RANPERDA Kabupaten Sumbawa 2017

RANPERDA Kabupaten Sumbawa 2017

SHARE

BUPATI SUMBAWA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR      TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

 

Menimbang : a. bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah;
b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran perlindungan produk lokal perlu didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh serta menuangkan pengembangan produk daerah dalam dokumen perencanaan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
Nomor
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 585).

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

KABUPATEN SUMBAWA

 

MEMUTUSKAN:

 

MENETAPKAN  :   PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal l

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
  3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
  5. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.
  7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
  8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melindungi produk lokal daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
  9. Produk lokal yang selanjutnya disingkat PL adalah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
  10. Pelaku Usaha Lokal adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
  11. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  12. Barang adalah produk lokal daerah dan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
  13. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan dan dimanfaatkan bagi masyarakat.
  14. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
  15. Importir adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
  16. Lembaga Perlindungan Produk Lokal Swadaya Masyarakat adalah Lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kegiatan menerima pengaduan dan menangani perlindungan produk lokal di Kabupaten Sumbawa.
  17. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Badan non Pemerintah yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha lokal dan konsumen.

 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

 

Pasal 2

Perlindungan Produk Lokal berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan pengusaha lokal serta kepastian hukum.

 

Pasal 3

Perlindungan Produk Lokal bertujuan :

  1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Pengusaha Lokal untuk melindungi diri;
  2. Mengangkat harkat dan martabat Pengusaha Lokal dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pembuatan barang dan atau jasa;
  3. Meningkatkan pemberdayaan Pengusaha Lokal dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai pengusaha;
  4. Menciptakan sistem perlindungan produk lokal yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan produk lokal sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
  6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengusaha lokal.

 

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA LOKAL

 

Pasal 4

Hak Pelaku Usaha Lokal adalah :

  1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
  2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari produk lokal yang diproduksi;
  3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen di akibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan; dan
  5. Hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 5

Kewajiban Pelaku Usaha Lokal adalah :

  1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
  2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  4. Menjamin barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  5. Memberi kesempatan kepada Pemerintah dan konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan; dan
  6. Memproduksi produk lokal agar dapat dipasarkan.

 

 

BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA LOKAL

 

Pasal 6

  • Pelaku Usaha Lokal dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :
  1. Tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut sebenarnya;
  4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
  5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
  6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, dan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
  7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
  8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan/kadaluarsa, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  • Pelaku Usaha Lokal dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar;
  • Pelaku Usaha Lokal yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

 

Pasal 7

  • Pelaku Usaha Lokal dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah :
  1. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;
  3. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesors tertentu;
  4. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan lain;
  5. Barang dan atau jasa tersebut tersedia;
  6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  7. Barang tersebut merupakan produk dan label lain;
  8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;
  10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan yang tidak sesui produk lokal;
  11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti;
    • Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan dan atau dipromosikan serta wajib ditarik dari peredaran.

 

Pasal 8

Pelaku Usaha Lokal dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

  1. Harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;
  2. Kegunaan suatu barang dan atau jasa;
  3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa;
  4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; dan
  5. Bahaya penggunaan barang dan atau jasa.

 

Pasal 9

  • Pelaku Usaha Lokal dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika Pelaku Usaha Lokal tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.
  • Pelaku Usaha Lokal dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah, berupa barang dan atau jasa lain, secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

 

Pasal 10

Pelaku Usaha Lokal dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

  1. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
  2. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
  3. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; dan
  4. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

 

Pasal 11

Pelaku Usaha Lokal dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen.

 

Pasal 12

Pelaku Usaha Lokal dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau wanprestasi.

 

BAB V

TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA LOKAL

 

Pasal 13

  • Pelaku Usaha Lokal bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
  • Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pemberian ganti rugi dilaksanakan maksimal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
  • Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan atau kelalaian.
  • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila Pelaku Usaha Lokal dapat membuktikan bahwa kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan bukan kesalahan Pelaku Usaha Lokal.

 

Pasal 14

  • Eksportir barang bertanggungjawab sebagai pembuat barang yang di ekspor apabila eksportasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen.
  • Eksportir jasa bertanggungjawab sebagai penyedia jasa apabila penyediaan jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyediaan jasa.

 

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

 

Pasal 15

Pemerintah Daerah Wajib :

  • Memfasilitasi Pengusaha Lokal untuk mendapatkan kredit Perbankan demi kelancaran dan pengembangan produk lokal;
  • Memfasilitasi Pengusaha Lokal untuk mendapatkan jaringan pemasaran.

 

BAB VII

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

 

Pasal 16

  • Pemerintah Kabupaten Sumbawa bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan Produk Lokal yang menjamin hak pelaku usaha lokal.
  • Perlindungan produk lokal oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  • Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan produk lokal.
  • Perlindungan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
  1. Terciptanya iklim usaha dalam melestarikan produk lokal.
  2. Berkembangnya Lembaga Perlindungan produk lokal swadaya masyarakat;
  3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan produk lokal.

 

Pasal 17

  • Perlindungan terhadap penyelenggaraan perlindungan produk lokal serta penerapan ketentuan Peraturan Daerah diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Produk Lokal Swadaya Masyarakat.
  • Perlindungan Produk Lokal termasuk pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Produk Lokal Swadaya Masyarakat dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar.
  • Perlindungan Produk Lokal menjadi program dari dinas instansi terkait dalam setiap tahun anggaran.

 

BAB VIII

LEMBAGA PERLINDUNGA PRODUK LOKAL SWADAYA MASYARAKAT

 

Pasal 18

  • Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengakui Lembaga Perlindungan Produl Lokal Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat dan terdaftar.
  • Lembaga Perlindungan Produk Lokal Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan produk lokal.
  • Tugas Lembaga Perlindungan produk lokal Swadaya Masyarakat meliputi kegiatan :
  1. Menyebarkan informasi dalam rangka melestarikan produk lokal baik berupa barang dan atau jasa;
  2. Memberikan masukan kepada Pelaku Usaha Lokal yang memerlukannya;
  3. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan produk lokal;
  4. Membantu pelaku usaha lokal dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan;
  5. Melakukan pengawasan bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan produk lokal;
  6. Lembaga Perlindungan Produk Lokal dapat dilakukan oleh masyarakat umum atau lembaga akademik yang berkonsentrasi terhadap perlindungan lokal.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Lembaga Perlindungan Produk Lokal Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

 

Bagian Pertama

Umum

 

Pasal 19

  • Setiap pelaku usaha lokal yang mersa dirugikan oleh lunjakan volume barang impor yang bisa berdampak pada kerugian produk lokal dapat menggugat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa melalui peradilan umum.
  • Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
  • Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
  • Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

 

Pasal 20

  • Gugatan oleh pelaku usaha lokal dapat dilakukan :
  1. Apabila seorang pelaku usaha lokal merasa dirugikan dan/atau ahli waris yang bersangkutan;
  2. Kelompok atau jaringan pelaku usaha lokal yang mempunyai kepentingan yang sama;
  3. Lembaga Perlindungan produk lokal Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan produk lokal dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; dan
  4. Pemerintah dan atau instansi terkait.
  • Gugatan yang diajukan oleh sekelompok pengusaha lokal, Lembaga Perlindungan Produk Lokal Swadaya Masyarakat atau Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan kepada peradilan umum.

 

 

 

 

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

 

Pasal 21

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh pengusaha lokal.

 

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

 

Pasal 22

Penyelesaian sengketa produk lokal melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

 

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

 

Pasal 23

  • Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
  2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaaan di tempat kejadian;
  3. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
  4. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  5. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  7. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
  8. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  9. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana;
  10. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  11. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
  12. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  13. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
  14. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
  15. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
    • Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

 

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 24

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap yang merugikan pengusaha lokal maupun produk lokal.

 

Pasal 25

  • Barangsiapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  • Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

 

 

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal …………….. 2017

 

BUPATI SUMBAWA,

 

 

 

 

  1. HUSNI DJIBRIL

 

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal ……………….. 2017

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

 

 

RASYIDI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR ………

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR …….. TAHUN 2017

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR …… TAHUN 2017

 

TENTANG

 

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

 

  1. UMUM

Sebagai akibat dari perkembangan perekonomian umumnya dan perindustrian dan perdagangan pada khususnya, maka Kabupaten Sumbawa banyak terdapat penawaran baik barang maupun jasa produk lokal.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat karena kebutuhan akan barang dan atau jasa diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain hal tersebut mengakibarkan kedudukan produk lokal dan pelaku usaha lokal tidak seimbang dengan produk modern dan pelaku usaha besar, pelaku usaha lokal dan produk lokal berada pada pihak yang lemah.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Perlindungan produk lokal akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi produk lokal dan pengusaha lokal.

 

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha lokal dengan produk lokalnya dapat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan produk lokal dan negara menjamin kepastian hukumnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR …..

============================================================

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR  ….. TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR

BUPATI SUMBAWA

 

Menimbang       :

  1. bahwa pesatnya perkembangan Kabupaten Sumbawa dan pertambahan kendaraan bermotor yang makin meningkat, selain mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir juga berpengaruh terhadap pembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas di Kabupaten Sumbawa;
  2. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,   daerah  berwenang  untuk  melakukan  pemungutan   retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  dan   retribusi tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  dan  huruf  b  diatas,  perlu  menetapkan   Peraturan  Daerah  Kabupaten Sumbawa tentang  Penyelenggaraan  dan Retribusi Parkir;

Mengingat  :

  1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-undang Nomor ———– Tahun Tentang Pembentukan kabupaten Sumbawa …………….
  4. Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2014  tentang   Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia  Tahun  …… Nomor ……………,  Tambahan  Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor ……………….)
  5. Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu   Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia  Tahun  2009  Nomor  96,  Tambahan  Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak   Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik   Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130,  Tambahan Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang   Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82,   Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor   5234);
  8. Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang   Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang   Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,   Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah   Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara   Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan  Insentif  Pemungutan   Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Tahun  2010  nomor  119,  Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  11. Peraturan Daerah  Kabupaten Sumbawa  Nomor  ……………  Tahun  ………  tentang  Pokok  Pokok  Pengelolaan  dan   Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah   Kabupaten sumbawa  Tahun  ……  Nomor  ….,  Tambahan  Lembaran   Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor ………..);
  12. Peraturan Daerah  Kabupaten Sumbawa  Nomor  ……..  Tahun  ….. tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja   Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun ………….. Nomor …………,)
  13. Peraturan Daerah  Kabupaten Sumbawa Nomor  ……. Tahun  …………   tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan   Pemerintahan Kabuapten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabuapten Sumbawa   Tahun 2010 Nomor ———–, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor ————-);

 

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

 

M E M U T U S K A N  :

 

Menetapkan  :

PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENYELENGGARAAN  DAN   RETRIBUSI PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa
  2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
  3. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  selanjutnya   disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Sumbawa.
  4. Pejabat yang  ditunjuk  adalah  pejabat  yang  diberi   kewenangan  oleh  Bupati  untuk  mengelola  dan   menerbitkan perizinan.
  5. Orang adalah  orang  perorangan  Warga  Negara  Republik   Indonesia dan Warga Negara Asing di Kabupaten Sumbawa.
  6. Badan usaha  adalah  sekelompok  orang  dan/atau  modal   yang  merupakan  kesatuan  yang  melakukan  usaha,  yang   meliputi            Perseroan  Terbatas,  Perseroan  Komanditer,   Perseroan  lainnya,  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau   Daerah  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,   Persekutuan,  Perkumpulan,  Firma,  Kongsi,  Koperasi,   Yayasan  atau  Organisasi  yang  sejenis,  Lembaga,  Dana   Pensiun,  bentuk  usaha  tetap  serta  bentuk  Badan  Usaha   Lainnya,  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang
  7. Parkir adalah  keadaan  kendaraan  tidak  bergerak  yang   tidak  bersifat  sementara  dan/atau  ditinggalkan
  8. Retribusi parkir  adalah  pembayaran  atas  penggunaan   petak parkir.
  9. Retribusi parkir  di  tepi  jalan  umum  adalah  pungutan   daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi   jalan  umum  yang  ditentukan  oleh  Pemerintah  Daerah   untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  10. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah  sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar badan   jalan  yang  disediakan/dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah   untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  11. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di  tepi jalan umum yang ditentukan atau diluar badan jalan   yang  meliputi  tempat  khusus  parkir,  tempat  penitipan   kendaraan  bermotor  yang  memungut  bayaran  ataupun   yang  tidak  memungut  bayaran,  yang  harus  dinyatakan   dengan rambu lalulintas, dan/atau marka jalan.
  12. Kendaraan  bermotor  adalah  setiap  kendaraan  yang   digerakan  oleh  peralatan  mekanik  berupa  mesin  selain   kendaraan yang berjalan diatas rel.
  13. Jalan adalah  seluruh  bagian  jalan,  termasuk  bangunan   pelengkap  dan  perlengkapannya  yang  diperuntukan  bagi   lalu  lintas  umum  yang  berada  pada  permukaan  tanah,   diatas  permukaan  tanah,  dibawah  permukaan  tanah,   dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel   dan jalan kabel.
  14. Jalan umum  adalah  jalan  yang  diperuntukkan  bagi  lalu   lintas umum.
  15. Penyelenggara parkir  adalah  orang  atau  badan  yang   menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang   telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten
  16. Biaya Parkir  adalah  pembayaran  atas  penggunaan  petak   parkir  atau  tanda  masuk    parkir  di  luar  badan  jalan   termasuk  tanda  masuk  atau  pass  masuk  kendaraan  di   lokasi pelabuhan dan bandara.
  17. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas  pemakaian petak parkir pada tempat parkir di luar badan   jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan   di lokasi pelabuhan dan bandara.
  18. Tanda Masuk  Parkir/Pass  Masuk  adalah  tanda  masuk   kendaraan  yang  diberikan  dengan  nama,  dan  dalam    bentuk apapun untuk memasuki tempat parkir.
  19. Surat Ketetapan  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya    disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan   besarnya  pokok retribusi.
  20. Surat Tagihan  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya   disingkat  STRD  adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan   retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan  atau denda.
  21. Surat Ketetapan  Retribusi  Daerah  Lebih  Bayar,  yang   selanjutnya  disingkat  SKRDLB  adalah  surat  ketetapan   retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran   retribusi  karena  jumlah  kredit  retribusi  lebih  besar daripada  retribusi  yang  terutang atau  tidak  seharusnya
  22. Surat Setoran  Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya   disingkat  SSRD,  adalah  bukti  pembayaran  atau   penyetoran  retribusi  yang  telah  dilakukan  dengan   menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara   lain  ke  kas  daerah  melalui  tempat  pembayaran  yang  ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  23. Kas Daerah  adalah  Kas  Daerah  Kabupaten Sumbawa  atau  unit   kerja  di  dalam  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa  yang   diberi  wewenang  dan  tanggungjawab  oleh  Bupati   sebagai pemegang kas daerah Kabupaten Sumbawa.
  24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat  PPNS  adalah  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu   dilingkungan  Pemerintah Kabupaten  yang  diberi  wewenang   khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan   penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa yang memuat ketentuan Pidana.
  25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan   oleh  penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya   disebut  penyidik,  untuk  mencari  serta  mengumpulkan   bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tindak   pidana  di  bidang  Retribusi  Daerah  yang  terjadi  serta   menemukan tersangkanya.

 

BAB II

PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Bentuk Penyelenggaraan Parkir

Pasal 2

  • Penyelenggaraan parkir dilaksanakan dalam bentuk :
  1. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;
  2. Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir.
  • Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada   lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
  • Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a, dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
  • Penyelenggaraan parkir  ditempat  khusus  parkir   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  1. gedung parkir sebagai pokok usaha;
  2. gedung parkir sebagai penunjang usaha; dan
  3. pelataran parkir.
  • Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diselenggarakan oleh :
  1. Pemerintah;
  2. Pemerintah Provinsi;
  3. Pemerintah Kabupaten; dan
  4. Badan Usaha.
  • Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggara Parkir

Pasal 3

  • Dalam  menyelenggarakan  parkir,  penyelenggara  parkir   dapat mempekerjakan petugas parkir.
  • Petugas parkir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dilengkapi dengan pakaian seragam dan tanda pengenal.
  • Petugas parkir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),   melaksanakan tugas sebagai berikut :
  1. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat parkir;
  2. menyerahkan tanda  masuk  parkir  sebagai  bukti  untuk   setiap  kali  parkir  dan  memungut  retribusi  parkir  atau   biaya parkir; dan
  3. membantu dan memandu pengemudi masuk dan keluar  kendaraannya dari tempat parkir.
  • Setiap penyelenggara parkir wajib :
  1. membuat  tata  tertib  di  tempat  parkir,  menyediakan   tanda-tanda/rambu-rambu parkir dan/atau petunjuk;
  2. mengadakan tanda  masuk  parkir,  tanda  biaya  parkir   atau tanda retribusi parkir; dan,
  3. bertanggungjawab terhadap  keamanan,  ketertiban,   kebersihan,  keindahan  dan  kenyamanan  di  tempat   khusus parkir.

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga

Pengguna Tempat Parkir

Pasal 4

 

Setiap pengguna tempat parkir wajib :

  1. Mematuhi semua  tata  tertib  yang  diberlakukan  oleh  penyelenggara parkir, tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau  petunjuk yang ada;
  2. Meminta tanda  masuk  parkir  sebagai  bukti  dan  menyerahkan  kembali  serta  membayar  retribusi  parkir/biaya  parkir  setelah  selesai  parkir  kepada  petugas  parkir; dan
  3. Mengunci  kendaraan  yang  diparkir  dan  turut  menjaga  keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

Setiap  penyelenggara  parkir  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

  • Setiap orang  atau  badan  yang  ingin  mendapatkan  izin   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5,  mengajukan   permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat   yang  ditunjuk  dengan  melampirkan  persyaratan   administrasi dan persyaratan teknis.
  • Persyaratan administrasi  dan  persyaratan  teknis   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  tata  cara   pemberian  izin  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Bupati

 

 

 

Pasal 7

  • Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 5 ditetapkan dalam bentuk Surat Izin.
  • Izin penyelenggaraan  tempat  parkir  sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) berlaku selama badan usaha yang   bersangkutan  masih  menyelenggarakan  pengusahaan   tempat parkir.
  • Penyelenggara tempat  khusus  parkir  wajib  melakukan   pendaftaran  ulang  kepada  Bupati  atau  pejabat  yang   ditunjuk setiap 2 (dua) tahun sekali.
  • Tata cara  pendaftaran  ulang  izin  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (3)  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Bupati

Pasal 8

Izin  penyelenggaraan  parkir  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  5  ayat  (1)  tidak  dapat  dialihkan/dipindahtangankan   kepada pihak lain.

BAB IV

BIAYA PARKIR

Pasal 9

  • Setiap orang  atau  badan  yang  menyelenggarakan  tempat   khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (4), dapat memungut biaya parkir kepada pengguna parkir.
  • Pemungutan biaya  parkir  sebagaimana  dimaksud  pada   ayat (1), dihitung berdasarkan penggunaan tempat parkir   per jam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalam   jangka waktu tertentu.
  • Besaran biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berdasarkan  jenis  kendaraan  dan  waktu  penggunaan   tempat khusus parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan   Bupati  dengan  terlebih  dahulu  dikonsultasikan  dengan
  • Biaya parkir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat   ditinjau ulang untuk paling banyak 1 (satu) kali dalam 2   (dua) tahun.

 

BAB V

RETRIBUSI PARKIR

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  dipungut  retribusi  atas  jasa  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum.

Pasal 11

  • Objek  retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  adalah  penyediaan  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum   yang  ditentukan  oleh  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan   ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Parkir di  tepi  jalan  umum  yang  ditentukan  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

  • Subjek retribusi  adalah  orang  pribadi  yang   menggunakan/menikmati  jasa  pelayanan  parkir  di  tepi   jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.
  • Wajib  Retribusi  adalah  orang  pribadi  yang  menurut   Peraturan  Perundang-undangan  retribusi  diwajibkan   untuk  melakukan  pembayaran  retribusi,  termasuk   pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  termasuk   golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

  • Tingkat  penggunaan  jasa  diukur  berdasarkan  jenis   kendaraan dan waktu penggunaan.
  • Jenis kendaraan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),   meliputi :
  1. Bus/Truk;
  2. Mobil penumpang/Van/pick Up/Taksi; dan,
  3. Sepeda Motor (roda dua/roda tiga).

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

Prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan  tarif  retribusi   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10,  ditetapkan  dengan   memperhatikan  biaya  penyediaan  jasa  yang  bersangkutan,   kemampuan  masyarakat,  aspek  keadilan,  dan  efektivitas   pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 5

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Tarif dan besarnya retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan      Umum  ditetapkan  dengan  Keputusan Bupati

Paragraf 6

Saat Retribusi Terutang

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD  atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 18

Dengan  nama  Retribusi  Tempat  Khusus  Parkir  dipungut   Retribusi atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang   khusus  disediakan,  dimiliki  dan/atau  dikelola  oleh   Pemerintah  Kota,  tidak  termasuk  yang  disediakan  dan   dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 19

  • Objek Retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan tempat  parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola   oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang disediakan dan   dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
  • Jasa pelayanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)   meliputi :
  1. Penyediaan fasilitas parkir di tempat khusus parkir;
  2. Penempatan dan penataan atas kendaraan yang  diparkir di tempat khusus parkir; dan
  3. Menjaga ketertiban di tempat khusus parkir.

Pasal 20

Subjek  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang   menggunakan jasa pelayanan tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi  Tempat  Khusus  Parkir  digolongkan  sebagai   Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat  penggunaan  Jasa  Parkir  di  Tempat  Khusus  Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besaran Tarif

Pasal 23

  • Prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan  struktur  dan   besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan   pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
  • Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  adalah  keuntungan  yang  diperoleh  apabila  pelayanan   tersebut  dilakukan  secara  efisien  dan  berorientasi  pada   harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

Tarif Retribusi parkir kendaraan bermotor di Tempat Khusus   Parkir ditetapkan dengan keputusan Bupati

 

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Keempat

Penetapan Retribusi dan Tata cara Pemungutan

Pasal 26

Retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal  10,  dapat  dibayar  dengan  dua  cara  sebagai   berikut :

  1. Pembayaran langsung  setiap  kali  parkir  pada  saat   menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum; atau
  2. Pembayaran secara  tahunan  di  tempat-tempat  yang  ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

  • Pemungutan retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a   dapat  dilakukan  secara  borongan  yang  pelaksanaannya   dilakukan secara lelang;
  • Tata cara  pelaksanaan  pemungutan  secara  borongan   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut   dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

  • Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD  atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
  • Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

  • Retribusi dipungut  dengan  menggunakan  SKRD  atau   dokumen lain yang dipersamakan.
  • Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  karcis,  kupon,  dan  kartu
  • Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat  pada  waktunya  atau  kurang  bayar,  dikenakan  sanksi   administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap   bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang   dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
  • Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
  • Tata cara  pelaksanaan  pemungutan  Retribusi  diatur   dengan Peraturan Bupati.

 

 

Pasal 30

Tata cara pemungutan retribusi dilakukan secara :

  1. setiap kali parkir; atau

Bagian Kelima

Tata cara pembayaran Retribusi

Pasal  31

  • Pembayaran retribusi  daerah  dilakukan  di  kas  daerah    atau    di  tempat  lain  yang  ditunjuk  sesuai  waktu  yang   ditentukan  dengan  menggunakan  SKRD  atau  dokumen   lain yang dipersamakan.
  • Dalam hal  pembayaran  dilakukan  di  tempat  lain  yang   ditunjuk,  maka  hasil  penerimaan  retribusi  daerah  harus   disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
  • Tempat lain  yang  ditunjuk  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  selanjutnya  ditetapkan  dengan  Keputusan

Pasal  32

  • Pembayaran retribusi  harus  dilakukan  secara  tunai  dan
  • Khusus untuk  parkir  di  tepi  jalan  umum  yang   pemungutannya  dilaksanakan  setiap  satu  kali  parkir,   pembayaran retribusi parkir dilakukan di depan, dimana   pelaksanaan  pembayaran  retribusi  parkir  dilaksanakan   setelah pengendara memarkirkan kendaraannya ditempat

 

Pasal 33

  • Pembayaran retribusi  sebagaimana  dimaksud  dalam   Pasal  32  ayat (1)  diberikan   tanda   bukti pembayaran.
  • Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
  • Bentuk tanda  bukti  pembayaran  retribusi  sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal  34

  • Wajib retribusi  dapat  mengajukan  keberatan  kepada   Walikota  atau  pejabat  yang  ditunjuk  atas  SKRD  atau   dokumen lain yang dipersamakan.
  • Keberatan  diajukan  secara  tertulis  dalam  Bahasa   Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
  • Keberatan harus  diajukan  dalam  jangka  waktu  paling    lama    3    (tiga)    bulan    sejak  tanggal  SKRD  diterbitkan,   kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa   jangka  waktu  itu  tidak  dapat  dipenuhi  karena  keadaan   diluar kekuasaannya.
  • Keadaan di  luar  kekuasaannya  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (3)  adalah  suatu  keadaan  yang  terjadi  di  luar   kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
  • Pengajuan keberatan  tidak  menunda  kewajiban   membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal  35

  • Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan  sejak  tanggal  surat  keberatan  diterima  harus  memberi   keputusan atas keberatan yang diajukan.
  • Keputusan Buapti  atas  keberatan  dapat  berupa   menerima  seluruhnya  atau  sebagian,  menolak  atau   menambah besarnya retribusi yang terutang.
  • Apabila jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat telah  lewat  dan Bupati  tidak  memberi  suatu   keputusan,  keberatan  yang  diajukan  tersebut  dianggap

 

Pasal 36

  • Jika pengajuan  keberatan  dikabulkan  sebagian  atau   seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan   dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)   sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
  • Imbalan bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dihitung  sejak  bulan  pelunasan  sampai  dengan   diterbitkannya SKRDLB.

 

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pembetulan Ketetapan Retribusi

Pasal 37

  • Wajib retribusi  dapat  mengajukan  permohonan   pembetulan  SKRD  dan  STRD  yang dalam penerbitannya   terdapat  kesalahan  tulis,  kesalahan  hitung  dan/atau   kekeliruan  dalam  penerapan  Peraturan  perundang-  undangan retribusi daerah.
  • Permohonan pembetulan  sebagaimana  dimaksud  dalam   ayat  (1),  harus  disampaikan  secara  tertulis  oleh  wajib   retribusi  kepada  Buapti  atau  pejabat  yang  ditunjuk   paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya   SKRD  dan  STRD  dengan  memberikan  alasan  yang  jelas  dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
  • Keputusan atas  permohonan  sebagaimana  dimaksud   dalam  ayat  (2)  dikeluarkan  oleh  Walikota  atau  Pejabat   yang  ditunjuk  paling  lama  3  (tiga)  bulan  sejak  surat  permohonan diterima.
  • Apabila  setelah  lewat  3  (tiga)  bulan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  Walikota  atau  pejabat  yang   ditunjuk  tidak  memberikan  keputusan,  maka permohonan pembetulan  ketetapan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penghitungan Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Retribusi

Pasal  38

  • Wajib retribusi  harus  mengajukan  permohonan  secara   tertulis  kepada  Walikota  untuk  perhitungan   pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
  • Atas dasar  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada    ayat    (1),    atas  kelebihan  pembayaran  retribusi  dapat   langsung  diperhitungkan  terlebih  dahulu  dengan  utang   retribusi  dan/atau  sanksi  administrasi  berupa  bunga   dan/atau  pembayaran  retribusi  selanjutnya  oleh  Bupati

Pasal  39

  • Dalam hal    kelebihan    pembayaran    retribusi    yang    masih    tersisa    setelah    dilakukan  perhitungan   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38,  diterbitkan   SKRDLB  paling  lambat  2  (dua)  bulan  sejak  diterimanya   permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran
  • Kelebihan pembayaran  retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)  dikembalikan kepada wajib retribusi paling   lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
  • Pengembalian kelebihan  pembayaran  retribusi  dilakukan   setelah  lewat  waktu  2  (dua)  bulan  sejak  diterbitkannya   SKRDLB,  Bupati  memberikan  imbalan  bunga  2%  (dua  persen)  sebulan  atas  keterlambatan  pembayaran  kelebihan retribusi.
  • Tata cara  pembayaran  kelebihan  retribusi  sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan Bupati .

 

 

 

Pasal  40

  • Pengembalian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  39   ayat  (2)  dilakukan  dengan  menerbitkan  surat  perintah   membayar kelebihan retribusi.
  • Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38   diterbitkan  bukti  pemindahbukuan  yang  berlaku  juga   sebagai bukti pembayaran.

 

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Retribusi

Pasal  41

 

  • Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
  • Tata  cara  pemberian  pengurangan,  keringanan  dan   pembebasan  retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  oleh  Bupati  setelah   dikonsultasikan dengan DPRD.

Bagian Kesepuluh

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 42

  • Hak untuk  melakukan  penagihan  Retribusi  menjadi   kedaluwarsa  setelah  melampaui  waktu  3  (tiga)  tahun   terhitung  sejak  saat  terutangnya  Retribusi,  kecuali  jika   Wajib  Retribusi  melakukan  tindak  pidana  di  bidang
  • Kedaluwarsa  penagihan  Retribusi  sebagaimana  dimaksud   pada ayat (1) tertangguh jika :
  1. diterbitkan Surat Teguran; atau
  2. ada pengakuan  utang  Retribusi  dari  Wajib  Retribusi,   baik langsung maupun tidak langsung.
  • Dalam hal  diterbitkan  Surat  Teguran  sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a,  kedaluwarsa  penagihan   dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  • Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  adalah  Wajib  Retribusi   dengan  kesadarannya  menyatakan  masih  mempunyai   utang  Retribusi  dan  belum  melunasinya  kepada   Pemerintah Daerah.
  • Pengakuan utang  Retribusi  secara  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  dapat   diketahui  dari  pengajuan  permohonan  angsuran  atau   penundaan  pembayaran  dan  permohonan  keberatan  oleh   Wajib Retribusi.

Pasal 43

  • Piutang  retribusi  yang  tidak  mungkin  ditagih  lagi  karena   hak  untuk  melakukan  penagihan  sudah  kedaluwarsa   dapat dihapuskan.
  • Bupati menetapkan Keputusan  Penghapusan  Piutang  Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud  pada ayat (1).
  • Tata cara  penghapusan  piutang  retribusi  yang  sudah   kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 44

 

  • Bupati berwenang melakukan  pemeriksaan  untuk   menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam   rangka melaksanakan peraturan daerah ini.
  • Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  1. memperlihatkan dan/atau  meminjamkan  buku  atau   catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen   lain  yang  berhubungan  dengan  objek  Retribusi  yang   terutang;
  2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau  ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan   guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  3. memberikan keterangan yang diperlukan.
  4. Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pemeriksaan   Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

 

  • Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat  diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
  • Besaran insentif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dapat diberikan sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari   target  pemungutan  retribusi  atau  sesuai  kemampuan   keuangan  daerah  dan  Peraturan  perundang-undangan   yang berlaku.
  • Pemberian insentif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
  • Tata cara  pemberian  dan  pemanfaatan  insentif   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Bupati.

 

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

 

  • Pejabat Pegawai  Negeri  Sipil    tertentu    di    lingkungan    Pemerintah  Daerah  diberi  wewenang  khusus  sebagai   penyidik  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  di   bidang  retribusi  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
  • Penyidik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah   pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  di  lingkungan   Pemerintah  Daerah  yang  diangkat  oleh  pejabat  yang   berwenang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
  • Wewenang penyidik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)   adalah :
  1. menerima,  mencari,  mengumpulkan  dan  meneliti   keterangan  atau  laporan  berkenaan  dengan  tindak   pidana  di  bidang  retribusi  daerah  agar  keterangan   atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  2. meneliti, mencari  dan  mengumpulkan  keterangan   mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran   perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak  pidana retribusi daerah;
  3. meminta keterangan  dan  bahan  bukti  dari  orang   pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana   di bidang retribusi daerah;
  4. memeriksa buku-buku,  catatan-catatan  dan   dokumen-dokumen  lain  berkenaan  dengan  tindak   pidana di bidang retribusi daerah;
  5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti  pembukuan,  pencatatan  dan  dokumen-  dokumen  lain  serta  melakukan  penyitaan  terhadap   bahan bukti tersebut;
  6. meminta bantuan    tenaga    ahli    dalam    rangka    pelaksanaan    tugas    penyidikan  tindak  pidana  di   bidang retribusi daerah;
  7. menyuruh berhenti  dan  atau  melarang  seseorang   meninggalkan  ruangan  atau  tempat  pada  saat   pemeriksaan  sedang  berlangsung  dan  memeriksa   identitas  orang  dan  atau  dokumen  yang  dibawa   sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  8. memotret seseorang  yang  berkaitan  dengan  tindak   pidana retribusi daerah;
  9. memanggil orang  untuk  didengar  keterangannya  dan   diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  10. menghentikan penyidikan;
  11. melakukan tindakan  lain  yang  perlu  untuk   kelancaran  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang   retribusi  daerah  menurut  hukum  yang  dapat
  • Penyidik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan   menyampaikan  hasil  penyidikannya  kepada  penuntut   umum  melalui  penyidik  pejabat  polisi  negara  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-  Undang  Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 47

 

Setiap  pengguna  tempat  khusus  parkir  yang  tidak  dapat   menunjukkan  tanda  masuk  parkir  atau  tanda  retribusi   parkir,  dapat  dikenakan  denda  oleh  penyelenggara  parkir   paling  tinggi  sebesar  5  (lima)  kali  tarif  dasar  parkir  per  jam   atau  retribusi  setelah  menunjukan  bukti   pemilikan/penguasaan kendaraan yang sah.

 

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 48

 

  • Wajib  retribusi  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya   membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah   diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau   pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali  jumlah retribusi   terutang yang tidak atau kurang bayar.
  • Setiap penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  yang  tidak  memiliki  izin  dari  Pemerintah  Kota,   diancam  pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan   atau  pidana  denda  paling  banyak  50.000.000,-  (lima  puluh juta rupiah).
  • Pengenaan pidana  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dan   ayat  (2)  tidak  menghapuskan  kewajiban  retribusi  untuk   membayar retribusinya.
  • Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan   ayat (2) adalah pelanggaran.
  • Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disetor  ke kas negara.

 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

  • Peraturan Daerah  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan.
  • Agar setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya   dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

 

Ditetapkan di Sumbawa

pada tanggal 16 Juni 201216

 

Sekretaris Daerah

============================================================

BUPATI SUMBAWA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR      TAHUN 2017

 

TENTANG

 

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

 

Menimbang : a. bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa keberadaan Masyarakat Adat di Kabupaten Sumbawa masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati oleh Negara;
c. bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat  Adat dan hak tradisionalnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu diatur dengan peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya dapat diatur dalam Peraturan Daerah; dan
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara nomor 1655);
3. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  167, Tambahan  Lembaran  Negara  Repulik  Indonesia  Nomor  3888) sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Penglolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Penglolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, dan Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1719);
18. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568).

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

 

MEMUTUSKAN:

 

MENETAPKAN  :   PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
  3. Bupati adalah  Bupati Sumbawa.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
  5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.
  6. Masyarakat Adat Kabupaten Sumbawa adalah kelompok masyarakat yang hidup secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan istilah Kedatuan, Karang, Kampung, Juru, Padekuhan dan memiliki ikan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
  7. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya sebagai perwujudan konstitusi dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga Negara.
  8. Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak Masyarakat Adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.
  9. Pengukuhan adalah penetapan oleh pemerintah daerah atas keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-haknya.
  10. Pemenuhan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak tradisional dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.
  11. Identifikasi wilayah adat adalah kegiatan pengumpulan dan dan informasi mengenai keberadaan masyarakat adat berserta hak-haknya baik yang dilakukan oleh masyarakat adat maupun dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
  12. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.
  13. Wilayah adat atau yang dipersamakan dengan wilayah hak ulayat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan Masyarakat Adat yang terdiri dari tanah, air dan sumber daya alam yang terdapat di atasnya, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum adat.
  14. Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat, hutan adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.
  15. Hukum adat adalah seperangkat norma yang hidup dan berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan alam dan hubungan antar-manusia yang bersumber pada nilai budaya Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum.
  16. Lembaga adat adalah pranata pemerintahan adat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang secara tradisional di dalam masyarakat adat.
  17. Peta wilayah adat adalah peta tematik dengan skala 1:50.000 yang berisi informasi mengenai batas luar wilayah adat.
  18. Hak tradisional adalah hak yang melekat dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
  19. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat.
  20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
  21. Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah suatu proses penyelesaian bentuk-bentuk kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Adat atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
  22. Komisi Masyarakat Adat adalah lembaga independen dan permanen yang memiliki kewenangan melakukan kajian dan advokasi terhadap eksistensi masyarakat adat.

 

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

 

Bagian Kesatu

Asas

 

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat berasaskan:

  1. Pengakuan;
  2. Bhinneka tunggal ika;
  3. Keadilan sosial;
  4. Kepastian hukum;
  5. Kesetaraan dan non-diskriminasi;
  6. Keberlanjutan lingkungan;
  7. Partisipasi; dan

 

Bagian Kedua

Tujuan

 

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat bertujuan untuk:

  1. Mengakui dan menghormati keberadaan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya;
  2. Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah dan hak-hak Masyarakat Adat;
  3. Melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Adat terhadap tanah dan kekayaan alam;
  4. Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya di dalam Masyarakat Adat;
  5. Mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak tradisional serta hak lainnya dari Masyarakat  Adat; dan
  6. Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis Masyarakat Adat.

 

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

 

Pasal 4

Ruang lingkup Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat mencakup pengukuhan Masyarakat Adat dan wilayah adat, lembaga adat, penyelesaian sengketa, hukum adat, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, komisi masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat adat, serta perlindungan hak tradisional dan hak lainnya.

 

BAB III

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PENETAPAN MASYARAKAT ADAT

SERTA WILAYAH ADAT

 

Pasal 5

  • Pemerintah Daerah mengakui Kedatuan, kampung, karang, padukuhan atau sebutan nama lain masyarakat adat beserta wilayah adatnya masing-masing.
  • Pemerintah Daerah menetapkan Kedatuan Cek Bocek Selesek Reen Sury, Komunitas Masyarakat Adat Pekasa, Komunitas Masyarakat Adat Usal Ponto Ai Padeng, Komunitas Masyarakat Adat Kanar, Komunitas Masyarakat Adat Pusu.
  • Letak dan luas wilayah adat masing-masing masyarakat hukum adat sebgaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
  • Kedatuan, kampung, karang, padukuhan atau disebut dengan nama lain beserta wilayah adatnya masing-masing yang belum ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah, yang tata caranya diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  • Pemerintah Daerah melakukan penetapan terhadap keberadaan Masyarakat Adat yang terbentuk atas dasar genealogis, territorial, maupun fungsional dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. masyarakat dengan ikatan kesejarahan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
  2. memiliki wilayah tertentu;
  3. memiliki lembaga adat; dan
  4. memiliki norma hukum adat.

 

BAB IV

KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT

 

Pasal 6

  • Lembaga Adat dapat mewakili masyarakat adat di dalam dan di luar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa/permasalahan masyarakat adat yang berdasarkan musyawarah mufakat.

 

BAB V

TATA CARA PENETAPAN MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT

 

Bagian Kesatu

Identifikasi

 

Pasal 7

  • Identifikasi keberadaan masyarakat adat dapat dilakukan sendiri oleh Masyarakat Adat maupun bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
  • Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
  1. sejarah asal usul masyarakat adat;
  2. wilayah adat yang meliputi: letak dan luasnya, termasuk letak dan luas hutan adat;
  3. hukum adat; dan
  4. kelembagaan adat.
  • Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu laporan hasil identifikasi untuk diverifikasi oleh Komisi Masyarakat Adat.
  • Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari komunitas yang berbatasan dengan Masyarakat Adat yang akan dikukuhkan.

 

Bagian Kedua

Verifikasi

 

Pasal 8

  • Komisi Masyarakat Adat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Adat yang berisikan keberadaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya termasuk letak dan luas hutan adat di dalam wilayah adat.
  • Komisi Masyarakat Adat dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap hasil identifikasi masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  • Komisi Masyarakat Adat menyampaikan hasil verifikasi kepada Masyarakat Adat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterima laporan hasil identifikasi.
  • Komisi Masyarakat Adat menyusun Tata cara verifikasi keberadaan Masyarakat Adat, dalam rangka mencapai proses verifikasi yang teratur dan tepat.

 

Bagian Ketiga

Penetapan

 

Pasal 9

  • Komisi Masyarakat Adat menyampaikan rekomendasi penetapan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat kepada Bupati.
  • Bupati menetapkan keberadaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat berdasarkan rekomendasi Komisi Masyarakat Adat dengan Keputusan Bupati.
  • Penetapan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi Komisi Masyarakat Adat.

 

BAB VI

WILAYAH ADAT

 

Pasal 10

  • Wilayah adat memiliki batas tertentu baik batas alam maupun batas dengan komunitas lain.
  • Batas yang lebih detail mengenai wilayah adat dipetakan atas prakarsa Masyarakat Adat atau oleh PD terkait bersama-sama dengan Masyarakat Adat.
  • Dalam hal wilayah adat berbatasan dengan komunitas lain, maka hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari komunitas yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemetaan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 11

  • Penetapan wilayah adat dilakukan sebagai bagian dari pengukuhan Masyarakat Adat.
  • Hasil pemetaan wilayah adat dijadikan sebagai lampiran dalam Surat Keputusan Bupati mengenai penetapan Masyarakat Adat.
  • Bupati menyerahkan peta wilayah adat kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan mencantumkan suatu tanda kartografi yang sesuai.
  • Bupati menyerahkan peta wilayah adat kepada pihak Kehutanan terkait untuk dikeluarkan dari kawasan hutan bagi wilayah adat berupa tanah dan hutan adat.

 

Pasal 12

  • Pemerintah Daerah harus menempatkan wilayah adat sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis sosial budaya dalam perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
  • Penetapan wilayah adat sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan dari Masyarakat Adat.

 

BAB VII

KOMISI MASYARAKAT ADAT

 

Pasal 13

  • Komisi Masyarakat Adat adalah lembaga yang bersifat independen dan permanen.
  • Komisi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari:
    1. Unsur Akademisi;
    2. Unsur Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang advokasi masyarakat adat;
    3. Unsur Perwakilan Masyarakat Adat; dan
    4. Unsur Keterwakilan Perempuan.

 

Pasal 14

  • Komisioner Komisi Masyarakat Adat diangkat melalui seleksi oleh Komisi teknis di DPRD.
  • Calon Komisioner Komisi Masyarakat Adat mengajukan diri kepada Komisi teknis di DPRD untuk diseleksi sebagai Calon Komisioner Komisi Masyarakat Adat.
  • Penetapan Komisioner Komisi Masyarakat Adat ditentukan melalui hasil seleksi Komisi teknis di DPRD yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah.
  • Kepala Daerah harus menetapkan Komisioner Komisi Masyarakat Adat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

 

Pasal 15

  • Syarat-syarat Komisioner Komisi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain sebagai berikut:
  1. Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun pada waktu seleksi;
  2. Warga Negara Indonesia (WNI) Asli;
  3. Pendidikan minimal Sarjana (S-1);
  4. Tidak dicabut hak politiknya;
  5. Berpengalaman dalam pendampingan kelompok masyarakat; dan
  6. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
  • Komisioner Komisi Masyarakat Adat berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri:
  1. 1 (satu) orang Ketua;
  2. 2 (dua) orang Wakil Ketua; dan
  3. 6 (enam) orang Anggota.
  • Komisi Masyarakat Adat dapat mengangkat staf administrasi untuk menunjang pelaksanaan tugas komisioner Komisi Masyarakat Adat.
  • Masa jabatan komisioner Komisi Masyarakat Adat adalah selama lima (5) tahun.
  • Untuk pertama kalinya keanggotaan Komisi Masyarakat Adat adalah Tim Pembentukan peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Daerah.
  • Tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota komisi ditetapkan dengan peraturan Komisi Masyarakat Adat.

 

Pasal 16

  • Komisi Masyarakat Adat memiliki tugas pokok dan fungsi :
  1. Menyediakan formulir pengisian identifikasi Masyarakat Adat dan wilayah adat untuk Masyarakat Adat yang belum ditetapkan dalam perturan daerah ini;
  2. Menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya;
  3. Menyalurkan aspirasi Masyarakat Adat kepada Pemerintah Daerah dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat;
  4. Memfasilitasi penyelsaian sengketa antara Masyarakat Adat dengan pihak ketiga;
  5. Melakukan penelitian terkait Masyarakat Adat, hukum adat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Masyarakat Adat dan pembangunan; dan
  6. Memberikan rekomendasi kepada kepala Daerah untuk menetapkan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya.
  • Komisi Masyarakat Adat harus sudah terbentuk paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

 

Pasal 17

Sangketa yang diperiksa oleh Komisi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d adalah sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat yang diatur dalam peraturan Daerah ini.

 

Pasal 18

Penyelsaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Komisi Masyarakat Adat berwenang :

  1. Menerima laporan pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat;
  2. Memeriksa laporan dan dokumen lain yang diajukan pelapor;
  3. Memanggil dan memeriksa para pihak;
  4. Meminta keterangan dari pihak yang dipandang mengetahui masalah yang sedang diperiksa;
  5. Memutuskan sengketa pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat; dan
  6. Menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Bupati terkait temuan pelanggaran terhadap hak Masyarakat Adat.

 

Pasal 19

  • Dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat oleh pihak lain, Komisi Masyarakat Adat wajib mempertimbangkan hukum adat.
  • Putusan Komisi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisfat mengikat.
  • Pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya putusan Komisi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat meneruskan sengketa ke Peradilan Umum.
  • Apabila sengketa terjadi antar masyarakat adat, pilihan hukum adat yang digunakan dalam memeriksa dan memutuskan diserahkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.
  • Apabila tidak terdapat kesepakatan untuk menggunakan hukum adat yang akan diperlakukan dan sengketa tersebut harus diselesaikan segera, maka Komisi Masyarakat Adat wajib merujuk penyelesaiannya ke Peradilan Umum.

 

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT

 

Bagian Kesatu

Hak

 

Paragraf Kesatu

Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

 

Pasal 20

  • Masyarakat adat berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau mereka tempati secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
  • Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.
  • Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.

 

Pasal 21

  • Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada masing-masing masyarakat hukum adat.
  • Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
  • Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat.
  • Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

 

Pasal 22

Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat adat didasarkan pada kearifan lokal.

 

Pasal 23

Masyarakat adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun tanpa persetujuan masyarakat adat.

 

Paragraf Kedua

Hak Atas Pembangunan

 

Pasal 24

  • Masyarakat adat berhak mengakses layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan politik.
  • Masyarakat adat berhak menentukan dan mengembangkan bentuk pembangunan yang sesuai dengan budaya serta adat-istiadatnya.

 

Pasal 25

  • Masyarakat adat berhak terlibat secara penuh dalam program pembangunan pemerintah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
  • Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dan/atau pihak lain, di luar pemerintah yang akan berdampak pada tanah adat, wilayah, sumber daya alam, dan budaya.
  • Masyarakat adat berhak menolak bentuk pembangunan yang tidak sesuai dengan budaya dan adat-istiadatnya.
  • Masyarakat adat berhak mengusulkan bentuk program pembangunan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya.

 

Paragraf Ketiga

Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

 

Pasal 26

  • Masyarakat adat berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
  • Masyarakat adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.
  • Masyarakat adat berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktekan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

 

Paragraf Keempat

Hak atas Lingkungan Hidup

 

Pasal 27

  • Masyarakat Adat berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
  • Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

 

Pasal 28

  • Masyarakat Adat berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adat.
  • Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukkan oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak termasuk mempertimbangkan tata cara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal mereka.

 

Paragraf Kelima

Hak Untuk Mengurus Diri Sendiri

 

Pasal 29

  • Masyarakat Adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara sewadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal Masyarakat Adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya.
  • Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada Masyarakat Adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
  • Masyarakat Adat berhak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

 

Paragraf Keenam

Hak Untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

 

Pasal 30

  • Pemerintah Daerah mengakui hak Masyarakat Adat untuk menjalankan hukum adat melalui suatu sistem peradilan adat yang dijalankan Masyarakat Adat.
  • Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menyelesaikan sengketa antar anggota Masyarakat Adat di dalam satu Masyarakat Adat.

 

Bagian Kedua

Kewajiban

 

Pasal 31

Setiap warga Masyarakat Adat mempunyai kewajiban:

  1. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Melaksanakan proses identifikasi;
  3. Berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pembangunan;
  4. Mempertahankan, melestarikan, menjunjung tinggi dan mengembangkan budaya dan adat-istiadat;
  5. Melakukan pengelolaan tanah dan sumberdaya alam di wilayah adatnya secara arif yang memperhatikan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup; dan
  6. Bekerjasama dalam proses verifikasi masyarakat adat di wilayahnya dan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 32

  • Dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah adat, masyarakat adat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
  • Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

 

BAB IX

LEMBAGA ADAT

 

Pasal 33

  • Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan memberdayakan lembaga adat yang sudah ada secara turun temurun pada Masyarakat Adat.
  • Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan Masyarakat Adat untuk:
  1. Mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat;
  2. Melaksanakan hukum dan peradilan adat; dan
  3. Mewakili Masyarakat Adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar berdasarkan hasil musyawarah adat.

 

BAB X

HUKUM ADAT

 

Pasal 34

  • Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Adat.
  • Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan

 

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

 

Pasal 35

  • Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan melalui PD yang tugasnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam melaksanakan pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya.
  • Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan Pusat Informasi dan Kepustakaan terkait Masyarakat Adat, lembaga adat, norma adat dan informasi lain yang berkaitan dengan Masyarakat Adat melalui PD yang tugasnya terkait dengan pendidikan dan kebudayaan.

 

Pasal 36

  • Pemerintah Daerah harus melibatkan Masyarakat Adat, termasuk perempuan dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.
  • Pelibatan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan sukarela dari Masyarakat Adat.
  • Pemerintah Daerah harus melakukan pencegahan terhadap setiap tindakan yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilangnya keutuhan dan keberagaman Masyarakat Adat dan kerusakan wilayah adat.
  • Pemerintah Daerah harus mencegah setiap bentuk pemindahan Masyarakat Adat yang berakibat pada terlanggar atau terkuranginya hak-hak Masyarakat Adat.

 

Pasal 37

  • Pemerintah Daerah harus memberikan pemberdayaan dan pendampingan hukum kepada Masyarakat Adat dalam rangka melakukan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat.
  • Dalam memberikan pemberdayaan dan pendampingan hukum kepada Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki kapasitas melakukan pemberdayaan hukum.
  • Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada Masyarakat Adat yang akan memperoleh kembali wilayah adatnya dari penguasaan pihak luar.
  • Pemerintah Daerah harus memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, internalisasi, dan revitalisasi hukum adat agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

 

Pasal 38

  • Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pendidikan layanan khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa Masyarakat Adat.
  • Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelayanan kesehatan khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Adat.
  • Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Adat.
  • Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pengembangan perbekalan kesehatan sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya Masyarakat Adat.
  • Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelestarian, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional Masyarakat Adat.

 

 

BAB XII

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

 

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

 

Pasal 39

Dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah bertugas:

  1. mencegah setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada tercerabutnya masyarakat adat dari tanah, wilayah atau sumber daya alam;
  2. mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat adat yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar atau dikuranginya hak-hak masyarakat adat;
  3. bersama-sama dengan masyarakat adat untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi; dan
  4. memfasilitasi pemetaan wilayah-wilayah adat, dan memastikan bahwa peta-peta wilayah adat tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

 

Pasal 40

  • Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghormati keberadaan Masyarakat Adat beserta hak tradisionalnya.
  • Pemerintah Daerah harus mengkonsultasikan setiap peraturan yang akan diterbitkan yang diduga akan berpengaruh terhadap Masyarakat Adat.

 

Pasal 41

  • Pemerintah Daerah harus memberikan pendampingan kepada Masyarakat Adat yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang diakui dalam Peraturan Daerah ini.
  • Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas melakukan pembelaan terhadap Masyarakat Adat.

 

Pasal 42

  • Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa Masyarakat Adat sendiri.
  • Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan  Masyarakat Adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
  • Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya Masyarakat Adat.

 

Pasal 43

  • Pemerintah daerah melakukan pemulihan terhadap hak-hak Masyarakat Adat atas tanah dan sumber daya alamnya yang dilanggar, melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Masyarakat Adat.
  • Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah maupun bersama dengan pihak ketiga.
  • Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Masyarakat Adat wajib memastikan bahwa perempuan dan anak-anak mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

 

Bagian Kedua

Wewenang

 

Pasal 44

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

  1. menetapkan kebijakan pembentukan Komisi Masyarakat Adat;
  2. menetapkan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan terhadap Masyarakat Adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
  3. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, adat istiadat dan bahasa Masyarakat Adat;
  4. menetapkan kebijakan tentang standar minimum informasi program pembangunan kepada Masyarakat Adat; dan
  5. menetapkan kebijakan pembinaan kepada Masyarakat Adat.

 

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

 

Pasal 45

  • Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui mekanisme penyelesaian sengketa Masyarakat Adat menurut hukum adat setempat.
  • Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi antar Masyarakat Adat.
  • Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berhasil oleh Lembaga Adat dan fasilitasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh Pemerintah Daerah.

 

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 46

  • Setiap orang luar baik orang perorangan maupun badan hukum yang mengganggu, merusak dan menggunakan wilayah adat tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  • Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

 

Pasal 47

  • Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
  2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaaan di tempat kejadian;
  3. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
  4. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  5. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  7. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
  8. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  9. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana;
  10. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  11. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
  12. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  13. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
  14. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
  15. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
    • Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

 

BAB XVI

PEMBERDAYAAN

 

Pasal 48

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

 

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 49

Hak milik atas tanah yang terdapat di dalam wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilindungi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 50

  • Izin atau hak atas tanah yang memiliki jangka waktu yang terdapat di dalam wilayah adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau hak atas tanah tersebut.
  • Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka masyarakat adat memperoleh kembali penguasaan atas tanah tersebut.
  • Pemberi izin atau pemberi hak dapat memperpanjang izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Adat.
  • Izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan tuntutan yang mendesak dari Lembaga Adat apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak Masyarakat Adat.

 

Pasal 51

  • Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah adat telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai hutan adat.
  • Dalam hal wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah difungsikan oleh Masyarakat Adat sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan.

 

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal …………… 2017

 

BUPATI SUMBAWA,

 

 

 

  1. HUSNI DJIBRIL

 

Diundangkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal ……………… 2017

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

 

 

 

RASYIDI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR …..

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR …… TAHUN 2017

===========================================================

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR ………. TAHUN ………..

TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan:

  1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarkan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

 

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ;

Mengingat :  1.  Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
  16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS ;
  17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Nomor : 11 A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;

 Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

  1. Daerah adalah  Daerah Kabupaten Sumbawa.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten Sumbawa.
  3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
  4. Daerah Aliran Sungai, disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
  5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran Pemerintahan bersama swasta maupun dengan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan daerah aliran sungai mulai dari hulu sampai hilir bagi kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistim kawasan tersebut.
  6. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian  DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, social ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah .
  7. DAS yang dipulihkan daya dukungnya ada;ah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, social ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagai mana mestinya.
  8. DAS yang dipertahankn daya dukungnya ada;ah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, social ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagai mana mestinya.
  9. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
  1. Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sediment.
  2. Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, marupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya
  3. Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau alluvial.
  4. Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didaya-gunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistim penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
  5. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km persegi yang karena kondisi bio-fisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
  6. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
  7. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang disingkat Forum DAS adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola daerah aliran sungai.
  8. Masyarakat Lokal adalah masyarakat yang menetap dan tinggal disekitar dan sepanjang kawasan DAS.

BAB II
MAKSUD, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 3

Pengelolaan DAS  dilakukan berdasarkan azas :

  1. manfaat dan lestari;
  2. kerakyatan dan keadilan;
  3. kebersamaan;
  4. keterpaduan
  5. keberlanjutan;
  6. berbasis masyarakat;
  7. kesatuan wilayah dan ekosistem;
  8. keseimbangan;
  9. pemberdayaan masyarakat;
  10. akuntabel dan transparan;
  11. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan DAS  bertujuan untuk :

  1. Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
  2. Terwujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
  3. Terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS;
  4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

  • Perencanaan Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistim monitoring serta evaluasi program dalam satu Satuan Wilayah Pengelolaan DAS (SWP DAS).
  • Perencanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, serta lintas disiplin ilmu.
  • Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
  • Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Forum DAS.

Pasal 7

  • Proses penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 6 diatas, meliputi :
  1. Inventarisasi karakteristik DAS;
    b. Identifikasi masalah;
    c. Identifikasi berbagai stakeholders;
    d. Perumusan tujuan dan sasaran;
    e. Perumusan kebijakan dan program;
    f. Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
    g. Perumusan sistim pemantauan dan evaluasi;
    h. Perumusan sistim insentif dan disinsentif;
  2. Perumusan besar dan sumber pendanaan.
  • Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS berlaku selama 15 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf “a” dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 9

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf “b” dimaksudkan mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 10

Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 di atas perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas, sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam Pengelolaan DAS .

Pasal 11

Identifikasi berbagai stakeholders sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf “c” dilaksanakan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta keterkaitan aktivitas unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam Pengelolaan DAS .

Pasal 12

Perumusan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf “d” dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode rencana Pengelolaan DAS  yang dinyatakan dalam kriteria dan indikator tertentu.

Pasal 13

Perumusan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf “e” dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 14

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf “f” dilaksanakan untuk menganalisis dan menyepakati peran masing-masing pihak terkait dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pengelolaan.

Pasal 15

Perumusan sistim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf “g” dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati peran berbagai pihak, kriteria, indikator dan metode pengukuran serta mekanisme pelaporan kinerja Pengelolaan DAS .

Pasal 16

Perumusan sistim insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf “h” dilaksanakan untuk menyepakati perangkat kebijakan dan mekanisme pembayaran jasa lingkungan yang memberikan dorongan terhadap kegiatan yang selaras dengan rencana Pengelolaan DAS  dan untuk membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan rencana Pengelolaan DAS Terpadu. Dalam kaitannya dengan mekanisme pembayaran jasa lingkungan, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 17

Perumusan besaran dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf “i” dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebutuhan, mengidentifikasi sumber, mekanisme dan alokasi pendanaan dalam Pengelolaan DAS .

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 18

 

  1. Kegiatan pengelolaan DAS meliputi pemanfaatan, pemulihan, dan konservasi sumberdaya alam dalam DAS secara utuh mulai dari bagian hulu, tengah hingga bagian hilir.
  2. Kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan memenuhi:
  1. Kriteria teknis sektoral;
  2. Persyaratan kelestarian ekosistim DAS;
  3. Pola pengelolaan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air) dalam DAS;
    1. Kegiatan pengelolaan DAS dilaksanakan dengan sistem zonasi.

 

Pasal 19

Kriteria tekhnis sektoral dalam Pengelolaan DAS  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf “a” adalah ukuran untuk menentukan bahwa kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun hilir DAS, harus memenuhi ketentuan tekhnis sektoral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Persyaratan kelestarian ekosistim dalam Pengelolaan DAS  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf “b” adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk suatu kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun hilir DAS, agar menghasilkan nilai sinergi terbesar bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin daya dukung wilayah DAS dan daya tampung lingkungan.

Pasal 21

Pola pengelolaan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air) dalam DAS  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf “c” pola penyelenggaraan kegiatan dan usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS Provinsi yang bertujuan mewujudkan keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial sehingga menjamin daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

 

Pasal 22

 

(1) Kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 adalah kawasan yang sesuai dengan kriteria persyaratan ditetapkan sebagai kawasan budidaya sesuai peraturan perundangan yang berlaku

 

Pasal 22

Pola pengelolaan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air) dalam DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari :

  1. Pola pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air);
    b. Pola pemulihan sumberdaya alam (hutan dan lahan dn air);
    c. Pola konservasi sumberdaya alam (hutan, lahan dan air).

 

BAB VI

PEMANFAATAN KAWASAN DAS

Bagian Kesatu

Pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air)
pada kawasan lindung

Pasal 23

 

  1. Pemanfaatan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air) pada kawasan lindung dalam DAS untuk berbagai penggunaan seperti bangunan, pertambangan, pertanian dan perkebunan, dan aktifitas usaha lainnya sangat terbatas
  2. Pemanfaatan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kriteria teknis, kelestarian DAS, dan pola pengelolaan sumberdaya alam, agar tidak mempersempit penampang badan air dan/atau merusak hutan, lahan, dan air.

(3) Pemanfaatan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air) pada kawasan lindung dalam DAS untuk menjamin terjaganya kelestarian DAS, harus dilakukan dengan tetap:

  1. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup;
  2. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
  3. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
  4. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
  5. menjaga kelestarian hutan dan penutupan vegetasi tetap; dan
  6. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Bagian Kedua

Pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air)
pada kawasan budidaya

Pasal 24

Pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan budidaya dalam DAS harus tetap memperhatikan kelestarian DAS,  dengan cara :

  1. menerapkan teknologi budidaya dan pengelolaan yang mempertimbangkan kaidah konservasi secara tepat guna;
  2. meningkatkan produktivitas sumberdaya alam dengan mencegah dampak negatif hingga ke bagian hilir DAS;
  3. menerapkan berbagai jenis teknik konservasi tanah dan air sesuai dengan karakteristik lahan pada masing-masing wilayah, namun menghindari penerapan teknik yang menggunakan zat kimia;
  4. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk bentang alam;
  5. mempertahankan penutupan lahan;
  6. menjaga kelestarian hutan dan membatasi alih fungsinya; dan
  7. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemulihan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air) pada kawasan lindung

Pasal 25

  1. Pemulihan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air) pada kawasan lindung dalam DAS agar tetap memperhatikan kelestarian DAS, harus dilakukan dengan cara:
  2. sumberdaya alam dalam DAS, terutama hutan, lahan, dan air yang rusak akibat pemanfaatan yang tidak mengindahkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), harus dipulihkan kondisinya melalui restorasi, rehabilitasi dan reklamasi;
  3. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk memulihkan hutan dan terdegradasi serta kualitas air;
  4. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
  5. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan untuk mempertahankan kondisi hidrologi DAS; dan
  6. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Bagian Keempat

Pemulihan sumberdaya alam (hutan, lahan dan air) pada kawasan budidaya

Pasal 26

Pemulihan sumberdaya alam pada kawasan budidaya dalam DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem DAS, harus dilakukan dengan cara:

  1. sumberdaya alam dalam DAS, terutama hutan, lahan, dan air yang rusak akibat pemanfaatan yang tidak mengindahkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (ayat 3), harus dipulihkan kondisinya melalui restorasi, rehabilitasi dan reklamasi;
  2. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk memulihkan hutan dan terdegradasi serta kualitas air;
  3. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
  4. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan untuk mempertahankan kondisi hidrologi DAS; dan
  5. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Bagian Kelima

Konservasi sumberdaya alam (hutan, lahan dan air) pada
kawasan lindung

Pasal 27

Konservasi sumberdaya alam pada kawasan lindung dalam DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem DAS, harus dilakukan dengan cara:

  1. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
  2. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
  3. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
  4. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
  5. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Bagian Keenam

Konservasi sumberdaya alam (hutan, lahan dan  air) pada
kawasan budidaya

Pasal 28

Konservasi sumberdaya alam pada kawasan budidaya dalam DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem DAS, harus dilakukan dengan cara:

  1. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
  2. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
  3. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
  4. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
  5. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan DAS diatur dengan peraturan bupati

 

 

BAB VII

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 30

  • Pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan.
  • Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan antar Pemerintah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan tekhnis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.
  • Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 31

  • Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 di atas adalah masyarakat lokal yang secara turun-temurun telah memiliki hak mengusahakan wilayah DAS, tetap diakui, dihormati dan dilindungi hak-haknya serta terlibat dan/atau dilibatkan dalam Pengelolaan DAS
  • Masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk :
    1. Menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan
      dari Pengelolaan DAS ;
    2. Mengetahui informasi tentang pengelolaan DAS termasuk didalamnya rencana Pengelolaan DAS ;
    3. Berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian pengelolaan DAS;
    4. Memperoleh kompensasi yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Pengelolaan DAS .

(3) Masyarakat lokal berkewajiban untuk :

  1. Mengembangkan pemanfaatan sumberdaya DAS yang ramah lingkungan;
  2. Mematuhi program Pengelolaan DAS ;
  3. Memperhatikan keberlanjutan ekosistem sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS dalam pemanfaatannya bagi keberlanjutan hidup mereka;
  4. Melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS.

 

BAB VIII

PENGENDALIAN

Pasal 32

Pengendalian DAS dilakukan melalui kegiatan :
a. Monitoring;
b. Evaluasi.

 

Pasal 33

  • Monitoring Pengelolaan DAS diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian tengah maupun hilir DAS.
  • Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
  • Tata cara dan instrumen monitoring sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

  • Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan perumusan rencana tindak lanjut Pengelolaan DAS .
  • Mekanisme dan instrumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pelaksanaan Pengelolaan DAS  yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian wajib dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan.

BAB IX

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

Pasal 36

  • Pengelolaan DAS dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.
  • Untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memantapkam  Forum DAS.
  • Anggota Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, akdemisi, Swasta, LSM dan Masyarakat.
  • Forum DAS bertanggung jawab kepada Bupati.
  • Jumlah, unsur asal anggota serta tata cara pembentukan Forum DAS ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah
  • Kanggotaan forum DAS ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati
  • Masa kerja kepengurusan forum DAS adalah selama 3 (tiga) tahun
  • Forum DAS setiap tahun menyampaikan laporan atas pelaksanaan tupoksi kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten Sumbawa dengan tembusan ke DPRD Kabupaten Sumbawa
  • Tata cara lebih lanjut tentang pembentukan forum DAS diatur melalui peraturan Bupati

 

Pasal 37

Forum DAS mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal :

  1. Merumuskan kebijakan operasional dan strategi Pengelolaan DAS ;
  2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS ;
  3. Menyusun rencana Pengelolaan DAS untuk sungai lintas Kabupaten/Kota ;
  4. Menyusun mekanisme pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan disepanjang DAS yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat;
  5. Mengelola dana Pengelolaan DAS yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel;
  6. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerja Forum DAS diatur oleh Bupati.

 

Pasal 38

Pemerintah, Swasta dan atau Masyarakat di Kabupaten/Kota yang memiliki sungai yang tidak lintas Kabupaten/Kota dapat memprakarsai pembentukan Forum DAS pada `wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT, SWASTA DAN AKADEMISI

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

 

  1. Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
  2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum DAS.

 

Pasal 40

  1. Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dapat berupa:
  2. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS ;
  3. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
  4. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS .

Bagian Kedua

Peran Serta Swasta

Pasal 41

 

  1. Pihak swasta wajib berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha/kegiatan.

(2) Pihak swasta dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS secara individu, kelompok, perkumpulan atau melalui Forum DAS.

 

Pasal 42

Peran serta pihak swasta dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) mencakup:

  1. melaksanakan kegiatan usaha harus mempertimbangkan aspek kelestarian DAS, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  2. memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan DAS;
  3. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
  4. merlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pengelolaan DAS; dan
  5. aktif dalam dan mendukung Forum DAS.

Bagian Ketiga

Peran Serta Akademisi

Pasal 43

 

  1. Akademisi dapat dilibatkan untuk berperan serta dalam pengelolaan DAS.
  2. Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS Provinsi bersifat konsultatif dana aksi sesuai dengan kompetensi keilmuannya.
  3. Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok seperti Pusat Studi atau Forum DAS.

 

Pasal 44

Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

  1. pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pemikirannya yang berkaitan dengan pengelolaan DAS;
  2. pemberian informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan DAS;
  3. keterlibatannya dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS, monitoring dan evaluasi, penyusunan sistem informasi pengelolaan DAS, dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  4. ikut aktif menggerakkan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

 

 

 

BAB XI

PEMBIAYAAN PENGELOLAAN DAS

Pasal 39

 

  1. Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS dapat berasal dari APBD Kabupaten, hibah, imbal jasa lingkungan dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Penggunaan sumber dana imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan mekanisme insentif dan disinsentif.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme insentif dan disinsentif sebagaimana pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
  4. Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

 

BAB XII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

 

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 40

 

  1. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Desa, pemangku kepentingan, dan masyarakat di bagian hulu.
  2. Insentif kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau imbal jasa lingkungan.
  3. Insentif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pertimbangan keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap upaya pengelolaan DAS, dalam bentuk:
  4. kemudahan pelayanan; dan/atau
  5. penghargaan.
  6. Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
  7. penyediaan sarana prasarana;
  8. pemberian akses informasi teknologi; dan/atau
  9. pendampingan dan pemberdayaan.

 

  1. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
  2. subsidi/bantuan;
  3. hadiah;
  4. sertifikat/piagam

Bagian Kedua

Disinsentif

 Pasal 41

  1. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan DAS.
  2. Disinsentif sebagaimana dmaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  3. pembatasan bantuan keuangan;
  4. pembatasan bantuan teknis;
  5. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  6. pengenaan kompensasi; dan/atau
  7. Penerapan sanksi

 

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
G u g a t a n

Pasal 42

  • Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistim DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.
  • Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 43

  • Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat.
  • Bila tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan.
  • Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

  • Selain Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  4. Melakukan penyitaan benda dan atau bahan bukti lain;
  5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. Mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. Mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  9. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV

PENGHARGAAN

Pasal 45

 

  1. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan dan mempertahankan kelestarian DAS.

(2) Pihak yang berhak menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penetapan dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

LARANGAN DAN SANKSI

 

Bagian Kesatu Larangan

 

Pasal 46

Dalam pengelolaan DAS, setiap orang dilarang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:

  1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  2. Konservasi tanah dan air;
  3. Lingkungan hidup;
  4. Kehutanan;
  5. Pemanfaatan kawasan lindung;
  6. Pengelolaan dan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  7. Pengelolaan sumber daya air; dan
  8. Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

 

Bagian Kedua

Sanksi Pasal 47

  1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan DAS, dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pengenaan sanksi pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang:
  4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  5. Penyelenggaraan Kehutanan
  6. Pengelolaan sumberdaya air

 

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 48

 

  1. Pengelolaan DAS yang telah dilakukan atau ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

 

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di  Sumbawa
pada tanggal ………………..

BUPATI SUMBAWA,

 

……………………………

Diundangkan di  Sumbawa
pada tanggal ………………………….

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

 

……………………………………..

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ……… NOMOR ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR ……. TAHUN ……….

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

  1. UMUM :
  2. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saatini terbagi atas 18 (delapanbelas) Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS, terdiri dari 4 SWP DAS berada di Pulau Lombok dan 14 SWP DAS lainnya berada di Pulau Sumbawa. Secara keseluruhan, total DAS di NTB berjumlah 627 DAS, dengan sebaran 145 DAS berada di Pulau Lombok dan 482 DAS berada di pulau Sumbawa. Kondisi DAS di Provinsi NTB tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS di Provinsi NTB telah teridentifikasi seperti ditunjukkan dengan sering terjadinya bencana banjir, erosi, sedimentasi dan tanah longsor.

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi lahan kritis Provinsi NTB tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan DAS Dodokan Kabupaten Sumbawasari, luas lahan kritis Provinsi NTB adalah 444.409,2 ha atau sekitar 22,04% dari luas total wilayah Provinsi NTB. Salah satunya adalah DAS  yang berada di wilayah administratif Kabupaten Sumbawa,dengan luas lahan lahan kriteria potensial kritis, agak kritis, kritis dan sangat kritis di DAS Kabupaten Sumbawa mencapai ± 68.988,93 Ha atau mencapai 87,29% dari luas total wilayah DAS Kabupaten Sumbawa.

Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sumbawa khususnya merupakan sungai yang berperan sangat penting di Pulau Sumbawa untuk memenuhi berbagai keperluan, diantaranya sebagai sumber air bersih maupun irigasi. Mengingat seringnya bencana banjir yang terjadi di wilayah DAS Kabupaten Sumbawa ini, maka sebagian wilayah DAS Kabupaten Sumbawa sangat berperan penting dalam fungsinya sebagai kawasan lindung dan konservasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas dalam Rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 3 (tiga) DAS yang prioritas untuk ditangani dan DAS Kabupaten Sumbawa adalah salah satunya selain DAS Dodokan dan DAS Palung yang berlokasi di P. Lombok.

Kabupaten Sumbawa  berada pada 4 DAS yaitu DAS Brang  Rea, DAS Moyo Hulu, DAS Sumpee Ampang dan DAS Brang Beh terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas wilayah 664.398 Ha. Lahan kritisnya mencapa luas 45.180 Ha 6,8% dari luas  Kabupaten.  Areal lahan kritis tersebut terbagi pada luar  kawasan hutan mencapai 20.475 Ha dan  dalam kawasan hutan  24.705 Ha. Lokasi lahan kritis tersebut tersebar di 15 Kecamatan yaitu : Alas, Alas Barat, Batu Lanteh, Buer, Empang, Labuhan Badas, Lape Lopok, Lunyuk, Maronge, Moyo Hulu, Plampang, Ropang, Rhee, Sumbawa, Utan. Kecamatan Empang  adalah lokasi yang memiliki lahan kritis paling luas yaitu 13.648 Ha

  1. Akar permasalahan terkait dengan kondisi DAS di Kabupaten Sumbawa yang menyedihkan seperti yang dikemukakan di atas secara teoritis dapat dilihat sebagai hasil dari tidak adanya perencanaan pengelolaan DAS secara terpadu. Kerusakan hutan, lahan dan sumberdaya air di wilayah DAS bukannya tidak diperhatikan. Bertahun-tahun berbagai sektor telah mencurahkan beraneka sumberdaya untuk mengatasi masalah DAS di Kabupaten Sumbawa. Namun hasilnya jauh dari memuaskan. Akar masalahnya adalah pendekatan yang digunakan terlalu sektoral. Tiap-tiap sektor berusaha mengatasi masalah DAS menurut perspektif mereka sendiri dan mengabaikan prinsip-prisnip dasar pengelolan DAS, yaitu:
  2. Pengelolaan DAS berlandaskan pada asas keterpaduan, kelestarian, kemanfaatan, keadilan, kemandirian (kelayakan usaha) serta akuntabilitas.
  3. Pengelolaan DAS diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
  4. Konservasi sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati sudah dimulai dengan memprioritaskan pengelolaan kawasan hutan yang berfungsi lindung sebagai daerah tangkapan air. Beberapa kawasan prioritas perlindungan adalah pada kawasan Hutan Batulanteh yang merupakan daerah tangkapan dan hulu dari DAS Moyo; kawasan hutan Selalu Legini dan Dodo Jarang Pusang merupakan daerah hulu utama dari DAS Sumbawa. Kawasan-kawasan hutan yang disebutkan diatas merupakan satuan-satuan blok hutan yang masih cukup luas dan memiliki peran ekologis yang sangat signifikan dalam mempertahankan peranan hidrologi dan ekosistim DAS.

Dalam konteks pembangunan Sumbawa, kawasan hutan Batulanteh dan Dodo Jaran  Pusang merupakan satu-satunya benteng ekologi yang bisa mendukung fungsi lingkungan bagi ekosistim di Sumbawa, karena sedikitnya terdapat tiga sungai besar yang berhulu di Batulanteh yaitu Brang kerekeh, Brang Batudulang dan  Brang Pelat. Salah satu persoalan adalah penurunan potensi dan nilai keanekaragaman hayati yang cukup signifikan, sehingga dikuatirkan berdampak pada penurunan fungsi dan daya dukung sebagai resevoir utama bagi Kabupaten Sumbawa.

4 Selain itu, keragaman etnis, budaya dan nilai adat istiadat yang cukup tinggi dalam komunitas masyarakat Sumbawa merupakan kekayaan yang memiliki nilai tersendiri, termasuk dalam pemanfaatan hutan, tanah dan air, namun tetap memerlukan kehati-hatian dalam memanfaatkannya. Tingginya keragaman etnolinguistik yang ada mempunyai kontribusi langsung terhadap tingkat keragaman penafsiran dan persepsi tentang hutan, tanah, air dan sumberdaya alam. Revitalisasi nilai sosial budaya (kearifan lokal) merupakan salah satu peluang strategis yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya tersebut, karena nilai sosial budaya memiliki sustainabilitas yang tinggi dan hanya akan berakhir ketika manusia tidak lagi mau berbudaya atau beradab.

Berangkat dari sebagian kecil model kearifan lokal yang ada, memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya kita memiliki modal yang cukup kuat untuk membangun sektor kehutanan dengan memanfaatkan apa yang ada pada masyarakat lokal pada setiap daerah. Keanekaragaman konsepsi dan pandangan masyarakat terhadap hutan, tanah, air, lingkungan dan sumberdaya alam mengingatkan kita akan kebhinekaan potensi dan peluang dalam melestarikannya. Persoalan yang dihadapi adalah efektivitas aturan adat yang semakin melemah seiring dengan depresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika sosial lokal padahal kearifan lokal merupakan modal sosial pembangunan dan simbol interaksi masyarakat dalam mendayagunakan sumberdaya alam di sekitarnya.

Oleh karena itu, selain diperlukan pengaturan peran dan fungsi dari semua komponen birokrasi Pemerintahan dalam pengelolaan daerah aliran sungai, tetapi juga terus diupayakan agar kearifan budaya lokal yang dianut masyarakat diakomodir dan mewarnai perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, khususnya pada pengelolaan daerah aliran sungai.

5 Dari segi kelembagaan, sarana dan prasarana dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sumbawa sebenarnya sangat memadai, karena banyak institusi baik instansi vertikal maupun daerah dengan segala fasilitas yang dimiliki diharapkan mampu untuk menanggulangi kerusakan DAS. Dalam kenyataannya, masing-masing instansi masih bergerak pada koridornya sendiri-sendiri berdasarkan target lembaga, sehingga pengelolaan yang bersifat  sangat sulit dilakukan karena tidak adanya mekanisme yang mengatur sinergisitas diantara sektor yang berkepentingan.

Sehubungan dengan itu, kehadiran sebuah perangkat peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah bersifat mengatur dan mengikat semua instansi atau lembaga Pemerintah, Swasta dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan yang bersifat integratif pada kawasan daerah aliran sungai menjadi kebutuhan mendesak.

 

  1. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 Huruf a : Yang dimaksud dengan Asas manfaat dan lestari adalah :

  • Manfaat dan lestari antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
  • Manfaat dan lestari antara ekosistim daratan dan ekosistim sungai;
  • Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
  • Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  • Manfaat dan lestari antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
  • Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan tata ruang yang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

Huruf b : Yang dimaksud dengan Asas kerakyatan dan keadilan adalah DAS dikelola secara adil bagi kepentingan seluruh rakyat, khususnya yang mendiami kawasan DAS.

Huruf c :Yang dimaksud dengan Asas kebersamaan adalah perencanaan pengelolaan DAS disusun secara bersama oleh berbagai pihak, Pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

Huruf d : Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah :

  • Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
  • Keterpaduan antara ekosistem daratan dengan ekosistem sungai;
  • Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
  • Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
  • Keterpaduan ean perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  • Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
  • Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan mayarakat adat.

Huruf e : Yang dimaksud dengan Asas keberlanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Huruf f : Yang dimaksud dengan Asas berbasis masyarakat adalah proses pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai yang menjadi penopang masyarakat setempat melalui pemberian hak yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip: Sukarela bukan pemaksaan; insentif bukan sanksi; penguatan bukan birokrasi; proses bukan substansi; dan penunjuk arah bukan jalan spesifik.

Huruf g : Yang dimaksud dengan Asas kesatuan wilayah dan ekosistem adalah wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu (convergent), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Kabupaten Sumbawa tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan, namun memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Huruf h : Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada.

Huruf i : Yang dimaksud dengan Asas pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai.

Huruf j : Yang dimaksud dengan Asas akuntabel dan transparan adalah mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Huruf k : Yang dimaksud dengan Asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan

Pasal 4 Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Air sebagai unsur ekosistim DAS diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti pertanian, rumah tangga dan penyeimbang lingkungan, kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas sepanjang tahun.

Huruf c : Lahan dalam DAS bisa dipandang sebagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, harus diusahakan dalam batas-batas kemampuan sumberdaya alam sehingga dapat berproduksi secara berkelanjutan tanpa mengalami degradasi.

Yang dimaksud dengan daya dukung DAS adalah kemampuan DAS dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berada dalam DAS tersebut dalam periode waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menerima masukan materi ( biotik dan abiotik) yang berasal dari luar lingkungan yang bersangkutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Huruf d : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 Ayat (1) : Pengelolaan DAS yang bersifat lintas negara, strategis nasional maupun yang keberadaannnya hanya dalam satu Kabupaten/Kota; Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat, maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki DAS.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan :

  • Data biofisik meliputi antara lain sumberdaya air, kerapatan drainase, topografi, hidro-geologi, tanah, iklim, flora dan fauna.
  • Data sosial ekonomi meliputi antara lain kependudukan, tingkat pendapatan, mata pencaharian, tingkat pendidikan, perilaku, adat-istiadat yang terkait dengan Pengelolaan DAS .
  • Data kelembagaan meliputi antara lain organisasi, tugas dan peran berbagai pihak dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengelolaan DAS .
  • Data tersebut berupa data primer yang dapat diperoleh melalui survey langsung atau data sekunder yang tersedia pada berbagai instansi pemerintah atau swasta.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : cukup jelas.

Pasal 15 : Yang dimaksud dengan kriteria ádalah ukuran dari sesuatu yang akan dicapai (luaran, hasil, tujuan); sedangkan yang dimaksud dengan indikator ádalah penciri yang bersifat khas, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan berlaku pada kurun waktu tertentu.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 Huruf a : Yang dimaksud dengan pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, yang dilaksanakan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Yang dimaksud dengan penggunaan hutan adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan di hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Pembangunan diluar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan untuk kepentingan religi, pertahanan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenaga-listrikan dan instalasi tekhnologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan jaringan instalasi air bersih, jalan umum, serta pembangunan fasilitas umum lainnya.

Yang dimaksud dengan penggunaan lahan adalah upaya penata-gunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya lahan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Yang dimaksud dengan pemanfaatan air adalah upaya penata-gunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Huruf b : Yang dimaksud dengan restorasi hutan adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik (flora dan fauna) serta unsur abiotik (geologi, topografi, tanah dan iklim) pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistim penyanggah kehidupan tetap terjaga.

Yang dimaksud dengan reklamasi hutan dan lahan adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kembali vegetasi hutan dan lahan yang rusak, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Huruf c : Yang dimaksud degan konservasi hutan adalah upaya mengelola sumberdaya hutan melalui perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara bijaksana untuk menjamin kelestarian kawasan dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan konservasi tanah adalah penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah.

Yang dimaksud dengan konservasi air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Yang dimaksud dengan :

  • Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
  • Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 Huruf a : Yang dimaksud dengan tekhnologi tepat guna dan ramah lingkungan adalah bahwa tekhnologi yang digunakan dalam pemanfaatan hutan dan lahan disepanjang DAS harus dihindarkan tekhnologi yang dapat merusak DAS sebagai daerah tangkapan air, seperti penggunaan pestisida, herbisida dan atau pembakaran lahan.

Huruf c : Yang dimaksud dengan :

  • Mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap adalah menanam tanaman- tanaman asli pada suatu bagian DAS tertentu dan dibiarkan tumbuh tanpa mengganggu proses suksesi vegetasi alaminya, dalam arti tetap mempertahankan keasliannya.
  • Pengolahan tanah menurut kontur adalah tekhnik pengolahan tanah dengan mengikuti arah bentuk gradien kemiringan (topografi) lahan.
  • Koefisien dasar bangunan adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil atau tanah, dimana luas bangunan harus lebih kecil dari luas lahan, yang berimplikasi pada ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau yang lebih besar.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 Ayat (1) : Kerusakan ekosistim yang merugikan kehidupan masyarakat, tidak termasuk pengalihan sebagian fungsi DAS untuk kepentingan umum, seperti pemanfaatan sebagian air dari mata air yang telah difungsikan sebagai irigasi untuk kepentingan air minum.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR …………..

==========================================================

 

 

BUPATI SUMBAWA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR      TAHUN 2017

 

TENTANG

 

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL,

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

 

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Sumbawa diperlukan pengelolaan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
b. bahwa untuk melakukan pengelolaan terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil dan mikro. Kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat;
c. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong oleh makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sehingga mengacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
26. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 617);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 585).

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

KABUPATEN SUMBAWA

 

MEMUTUSKAN:

 

MENETAPKAN  :   PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal l

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
  3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
  5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
  6. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau konpensasi.
  7. Penyelenggara Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
  8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  9. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara, CV atau Firma.
  10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
  11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
  12. Pasar Tradisonal adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
  13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
  14. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
  15. Toko Modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
  16. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringan.
  17. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
  18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang bersekala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  19. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
  20. Syarat perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasok produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
  21. Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
  22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kabupaten setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
  23. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
  24. Luas Gerai Toko Modern adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli/selling space, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
  25. Luas Pusat perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukan untuk pelayanan umum, gudang dan tempat parkir.
  26. Bongkar muat adalah kegiatan menaikan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di areal pasar oleh kendaraan jenis container, truk, pick up, mobil boks, gerobak dan sejenisnya.
  27. Anjungan Tunai Mandiri adalah kegiatan penjualan langsung melalui mesin.
  28. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
  29. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
  30. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
  31. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
  32. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
  33. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
  34. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan system jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
  35. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku usaha dan sarana/ prasarana perdagangan.
  36. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatur keberadaan pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan toko modern agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

 

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini, untuk memberikan solusi model/pola pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di tengah merebaknya pasar modern di Kabupaten Sumbawa.

 

Pasal 3

Mengatur jalur sirkulasi eksternal yang efektif dan tidak menyebabkan gangguan sekitar.

 

BAB III

RUANG LINGKUP

 

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Pembinaan, Penataan dan Pengawasan dan pemberian Izin Operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sumbawa.

 

Pasal 5

Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika dan moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

 

BAB IV

TATA CARA DAN IKLIM PERDAGANGAN

 

Bagian Pertama

Tata Cara Perdagangan

 

Pasal 6

  • Perdagangan dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
  1. Penjualan langsung dari rumah ke rumah dan Anjungan Tunai Mandiri;
  2. Penjualan langsung di suatu tempat tertentu yang menetap seperti warung, toko, pasar, pertokoan, mall dan pusat perbelanjaan;
  3. Penjualan langsung di tempat yang tidak permanen atau berpindah-pindah seperti pameran, bazaar, eksibisi dan promosi expo;
  4. Penjualan melalui media elektronik; dan
  5. Penjualan melalui lelang.
  • Penyelenggaraan penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mempublikasikan jadwal kegiatannya kepada publik.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi jadwal kegiatan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Bagian Kedua

Iklim Perdagangan

 

Pasal 7

  • Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha.
  • Menjamin terciptanya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang tentang Iklim berusaha yang seluas-luasnya bagi pelaku usaha.

 

Pasal 8

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya iklim perdagangan yang berkaitan dengan pasar luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

 

BAB V

REGULASI KEGIATAN PERDAGANGAN

 

Pasal 10

  • Pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen.
  • Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen.
  • Pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha perdagangannya.

 

Pasal 11

  • Pelaku usaha retail di pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Label harga dapat diobservasi oleh pembeli;
  2. Harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah ;
  3. Harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
  4. Memenuhi ketentuan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  5. Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. Memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
    • Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
    • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk pedagang pasar tradisonal.

 

BAB VI

BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA

 

Pasal 12

  • Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli.
  • Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  1. Perjanjian yang mengarah pada penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
  2. Perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
  3. Perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang;
  4. Perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerjasama.
    • Persaingan tidak sehat yang dilarang adalah :
      1. Memasang iklan, mengumumkan atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
      2. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
      3. menjual barang dengan merk dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa;
      4. Melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
      5. Mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa;
      6. Penggunaan logo, simbol, merk dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
      7. Menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain;
      8. Tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis (pemgecualian adalah undian yang diatur oleh kementerian sosial); dan
      9. Menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

 

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu dengan alasan sebagai berikut :

  1. Gangguan mekanisme pasar terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemi dan yang sejenisnya; dan
  2. Barang dan jasa yang diperjual-belikan berkaitan dengan distribusi dan persediaan barang terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

 

BAB VII

KLASIFIKASI DAN KRITERIA PERDAGANGAN

 

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten menetapkan klasifikasi pedagang ke dalam pasar induk, pusat perbelanjaan dan toko modern serta pasar tradisional berdasarkan kriteria tertentu.

 

Pasal 15

  • Pasar induk berfungsi sebagai tempat bongkar muat yang mendistribusikan barang ke pedagang.
  • Pasar tradisional wajib mengambil barang dagangan yang berupa produk nabati dan hewani dari pasar induk.
  • Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum didistribusikan harus dalam kondisi baik, bersih dan segar.

 

Pasal 16

Klasifikasi Toko Modern didasarkan pada :

  1. Luas gerai sebagai berikut :
  2. Mini market kurang dari 400 M2 (empat ratus meter persegi) ;
  3. Supermarket 400 M2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
  4. Hypermarket diatas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
  5. Departemen store diatas 400 M2 (empat ratus meter persegi); dan
  6. Perkulakan diatas 5000 M2 (lima ribu meter persegi).
  7. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut :
  8. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  9. Departeman Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dengan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen;
  10. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

 

Pasal 17

Pengelola pusat perbelanjaan, toko, modern dan pasar tradisional wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 18

  • Pendirian dan/atau pengusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan usaha kecil yang telah ada sebelumnya.
  • Pendirian dan/atau pengusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang di daerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari Masterplan permukiman.

 

BAB VIII

LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

 

Pasal 19

Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

 

Pasal 20

  • Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
  • Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada system jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
  • Supermarket dan Departemen Store dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan dilarang berada pada kawasan pelayanan di Daerah.
  • Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan di Daerah.
  • Luas gerai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal 200 M2 (dua ratus meter persegi).
  • Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

 

Pasal 21

  • Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    1. Minimarket berjarak minimal 1 KM dari pasar tradisional dan 100 M dari usaha kecil sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
    2. Supermarket dan Departemen Store berjarak minimal 1,5 KM dari pasar tradisional yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
    3. Hypermarket dan Perkulakan berjarak minimal 2,5 KM dari pasar tradisional yag terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
    4. Minimarket yang terletak dipinggir jalan lingkungan dengan luas gerai 200 M2 berjarak minimal 500 M dari pasar tradisional dan usaha sejenis serta usaha kecil sejenis, baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan khusus di kecamatan yang ada dalam wilayah Ibukota Daerah;
    5. Minimarket yang berlabel Alfamart, Indomart dan/atau label lainnya untuk usaha sejenis dengan sistem jejaring hanya boleh ada 2 (dua) dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan yang ada dalam wilayah Ibukota Daerah dan hanya boleh ada 1 (satu) dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan;
    6. Penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan; dan
    7. pengaturan jarak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.
  • Dalam teknis pelaksanaan penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Dasar Tata Ruang (RDRT) masing-masing kecamatan.

 

BAB IX

IZIN USAHA PERDAGANGAN

 

Pasal 22

  • Setiap kegiatan perdagangan wajib memiliki izin usaha perdagangan.
  • Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

 

Pasal 23

  • Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha perdagangan.
  • Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional;
  2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perbelanjaan;
  3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan.
  • IUTM untuk minimarket diperuntukan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
  • Dalam hal tidak ada usaha kecil dan usaha menengah setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan untuk Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

 

Pasal 24

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus dilengkapi dengan :

  1. Studi kelayakan termasuk analisis dampak Lingkungan, analisis dampak lalu lintas, analisis sosial ekonomi dan budaya serta dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan pasar tradisional yang ada, serta izin tetangga yang mencakup pelaku usaha toko kecil;
  2. Analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat rekomendasi ketenagakerjaan;
  3. Analisis sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi rekomendasi dari Dinas yang membidangi perdagangan;
  4. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perdagangan akan ditinjau kembali setelah 3 tahun;
  5. Pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus mengajukan kembali permohonan rekomendasi kepada Dinas yang membidangi perdagangan; dan
  6. Rencana kemitraan dengan usaha kecil.

 

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 25

  • Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
  • Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat :
  1. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional melalui usaha pendampingan dan lembaga pusat inkubasi bisnis ritail yang diselenggarakan oleh dinas terkait;
  3. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah melakukan renovasi, relokasi dan rekonstruksi pasar tradisional;
  4. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional;
  • Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat :
  1. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina pasar tradisional dalam bentuk kemitraan; dan
  2. Mengevaluasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

BAB XI

KEMITRAAN ANTARA USAHA KECIL,

PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN

 

Pasal 26

  • Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
  • Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan.
  • Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

 

Pasal 27

  • Pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 M2 (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal minimal 25% (dua puluh lima Persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
  • Toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2000 M2 (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal, minimal 15% (lima belas persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
  • Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan; dan
  2. Pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh dinas terkait yang membidangi perdagangan.
  • Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan minimal 40% (empat puluh Persen) dari total barang dagangan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 28

  • Penempatan usaha kecil dan usaha informal pada ruang tempat usaha, sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Usaha kecil dan usaha informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
  2. Apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil dan usaha informal, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
  • Penempatan usaha kecil dan usaha informal pada ruang tempat usaha, sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
  1. Turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada komplek Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tempat mereka berdagang;
  2. Mentaati peraturan dan standar tatacara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat perbelanjaan dan toko modern;
  3. Berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman dan trotoar;
  4. Membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

 

BAB XII

PEMASOK BARANG TOKO MODERN

 

Pasal 29

  • Kerjasama usaha antar Pemasok dengan Perkulakan, Hypermaket, Departemen Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku Hukum Indonesia.
  • Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaiman dimaksud pada ayat (1).
  • Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa adanya tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
    2. Pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
    3. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
    4. Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunnya;
    5. Pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang dibawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
    6. Biaya Promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
  • Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah :
    1. Potongan harga regular (regular discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern pada setiap transaksi jual beli;
    2. Potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
    3. Potongan harga khusus (conditional rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila toko modern dapat mencapai target penjualan;
    4. Potongan harga promosi (promotion discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun toko modern;
    5. Biaya promosi (promotion budget), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh toko modern untuk mempromosikan barang pemasok ditoko modern;
    6. Biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yang dibebankan oleh toko modern kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok kejaringan toko modern; dan
    7. Biaya administrasi pendaftaran barang (listingfee), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada toko modern yang dibebankan kepada pemasok.
  • Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah barang yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 30

  • Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok, Usaha Kecil dengan Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket, perjanjian kerja sama sebagai mana dimaksud dalam dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
    1. Tidak memungut biaya adminsitrasi pendaftaran barang dari pemasok Usaha Kecil;
    2. Pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
  • Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok usaha Kecil.

 

Pasal 31

  • Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha kecil dan Usaha Menengah.
  • Penggunaan merk toko modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
  • Toko Modern bertanggungjawab bahwa barang yang digunakan Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk serta peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa adanya tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern.

 

BAB XIII

TENAGA KERJA

 

Pasal 33

  • Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus menggunakan tenaga kerja Warga Lokal, kecuali untuk pimpinan dan/atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Lokal, dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia (Non Lokal) sesuai Peraturan Bupati.
  • Pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan menampung dan menggunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan Kabupaten Sumbawa serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan, sekurang-kurangnya 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

 

BAB XIV

WAKTU PELAYANAN

 

Pasal 34

  • Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
  • Untuk hari besar keagamaan, Libur Nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WITA.
  • Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang waktu pelayanannya di luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin khusus.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

BAB XV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

 

Bagian Pertama

Hak

 

Pasal 35

Setiap pelaku usaha perdagangan baik jenis Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan maupun Toko Modern berhak :

  1. Mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
  2. Menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Kedua

Kewajiban

 

Pasal 36

Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

  1. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan Bupati;
  2. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
  3. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  4. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  5. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 2 (dua) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional dan 100 M2 (seratus meter persegi) dan/atau sama dengan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
  6. Mengakomodir menjualkan produk lokal minimum 10% dari total barang yang dijual.
  7. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan;
  8. Menyediakan sarana dan fasilitas tempat ibadah yang representative bagi pengunjung dan karyawan;
  9. Menyediakan Toliet yang memadai;
  10. Menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
  11. Menyediakan tempat sampah tertutup ditempat yang strategis;
  12. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
  13. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  14. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya; dan
  15. Memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.

 

Bagian Ketiga

Larangan

 

Pasal 37

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilarang :

  1. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
  2. Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
  3. Melakukan praktek penjualan barang dan/atau jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan door to door;
  4. Menjual barang yang sudah kadaluarsa;
  5. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
  6. Bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
  7. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan
  8. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 38

Setiap orang tidak boleh bongkar muat barang di sembarangan tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan.

 

BAB XVI

KETENTUAN SANKSI

 

Pasal 39

  • Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 35 dan Pasal 38, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  • Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
  • Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah.

 

Pasal 40

Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan rekomendasi dan pencabutan izin usaha.

 

Pasal 41

Pejabat penerbit izin Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila keputusannya mengandung unsur-unsur yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini.

 

BAB XVII

PERTANGGUNGJAWABAN LANGSUNG

 

Pasal 42

Apabila ada pihak yang melakukan perbuatan merugikan masyarakat luas wajib melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

 

Pasal 43

  • Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
  • Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
  2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  4. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
  8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
  9. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
    • Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

 

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 44

  • Bagi setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan selanjutnya wajib diperbaharui dengan mengajukan kembali permohonan penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
  • Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) yang dimiliki Pasar Tradisional sebelumnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
  • Bagi setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum mendirikan bangunan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
  • Bagi setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, dan beroperasi, akan tetapi belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
  • Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Super Market dan pengelola jaringan Minimarket yang sudah ada sebelumnya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

 

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah ditetapkan.

 

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

 

 

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal ………..….. 2017

 

BUPATI SUMBAWA,

 

 

 

 

  1. HUSNI DJIBRIL

 

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal ……………… 2017

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

 

 

RASYIDI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR ………

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR …….. TAHUN 2017

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR …… TAHUN 2017

 

TENTANG

 

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL,

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

 

  1. UMUM

Keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern tidak terkendali, diperparah dengan waktu operasional yang mencapai 24 jam, Akibatnya, omzet pedagang kecil turun hingga 15 persen. Jelasnya, posisi pusat perbelanjaan yang sangat dekat dengan pasar tradisonal, ada yang bahkan jaraknya kurang 1 (satu) KM dari pasar tradisional dan telah mempengaruhi penjualan para pedagang kecil.

Sebagai dampak perkembangan pusat perbelanjaan dan took modern, para pedagang kecil dan pasar tradisional semakin terhimpit. Padahal, pasar tradisional adalah aset daerah yang menghidupi banyak orang. Ratusan ribu orang menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut melakukan pengelolaan terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang dapat merugikan para pedagang kecil.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, hanya mengatur penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern.

Untuk itu sangat diperlukan ada pengaturan tegas tentang pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional agar tidak mematikan pedagang kecil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

 

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR …..

===========================================================

`

 

 

 

 

BUPATI SUMBAWA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

 

NOMOR   …..   TAHUN 2017

 

TENTANG

 

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI  SUMBAWA,

 

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
b. bahwa masih banyak  anak yang  perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten, Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang    Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
  3. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa.
  4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
  5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
  6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah badan yang salah satu tugasnya adalah menangani urusan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
  7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  8. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
  9. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
  10. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
  11. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
  12. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
  13. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
  14. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
  15. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
  16. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
  17. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
  18. Kabupaten Layak Anak adalah dalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam progran dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

 

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

 

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

  1. non diskriminasi;
  2. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
  3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan
  4. penghargaan terhadap pendapat anak.

 

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari segala bentuk:

  1. diskriminasi;
  2. ekploitasi;
  3. penelantaran;
  4. kekerasan/penganiayaan; dan
  5. perlakuan salah lainnya.

 

BAB III

RUANG LINGKUP

 

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

  1. pencegahan;
  2. pengurangan resiko;
  3. penanganan; dan
  4. sistem informasi data anak.

 

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

 

Bagian Kesatu

Pencegahan

 

Pasal 6

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah setiap anak.

 

Pasal 7

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

  1. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
  2. layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
  3. kelangsungan layanan pendidikan;
  4. layanan sosial dan psikologis;
  5. akta kelahiran; dan
  6. layanan bantuan hukum.
  7. konseling;
  8. pendidikan pengasuhan anak;
  9. mediasi keluarga; dan
  10. dukungan ekonomi.
  11. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
  12. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
  13. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi :
  14. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
  1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak.
  2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
  3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
  1. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi :
  1. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
  1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;
  2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
  1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
  2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
  3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
  4. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
  5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.

 

Bagian Kedua

Pengurangan Resiko

 

Pasal 8

Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

 

Pasal 9

Pengurangan resiko meliputi:

  1. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan melalui:
  2. Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
  3. Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan dengan:
  4. Pengurangan resiko di masyarakat, meliputi:
  1. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
  2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
  1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
  2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
  3. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
  4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
  5. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
  6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
  1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
  2. memfasilitasi peningkatkan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
  1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
  2. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan  Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
  3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
  4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha; tempat hiburan; dan rumah tangga yang mempekerjakan anak;
  5. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
  6. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
  7. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
  8. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.

 

Bagian Ketiga

Penanganan

 

Pasal 10

Sasaran penanganan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah:

  1. Anak di Luar Asuhan Orang tua;
  2. Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
  3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
  4. Anak Korban Kekerasan, baik Fisik atau Mental;
  5. Anak Korban Perlakuan salah dan Penelantaran;
  6. Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
  7. Anak Korban Eksploitasi Seksual;
  8. Pekerja Rumah Tangga Anak;
  9. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  10. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
  11. Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

 

Pasal 11

Penanganan meliputi:

  1. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
  2. tindakan penyelamatan;
  3. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
  4. rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum; dan
  5. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

 

Pasal 12

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

 

 

 

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

 

Pasal 14

  • Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu.
  • Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh BKBPP atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

 

Bagian Keempat

Sistem Informasi Data Anak

 

Pasal 15

  • Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Data Anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
  • Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  1. Anak di Luar Asuhan Orang tua;
  2. Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
  3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
  4. Anak Korban Kekerasan, baik Fisik atau Mental;
  5. Anak Korban Perlakuan salah dan Penelantaran;
  6. Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
  7. Anak Korban Eksploitasi Seksual;
  8. Pekerja Rumah Tangga Anak;
  9. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  10. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
  11. Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

 

 

 

 

 

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

 

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

 

Pasal 16

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi :

  1. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
  2. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
  3. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
  4. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  5. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
  6. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
  7. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
  8. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan;
  9. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan
  10. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

 

 Download Ranperda Kab Sumbawa 2017

 

 

 

 

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

 

Pasal 17

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

 

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

 

Pasal 18

  • Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
  1. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
  2. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
  3. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
  4. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang;
  5. memperhatikan kesehatan anak;
  6. menjadi tempat mengadu dan bersandar bagi anak; dan
  7. memberikan kesempatan kepada anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
  • Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB VI

PARTISIPASI ANAK

 

Pasal 19

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui :

  1. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
  2. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
  3. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

 

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur dengan Peraturan Bupati.

 

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

 

Pasal 21

  • Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
  • Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
  1. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
  2. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
  3. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
  4. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; dan
  5. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

 

Pasal 22

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat dilakukan oleh:

  1. perseorangan;
  2. keluarga;
  3. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
  4. lembaga swadaya masyarakat;
  5. organisasi profesi; dan
  6. badan usaha.

 

BAB VIII

GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

 

Pasal 23

  • Pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
  • Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
  1. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
  2. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
  3. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak anak;
  4. mengumpulkan data dasar;
  5. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  6. melakukan deseminasi data dasar;
  7. menentukan fokus dan prioritas program perlindungan anak;
  8. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
  9. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

 

Pasal 24

  • Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk Sekretariat.
  • Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten.
  • Sekretariat Gugus Tugas berkedudukan di Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau sebutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sekretariat, struktur organisasi, keanggotaan, mekanisme kerja dan pembiayaan diatur dengan Peraturan

 

BAB IX

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

 

Pasal 25

  • Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
  • Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKBPP atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh Pusat Pelayanan Terpadu dan atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

 

Pasal 27

  • Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
  • Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
  • Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
  • Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

 

BAB X

KETENTUAN SANKSI

 

Pasal 28

  • Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  • Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

BAB XI

PEMBIAYAAN

 

Pasal 29

Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Gugus Tugas Kabupaten  Layak Anak yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai masa berlakunya berakhir.

 

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 31

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

 

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal

 

BUPATI SUMBAWA,

 

 

 

  1. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal

 

SEKRETARIS DAERAH,

 

 

 

RASYIDI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR ………

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR …….. TAHUN 2017

 

 Download Ranperda Kab Sumbawa 2017

 

 

 

 

SHARE