Home Advetorial Pemandangan Umum Gabungan Fraksi -Fraksi Terhadap APBD 2018

Pemandangan Umum Gabungan Fraksi -Fraksi Terhadap APBD 2018

SHARE

9 fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa Memberikan Tanggapan Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Antara Lain :

  1. Fraksi PDI PERJUANGAN memberikan pendapat terhadap 9 prioritas pembangunan daerah dan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sumbawa tahun anggaran 2018, antara lain :
  • pertama peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan fraksi pdip meminta kapada pemerintah daerah selain dari 4 program prioritas yang tertuang didalam program tersebut, hendaknya selalu memperhatikan kondisi rill dan permasalahan yang sebenarnya dilapangan terhadap dunia pendidikan di kabupaten sumbawa, peningkatan mutu infrastruktur ruang kelas sekolah yang layak, pemerataan peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang memadai hendaknya menjadi prioritas, sehingga nantinya dapat terciptanya pemerataan mutu dan kualitas pendidikan antara kota dan desa.
  • kedua peningkatan kualitas pelayanan kesehatan fraksi pdip mengapresiasi capaian-capaian peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan di kabupaten sumbawa, fraksi kami juga meminta kepada pemerintah daerah hendaknya kedepan terus memacu peningkatan dan pemertaan mutu serta kualitas pelayanan kesehatan terutama di wilayah –wilayah yang jaraknya jauh dari kota.
  • ketiga percepatan pengentasan kemiskinan fraksi pdi perjuangan berharap lahir terobosan –terobosan baru.
  • keempat reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan fraksi pdip memandang bahwa penting kiranya menjadi komitmen kita bersama pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelolah pemerintahan yang baik, hal ini menjadi kunci percepatan pembangunan di kabupaten sumbawa.
  • ke lima, ke enam dan ketujuh menurut fraksi pdip merupakan program priortas yang saling terkoneksi satu sama lain, dengan adanya koneksivitas antara ke tiga program prioritas tersebut tentu ke depan diharapkan dalam implentasinya, kerjasama dan komunikasi intens antar stakeholder sangat diperlukan guna terwujudnya program pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. terkait dengan ke tiga program prioritas tersebut fraksi pdi perjuangan dprd sumbawa meminta kepada pemerintah daerah hendaknya memperhatikan persoalan pokok yang menjadi prioritas utama  kebutuhan masyarakat baik di bidang pertanian maupun peternakan selain itu juga dibutuhkan ketegasan melalui stakeholder terkait untuk bisa berdiri didepan dalam mengontrol harga produk unggulan daerah, selain hal tersebut guna mendukung program prioritas, peningkatan konektivitas  infrastruktur wilayah dalam hal ini sangat diperlukan dalam menunjang produktivitas pertanian, peternakan maupun perikanan.
  • ke delapan dan kesembilan juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karena itu fraksi kami mendukung program prioritas tersebut. dengan harapan melalui program tersebut fraksi kami meminta kepada pemerintah daerah khususnya di bidang pariwisata dan kearifan lokal yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tentu kedepan diharapkan langkah-langkah strategis untuk menentukan lokus dan fokus terhadap sektor pontensial pariwisata dan budaya sehingga nantinya dapat mempermudah dan memperluas promosi pontensi pariwisata dan budaya yang ada dikabupaten sumbawa baik secara regional maupun di kanca internasional. selain promosi potensi pariwisata dan budaya tentu harus di dukung oleh sarana prasarana infrastruktur yang memadai dalam rangka mempermudah akses konektivitas di beberapa sektor potensial. dengan harapan nantinya pengembangan sektor pariwisata dan kearifan lokal dapat memacu peningkatan daya saing perekonomian dan pendapatan asli daerah.

 

  1. Menurut fraksi golkar yang menjadi prioritas untuk diperhatikan, antara lain :
  • terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, fraksi golkar menyambut baik program tersebut dan fraksi golkar memberikan dukungan terhadap anggaran sebesar 64.568.993.530,00 (enam puluh empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah), akan tetapi fraksi golkar mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa pemerataan pembangunan dibidang pendidikan tidak hanya focus kepada lembaga pendidikan milik pemerintah semata, akan tetapi lembaga pendidikan swasta selama ini kurang mendapat perhatian sementara dari lembaga- lembaga pendidikan swasta juga mendidik dan melahirkan anak-anak yang mumpuni, cerdas dan pintar. hal ini penting bagi fraksi golkar sampaikan, mengingat tidak semua anak usia sekolah bisa ditampung oleh lembaga pendidikan negeri, untuk itu fraksi golkar mengharapkan kepada pemerintah daerah agar keseimbangan dan pemerataan dalam dunia pendidikan dapat diperhatikan.
  • terkait dengan pelayanan kesehatan, fraksi golkar mendukung peningkatan pelayanan kesehatan tidak hanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan bupati dalam rapbd tahun anggaran 2018 mengenai peningkatan pelayanan kesehatan, akan tetapi fraksi golkar memandang perlu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dibutuhkan adanya suatu sistem informasi manajemen yang mengatur tentang sistem antrian pasien, rekam medik pasien, ketersediaan obat, dan dokter. sistem informasi manajemen ini harus terkoneksi dengan bpjs, hal ini sangat penting mengingat puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah kabupaten sumbawa masih menggunakan sistem manual dalam mencatat dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, dengan adanya sistem informasi manajemen di puskesmas- puskesmas diharapkan pasien akan terbantu dengan pemberian pelayanan kesehatan yang prima serta penanganan yang cepat dan tepat, puskesmas-puskesmas pun bekerja lebih efektif dan efisien karena data pasien sudah terekam di sistem, bahkan sistem informasi manajemen ini dapat menghitung jasa/ remunrasi yang adil terhadap tenaga medis, ini penting mengingat pelayanan yang prima juga lahir dari penghargaan terhadap jasa para medis atau tenaga pelayanan kesehatan.
  • terhadap percepatan pengentasan kemiskinan, fraksi golkar mendukung direncanakan anggaran sebesar rp. 2.909.411.845,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), akan tetapi fraksi golkar mendorong pemerintah daerah untuk dapat membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja terdidik maupun non skill, hal ini dianggap perlu, mengingat jumlah warga sumbawa yang menganggur hingga awal 2017 sebanyak 12.723 orang atau 5,81 persen, hal ini tidak sejalan dengan kesempatan atau lapangan kerja yang ada, job fair atau bursa kerja yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah sumbawa belum mampu menjadi jawaban terhadap persoalan yang ada, akan tetapi fraksi golkar memberikan apresiasi terhadap langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah, diperlukan stimulan-stimulan yang dapat memancing para pencari kerja menjadi pembuka lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan juga bagi orang lain, hal ini dapat dilakukan dengan cara, pemerintah melakukan pemetaan terhadap potensi- potensi yang ada di masing- masing wilayah dan mencari atau menggandeng “ bapak angkat “ yang dianggap mampu menjadi mitra agar program ini dapat berjalan.
  • reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang mencakup program- program terkait. fraksi golkar sangat mendukung percepatan reformasi birokrasi karena pada hakekatnya percepatan reformasi birokrasi ini merupakan percepatan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek kelembagaan/ organisasi, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia, disisi lain masyarakat berhak mendapatkan hak dasar seperti akses pendidikan, kesehatan dan perizinan secara efektif dan efisien. inefesiensi birokrasi menjadi kendala paling besar dalam melakukan setiap kegiatan usaha, dibutuhkan keseriusan dan sumber daya manusia yang berintegritas, netral, kompeten, dan profesionaluntuk percepatan dalam reformasi birokrasi ini. setidaknya untuk memastikan agenda reformasi birokrasi ini berjalan, ada beberapa hal yang menurut fraksi golkar dapat dijadikan pertimbangan, antara lain mengevaluasi pelaksanaan dan penerapan tata kelola organisasi pemerintah daerah, kemudian instrumen teknokratis untuk menekan penyimpangan anggaran perlu lebih keras didorong seperti pengunaan sistem elektronik untuk menekan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta merancang suatu sistem pengawasan internal pemerintah daerah.
  • pengembangan agribisnis dan peningkatan produksi pangan, fraksi golkar menyoroti agar masalah kebutuhan pokok petani dapat dijadikan perhatian yang sangat serius seperti, kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk, mahalnya obat- obatan pertanian, kelangkaan bibit unggul, serta tidak relevannya antara biaya yang dikeluarkan oleh petani dengan pendapatan yang diperoleh pasca panenkarena tidak adanya jaminan kestabilan harga dari hasil pertanian pasca panen.

demikian pula dengan percetakan lahan sawah baru menyisakan masalah, karena percetakan lahan sawah baru tidak diikuti dengan pembuatan chek dam, atau sumur bor yang akan digunakan untuk mengairi sawah tersebut, disisi lain pemerintah harus segera memetakan secara detail seberan penyakit menular pada hewan ternak, ini penting karena pakan ternak yang melimpah tidak akan berbanding lurus terhadap peningkatan produksi dibidang peternakan apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan atau penanganan yang tepat terhadap faktor- faktor yang dapat mengganggu atau menekan laju peningkatan produksi ternak tersebut.

  • pengembangan produk unggulan daerah dan investasi, peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kearifan lokal. fraksi golkar mendukung terhadap usulan-usulan besaran anggaran yang telah dicanangkan serta langkah -langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkannya.
  • terhadap pengembangan kebudayaan dan pariwisata, fraksi golkar memandang perlu memberikan perhatian terhadap sektor ini, kebudayaan merupakan ciri khas masyarakat satu dengan yang lain yang terbentuk dari rangkaian proses adaptasi lingkungan dan evolusi budaya, sedangkan pariwisata merupakan sektor yang melibatkan multistakeholder, baik dari pihak pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas. tradisi suku, ritual keagamaan, seni pertunjukan dapat menjadi daya tarik bagi masuknya wisatawan domestik maupun mancanegara. munculnya kecenderungan masyarakat yang ingin memahami kebudayaan di luar lingkungannya adalah suatu peluang terhadap tumbuh dan berkembangnya iklim pariwisata di daerah. usulan untuk mendukung program prioritas tersebut senilai 3.310.528.533,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah). diharapkan dapat dimaksimalkan untuk peningkatan disektor ini.

 

  1. Pendapat Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

Fraksi Hanura memberikan pendapat pada Sektor Pendapatan dan Sktor Belanja antara lain :

  1. Sektor Pendapatan
  • Fraksi Hanura, penurunan target pendapatan sebesar 19,42% dari tahun 2017, sebagai akibat dari kurang bayar DAU sebesar 90 milyar lebih dan dana alokasi khusus yang belum di targetkan pada RAPBD 2018, bukan berarti pemerintah tidak serius dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga harapannya pemerintah daerah untuk benar-benar selektif dalam mengalokasikan anggaran pada tahun 2018, skala prioritas harus sangat dipertimbangkan.

selanjutnya, terhadap pendapatan asli daerah, yang untuk tahun anggaran 2018 ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 3,35% dari target tahun 2017 ini, fraksi hanura menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah. hal ini menujukkan keyakinan diri pemerintah daerah untuk mampu menyerap pendapatan asli daerah yang lebih maksimal lagi. peningkatan target pendapatan asli daerah dari tahun ketahun, menunjukkan semakin mandirinya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. untuk itu, fraksi hanura tetap mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar bekerja keras untuk tetap meningkatkan target pendapatan asli daerah, sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari sektor pendapatan lainya.

  1. Terhadap prioritas dan usulan anggaran dalam rancangan apbd tahun anggaran 2018, yang dibagi dalam sembilan proritas, fraksi hanura mengingatkan pemeritah daerah untuk benar-benar efektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran bagi sembilan prioritas kegiatan tersebut.

jangan sampai anggaran yang dialokasikan banyak, tetapi kegiatan yang dilaksanakan tidak memberikan hasil yang maksimal.

 

 

 

  1. sektor belanja
  2. terhadap beberapa kegiatan-kegiatan yang telah berjalan dan disepakati penyelesaiannya maupun untuk dikerjakan dalam tahun 2017 ini, seperti kegiatan penghotmikan jalan jalan-jalan di kabupaten sumbawa, pembangunan pasar modern brang barauntuk dapat diselesaikan tepat waktu. meski demikian kualitas pengerjaan kegiatan-kegiatan tersebut jangan sampai terabaikan.

 

terhadap pembahasan rapbd di tingkat lanjutan ditingkat komisi-komisi dewan, fraksi hanura mengingatkan untuk tidak memunculkan segala program yang tidak pernah dibahas sebelumnya. sebaliknya terhadap setiap aspirasi masuk yang diusulkan melalui  anggota dewan agar dapat diperhatikan.

 

 

 

 

  1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut :
  • pembebasan lahan jalan garuda sudah tentu akan berdampak pada fasilitas pemerintah, seperti bangunan sekolah. fraksi partai persatuan pembangunan meminta hal ini disikapi secara serius oleh pemerintah daerah karena sudah tentu mengganggu kegiatan belajar mengajar di sdn lempeh.
  • fraksi partai persatuan pembangunan meminta pemerintah daerah untuk anggaran dprd kabupaten sumbawa bisa disamakan seperti tahun 2017.
  • fraksi partai persatuan pembangunan meminta pemerintah daerah untuk menganggarkan program pekerjaan hotmix pada ruas simpang jalan negara (sjn) labuhan mapin-mapin beru, sjn-dusun ai jati mapin kebak, sjn-usar mapin samping kantor camat alas barat, sjn-terusa kecamatan buer
  • fraksi partai persatuan pembangunan meminta pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas menutup kegiatan/operasional café batu guring di wilayah perbatasan kabupaten sumbawa-ksb.
  • fraksi partai persatuan pembangunan meminta pemerintah daerah untuk membangun sarana tempat pembuangan akhir (tpa) sampah di wilayah kecamatan empang. tpa sampah yang ada sekarang ini sudah tidak layak karena berdekatan dengan sarana pendidikan. hal ini perlu kami sampaikan karena  sampah sering kali berserakan di pinggir jalan negara yang sudah tentu menimbulkan bau tak sedap bagi pengguna jalan. kami mengusulkan kepada bupati sumbawa agar alokasi dana desa (add) dari pemerintah kabupaten sumbawa dapat dimanfaatkan untuk pengadaan tempat pembuangan sementara (tps) sampah.
  • fraksi partai persatuan pembangunan meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran rehabilitasi pembangunan cekdam slang bali di wilayah desa semamung karena sudah rusak parah akibat diterjang banjir awal tahun 2017.
  • fraksi partai persatuan pembangunan meminta pemerintah daerah untuk membangun tower telekomunikasi di wilayah desa telaga kecamatan lenangguar dan pembangunan fasilitas air bersih.
  • fraksi partai persatuan pembangunan meminta pemerintah daerah untuk pembangunan talud/pengaman tebing sungai di wilayah dekat sdn jelapang kecamatan lunyuk.

 

sebelum menutup pemandangan umum fraksi partai persatuan pembangunan kami meminta penjelasan bupati sumbawa terhadap hasil evaluasi dan progress program belanja subsidi yang dihajatkan mampu mewujudkan desa bebas rentenir. fraksi partai persatuan pembangunan juga meminta pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan bibit padi, pupuk dan pestisida menjelang musim tanam. kita tidak ingin mendengar jeritan petani tentang terjadinya kelangkaan pupuk. fraksi kami juga meminta penjelasan pemerintah daerah bentuk program/kegiatan yang akan mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan dari 12,73% menjadi 10,73%. kami juga berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pencapaian pad sesuai target yang ditetapkan dalam apbd tahun 2018. fraksi partai persatuan pembangunan juga meminta komitmen pemerintah daerah terhadap relokasi rsud sumbawa dan relokasi pasar seketeng. selanjutnya, kami meminta pemerintah daerah melalui dinas teknis untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, karena masih banyak sekolah yang belum sesuai rasio murid dan jumlah ruangan. kami juga berharap agar petugas medis terus memberikan pelayanan maksimal kepada pasien yang mendapat perawatan pada fasilitas kesehatan di puskesmas dan rsud sumbawa.

 

 

 

  1. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

kabupaten sumbawa merupakan salah satu daerah di indonesia yang  perekonomiannya sangat bergantung pada struktur apbd. pelaksanaan program/kegiatan pembangunan menjadi pendorong aktifitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik. fenomena yang terjadi saat ini dari tahun ke tahun pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di sumbawa selalu saja terlambat sehingga  berimplikasi kepada rendahnya serapan anggaran. dengan rendahnya serapan anggaran tentu membawa dampak yang buruk bagi rapbd kabupaten sumbawa, ini terbukti dari turunnya pendapatan daerah sebesar 19, 42 % dari target pendapatan pada apbd 2017.

penurunan pendapatan daerah sebagaimana disampaikan oleh bupati sumbawa pada paripurna i yang lalu disebabkan karena adanya komponen pendapatan(dau) yang ditargetkan pada tahun anggaran 2017, tidak lagi ditargetkan pada tahun anggaran 2018. demikian pula (dak), dimana pada penjelasan rapbd 2018 belum ditargetkan karena mengacu kepada ketentuan permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 bahwa (dak) baru dapat dianggarkan setelah peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran 2018 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2018 diterbitkan.argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sebagaimana di atas benar adanya, namun perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa  penetapan jumlah dak dan dau oleh pemerintah sekarang ini sangat dinamis, yang artinya penetapan jumlah (dau) dan (dak) sangat bergantung kepada kinerja pemerintah daerah dan seberapa besar  serapan anggaran di daerah. jadi menurut fraksi gerindra bukan hal yang mustahil menurunnya pendapatan daerah akibat dari rendahnya serapan anggaran daerah. dengan demikian hendaknya hal ini harus menjadi perhatian serius kita bersama bahwa kinerja pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan dan pelaksanaan program pembangunan lebih dipercepat sehingga anggaran yang terserap juga tinggi.

 

hadirin sidang dewan yang terhormat,

selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa hal penting tentangsubstansi yang dimuat didalamnya, yang berkaitan dengan penerimaan daerah dan belanja-belanja daerah. adalah sebagai berikut :

  1. terkait dengan pendapatan daerah

bahwa menurunnya pendapatan daerah sebesar 19,42% dari target pendapatan pada apbd 2017 merupakan tamparan keras bagi kita semua. ini harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat sumbawa. dengan tetap memberi rasa aman, nyaman dan menjamin kesejahteraan masarakat tidak terganggu dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini.

fraksi gerindra meminta kepada bupati sumbawa agar mencari formulasi yang tepat supaya kinerja aparatur daerah dapat lebih ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan yang ada selama ini.

 

 

  1. terkait dengan pendapatan asli daerah

mencermati perkembangan pad dari tahun tahun sebelumnya, nampak belum progresif, dengan kata lain pemerintah daerah belum bisa keluar dari comfort zona nya. karena itu peningkatan pad kabupaten sumbawa rata rata pada kiasaran 3 sampai 4 %. hal ini selalu menjadi perhatian fraksi kami agar pemerintah lebih kreatif, inovatif dalam menggali potensi daerah sebagai sumber pundi pundi daerah.

 

 

  1. terkait dengan belanja daerah

kebijakan pembangunan daerah harus singkron dengan kebijakan pembangunan nasional, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan ganda. pembelanjaan diarahkan kepada skala prioritas pembangunan yang selaras dengan pemrintah pusat. strategi belanja ini akan mampu menyedot anggaran pusat sebagai kunci keberhasilan pembangunan.

selanjutnya fraksi partai gerindra ingin menyampaikan beberapa catatan penting serta usul dan saran kepada pemerintah daerah sebagai berikut :

  1. terkait dengan pembangunan pasar brang bara partai gerindra memberi warning kepada bupati sumbawa agar cermat, obyektif dan berhati hati dalam menganalisa persoalan yang timbul dalam pembangunannya. hal ini kami ingatkan agar tidak timbul persoalan di kemudian hari mengingat ini adalah anggaran pusat, dimana dikhawatirkan tidak bisa rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. hal ini tentu akan merugikan keuangan daerah.
  2. terkait dengan datang nya musim hujan/tanam fraksi gerindra meminta kepada bupati sumbawa agar menjamin ketersedian pupuk dan pengendalian harga pupuk bersubsidi. karena dalam prakteknya pupuk bersubsidi sudah menjadi rahasia umum banyak melahirkan masalah ditengah masyarakat akibat ulah oknum yang ingin mencari keuntungan lebih dengan mengorbankan petani kita pada umumnya.
  • terkait dengan peningkatan jalan (hotmix) dibeberapa ruas jalan di sumbawa pengerjaannya sangat lamban sehingga cenderung pengguna jalan terganggu terhadap aktifitas peningkatan pembangunan jalan tersebut. fraksi gerindra meminta kepada pemerintah daerah agar memberi teguran kepada kontraktor terhadap pola yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
  1. terkait dengan jalan lintas sumbawa-lunyuk dari km 42 s/d km 65 rusak total, terkait dengan ini meminta perhatian pemerintah untuk dapt segera ditangani, kemudian km 72 titik longsor sepanjang 50 m setiap saat menutupi ruas jalan apalagi sekarang musim penghujan, mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan alat berat untuk stand bye pada titik rawan yang dimaksud.
  2. terjadinya pembabatan hutan/kayu di lokasi transmigrasi brang lamar kecamatan lunyuk daerah pesisir pantai pasir putih sepanjang 2 km telah di alih fungsikan sebagai lahan untuk penanaman jagung dan telah diklaim oleh oknum tertentu (aparatur) saat menjabat di kecamatan tersebut. terhadap persoalan ini fraksi gerindra meminta kepada bupati sumbawa agar mengambil tindakan yang nyata agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
  3. terhadap jembatan limpas penghubung antara desa lunyuk ode menuju dusun sukajaya desa lunyuk rea, desa sukamaju, desa jamu, desa emang lestari dan langsung menuju kabupaten sumbawa barat sudah lumpuh total karena putus sepanjang 100 m. fraksi gerindra meminta agar jembatan tersebut segera di bangun kembali mengingat masyarakat sangat dirugikan karena akses jalan mereka untuk mengangkut hasil pertanian lumpuh total.

 

 

 

 

hadirin sidang dewan yang terhormat,

 

mengakhiri pemandangan umum ini, kami fraksi gerindra mengajak seluruh komponen di kabupaten sumbawa terkait dengan suksesi kepemimpinan lima tahun ke depan agar dapat menjaga kondusifitas daerah serta mewujudkan pemilihan kepala daerah yang akan datang menjadi ajang demokrasi yang bersih jujur dan adil. dengan harapan akan lahir pemimpin yang berjiwa besar dan merakyat serta memiliki dkredibilitas dan integritas untuk membangun sumbawa yang lebih baik.

selanjutnya  fraksi partai gerindrasangat berharap tanggapan dan respon positif dari pemerintah daerah atas semua aspirasi yang berkembang.

  1. Fraksi Partai Amanat Nasional

sebelum kami menyampaikan pandangan terhadap nota keuangan, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan terhadap pelaksanaan apbd 2017 sebagai berikut ;

  1. tersendat nya pembangunan pasar utan, pasar brang bara serta beberapa proyek fisik lainnya mesti menjadi pelajaran dan evaluasi dalam mekanisme menentukan pemenang lelang.
  2. pendistribusian bantuan keuangan khusus kepada desa diakhir tahun menyulitkan desa dalam merealisasikan kegiatan yang direncanakan terutama kegiatan fisik yang membutuhkan waktu panjang, kami berharap untuk tahun 2018 dapat direalisasikan diawal tahun.

fraksi pan coba memberikan beberapa hal strategis dan beberapa hal penting yang menjadi catatan dalam pandangan umum fraksi pan dprd kabupaten sumbawa terhadap raperda apbd kabupaten sumbawa tahun anggaran 2018, yaitu :

dari sisi pendapatan daerah.

badan pendapatan daerah harus lebih memacu kinerja pada tingkat yang sesuai dengan potensi yang terdapat di wilayah kabupaten sumbawa. oleh karena itu, sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 33 tahun 2017 bahwa penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

dari sisi belanja:

  • dinas pariwisata tampaknya juga belum mempunyai program/kegiatan yang mampu memberikan keyakinan bahwa sebagai opd yang mengemban amanat untuk mengatur dan membuat kebijakan dunia kepariwisataan di kabupaten sumbawa telah mempunyai rencana kerja yang menjamin ketercapaian tujuan dengan efektif. sebagai contoh: dalam alokasi belanja untuk program/kegiatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata. untuk mendukung program prioritas tersebut diusulkan anggaran sebesar rp. 3.3 milyar. anggaran ini hampir juga sama dengan anggaran tahun 2017 lalu, pertanyaannya sudah sejauh mana kita mampu menarik minat wisatawan untuk datang ke sumbawa. hal ini tentu harus terdaftar alam statistic kunjungan wisatawan ke sumbawa ? sudah tepatkah strategy berbagai festival yang digelar selama ini untuk kemudian sumbawa lebih dikenal.? ataukah kita hanya senang memamerkan baju adat sumbawa melalui karnaval-karnaval yang kemudian hanya dinikmati masyarakat local saja. mari berbenah dan jujurlah dengan keadaan!!!

–  bkpp sebagai opd yang bertanggung jawab untuk mengelola sdm asn di lingkungan kabupaten sumbawa harus menunjukkan prioritas pengembangan kompetensi asn yang diharapkan mampu untuk mengantisipasi dinamika lingkungan eksternal tidak kemudian menjadi seperti tuntutan masyarakat terhadap layanan yang prima dari sisi kecepatan maupun kualitasnya.

3.

–   khusus untuk penerimaan pajak, fraksi pan meminta bkad untuk fokus pada upaya penegakan hukum dan perbaikan sistem administrasi perpajakan. penegakan hukum memerlukan sdm dan infrastruktur dukungan yang memadai untuk menyuplai data secara lengkap tentang potensi penerimaan pajak yang ada. selain sdm yang harus ada secara memadai, fraksi pan juga meminta bkad untuk mendasarkan upaya pemenuhan atau realisasi penerimaan pada potensi yang berbasis pada data. oleh karena itu penting memastikan bahwa dalam rapbn 2018, bkad telah mempunyai prioritas untuk melakukan penyempurnaan yang dianggap perlu dalam sistem administrasi perpajakannya.

– dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan, perlu penekanan program secara serius dalam mewujudkan pelayanan perijinan yang smart, kami mendorong peningkatan anggaran pada opd yang terkait perijinan dalam mewujudkan pelayanan yg lebih sempurna dan terintegrasi.

– demi menunjang kelancaran tufoksi dprd serta kesetariatan dprd, fraksi kami meminta kepada tapd untuk mempertahankan anggaran dprd sesuai tahun anggaran 2017 lalu.

– terhadap program krabat, fpan ingin mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses penyaluran, sejak diluncurkan ?

 

  1. fraksi Partai Nasional Demokrat

                                                       

partai dengan jargon salam restorasi ini (partai nasdem) menanggapi penjelasan bupati sumbawa terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten sumbawa tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 yang telah dibacakan pada paripurna i, 31 oktober 2017.  fraksi nasdem berpendapat bahwa :

  • pemerintah daerah terus membangun sinergitas dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat dalam hal sharing anggaran guna mencapai semua target yang ditegaskan dalam apbd 2018. sebagaimana tema pembangunan daerah tahun 2018 “percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur, peluang investasi produk unggulan dan inovasi daerah”. hal ini kami tegaskan mengingat sampai saat ini kemampuan pad kabupaten sumbawa belum mampu membiayai pembangunan yang dihajatkan.

 

  • pemerintah daerah harus mampu menjelaskan kepada publik tentang bentuk program yang sekiranya diyakini mampu menurunkan angka kemiskinan dari 12,73 persen menjadi 10,73 persen.

 

  • pemerintah daerah diminta fokus membangun infrastruktur jalan menuju daerah atau wilayah destinasi wisata.

 

  • pemerintah daerah diminta serius memikirkan tempat pembuangan akhir (tpa) sampah, hingga kecamatan.

 

  • pemerintah daerah diminta proporsional dalam penggunaan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

 

  • pemerintah daerah profesional menangani kasus kebakaran.

 

  • pemerintah daerah agar mampu melaksanakan program yang sudah direncanakan sehingga memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat sesuai janji pemerintah daerah seperti terpenuhinya infrastruktur yang mantap.

 

  • pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat tentang pengamanan laut di wilayah teluk saleh karena masih maraknya kegiatan ilegal fishing (penangkapan ikan secara ilegal) seperti menggunakan sistem pengeboman, penggunaan potasium dan obat-obat lain yang berbahaya. bila pengamanan laut dapat dilakukan berdampak pada keberlangsungan hidup ekosistem dan biota laut.
  1. Fraksi Partai Demokrat

fraksi partai demokrat memahami bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2018 merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dan tidak terlepas dari konteks kebijakan makro-nasional dan prediksi tantangan pembangunan yang dihadapi.

demikian pula terhadap tema pembangunan nasional dalam rkp tahun 2018 yang memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan dengan sasaran yang hendak dicapai pada akhir tahun 2018.

 

dengan demikian, fraksi partai demokrat mengharapkan                                    agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah                          tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui struktur organisasi perangkat daerah ( opd ) baru sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 dapat menghantarkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel  sesuai dengan sembilan ( 9 ) prioritas   pembangunan    daerah

pada tahun 2018.

harapan fraksi partai demokrat pada tahun 2018 yang merupakan tahun separuh jalan implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sumbawa tahun 2016-2021 sehingga sangat penting sekali lebih mempertajam perioritas perencanaan dan penganggagran pembangunan daerah sesuai pendekatan money follow program priority, yang merupakan anggaran mengikuti program prioritas.

 

hadirin para sahabat sidang dewan yang terhormat,

 

dalam hal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018, sebagaimana diatur dalam peraturan bupati nomor 23 tahun 2017 tentang rkpd 2018, dengan tema pembangunan daerah tahun 2018 adalah percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur, peluang investasi produk unggulan dan inovasi daerah yang diterjemahkan dalam 9 prioritas pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam kondisi makro ekonomi dengan target pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,94 persen,  fraksi partai demokrat menyambut baik atas upaya  pemerintah daerah yang berusaha keras mengupayakan perencanaan pertambahan pendapatan daerah, namun demikian kami memerlukan langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga sejalan dengan kebijakan money follow program priority tersebut. termasuk dengan melihat fakta potensi pada intensitas pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang tumbuh subur di daerah kita.

 

memperhatikan 9 program prioritas yang dicanangkan oleh pemerinth daerah pada tahun 2018, fraksi partai demokrat menyarankan kepada pemerintah daerah agar bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam membuat asumsi penetapan target, karena nilai target pendapatan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 walaupun mengalami peningkatan tetapi diupayakan lebih signifikan lagi mengalami perubahan terutama yang berkaitan dengan pendapatan dari obyek pajak dan retribusi lainnya yang perlu disentuh secara lebih maksimal dan tepat sasaran, sehingga trget pad yng ditargetkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2018 dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan,

 

fraksi partai demokrat mengharapkan agar penetapan target penerimaan pajak daerah, restribusi daerah harus  didasarkan pada besarnya potensi obyek maupun subyek wajib pajak yang “ riel dan fisible “ dapat dipungut, dan tidak didasarkan pada prosentase pencapaian target tertentu yang sedikit ditingkatkan pencapaiannya. begitu pula dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus diupayakan mengalami peningkatan sehingga dapat melebihi target tahun 2017, serta lain-lain pendapat asli daerah yang sah walaupun mengalami pengurangan namun diupayakan mengalami kenaikan dengan berupaya pendapatan dana kapitasi jkn tidak lagi mengalami penurunan.

 

hadirin para sahabat sidang dewan yang terhormat,

 

selanjutnya, berkaitan dengan pos belanja daerah,                                               fraksi partai demokrat telah mencermati dan menelaah beberapa bagian dari   pos belanja daerah sesuai penjelasan bupati sumbawa pada                             sidang paripurna pertama dewan. dalam hal ini, kami melihat belanja daerah pada tahun 2018 baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung mengalami penurunan atau berkurang dari apbd tahun anggaran 2017,

 

dari penyampaian tersebut fraksi partai demokrat mengharapkan agar belanja daerah dan segala pembiayaan daerah benar-benar merupakan belanja daerah yang terencana, rasional, obyektif sesuai kebutuhan yang ada,.

mencermati isi dan maksud peraturan menteri dalam negeri                                           ( permendagri ) nomor : 33 tahun 2017, bahwa dalam penyusunan rkp tahun 2018 dilaksankan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dengan berpedoman pada rkpd kabupaten yang telah disinkronisasikan dengan rkp tahun 2018 dan rkp provinsi tahun 2018. ini artinya, bahwa sudah sepatutnya kebijakan pengelolaan anggaran kabupaten sumbawa harus berorientasi pada pencapaian kinerja untuk pembangunan dengan mengacu pada 9 program prioritas yang direncanakan oleh pemerintah daerah untuk tahun 2018.

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional. untuk itu pilihan terhadap penggunaan instrumen anggaran berbasis kinerja menjadi mutlak untuk sepenuhnya dilaksanakan dengan adanya surplus pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit belanja sehingga tercapai keseimbangan dalam anggaran daerah.

instrument dimaksud mencakup penajaman terhadap indikator kinerja per urusan, capaian target kinerja per urusan, analisis standard biaya dan standar satuan harga serta, standar pelayanan minimal (spm).

 

hadirin para sahabat sidang dewan yang terhormat,

 

melengkapi pemandangan umum fraksi partai demokrat terhadap rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun 2018,

 

 

maka melalui sidang dewan yang mulia ini, kami menyampaikan beberapa catatan penting  sebagai berikut :

 

  1. fraksi partai demokrat berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih dan memprioritaskan kepada 9 program utama yang dicanangkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2018.
  2. fraksi partai demokrat menekankan kepada pemerintah daerah untuk tetap mengutamakan visi dan misi yang menjadi cita-cita pemerintahan husni-mo yang hebat dan bermartabat.
  3. pada prinsipnya fraksi partai demokrat memberikan apresiasi kepada pemerintah karena kebijakan fiskal nasional turun untuk seluruh kab/kota tetapi pemerintah kabupaten sumbawa tetap berkomitmen penuh untuk pencapaian 9 program prioritas yang telah tertuang dalam nota keuangan apbd tahun 2018 dengan semangat untuk lebih mengutamakan penganganggaran melalui pendekatan kebijakan money follows priority dan bukan lagi money follow fungtion.
  4. fraksi partai demokrat memperhatikan dari penjelasan bupati yang substansinya untuk melakukan penghematan terhadap usulan kegiatan yang tdak terlalu signifikan agar ditinjau kembali, agar supaya tidak dianggarkan sehingga hajat visi misi utama ketersediaan jalan yang semakin baik, relokasi rsud, serta pembangunan pasar induk dapat tercapai.
  5. terhadap keadaan nilai pendapatan asli daerah ( pad ),                          fraksi partai demokrat memberikan apresiasi terhadapa kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 3,35 persen. kami fraksi partai demokrat berharap kepada pemerintah daerah agar lebih ditingkatkan melebihi dari 3,35 persen dengan mempetakan potensi-potensi lainnya yang bisa digali sebagai sumber pendapatan asli daerah antara lain :

 

 

 

  1. restribusi parkir

berdasarkan penjelasan bupati sumbawa pada sidang paripurna pertama dewan, bahwa pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan  pada retribusi parkir. sementara di satu sisi, kita melihat fakta dilapangan, bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor di kabupaten sumbawa setiap bulan cukup tinggi serta kawasan parkir  yang semakin banyak.  hal ini perlu dilakukan evaluasi terutama terhadap peluang kebocoran pendapatan, mulai dari praktek pungli petugas parkir hingga terhadap dugaan permainan oknum yang bertugas melakukan pengelolaan hasil penarikan retribusi parkir. 

 

  1. retribusi pasar

berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang                  pajak daerah dan retribusi daerah mengisyaratkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah , termasuk retribusi pelayanan pasar, merupakan pungutan yang menjadi salah satu hak daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. karena targetnya tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya

terkait masalah ini, fraksi partai demokrat menekankan perlunya melakukan identifikasi terhadap kebocoran pendapatan daerah melalui pajak pelayanan pasar karena sangat berpengaruh terhadap menurunnya nilai pendapatan daerah

dalam hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan monitoring terhadap beberapa variabel seperti :  realisasi retribusi pasar, realisasi pendapatan asli daerah, potensi pasar beserta fasilitas tempat berjualan, biaya pemungutan retribusi pasar dan tarif retribusi pasar.

 

 

 

 

  1. restribusi pengendalian menara telekomunikasi

dalam penyampaian bupati pada sidang paripurna dewan mengalami penurunan fraksi partai demokrat berharap agar supaya lebih diperhatikan lagi tingkat capaiannya karena semakin menjamurnya pembangunan menara telekomunikasi di daerah kita.

  1. pajak hiburan

fraksi partai demokrat mengharapkan agar pemerintah daerah dapat lebih serius dalam menginventarisir jumlah obyek pajak hiburan yang memberikan jasa penyelenggaraan hiburan di kabupaten sumbawa termasuk pagelaran kesenian, pameran, olah raga, pacuan kuda serta beberapa hiburan karaoke keluarga yang tumbuh dan berkembang di kabupaten sumbawa serta memiliki jumlah konsumen yang semakin meningkat.

 

selain itu, fraksi partai demokrat sangat mengharapkan kepada bupati dan wakil bupati sumbawa agar memberi reward kepada juru pungut yang melebihi target pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, berupa :

  1. naik haji atau umroh ke tanah suci
  2. diberikan sepeda motor dan atau reward dalam bentuk lainnya sebagai apresiasi pemerintah dalam hal ini bupati dan wakil bupati kepada juru pungut yang benar-benar bertugas untuk kepentingan mendukung pencapaian restribusi daerah.

 

hadirin para sahabat sidang dewan yang terhormat

tanpa terasa kita mulai berada di penghujung tahun 2017., sungguh waktu cepat berlalu.  kita semua berharap apa yang terjadi pada waktu dan hari -hari yang telah lalu  menjadi catatan amal kebaikan bagi kita dan bermanfaat bagi masyarakat kabupaten sumbawa.

  1. fraksi bintang keadilan
  • mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh bupati dan seluruh jajaran ekskutif untuk secara bertahap mulai menuntaskan visi dan misi untuk lebih mensejahterakan masyarakat kabupaten sumbawa sebagaimana yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kabupaten sumbawa tahun 2016 – 2021.
  • dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018, sebagaimana diatur dalam peraturan bupati nomor 23 tahun 2017 tentang rkpd 2018, tema pembangunan daerah tahun 2018, adalah“percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur, peluang investasi produk unggulan dan  inovasi daerah”. tema pembangunan tersebut diterjemahkan dalam 9prioritas pembangunan daerahyang hendak dicapai dalam kondisi makro ekonomi daerah yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,94%, tingkat inflasi dapat dikendalikan pada kisaran 5,85-6,30%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 4% dan tingkat kemiskinan ditargetkan turun dari 12,73% menjadi 10,73%. fraksi bintang keadilan berharap 9 prioritas program kerja pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik dan optimal sehingga apa yang menjadi harapan kita semua dapat tercapai.

 

berikut kami sampaikan catatan dan masukan fraksi bintang keadilan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten sumbawa tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018 :

 

  1. terkait dengan pendapatan daerah

 

  1. fraksi bintang keadilan menyarankan kepada pemerintah agar penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 secara nasional meningkat rata-rata sebesar rp16,39 triliun atau 12,64%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar rp10,22 triliun atau 11,41% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar rp6,17 triliun atau 15,73%. sesuai dengan yang tercantum dalam permendagri no. 33 tahun 2017.

 

  1. dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, fraksi bintang kedilan menyarankan agar pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

 

  1. pada sisi pajak daerah beberapa jenis pajak seperti pajak hotel dan restoran perlu diupayakan pencatatan sistem online (bil), begitu pula dari retribusi uji mutu laboratorium pu diharapkan dapat ditingkatkan kualitas alatnya sehingga dapat dipakai oleh semua jenis pekerjaan fisik yang ada di kabupaten sumbawa. dengan diketahuinya potensi pendapatan riil secara up tu date,pemerintah daerah dapat mengevaluasi dan memberikan penilaian atas capaian pad tersebut. fraksi bintang keadilan menyarankan agar disediakan juru tagih, juru taksir pajak dan juru sita sehingga potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan

 

  1. terkait dengan keberadaan perusahaan yang beroperasi mengolah sumber daya alam batuan dan mineral di kabupaten sumbawa namun belum memiliki ijin operasional, fraksi bintang keadilan meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat ditertibkan dan segera dihentikan aktifitas operasionalnya, dari 16 daftar izin usaha pertambangan (iup) batuan terdapat 5 perusahaan yang sudah habis masa berlaku izinnya, upaya  pembiaran atas persoalan tersebut sama saja dengan membiarkan sumberdaya kita dirampok dan hal itu  sangat merugikan daerah dari aspek ekonomi dan lingkungan hidup.

 

  1. terhadap peningkatan pad dari produk lokal diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat membreakdown regulasi berupa peraturan bupati terkait dengan beberapa produk unggulan daerah sehingga potensi pad dari sektor tersebut benar benar kita maksimalkan. begitu pula dari sektor tera. untuk menjamin ukuran dan berat barang yang dijual di masyarakat diharapkan dapat dilakukan tera ulang timbangan masyarakat dan beberapa yang belum dilakukan diantaranya adalah tera di di pelabuhan, tera di bandara, tera pengukuran kadar air hasil bumi. begitu pula keberadaan rombong dan petak kios yang disiapkan oleh pemerintah daerah perlu didata ulang dan diperbaiki penrjanjian kontraknya.
  2. terkait dengan kelompok dana perimbangan yang mengalami stagnan atau targetnya sama dengan dau pada perubahan apbd tahun anggaran 2017 sebesar 815 milyar, fraksi bintang keadilan meminta kepada pemerintah daerah untuk terus berupaya untuk mengoptimalkan serapan dana alokasi umum (dau), karena salah satu indikator penyaluran dana perimbangan ke daerah adalah dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output dalam penyaluran tahapan sebelumnya. dan fraksi berharap agar pemerintah tidak lamban dalam mengeksekusi subsidi dari pemerintah pusat sehingga semua program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

 

dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 50/2017 membahas perbaikan beberapa ketentuan mengenai pengelolaan tkdd, terutama dari sisi pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan serta efektivitas penggunaan tkdd di antaranya :

 

pertama, pemerintah berkeinginan adanya penguatan efektivitas penganggaran dan pengalokasian tkdd dalam mengatasi kesenjangan antar daerah dengan tetap menjaga kredibilitas apbn.

kedua, pemerintah berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran tkdd dengan mempertimbangkan kinerja penyerapan dana dan ketercapaian output untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

ketiga, pemerintah mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan dana transfer dan dana desa untuk meningkatkan kualitas belanja infrastruktur daerah.

keempat, pemerintah tengah membangun komitmen yang utuh dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas.

dengan melihat pola-pola tujuannya, kita bisa menyimpulkan, pmk ini akan mengarahkan pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja  dan anggran birokrasi.

 

 

 

 

hadirin sidang dewan yang kami hormati,

 

  1. terkait dengan belanja

 

  1. sejak tahun 2015 s/d 2017 pengguna bpjs pbi (penerima bantuan iuran) telah melampau quota yang ditetapkan sebanyak 45.000 orang dengan daftar antrian sekitar 1.000 orang lebih. mengingat banyaknya daftar antrian ini, fraksi bintang keadilan berharap kepada pemerintah daerah untuk meloby pemerintah pusat agar dapat menambah qouta penerima bpjs pbi ini pada tahun 2018, selain itu dengan diterapkannya sistem layanan dan rujukan terpadu (slrt) diharapkan penerima bpjs pbi tidak salah sasaran.
  2. terkait dengan rencana pembangunan pasar induk, fraksi bintang keadilan berharap dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas kegagalan tender yang lalu diharapkan dapat dicarikan solusinya sehingga pengerjaan pasar induk dapat terealisasi pada tahun 2018.

 

  1. terkait dengan persoalan belum cukupnya cadangan dan daya listrik daerah maka fraksi bintang keadilan sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjemput program pembangunan pembangkit listrik yang baru. hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat yang mencanangkan program proyek listrik 35 ribu mega watt (mw) oleh karena itu semua rencana pembangunan pembangkit listrik yang baru menjadi prioritas untuk dapat segera diwujudkan

 

  1. terkait dengan puskesmas yang tidak sesuai dengan tata letak bangunannya, seperti puskesmas moyo hulu dan puskesmas batu lanteh, fraksi bintang keadilan meminta kepada pemerintah daerah untuk segera dilakukan relokasi ke tempat yang lebih representatif . disamping itu, pembangunan puskesmas perlu perencanaan yang matang, seperti penempatan letak ruangan. karena masih ada puskesmas yang letak ruang igd-nya berada di bagian belakang kondisi ini sangat  menganggu kenyamanan pasien.
  2. terkait dengan tempat pemakaman umum (tpu) di kecamatan empang, fraksi bintang keadilan meminta kepada pemerintah daerah agar memfasilitasi masyarkat untuk penyediaan tempat pemakaman umum (tpu) yang baru karena tempat yang ada sudah penuh dan tidak memadai, oleh itu kami fraksi bintang keadilan meminta agar program aspirasi masyarakat ini dapat terlealisasi sesegera mungkin mengingat kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak.

hadirin sidang dewan yang kami hormati

disamping hal hal diatas kami fraksi bintang keadilan juga memberikan masukan pada beberapa persoalan  diantaranya adalah sebagai berikut:

 

  1. terkait dengan adanya kebijakan pemerintah di sektor pertanian yaitu penanaman jagung secara meluas di kabupaten sumbawa, hal ini berimplikasi buruk terhadap sektor kehutanan karena di beberapa kecamatan seperti kecamatan lantung, moyo utara, termasuk wilayah kecamatan konservasi, ternyata para petani jagung tidak hanya memanfaatkan lahan tidur sebagai lahan jagung, tetapi kawasan hutan termasuk kawasan eks hti juga di babat habis untuk menanam jagung. kondisi ini tentu sangat tidak baik untuk pelestarian hutan yang selama ini di pertahankan, oleh karena itu kami menghimbau kepada pemerintah agar kebijakan terkait dengan penanaman jagung ini dapat memperhatikan potensi kecamatan masing-masing. terhadap kecamatan yang tidak memiliki lahan untuk jagung terutama kecamatan yang masuk wilayah konservasi agar tidak di paksakan untuk menanam jagung karena akan berakibat buruk terhadap sektor lainnya.

 

  1. terkait dengan banyaknya kepala desa yang terkena kasus hukum, fraksi bintang keadilan berharap kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang tidak tepat sasaran.

 

  1. terkait dengan pendataan dan penerbitan ktp elektronik (e-ktp) fraksi bintang keadilan menyarankan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah di tingkat kecamatan diberi wewenang dalam hal pendataan dan perekaman serta penerbitan surat keterangan kependudukan. dan fraksi bintang keadilan meminta kepada pemerintah daerah melalui opd terkait agar segera mencetak e-ktp bagi masyarakat sudah melakukan perekaman dan sudah memiliki surat keterangan kependudukan akibat hilang maupun rusak, karena material untuk pembuatan e-ktp sudah di distribusikan oleh pemerintah pusat ke masing-masing pemerintah daerah.

 

  1. terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, fraksi bintang keadilan meminta pada dinas pendidikan dan kebudayaan agar melakukan pemerataan anggaran, pemerataan guru dengan menempatkan guru hingga desa terpencil. selain itu melakukan pemerataan pembangunan, karena masih banyak bangunan sekolah yang tidak layak pakai dan sensitif anak. sejatinya peningkatan mutu pendidikan terjadi jika fasilitas pendukung tersedia salah satunya bangunan sekolah yang refresentatif.

 

  1. terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemerintah perlu melakukan optimalisasi dan maksimalisasi pelayanan kesehatan terutama di tingkat pelayanan dasar dan penggunaan kartu bpjs kesehatan yang tinggung oleh pemerintah daerah yang sering terabaikan dan tidak mendapatkan pelayanan yang baik sebagaimana mestinya.