Aparat Desa Tuntut Eks Tanah Jaminan

Aparat Desa Tuntut Eks Tanah Jaminan

SHARE

Bima, Sumbawanews.com.-
 Sejumlah kepala desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan staf mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menuntut janji Bupati Bima, H Ferry Zulkarnain, ST, tentang eks tahan jaminan desa. Mereka berharap agar eks tanah jaminan itu tidak dilelang secara umum, tapi diutamakan bagi aparat desa.
 Lebih dari 100 perwakilan Kades se-Kabupaten Bima “menyerbu” kantor Pemkab Bima, sejak pagi hari. Awalnya, mereka kesal ketika datang tidak ada pejabat yang dijumpai dan menerima aspirasi mereka.
 Setelah sekian lama menunggu, seorang Kades berinisiatif menghubungi Bupati. Saat itu, dia menyampaikan keinginan sejumlah Kades untuk bertemu dan menuntut janji eks tanah jaminan desa. Selang beberapa saat, Sekretaris Daerah  (Sekda) Kabupaten Bima, Ir H Muchlis HMA, datang menemui mereka dan diarahkan menuju Paruga Parenta.
 Tuntutan mereka agar eks tanah jaminan itu diprioritaskan kepada aparat desa.  Apalagi, di antara mereka ada yang belum memiliki lahan untuk digarap. “Jika DPRD memiliki hak angket, maka kami punya hak angkat,” kata seorang di antara mereka.
 Mereka juga menilai, kebijakan Pemkab Bima bukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk orang-orang tertentu dan dekat dengan kekuasaan.
 Jika tanah itu dilelang secara umum, katanya, bisa dipastikan para Kades dan aparat tidak akan menang. Pasalnya, yang menang adalah penawar tertinggi. “Orang yang buta huruf pun kalau memiliki uang dan penawaran tinggi, maka merekalah yang dapat,” kata seorang kades.
 Kades Rite Kecamatan Ambalawi, Abdul Wahid, SSos, mengatakan pemerintah harus lebih dulu memberdayakan aparatur. Jika aparat desa memiliki sedikit tingkat kesejahteraan, maka dapat memberikan pelayanan maksimal. “Kades dan aparaturnya adalah ujung tombak pelayanan, untuk itu mereka harus lebih diperhatikan, termasuk membayar eks tanah jaminan,” katanya.
 Staf Desa Kambilo Kecamatan Langgudu, Murtalib M Said, mengatakan kebijakan Bupati terlihat tidak berpihak pada mereka. Apalagi, keberadaan calo atas lelang tanah jaminan meresahkan.
 Sekda bersama Asisten I, Drs H Masykur, Asisten III, Drs H Abdul Manaf, mencoba mengarahkan mereka. Saat itu, perwakilan Kades diminta untuk menyampaikan tuntutannya.
 Sekda menyatakan akan menampung aspirasi mereka dan akan menyampaikannya kepada Bupati Bima. Selain itu, pemerintah akan menunda pengumuman lelang eks tanah jaminan  desa hingga 13 Oktober mendatang.
 Dijelaskannya, dasar pelelangan itu adalah SK Bupati Bima Tahun 2002 lalu. Alasannya, karena Pemkab menilai ada ketidakadilan dalam hal tanah jaminan desa. Masing-maisng desa luas dan tingkat kesuburan tanah berbeda. Ada juga yang tidak memiliki tanah jaminan, termasuk desa pemekaran. Sebagai kompensasi kebijakan itu, maka tunjangan aparat desa dinaikkan.
 “Dalam berbagai kesempatan termasuk saat safari Ramadan, Bupati Bima menjelaskan tentang eks tahah jaminan itu,” katanya.
 Persoalan itu, kata dia, akan menjadi bahasan berikutnya di tingkat Pemkab Bima dan pertimbangan kebijakan Bupati. Pemkab  juga akan meminta tanggapan publik atas rencana pelelangan itu. Jika masyarakat menginginkan dilelang umum, maka akan dilanjutkan.
 Dipastikannya, kebijakan lelang umum tidak bisa diubah menjadi lelang khusus bagi aparat desa. Pasalnya, acuan SK-nya telah ada, kecuali ada perubahan. (BE.16)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY