN SECARA BERURUTAN SESUAI DENGAN URUTAN PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD PADA SIDANG PARIPURNA KEDUA.

 

JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN MENGENAI PENUNDAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAPAT DIJELASKAN BAHWA  PENUNDAAN DAU OLEH PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.07/2016 TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DAU TAHUN  2016, CUKUP MENYITA PERHATIAN KITA. MENYIKAPI PENUNDAAN DAU TERSEBUT, PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN RASIONALISASI TERHADAP BEBERAPA KOMPONEN BELANJA YANG DINILAI TIDAK BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH. PERLU DISAMPAIKAN MELALUI FORUM YANG TERHORMAT INI, BAHWA PENUNDAAN TERSEBUT LEBIH DISEBABKAN KARENA PERKIRAAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA TERUTAMA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN PAJAK YANG TIDAK TEREALISASI SESUAI YANG DIRENCANAKAN.

LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN TERSEBUT, DISEBUTKAN BAHWA PENUNDAAN DAU DIDASARKAN PADA TIGA HAL YAITU PERKIRAAN KAPASITAS FISKAL, KEBUTUHAN BELANJA DAN POSISI SALDO KAS DI DAERAH PADA AKHIR TAHUN 2016. MELIHAT PADA KETIGA HAL TERSEBUT, PEMERINTAH DAERAH MEMANDANG BAHWA KABUPATEN SUMBAWA MERUPAKAN SALAH SATU DARI 169 PEMERINTAH DAERAH YANG MEMILIKI KAPASITAS FISKAL YANG CUKUP TINGGI, DEMIKIAN PULA DARI SISI KEBUTUHAN BELANJA DIMANA DENGAN PENUNDAAN DAU TERSEBUT MASIH BISA MEMENUHI KEBUTUHAN BELANJA OPERASIONAL TERMASUK GAJI DAN TUNJANGAN PNSD MAUPUN BELANJA MODAL SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2016. SEMENTARA DARI SISI PERKIRAAN POSISI SALDO KAS PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016, DAPAT DIJELASKAN BAHWA BERDASARKAN INFORMASI RESMI DARI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BAHWA PEMERINTAH DAERAH YANG MENGALAMI PENUNDAAN DAU, DIKELOMPOKKAN MENJADI 4 KATEGORI DAERAH. PERTAMA, DAERAH DENGAN POSISI KAS YANG SANGAT TINGGI, DIKENAKAN PENUNDAAN DAU SEBESAR 50 PERSEN. KEDUA, DAERAH DENGAN POSISI KAS YANG TINGGI, DIKENAKAN PENUNDAAN DAU SEBESAR 40 PERSEN. KETIGA, DAERAH DENGAN POSISI KAS YANG CUKUP TINGGI, DIKENAKAN PENUNDAAN DAU SEBESAR 30 PERSEN. KEEMPAT, DAERAH DENGAN POSISI KAS SEDANG, DIKENAKAN PENUNDAAN DAU SEBESAR 20 PERSEN. PERSENTASE TERSEBUT DIHITUNG DARI BESARAN PENYALURAN DAU BULAN SEPTEMBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER MASING-MASING DAERAH. MENGACU PADA KATEGORI TERSEBUT PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BERADA PADA POSISI YANG DIPERKIRAKAN MEMILIKI SALDO KAS YANG CUKUP TINGGI PADA AKHIR TAHUN 2016. NAMUN DEMIKIAN BAHWA DENGAN PENUNDAAN TERSEBUT MENJADI BAHAN EVALUASI PEMERINTAH DAERAH UNTUK SEGERA MEREALISASIKAN PELAKSANAN ANGGARAN SESUAI DENGAN TAHAPAN YANG TELAH DITETAPKAN.

SELANJUTNYA, MENGENAI HARAPAN FRAKSI PDI PERJUANGAN AGAR MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP KINERJA PERANGKAT DAERAH, HAL TERSEBUT AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR, FRAKSI PARTAI HANURA, FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, FRAKSI PARTAI GERINDRA, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI BINTANG KEADILAN.

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN ATAS APRESIASI FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. HAL INI MENJADI MOTIVASI TERSENDIRI BAGI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH KEDEPAN. MENGENAI HARAPAN UNTUK MEMIKIRKAN DAN MERENCANAKAN KEBIJAKAN STIMULASI YANG TEPAT DAN SINERGIS TERHADAP SETIAP KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH UNGGULAN DAN POTENSIAL DAPAT DIJELASKAN BAHWA UPAYA TERSEBUT TERUS DILAKUKAN SEPERTI SEKTOR PARIWISATA MELALUI BEBERAPA AGENDA YAKNI MELALUI FESTIVAL MOYO DAN SAIL MOYO UNTUK MEMPROMOSIKAN KEKAYAAN BUDAYA, ADAT ISTIADAT MAUPUN KEKAYAAN ALAM KITA. SELANJUTNYA MENGENAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN, TERDAPAT BEBERAPA KOMPONEN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM STRUKTUR APBD ANTARA LAIN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SiLPA) DAN PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH. MENYIMAK PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR YANG HANYA TUMBUH RATA-RATA 12,01 PERSEN, HAL TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA MANAJEMEN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH KITA MASIH MENGALAMI KETERBATASAN, SEHINGGA DIPERLUKAN SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEPERTI FASILITAS PENGOLAHAN AIR MINUM, TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA, KESEHATAN, PERDAGANGAN, PERUMAHAN, ENERGI MAUPUN PENGELOLAAN LIMBAH. SALAH SATU SUMBER PEMBIAYAAN YANG POTENSIAL ADALAH PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH, YANG TENTU SETELAH MELALUI PROSES ANALISIS INVESTASI TERMASUK PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI SEPERTI RASIO KEMAMPUAN MEMBAYAR ATAU DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR), DAN PERSYARATAN-PERSYARATAN LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM MENGENAI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, TERMASUK EVALUASI TERHADAP PERANGKAT DAERAH PENGELOLA, PADA PRINSIPNYA PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT. NAMUN DEMIKIAN, PERLU DISAMPAIKAN BAHWA PENENTUAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH, TIDAK SEMATA-MATA BERDASARKAN POTENSI RIIL, NAMUN KETERSEDIAAN SARANA, PRASARANA, KONDISI EKONOMI MASYARAKAT DAN SUMBERDAYA MANUSIA PENGELOLA PAD JUGA MENJADI VARIABEL YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DALAM MENETAPKAN TARGET PENDAPATAN. SEHINGGA PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENENTUAN TARGET PENDAPATAN TETAP MENJADI PRINSIP UTAMA YANG HARUS DILAKUKAN DALAM MENETAPKAN TARGET PENDAPATAN YANG RASIONAL. JAWABAN SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.

TERHADAP HARAPAN UNTUK MENDORONG PENGUATAN KELEMBAGAAN BUMD, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM BENTUK PENGUATAN MANAJEMEN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SERTA PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD GUNA MENINGKATKAN KAPASITAS USAHA DALAM RANGKA MENDORONG PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. DARI BUMD YANG ADA, PT. BANK NTB DAN PD. BPR-NTB TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI DALAM BENTUK DEVIDEN KEPADA PEMERINTAH DAERAH, SEMENTARA PDAM DAN PERUSDA, WALAUPUN BELUM MENUNJUKKAN PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT, TAPI BERDASARKAN HASIL AUDIT BPKP TERLIHAT BAHWA DARI TAHUN KE TAHUN MENGALAMI PERUBAHAN KE ARAH YANG CUKUP BAIK. KHUSUS UNTUK PT. BANK NTB, PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL MAUPUN PENUNJUKAN SEBAGAI REKENING KAS UMUM DAERAH SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI BALIK DALAM BENTUK DEVIDEN. PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN UPAYA UNTUK MEMPERTAHANKAN DEVIDEN MINIMAL 60 PERSEN DARI LABA BERSIH SEPERTI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA, OLEH KARENA ITU PEMERINTAH DAERAH TELAH BERSURAT KEPADA PT. BANK NTB AGAR PENYETORAN DEVIDEN TAHUN BUKU 2015 DAPAT DISETOR KE REKENING KAS UMUM DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD. DISAMPING HAL TERSEBUT PEMERINTAH DAERAH JUGA TERUS BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAINNYA SELAKU PEMILIK SAHAM AGAR DEVIDEN YANG TELAH DITETAPKAN DAPAT DITINJAU KEMBALI. JAWABAN SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.

TERHADAP HARAPAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS TERHADAP KEGIATAN INFRASTRUKTUR YANG MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH, PADA PRINSIPNYA PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT. TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT, DALAM MENETAPKAN BERBAGAI PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TELAH MELALUI BEBERAPA TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI TINGKAT DESA HINGGA KABUPATEN, YANG DIARAHKAN PADA PENCAPAIAN SASARAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA YANG TERTUANG DALAM DOKUMEN RPJMD.

PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS APRESIASI YANG DIBERIKAN FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI ILLEGAL LOGGING DENGAN MELAKUKAN SINERGI DENGAN APARATUR PENEGAK HUKUM LAINNYA, YAKNI TNI, POLRI DAN KEJAKSAAN DAN AKAN TERUS DITINGKATKAN DIMASA-MASA MENDATANG. SEDANGKAN UNTUK MENGURANGI TINGGINYA KERUSAKAN HUTAN, TELAH DILAKUKAN BERBAGAI UPAYA, ANTARA LAIN MELALUI KEGIATAN REHABILITASI LAHAN KRITIS DI DALAM DAN LUAR KAWASAN HUTAN, REHABILITASI MATA AIR UNTUK MEREHABILITASI CATCHMENT AREA MATA AIR YG RUSAK, PENYEDIAAN BIBIT BAKTI SOSIAL KE MASYARAKAT GUNA MENGGAIRAHKAN SEMANGAT MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN PENANAMAN DI LAHAN-LAHAN TIDAK PRODUKTIF MILIK MASYARAKAT, PENYEDIAAN BANGUNAN UNTUK KONSERVASI TANAH DAN AIR DI WILAYAH DAS SEPERTI DAM PENAHAN, DAM PENGENDALI DAN SEJENISNYA, SERTA PENANAMAN TANAMAN MANGROVE DI BERBAGAI TEMPAT GUNA MENGURANGI DAMPAK ABRASI PANTAI SERTA MENJAGA EKOSISTEM IKAN SUPAYA DAPAT BERKEMBANG BIAK DENGAN BAIK.

SEDANGKAN UNTUK MENGANTISIPASI MARAKNYA RECLAIMING (PENGUASAAN LAHAN/KAWASAN) OLEH MASYARAKAT, TELAH DILAKUKAN UPAYA PREVENTIF ANTARA LAIN MELALUI PEMBINAAN ATAU PENYULUHAN/SOSIALISASI DAMPAK KERUSAKAN HUTAN, SERTA PELIBATAN MASYARAKAT SECARA LANGSUNG DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM), DIMANA PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKSANAKAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PSDHBM).  UPAYA-UPAYA ANTISIPASI TERHADAP PENGUASAAN LAHAN KAWASAN TERSEBUT AKAN SELALU KAMI TINGKATKAN DI MASA-MASA MENDATANG BAIK SECARA PREVENTIF MAUPUN UPAYA PENEGAKAN HUKUM UNTUK MENIMBULKAN EFEK JERA TERHADAP PARA PELAKU. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.

PEMERINTAH DAERAH JUGA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN TERKAIT PENERTIBAN DAN PENATAAN ULANG PASAR SEKETENG. UNTUK DIKETAHUI BERSAMA, PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMBENTUK TIM DALAM RANGKA PENERTIBAN DAN PENATAAN ULANG PASAR SEKETENG DAN TELAH MELAKUKAN PENDATAAN TERHADAP JUMLAH PEDAGANG YANG ADA (KHUSUSNYA PEDAGANG DI JALAN MUJAIR) UNTUK DITAMPUNG DI DALAM LOS-LOS PASAR YANG MASIH KOSONG DAN DIHARAPKAN JUMLAH TEMPAT YANG TERSEDIA DI DALAM PASAR MAMPU MENAMPUNG PARA PEDAGANG YANG BERJUALAN DI JALAN SEHINGGA  PASAR SEKETENG NANTINYA AKAN BISA TERTATA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.

PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS DUKUNGAN DAN DORONGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP KEGIATAN PENERTIBAN PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN KARENA KEGIATAN TERSEBUT DISAMPING MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA JUGA BERAKIBAT PADA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, KONFLIK SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP. NAMUN DEMIKIAN, PEMERINTAH DAERAH MEMANDANG PERLU DILAKUKAN SOSIALISASI KEPADA PELAKU PENAMBANGAN TANPA IJIN DI SELURUH KECAMATAN SAMPAI KE TINGKAT DESA MENGENAI DIMUNGKINKAN ADANYA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR) SETELAH MELALUI BERBAGAI  KAJIAN TEKNIS YANG MELIBATKAN INSTANSI TERKAIT.

MENANGGAPI PERMINTAAN UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN YANG INTENS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN MELAKUKAN PEMBINAAN LANGSUNG KE DESA-DESA MAUPUN MELALUI PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA. DALAM HAL TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PEMERINTAH DAERAH SELALU MENGHIMBAU KEPADA PEMERINTAH DESA BAIK MELALUI PEMBINAAN LANGSUNG KE DESA-DESA MAUPUN MELALUI PELATIHAN AGAR DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPADA MASYARAKAT SECARA TERTULIS DAN MELALUI MEDIA INFORMASI YANG MUDAH DIAKSES OLEH MASYARAKAT SEPERTI PAPAN PENGUMUMAN, RADIO KOMUNITAS DAN MEDIA INFORMASI LAINNYA YANG DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DESA.

MENANGGAPI HARAPAN UNTUK MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DESTINASI WISATA, SEPERTI DERMAGA DI DESA SEBOTOK, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA DALAM RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016, TELAH DIALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK PENYUSUNAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) DERMAGA SEBESAR RP.300.000.000,- UNTUK DIRENCANAKAN PEMBANGUNAN FISIKNYA PADA TAHUN ANGGARAN 2017. SELAIN ITU JUGA TELAH DIRENCANAKAN PEMBANGUNAN SARANA SANITASI DI KAWASAN WISATA SALIPER ATE SEBESAR RP. 200.000.000,- DAN DED KAWASAN WISATA JEMBATAN POLAK (JEMPOL) SEBESAR RP.300.000.000,-

JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA.

 

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA, YANG FOKUS MENYOROTI PEMOTONGAN DAU BESERTA PENYEBABNYA SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN. SELANJUTNYA TERHADAP TERJADINYA KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN, PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN EVALUASI DAN AKAN MENGAMBIL BEBERAPA KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI.

MENANGGAPI MASUKAN TERKAIT PERENCANAAN FISIK INFRASTRUKTUR, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PROSES PERENCANAAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH KONSULTAN PERENCANA TENTUNYA MENYESUAIKAN DENGAN MEKANISME YANG BERLAKU DALAM KONTRAK YANG MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK BAIK KONSULTAN PERENCANA MAUPUN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), TERMASUK DIDALAMNYA MENGENAI TIME SCHEDULE YANG SUDAH MEMPERTIMBANGKAN PELAKSANAAN FISIK INFRASTRUKTUR, MUTU MAUPUN SANKSI-SANKSI. KEDEPAN, SELAIN REWARD AND PUNISHMENT TERHADAP KETIDAKTEPATAN WAKTU DAN MUTU, JUGA DIUPAYAKAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DILAKUKAN SETAHUN SEBELUM PEKERJAAN FISIK INFRASTRUKTUR DILAKSANAKAN. SEBAGAI CONTOH DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 INI SUDAH DIALOKASIKAN ANGGARAN PENYUSUNAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) UNTUK PEKERJAAN FISIK YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2017 SEPERTI PENYUSUNAN REVIEW DED PASAR INDUK, DED DERMAGA SEBOTOK, DED JALAN DAN JEMBATAN, DAN REVIEW DED GEDUNG PERPUSTAKAAN DAERAH.

MENGENAI EFISIENSI PADA KEGIATAN NON FISIK, DAPAT DIJELASKAN BAHWA UPAYA-UPAYA EFISIENSI TETAP AKAN DILAKUKAN, PENINJAUAN KEMBALI STANDAR BIAYA YANG DINILAI MASIH DAPAT DILAKUKAN PENGHEMATAN SEPERTI STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS. BAHKAN DENGAN KEBIJAKAN YANG DIMULAI TAHUN 2017 AGAR PROPORSI BELANJA MODAL MINIMAL 25 PERSEN DARI TOTAL BELANJA, JUGA SECARA SIGNIFIKAN AKAN BERPENGARUH TERHADAP EFISIENSI BELANJA NON FISIK BAIK BELANJA TIDAK LANGSUNG MAUPUN BELANJA LANGSUNG.

 

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

SELANJUTNYA KAMI SAMPAIKAN JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT

MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT TERKAIT JAMINAN KEPASTIAN KEAMANAN BAGI INVESTOR YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN BERINVESTASI DI DAERAH INI, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PADA DASARNYA PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENJAMIN KEPASTIAN KEAMANAN BAGI PARA INVESTOR YANG BERINVESTASI DIBIDANG PERTAMBANGAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN. TERHADAP KEGIATAN USAHA TANPA IJIN SEPERTI STONE CRUSHER, PEMERINTAH DAERAH TETAP BERPEDOMAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 14 AYAT (1) DAN AYAT (4) YANG DIPERTEGAS DALAM LAMPIRAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT, BAHWA IZIN USAHA PERTAMBANGAN LOGAM MINERAL, BUKAN LOGAM DAN BATUAN SUDAH MENJADI KEWENANGAN PROVINSI.  UNTUK ITU, PEMERINTAH DAERAH AKAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH/TINDAKAN YANG TERUKUR SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT.

TERKAIT SIKAP PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BUMD KHUSUSNYA BERKAITAN DENGAN DEVIDEN SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN.

MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM TERKAIT PENERTIBAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH SEPERTI RETRIBUSI PARKIR, PENERTIBAN PEDAGANG DITEMPAT YANG TELAH DIBANGUN PEMERINTAH, DAN PENERTIBAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR,  DAPAT DIJELASKAN BAHWA UNTUK RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, PADA TAHUN ANGGARAN 2016 SEMULA DIRENCANAKAN DIPUNGUT MELALUI KANTOR SAMSAT SUMBAWA, NAMUN BELUM TERLAKSANA, SEHINGGA DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI IJIN PENGELOLAAN PARKIR, SEDANGKAN RETRIBUSI PASAR TETAP DIUPAYAKAN PEMUNGUTANNYA SECARA OPTIMAL, TERMASUK MEMBERIKAN  SURAT TEGURAN KEPADA WAJIB RETRIBUSI DI MASING-MASING PASAR DAN MENINDAKLANJUTI TEMUAN INSPEKTORAT SEHINGGA WAJIB RETRIBUSI YANG MENUNGGAK DAPAT MELUNASI KEWAJIBANNYA.

MENGENAI PERMINTAAN AGAR PEMERINTAH DAERAH BERPERAN AKTIF MENCARI INFORMASI KEPASTIAN DODO RINTI, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH AKAN BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG KEBERADAAN PT. AMMAN MINERAL INTERNASIONAL (PT. AMI) YANG MERUPAKAN PERUSAHAAN KONSORSIUM PT. MEDCO ENERGI YANG TELAH MENGAKUISISI PT. NEWMONT NUSA TENGGARA SERTA KEPASTIAN KEBERLANJUTAN JANGKA PANJANG PERUSAHAAN TERSEBUT DI WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA (DODO RINTI).

MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HANURA MENGENAI PENGURANGAN DANA PERIMBANGAN, TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN. MELALUI KESEMPATAN INI PULA PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN DAN EKSPEKTASI YANG POSITIF DARI FRAKSI PARTAI HANURA TERHADAP PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH AKAN TERUS BERUPAYA SECARA MAKSIMAL SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

ADAPUN TERKAIT PEMANDANGAN UMUM AGAR BELANJA HIBAH BOP PAUD BENAR-BENAR DIHITUNG KEMBALI DAN DIPERJELAS PERUNTUKANNYA,  DAPAT DIJELASKAN BAHWA DANA BOP PAUD ADALAH BAGIAN DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK YANG PERHITUNGAN DAN PERUNTUKKANNYA SUDAH MENGACU KEPADA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

MENANGGAPI  PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HANURA TENTANG MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG MENGELUHKAN PELAYANAN  BPJS, DAPAT DIJELASKAN BAHWA  PEMERINTAH DAERAH TERUS MELAKUKAN UPAYA-UPAYA SOSIALISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP MEKANISME PELAYANAN BPJS.

 

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

MENGENAI PENUNDAAN ANGGARAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI DAU TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI-PERJUANGAN.

TERHADAP PERMINTAAN AGAR PEMERINTAH DAERAH LEBIH INTENSIF MENGGALI POTENSI RIIL SUMBER PENDAPATAN DAERAH, SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN.

TERKAIT PEMANDANGAN UMUM PRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ATAS PENURUNAN TARGET DARI PENERIMAAN RETRIBUSI DAPAT DIJELASKAN BAHWA PENURUNAN TERSEBUT DISEBABKAN ADANYA PENGURANGAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI SEWA LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM. HAL INI TERJADI KARENA PERALATAN YANG TERSEDIA SUDAH TIDAK MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN YANG OPTIMAL SEMENTARA LABORATORIUM YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK SWASTA SAAT INI SUDAH MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR. SELAIN ITU, JUGA DISEBABKAN OLEH TURUNNYA PENERIMAAN DARI JEMBATAN TIMBANG, KARENA SEJAK BULAN JULI 2016 TIDAK DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN KARENA MENGALAMI KERUSAKAN.

SELANJUTNYA DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PENERIMAAN DARI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KHUSUSNYA PRODUKSI BIBIT GAMELINA SUDAH TIDAK DIPRODUKSI. SELAIN ITU DAPAT DIJELASKAN BAHWA PENURUNAN RENCANA PENERIMAAN PADA RUMAH POTONG HEWAN DISEBABKAN KARENA SUDAH TIDAK BEROPERASINYA RUMAH ZAKAT SEBAGAI PENYUPLAI DAGING QURBAN SEHINGGA RUMAH POTONG HEWAN HANYA MELAYANI PENGUSAHA LOKAL SAJA.

TERHADAP PERMINTAAN UNTUK MENGOPTIMALKAN DEVIDEN PT. BANK NTB, SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN.

TERKAIT PERMINTAAN UNTUK TERUS MENGOPTIMALKAN PELAYANAN CEPAT, TEPAT DAN BIAYA MURAH KEPADA MASYARAKAT KHUSUSNYA PADA PELAYANAN DASAR SEPERTI BIDANG KESEHATAN, DAPAT DIJELASKAN BAHWA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN YANG CEPAT DAN TEPAT TERUS DIUPAYAKAN SECARA BERTAHAP DENGAN MELAKUKAN PERBAIKAN SISTEM PELAYANAN SESUAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENUJU PELAYANAN PUSKESMAS TERAKREDITASI SERTA UPAYA MENINGKATKAN STATUS PUSKESMAS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. SELANJUTNYA TERKAIT BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SUMBAWA SUDAH MEMPERHITUNGKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT. SEDANGKAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP), PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT MENGACU PADA PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS DAN TELAH MENJADI PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DIDALAM RPJMD TAHUN 2016-2021. PEMERINTAH DAERAH TERUS BERUPAYA BERKOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK DAPAT MELAKUKAN ASESMENT/PENILAIAN TERHADAP FKTP SESUAI ROAD MAP YANG DIRENCANAKAN DALAM RANGKA MENATA KEMBALI PELAYANAN YANG LEBIH BERKUALITAS (CEPAT, TEPAT DAN BIAYA MURAH). DEMIKIAN PULA TERHADAP BEBERAPA BIDANG PELAYANAN LAINNYA TERUS DIUPAYAKAN PENINGKATAN KUALITASNYA SEPERTI PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KARTU TANDA PENDUDUK, AKTA PENCATATAN SIPIL, IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN IJIN-IJIN LAINNYA.

TERHADAP HARAPAN UNTUK MENGOPTIMALKAN OPERASI GABUNGAN ILLEGAL LOGGING DAN ILLEGAL MINNING, SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN.

MENGENAI HARAPAN AGAR DILAKUKAN PERCEPATAN TERHADAP PROSES PERENCANAAN KEGIATAN FISIK YANG DIANGGARKAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016, AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH.

DEMIKIAN PULA MENGENAI HARAPAN AGAR SETIAP PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK TETAP MENGACU KEPADA RENCANA TATA RUANG WILAYAH, PADA DASARNYA PEMERINTAH DAERAH TETAP MENJADIKANNYA SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SETIAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK.

 

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL YANG MENYINGGUNG TENTANG PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, SERTA PENINGKATAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH SANGAT BERKOMITMEN TERHADAP SEMUA ITU. UNTUK HAL TERSEBUT MULAI DARI PROSES PERUBAHAN APBD TAHUN 2016 INI, HINGGA MASA-MASA BERIKUTNYA PEMERINTAH DAERAH AKAN SEMAKIN MENINGKATKAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN YANG EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF DENGAN MENGARUSUTAMAKAN PRINSIP PENGANGGARAN BERBASIS PROGRAM PRIORITAS. HAL INI PENTING UNTUK KITA TERAPKAN DISAMPING TETAP MENGUPAYAKAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN LAYANAN PUBLIK YANG BENAR-BENAR DAPAT DINIKMATI HASILNYA OLEH MASYARAKAT SECARA UMUM.

SELANJUTNYA MENGENAI REKOMENDASI TERHADAP PENATAAN APARATUR, KESELARASAN ANTAR LEMBAGA, SERTA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH.

MENYANGKUT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG DIARAHKAN UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, SEJAK AWAL PEMERINTAHAN INI, PEMERINTAH DAERAH TELAH BERKOMITMEN UNTUK HAL TERSEBUT. MELALUI KESEMPATAN YANG BAIK INI KAMI JUGA BERHARAP AGAR SEMUA KITA BERKOMITMEN YANG SAMA SEHINGGA KITA TIDAK DISIBUKKAN DENGAN PELAYANAN YANG HANYA DITUJUKAN KEPADA KELOMPOK KECIL ATAUPUN PRIVAT ATAU SASARAN NON PUBLIK.

DEMIKIAN PULA DENGAN FESTIVAL MOYO, SAAT INI PEMERINTAH DAERAH BERSAMA-SAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SEDANG BERJUANG UNTUK MENJADIKAN KABUPATEN SUMBAWA SEBAGAI LOKUS ACARA PUNCAK SAIL MOYO TAHUN 2017, YAITU SEBUAH EVENT PARIWISATA BERBASIS BAHARI BERSKALA INTERNASIONAL, YANG DIHARAPKAN UNTUK MENJADI PEMACU PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SUMBAWA SERTA MEMBERIKAN MULTIPLIER EFFECT BAGI SEKTOR RIIL SECARA BERKESINAMBUNGAN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

SELANJUTNYA DISAMPAIKAN JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA MENGENAI PENUNDAAN ANGGARAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI DAU TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI-PERJUANGAN.

SELANJUTNYA MENGENAI PEMANDANGAN UMUM YANG MEMINTA PENJELASAN MENGENAI KOMPONEN PAJAK DAERAH YANG MENGALAMI PENURUNAN, DAPAT DIJELASKAN BAHWA UNTUK PAJAK AIR TANAH MENGALAMI PENURUNAN DIAKIBATKAN OLEH  PENYESUAIAN TARGET YANG DISESUAIKAN DENGAN POTENSI RIIL, SEDANGKAN UNTUK PAJAK PARKIR MENGALAMI PENURUNAN DIAKIBATKAN OLEH BERKURANGNYA SALAH SATU OBYEK PAJAK PARKIR.

TERKAIT DENGAN DEVIDEN PT. BANK NTB, TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN. ADAPUN TERHADAP PERMASALAHAN DEVIDEN PT. DMB, PEMERINTAH DAERAH TETAP MELAKUKAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI YANG LEBIH INTENSIF DENGAN PARA PIHAK TERKAIT UNTUK MEMASTIKAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN TERSEBUT.

MENGENAI PEMANFAATAN TAMBAHAN DAK 2016, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMANFAATANNYA TELAH DIALOKASIKAN SESUAI DENGAN PETUNJUK TEKNIS PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS. ADAPUN MENGENAI PRIORITAS PENGALOKASIANNYA ADALAH SEBAGAIMANA USULAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DENGAN KRITERIA-KRITERIA TEKNIS TERTENTU YANG SUDAH DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. SELANJUTNYA TERHADAP HARAPAN AGAR PEMANFAATAN TAMBAHAN DAK TAHUN 2016 DIPRIORITASKAN UNTUK DAERAH-DAERAH TERISOLIR, SUDAH TERAKOMODIR DALAM RENCANA PENGALOKASIAN  TAMBAHAN DAK TERSEBUT. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

BERKENAAN DENGAN KELANJUTAN PEMBANGUNAN RUAS SAMOTA, PEMERINTAH DAERAH TERUS BERUPAYA DALAM RANGKA PENUNTASAN PEMBANGUNAN RUAS LINGKAR UTARA KOTA SUMBAWA BESAR SEPANJANG 24 KILOMETER. SELANJUTNYA PEMERINTAH DAERAH BERSAMA-SAMA DENGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SEDANG MENGUPAYAKAN PEMENUHAN KRITERIA KESIAPAN BERUPA DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS UNTUK PEMBANGUNAN SAMOTA TAHAP II SEBAGAI KELANJUTAN DARI PERENCANAAN LINGKAR UTARA KOTA SUMBAWA BESAR DIMAKSUD. SEDANGKAN UNTUK RUAS JALAN SAMERI DESA POTO AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2017.

TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN PASIEN PESERTA BPJS YANG TERJADI PADA RSUP ABDUL KADIR MANAMBAI, PEMERINTAH DAERAH AKAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI.

TERHADAP PEMANDANGAN UMUM TERKAIT PENYALURAN DANA HIBAH, PEMERINTAH DAERAH BERPEDOMAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 SEBAGAI MANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI BINTANG KEADILAN.

TERHADAP HARAPAN UNTUK DAPAT MELANJUTKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG DI KAWASAN WISATA PANTAI JEMPOL SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI  PDI PERJUANGAN.

PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN DUKUNGANNYA DALAM PENATAAN BIROKRASI KEARAH YANG LEBIH BAIK. TERKAIT PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN STRUKTURAL, SECARA LEGAL FORMAL DIDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. MUTASI DAN ROTASI MERUPAKAN HAL YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI KEBUTUHAN ORGANISASI DAN UNTUK LEBIH MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. DALAM MELAKUKAN MUTASI DAN ROTASI JABATAN STRUKTURAL, PEMERINTAH DAERAH AKAN TETAP BERPEGANG PADA HASIL EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA JABATAN, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA SELEKSI DAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN UNTUK SELURUH JABATAN STRUKTURAL SERTA SECARA OBJEKTIF MEMPERHATIKAN POTENSI, KOMPETENSI, KUALIFIKASI, DAN PERSYARATAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SUATU JABATAN. JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL.

 

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIAN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,

SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT.

MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT TERHADAP KEBERADAAN STONE CRUSHER DI TIGA LOKASI, TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT.

HARAPAN TERKAIT TENTANG KEHATI-HATIAN DALAM HAL PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS PEKERJAAN FISIK AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK DITINDAKLANJUTI DAN DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIAN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA,

SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

TERIMA KASIH DISAMPAIKAN KEPADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT ATAS DUKUNGANNYA TERHADAP BERBAGAI KEBIJAKAN YANG DIAMBIL PEMERINTAH DAERAH DALAM RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 INI. TERHADAP SARAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI, PENYESUAIAN SISTEM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI PADA SEKTOR YANG DIANGGAP LEMAH SERTA MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SECARA OPTIMAL, AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH.

PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT BAHWA KEBERADAAN PT. BANK NTB HARUS DAPAT MENJADI PENDORONG PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DI KABUPATEN SUMBAWA, ATAS HARAPAN TERSEBUT MENJADI BAHAN KOORDINASI LEBIH LANJUT DENGAN MANAJEMEN PT. BANK NTB.

TERKAIT SARAN AGAR PEMANFAATAN TAMBAHAN DAK TAHUN 2016 DIPRIORITASKAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTURKTUR RUAS JALAN DAN JEMBATAN YANG SIFATNYA MENDESAK, PADA PRINSIPNYA PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT. UNTUK ITU PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 INI, PENGALOKASIAN TAMBAHAN DAK TERSEBUT DIARAHKAN PADA RUAS-RUAS JALAN DI DAERAH TERISOLIR DAN DAERAH YANG MENJADI SENTRA PRODUKSI, SERTA MENUNTASKAN PENANGANAN JALAN YANG BELUM MANTAP.

BERKAITAN DENGAN PENUNDAAN ANGGARAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI DAU TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN.

 

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

SELANJUTNYA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI BINTANG KEADILAN

MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI BINTANG KEADILAN MENGENAI PENUNDAAN ANGGARAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI DAU TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN.

TERKAIT DENGAN HARAPAN FRAKSI BINTANG KEADILAN, PEMERINTAH DAERAH AKAN BERUPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SESUAI DENGAN POTENSI YANG ADA MELALUI EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM TERHADAP BEBERAPA KOMPONEN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK DISAMPAIKAN PADA SIDANG PARIPURNA PERTAMA, DAPAT DIJELASKAN BAHWA KOMPONEN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERSEBUT TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2016.

BERKAITAN DENGAN UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERMASUK MELAKUKAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA EVALUASI TERHADAP PERANGKAT DAERAH  PENGELOLA, SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN.

MENANGGAPI HARAPAN AGAR USULAN YANG SUDAH DISEPAKATI UNTUK DILAKSANAKAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016, PEMERINTAH DAERAH TETAP BERKOMITMEN SESUAI DENGAN KESEPAKATAN PADA PEMBAHASAN SEBELUMNYA DAN PENGALOKASIAN ANGGARANNYA MENGACU KEPADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SEMENTARA TERHADAP PENGALOKASIAN DANA HIBAH TELAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA.

TERHADAP HARAPAN AGAR PENYERAPAN ANGGARAN SESUAI JADWAL YANG DIRENCANAKAN, SUDAH DISAMPAIKAN PADA JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR.

TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN PASAR INDUK, PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMANFAATKAN TANAH ASET DAERAH YANG BERLOKASI DI BELAKANG TERMINAL SUMER PAYUNG. UNTUK MEREALISASIKAN RENCANA TERSEBUT, PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 INI TELAH DIRENCANAKAN REVIEW DED. SEMENTARA PEMBANGUNAN FISIKNYA DIRENCANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2017 MELALUI DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA SEBAGAIMANA TARGET YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM RPJMD TAHUN 2016-2021. MESKIPUN DEMIKIAN PEMERINTAH DAERAH JUGA TELAH MENGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT UNTUK MEMPEROLEH DUKUNGAN PENDANAANNYA. SEMENTARA ITU TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN RSUD, JUGA MENJADI TARGET PEMERINTAH DAERAH DALAM RPJMD TAHUN 2016-2021. PENENTUAN LOKASI DAN PERSYARATAN LAINNYA AKAN DIBICARAKAN LEBIH LANJUT BERSAMA DPRD.

MENANGGAPI USULAN MENGENAI TAMBAHAN KUOTA PENERIMA KARTU BPJS/KARTU INDONESIA SEHAT PBI, PEMERINTAH DAERAH AKAN BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT, TERMASUK BERKOORDINASI DENGAN KANTOR PERWAKILAN BPJS SUMBAWA BESAR TERKAIT PENCETAKAN KARTU BPJS BAGI PESERTA YANG SUDAH TERDAFTAR.

TERKAIT SEMAKIN BANYAKNYA AKTIVITAS BALAPAN LIAR, PEMERINTAH DAERAH AKAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK KEPOLISIAN GUNA MENGATASI PERSOALAN TERSEBUT.

MENANGGAPI SINYALEMEN ADANYA SISTEM PERCALOAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMERINTAH DAERAH AKAN MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP PERMASALAHAN TERSEBUT. NAMUN DEMIKIAN UNTUK MENGHINDARI ADANYA PRAKTEK PERCALOAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN, BEBERAPA UPAYA TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SEPERTI PENERAPAN SOP TENTANG PELAYANAN, PENYEDIAAN INFORMASI YANG JELAS TENTANG ALUR DAN TATA CARA PENGURUSAN, MEMPERSINGKAT WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN SERTA MEWAJIBKAN PENGAMBILAN KTP LANGSUNG OLEH YANG BERSANGKUTAN KARENA HARUS MELAKUKAN AKTIVASI TERLEBIH DAHULU. SELAIN ITU JUGA DILAKUKAN SOSIALISASI TENTANG PELAYANAN GRATIS MELALUI MEDIA MASSA DAN ELEKTRONIK.

 

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

MENGAKHIRI PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA, ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH MENGAJAK SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT UNTUK BERSAMA-SAMA MENDOAKAN PARA JAMAAH CALON HAJI AGAR SENANTIASA DIKARUNIAI KESEHATAN DAN KEKUATAN DALAM MENJALANKAN SELURUH RANGKAIAN IBADAH HAJI DENGAN BAIK DAN KEMBALI KE DAERAH DENGAN SELAMAT SERTA MEMPEROLEH PREDIKAT HAJI YANG MABRUR. AMIN YA RABBAL ALAMIN.

SEMOGA ALLAH SWT, SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KITA BERSAMA DEMI KEMAJUAN DAERAH MENUJU SUMBAWA YANG HEBAT DAN BERMARTABAT.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH,

WASSALAMU ‘ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

 

SUMBAWA BESAR, 5 SEPTEMBER 2016

WAKIL BUPATI SUMBAWA

 

 

 

 

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH

 

Download JAWABAN PEMANDANGAN FRAKSI DPRD R_PAPBD 2016

SHARE