Pemandangan Umum Fraksi RANPERDA DPRD Kabupaten Sumbawa 2017

Pemandangan Umum Fraksi RANPERDA DPRD Kabupaten Sumbawa 2017

SHARE

PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA

TAHUN SIDANG 2017
 

ASSALAMUALAIKUM WAR.WAB.

SALAM SEJAHTERA

OHM..SWASTIYASTU

MERDEKA…!!! 

 YTH.   BUPATI SUMBAWA

YTH.   KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA

YTH.   PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR.

YTH.   SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, KEPALA PERANGKAT DAERAH, STAF AHLI PADA SEKRETARIAT DAERAH, DAN PARA KEPALA BAGIAN, CAMAT, LURAH PADA UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

YTH.   PIMPINAN BUMN DAN BUMD

YTH.  PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI WANITA, ORGANISASI PEMUDA, PIMPINAN LSM, DAN INSAN PERS SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG KAMI HORMATI.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

MENGAWALI PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA IZINKANLAH SAYA MENGAJAK KITA SEMUA, UNTUK MEMPERSEMBAHKAN PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA ATAS KARUNIA, PETUNJUK  DAN KASIH SAYANG-NYA SEHINGGA KITA BERKESEMPATAN HADIR PADA SIDANG PARIPURNA KE II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 5 APRIL 2017, DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN TANGGAPAN / PEMANDANGAN UMUM  FRAKSI-FRAKSI  DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN SIDANG 2017.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

MELALUI KESEMPATAN  INI, ATAS NAMA FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA, KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH  KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA UNTUK MENYAMPAIKAN TANGGAPAN/ PEMANDANGAN UMUM FRAKSI, TERIMA KASIH PULA KAMI SAMPAIKAN KEPADA KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI  DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA HARI SENIN, TANGGAL 3 APRIL 2017 YANG LALU.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SETELAH MENCERMATI PEJELASAN KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN SIDANG 2017 YANG TELAH MELEWATI BERBAGAI TAHAPAN-TAHAPAN KAJIAN YANG DISERTAI PULA DENGAN NASKAH AKADEMIK, FRAKSI PDI PERJUANGAN SANGAT MENGAPRESIASI KEPADA KOMISI-KOMISI DEWAN YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN MENUANGKAN PEMIKIRAN CERDAS DALAM USAHA PERBAIKAN PEMBANGUNAN DAERAH KEDEPAN.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT ,

MELALUI FORUM YANG TERHORMAT INI, FRAKSI PDI PERJUANGAN JUGA MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI CATATAN, USUL DAN  SARAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017,SEBAGAI BERIKUT :

 

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT (USUL PRAKARSA KOMISI I DPRD KABUPATEN SUMBAWA);

TERHADAP RANPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT, FRAKSI PDI PERJUANGAN MEYAMPAIKAN APRESIASI  KEPADA KOMISI I DPRD KABUPATEN SUMBAWA YANG TELAH MENAMPUNG, MENGAKOMODIR, MENINDAKLANJUTI DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK MENGINISIASI RANCANGAN PERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT, NAMUN DALAM HAL MENINDAKLANJUTI PADA PEMBAHASAN SELANJUTNYA  TIDAK LEPAS DARI PRO DAN KONTRA DARI SEBUAH RANPERDA UNTUK DI TETAPKAN MENJADI SEBUAH PERDA, TENTU HAL INI SUDAH MELALUI PROSES YANG PANJANG YANG NANTI DAPAT DITARIK BENANG MERAH UNTUK MENJADI SEBUAH KEPUTUSAN DENGAN TIDAK MENGABAIKAN CATATAN-CATATAN DAN PERTIMBANGAN PENTING MASYARAKAT SUMBAWA PADA SAAT PELAKSANAAN SOSIALISASI RANPERDA TERSEBUT YANG MANA BERDASARKAN FAKTA LAPANGAN RANPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT  SEBAGAIMANA MENDAPAT PENOLAKAN KERAS DARI 4 (EMPAT) ZONA SOSIALISASI YANG TELAH DILAKSANAKAN BEBERAPA WAKTU YANG LALU, PENOLAKAN TERSEBUT TENTU DI LANDASI DENGAN ALASAN-ALASAN YANG LOGIS BERDASARKAN FAKTA LAPANGAN SERTA PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG RASIONAL. TERHADAP PERSOALAN YANG TERJADI DI LAPANGAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA MENYAMPAIKAN APRESIASI SETINGGI-TINGGINYA KEPADA MASYARAKAT SUMBAWA YANG SECARA CERDAS MEMBERIKAN MASUKAN USUL SARAN DALAM MENAMBAH DAN MEMBUKA WAWASAN BERFIKIR KITA DALAM MENETAPKAN SUATU KEPUTUSAN. TERKAIT DENGAN HAL TESEBUT FRAKSI PDI PERJUANGAN PENTING KIRANYA MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL BERDASAR KAJIAN TERHADAP DRAF RANPERDA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

  1. RANPERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT MENURUT FRAKSI SANGAT BERTENTANGAN DENGAN TITAH KESULTANAN SUMBAWA YANG TELAH MENYATAKAN TIDAK ADA MASYARAKAT HUKUM ADAT LAINYA DI KABUPATEN SUMBAWA SELAIN LEMABAGA ADAT TANA SAMAWA (LATS) YANG DI TETAPKAN MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA (LATS).
  2. KUATNYA HUKUM ADAT DALAM DRAF RANPERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT PADA AKHIRNYA AKAN MELEMAHKAN TATA HUKUM KHUSUSNYA HUKUM DI DAERAH YANG DIATUR MEMALUI PERDA LATS, YANG PADA GILIRANNYA AKAN MENGARAH PADA PENCIPTAAN SITUASI HUKUM DIKALAHKAN OLEH HUKUM ADAT YANG DILINDUNGI OLEH PERDA YANG NANTINYA AKAN BERDAMPAK AKAN TERJADI KEGAMANGAN JIKA TERJADI SATU PERISTIWA HUKUM YANG MEMILIKI DASAR HUKUM GANDA. DRAF RANPERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT YANG DIUSULKAN SESUNGGUHNYA MEMUAT BANYAK HAL YANG MENGANDUNG DISKRIMINASI CUKUP EKSTRIM YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN KULTUR ADAT ISTIADAT TAU DAN TANA SAMAWA.
  3. SELAIN HAL DI ATAS YANG MENURUT FRAK SI KAMI TERDAPAT JUGA BEBERAPA KEJANGGALAN DALAM PENYUSUNAN DRAF NASKAH AKADEMIK RANPERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT, SEPERTI DEFENISI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM DRAF NASKAH AKADEMIK TERDAPAT 130 SUKU KATA YANG MENYEBUT “MASYARAKAT HUKUM ADAT” KEMUDIAN PADA BAB VI PENUTUP ISTILAH “MASYARAKAT HUKUM ADAT” DI GANTI DENGAN ISTILAH “MASYARAKAT ADAT”. YANG MANA DALAM HAL INI TIDAK KONSISTEN DENGAN APA YANG TERMAKTUM DALAM DRAF RANPERDA TERSEBUT. KARENA DALAM DRAF RANPERDA TERSEBUT BANYAK BERBICARA TENTANG HUKUM ADAT. SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA SEMUA SUKU DI INDONESIA ASLI YANG TERDIRI DARI BANYAK SUKU, YANG MENJADI PERTANYAAN SIAPA MASYARAKAT HUKUM ADAT/MASYARAKAT ADAT?. KALAU MASYARAKAT ADAT, SEMUA ORANG MASYARAKAT ADAT,  SELURUH SUKU YANG ADA DI INDONESIA JUGA MASYARAKAT ADAT, TERMASUK SUMBAWA, SEBELUM INDONESIA MERDEKA JUGA SUDAH ADA, SEJAK ZAMAN KERAJAAN. SELAIN ITU JUGA FRAKSI KAMI JUGA MELIHAT SATU KEJANGGALAN DALAM DRAF NASKAH AKADEMIK OLEH KARENA ITU KAMI MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK MEMBUKA WAWASAN BERFIKIR KITA SEMUA SECARA JERNIH DIMANA PADA BAB VI PENUTUP POINT  3 DITEMUKAN KATA “BERDAULAT” YANG MANA MENURUT KAMI MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG DI MAKSUD ITU ADALAH BAGIAN DARI WARGA NEGARA INDONESIA, DISINI KAMI MEMANDANG ADA KEGAMANGAN PERSEPKTIF BERFIKIR DAN CUKUP EKSTRIM DALAM MENGGUNAKAN KATA “BERDAULAT”. KARENA AKAN ADA KEKUASAAN DIATAS SUATU KEKUASAN YANG SAH MERDEKA.
  4. TERKAIT DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. FRAKSI KAMI MEMANDANG ADA KETIDAK KONSISTENAN DRAF RAPERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2014 , KHSUSNYA PADA DRAF RANPERDA BAB V (LIMA) PASAL 7 POINT   1,2 DAN 3 SERTA TIDAK MENCANTUMKAN SATU HURUF PADA POITN 2 TENTANG “HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT.
  5. BERDASAR PADA URAIAN TERSEBUT DIATAS TENTU DENGAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG ARIF DAN BIJAKSANA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MENYATAKAN DENGAN TEGAS MENOLAK RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA. HAL INI JUGA SELARAS DENGAN KOMITMEN KITA BAERSAMA LEMBAGA ADAT TANA’ SAMAWA DALAM RANGKA MENJAGA EKSISTENSI SEBAGAI SIMBOL NILAI-NILAI ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA TAU DAN TANA’ SAMAWA YANG TELAH MENJADI WARISAN BUDAYA UNTUK TETAP DILESTARIKAN DAN DI PERTAHANKAN BAIK DIGENERASI MASA SEKARANG MAUPUN GENERASI YANG AKAN DATANG.

 

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI II;
  2. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA SEPAKAT DAN MEYETUJUI SERTA MEBERIKAN APRESIASI KEPADA KOMISI II DPRD SUMBAWA YANG TELAH MENYAPAIKAN PENJELASAN TERHADAP RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA MEMANDANG BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI SANGATLAH STRATEGIS DAN DIHARAPKAN MAMPU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, FASILITASI  DI BIDANG PERPASARAN PERBELANJAAN SERTA KEMITRAAN TERKAIT DENGAN HASIL PRODUK- PRODUK LOKAL UMKM DI SETIAP TOKO MODERN YANG ADA DIKABUPATEN SUMBAWA, DENGAN DITETAPKAN RANPERDA INI MENJADI SEBUAH PERDA DIHARAPKAN DAPAT MEMBANGUN IKLIM SINERGISITAS ANTARA KOMPONEN TERSEBUT DIATAS, UNTUK DAPAT TERCAPAINYA SINERGISITAS TERSEBUT MAKA DIPERLUKAN SISTEM ATURAN YANG DAPAT MENJAMIN ADANYA KEMITRAAN YANG JELAS DAN MENGATUR ANTARA KOMPONEN TERSEBUT, DENGAN DEMIKIAN TENTUNYA AKAN MENJADIKAN MASYARAKAT LEBIH BERDAYA GUNA, MENGOPTIMALKAN HASIL UMKM, MENGURANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN.  NAMUN PERLU DIWASPADAI BERSAMA INI PERLU KETEGASAN SEMUA PIHAK TERUTAMA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENEGAKAN PERATURAN DAERAH INI SEHINGGA BISA BERJALAN DENGAN OPTIMAL, PERLUNYA KERJA SAMA ANTAR SKPD DAN HARMONISASI ANTAR PELAKU USAHA BAIK PASAR TOKO TRADISIONAL MAUPUN JEJARING WARALABA, PASAR MODERN. DALAM HAL PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN, SANGAT DIMUNGKINKAN PEMDA UNTUK MELAKUKAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA YANG TERSEDIA SEHINGGA, KESAN PASAR TRADISIANAL TIDAK KUMUH, PENATAAN RUANG YANG MEMADAI, KEBUTUHAN TEMPAT SAMPAH, JALUR AKTIFITAS KELUAR MASUK PASAR. FRAKSI KAMI MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK SENANTIASA MENJAGA KONSISTENSI SATU TEKAD DAN SATU PERBUATAN SEBAGAI BENTUK KESADARAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SERTA PENGUATAN TERHADAP PASAR TRADISIONAL TANPA DISKRIMINASI TERHADAP TOKO MODERN  ITU HARUSLAH MENJADI KOMITMEN KITA BERSAMA DAN TIDAKLAH BERHENTI HANYA DALAM SEMBOYAN KOSONG TANPA MAKNA DAN KONSISTENSI ITULAH YANG DAPAT DILIHAT APAKAH KITA TERMASUK TOLOK UKUR YANG JELAS AKAN KOMITMEN TERSEBUT.

 

  1. RANPERDA PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

TERHADAP RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL YANG DIPRAKARSAI OLEH KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA, FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMANDANG PERLU DENGAN ADANYA RANPERDA TERSEBUT,  FRAKSI KAMI JUGA MENDORONG PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS TERKAIT AGAR KONSISTEN DALAM MANJALANKAN  KOMITMEN BERSAMA SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM DRAF RANPERDA PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL, KARENA RANPERDA INI DINILAI PENTING DI SAHKAN UNTUK MENJADI SEBUAH PERDA SEIRING DENGAN PEMBERLAKUAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ATAU MEA. FRAKSI KAMI MEMANDANG BAHWA PENGUATAN DAYA SAING INDUSTRI LOKAL MUTLAK DILAKUKAN AGAR PRODUK LOKAL KITA BISA BERTAHAN DARI GEMPURAN BARANG IMPOR . FRAKSI KAMI JUGA BERHARAP PERAN SERTA AKTIF DAN KOMITMEN SERIUS SECARA BERKESINAMBUNGAN SELURUH STAKEHOLDER YANG ADA DALAM RANGKA MEMBERI KEMUDAHAN DALAM PENANAMAN MODAL, FASILITAS PERIZINAN, PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN USAHA, FASILITAS KETERSEDIAAN DAN KESINAMBUNGAN BAHAN BAKU, FASILITASI KETERLIBATAN TENAGA KERJA LOKAL, FASILITASI KEPEMILIKAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN SERTIFIKASI, FASILITASI PEMASARAN PRODUK LOKAL DAN FASILITASI SARANA PRASARANA KERJA. FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA MENYETUJUI RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL DITETAPKAN SEBAGAI RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA.

 

  1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

TERHADAP RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI ATAS USUL PRAKARSA  KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA, FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA SEPENDAPAT DAN MENDUKUNG KOMISI II DALAM RANGKA MENGUPAYAKAN RANPERDA INI MENJADI SEBUAH PERDA. SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MEMILIKI SEBAGIAN KEWENANGAN TERHADAP PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SEBAGAIMANA YANG MENJADI KETENTUAN UU. NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JUNTO PP NOMOR 37 TAHUN 2012  TENTANG PENGELOLAAN DAS. DALAM UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PENGELOLAAN DAS MERUPAKAN SUB URUSAN YANG TERMASUK KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN  UNTUK URUSAN  PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT PILIHAN. HAL INI TERMAKTUB SECARA JELAS DALAM LAMPIRAN UU NO.23 TAHUN 2014, BAHWA PENGELOLAAN DAS ADALAH INKLUD PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN YANG MASUK SEBAGAI SUB URUSAN PENGELOLAAN DAS. MELALUI KETENTUAN INI PEMERINTAH PROVINSI MEMILIKI KEWENANGAN PENGELOLAAN DAS  PADA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI. FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA MEMBERIKAN CATATAN KEPADA KITA SEMUA, BAHWA KEHADIRAN RAPERDA INI BUKANLAH SEKEDAR  DALAM KONTEKS MENERJEMAHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KONTEKS PELAKSANAAN HAK OTONOMI, TETAPI JUGA MEMILIKI URGENSI PENTING DAN MENDESAK  BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM TANGGUNGJAWABNYA MEWUJUDKAN KESATUAN EKOSISTEM YANG BAIK DAN SALING MEMBUTUHKAN. MEMAKNAI, BAHWA KEHADIRAN RAPERDA INI TIDAKLAH  SEBATAS UNTUK MELAHIRKAN REGULASI DALAM BENTUK PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN DITINGKAT LOKAL. NAMUN DI LUAR KONTEKS ITU,  ADALAH DALAM UPAYA MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG HARUS DIEMBAN DALAM MEWUJUDKAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERBASIS KETERPADUAN DAN KEBERLANJUTAN DENGAN KONSEP RAMAH LINGKUNGAN DAN LESTARI. SEBAGAI HASIL DARI SEBUH PROSES BERFIKIR, RAPERDA INI  TIDAK SEBATAS BERHENTI PADA KEMAMPUAN KITA MEMBERIKAN RUMUSAN PASAL DEMI PASAL DALAM BATANG TUBUH RAPERDANYA, TETAPI JUGA BAGAIMANA MENYIKAPINYA DALAM KONTEKS YANG LEBIH LUAS SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN KEPEDULIAAN DALAM PENGELOLAANNYA. HARUS DIPAHAMI BAHWA SYSTEM PENGELOLAAN DAS MEMILIKI BERBAGAI KOMPONEN-KOMPONEN PENDUKUNG YANG SALING BERKAITAN SATU SAMA LAINNYA.  SYSTEM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BUKANLAH BAGIAN YANG BERDIRI SENDIRI, TETAPI ADALAH BAGIAN YANG CUKUP KOMPLEKS DAN MEMILIKI PERMASALAHAN LINTAS SEKTORAL YANG MEMBUTUHKAN KESERIUSAN DALAM PENGELOLAANNYA. DENGAN CARA PANDANG SEPERTI ITU, FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN, BAHWA DI SAMPING KITA MEMBUTUHKAN REGULASI SETINGKAT PERDA SEBAGAI TATA ATURAN DALAM PENGELOLAAN DAS DI DAERAH, NAMUN PADA SISI LAIN, KITA JUGA MEMBUTUHKAN KEPEDULIAN YANG SERIUS UNTUK MEWUJUDKAN KOMPONEN PENGELOLAAN DAS YANG TERPADU, PARTISIPATIF, BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGANPADA KONTEKS REGULASI SEBAGAIMANA KAMI SEBUTKAN DI ATAS, PADA DASARNYA KITA SEMUA SEPENDAPAT BAHWA KITA SANGAT MEMBUTUHKAN HADIRNYA SUATU PERDA YANG MAMPU MEMBERIKAN TATANAN DALAM PENGELOAAN DAS DI DAERAH KITA. HAL INI SANGAT SEJALAN APABILA DIKAITKAN DENGAN TOPOGRAFI DAN HIDROLOGIS DAERAH KITA YANG CUKUP POTENSIAL DAN MENJANJIKAN. FRAKSI KAMI JUGA MEMANDANG PERLU SUATU GERAKAN AKSI NYATA KITA SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MASYARAKAT DAN SELURUH STAKEHOLDER YANG ADA DALAM RUANG LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN, MENGINGAT KONDISI DAS YANG ADA DI KABUPATEN SUMBAWA TENGAH BERADA DALAM ZONA MERAH YANG CUKUP MEMPRIHATINKAN.  SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA IMBASNYA SUDAH KITA RASAKAN BERSAMA HAMPIR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA TERKENA BENCANA BANJIR. OLEH KARENA ITU FRAKSI PDI PERJUANGAN KABUPATEN SUMBAWA MENDUKUNG UPAYA KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA UNTUK MENINDAKLANJUTI KE PEMERINTAH PROVINSI DENGAN HARAPAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MENJADI SEBUAH PERATURAN DAERAH DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN YANG BERSIFAT SEGERA MENGINGAT KONDISI HUTAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SUDAH PADA ZONA KRITIS.

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN (USUL PRAKARSA KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA);

TERHADAP RANPERDA TENTANG PERPARKIRAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA MENYAMPAIKAN APRESIASI KEPAD KOMISI III DPRD SUMBAWA YANG TELAH MENELORKAN USUL PRAKARSA, DI MENURUT FRAKSI KAMI PENTING KIRANYA ADA ATURAN YANG MENGATUR DAN MENGIKAT DALAM RANGKA MEMPERBAIKI TATA KELOLAH PERPARKIRAN DI KABUPATEN SUMBAWA YANG SELAMA INI TERLIHAT SEMBERAUT. OLEH KARENA ITU FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA PERLU KIRANYA MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT :

  1. MENG-INVENTARISIR ULANG TITIK-TITIK PARKIR YANG ADA, DENGAN MELIBATKAN LEMBAGA YANG INDEPENDENT SEHINGGA DAPAT DIKETAHUI TINGKAT POTENSIAL PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR. HAL INI PERLU DILAKUKAN MENGINGAT BANYAKNYA TITIK-TITIK PARKIR BARU YANG BELUM TERHITUNG DAN BELUM MASUK DALAM DATABASE TITIK PARKIR.
  2. MEMBERI PAPAN PENGUMUMAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI SETIAP TITIK PARKIR YANG MENYEBUTKAN TARIF PARKIR SEPEDA MOTOR   DAN SERTA TARIF KENDARAAN LAINNYA SESUAI PERDA NO. 01 TAHUN 2012. DENGAN DEMIKIAN PENGGUNA PARKIR MENGETAHUI BESARAN TARIF RESMI DAN PARA PETUGAS PARKIR TIDAK SEENAKNYA MENARIK TARIF PARKIR DI LAPANGAN.
  3. PEMBERIAN KARCIS PARKIR KEPADA PENGGUNA JASA PARKIR WAJIB DILAKUKAN OLEH PETUGAS PARKIR. HAL INI PERLU KAMI TEKANKAN KARENA DI LAPANGAN BANYAK DITEMUI KARCIS PARKIR TIDAK DIBERIKAN KEPADA PENGGUNA PARKIR DAN KARCIS PARKIR DIGUNAKAN BERULANG-ULANG OLEH PETUGAS PARKIR.
  4. MELAKUKAN RE-MANAGEMENT DAN PERUBAHAN SYSTEM PENGELOLAAN PARKIR YANG LEBIH PROFESIONAL DAN TRANSAPARAN SEHINGGA PADA AKHIRNYA DAPAT MEMENUHI HARAPAN MASYARAKAT, DAN TERCAPAINYA PAD RETRIBUSI PARKIR PADA KHUSUSNYA.

TERHADAP RANPERDA TENTANG PERPARKIRAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI RANPERDA TERSBUT UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERDA TAHUN 2017.

 

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (USUL PRAKARSA KOMISI IV DPRD KABUPATEN SUMBAWA);

FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA SEKAPAT DAN MENYETUJUI ATAS USUL PRAKARSA KOMISI IV DPRD KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANPERDA TENGTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK, UNTUK DAPAT DI TINDAK LANJUTI SEBAGAI PERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA, FRAKSI KAMI MEMANDANG BAHWA PENTING KIRANYA RANPERDA TERSEBUT MENJADI PAYUNG HUKUM UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK ANAK. MISALNYA, HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, TEMPAT BERMAIN YANG LAYAK, DAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN YANG SERING DIALAMI ANAK, BAIK DI KELUARGA MAUPUN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT. DENGAN DEMIKIAN, KEHADIRAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK MENJADI SANGAT PENTING SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN IMUNITAS MORAL TERHADAP VIRUS-VIRUS PERUSAK MORAL SERTA BERBAGAI VIRUS-VIRUS YANG AKAN MENGGANGGU TUMBUH KEMBANG KARAKTER ANAK. AGAR RANCANGAN PERDA PERLINDUNGAN ANAK INI SEMAKIN BERKUALITAS MAKA SARAN DAN MASUKAN DARI BERBAGAI PIHAK SANGAT DIBUTUHKAN, SEHINGGA PERLU ADANYA SINERGI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ANAK. FRAKSI KAMI JUAG MEMANDANG BAHWA PERLINDUNGAN ANAK MERUPAKAN BAGIAN UTAMA PENINGKATAN MUTU HIDUP MANUSIA INDONESIA SECARA UMUM. ANAK ADALAH KELOMPOK STRATEGIS KEBERLANJUTAN BANGSA INDONESIA DAN MERUPAKAN AMANAH ALLAH SWT. APALAGI JUMLAH ANAK DI INDONESIA SEBESAR ±40 PERSEN DARI PENDUDUK INDONESIA, HARUS DITINGKATKAN MUTUNYA MENJADI ANAK INDONESIA YANG SEHAT, CERDAS CERIA, BERAKHLAK MULIA DAN TERLINDUNGI. SELAIN ITU, MERUPAKAN KOMITMEN BANGSA BAHWA MENGHORMATI, MEMENUHI DAN MENJAMIN HAK ANAK ADALAH TANGGUNGJAWAB NEGARA, PEMERINTAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANGTUA. “DENGAN FOKUS PADA ANAK MAKA SEKALIGUS PERCEPATAN PEMENUHAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DIMASA YANG AKAN DATANG SEBAGAI TUJUAN BERSAMA MELLIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) DAN WORLD FIT FOR CHILDREN (WFFC) DAPAT DICAPAI,”. MENGINGAT RANPERDA INI MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI IMPLEMENTASI UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, MAKA SECARA SUBSTANTIF RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DITUNTUT UNTUK MEMBERIKAN ARAH YANG MAKIN JELAS, TEGAS DAN IMPLEMENTATIF. YAKNI, MULAI DARI TAHAPAN PENANGANAN DATA DAN INFORMASI, HINGGA DALAM TATARAN PENENTUAN ARAH, SASARAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASINYA. DENGAN DEMIKIAN, PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS PENUMBUHAN PRIBADI RAMAH ANAK, KELUARGA LAYAK ANAK, LINGKUNGAN LAYAK ANAK, DAN KABUPATEN SUMBAWA LAYAK ANAK, BENAR-BENAR DAPAT DIWUJUDKAN SECARA NYATA DI LAPANGAN.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHOMAT,

SEBELUM MENGAKHIRI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN, KAMI MENGHARAPKAN SERTA MENGHIMBAU KEPADA KITA SEMUA AGAR DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH INISIATIF KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN SIDANG 2017 DAPAT MENJADI SPIRIT PELAKSANAAN TUGAS DAN PENEGAKAN PERATURAN-PERATURAN DAERAH SERTA KITA KAWAL SECARA BERSAMA-SAMA.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIANLAH PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA ATAS PENJELASAN KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN SIDANG 2017. FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI UNTUK DIBAHAS DAN DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, KECUALI RANPERDA USUL PRAKARSA KOMISI I TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT, TEGAS FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA MENOLAK RANPERDA TERSEBUT.

 

AKHIR KATA, TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA,  DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PETUNJUKNYA KEPADA KITA SEMUA,  DALAM MENGEMBAN TUGAS DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .

 

AKHIRUKALAM, WABILLAHITTAUFIK WALHIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WARRAHMATULLA HIWABARAKATUH.

SALAM SEJAHTERA

OM..SHANTI…SHANTI…SHANTI…..OM… 

MERDEKA !!!

 

SUMBAWA BESAR, 5 APRIL 2017

 

FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

PELINDUNG PENASEHAT

ttd 

L.BUDI SURYATA,SP

K E T U AttdABDUL RAFIQ SEKRETARISttdJUNAIDI

ANGGOTA – ANGGOTA :

  1. INDRA HERWANSYAH (WAKIL KETUA/ANGGOTA)
  2. RAMLIYANTO,SH (BENDAHARA/ANGGOTA)
  3. I NYOMAN WISMA                    (ANGGOTA)     

============================================================

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD  KABUPATEN SUMBAWA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

  1. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT

II.PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PEMBELANJAAN DAN TOKO MODERN

III.  PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

  1. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
  2. PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
  3. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD  Kabupaten Sumbawa,

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

 YANG TERHORMAT,

  • BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
  • PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
  • PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
  • SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN DAN STAF AHLI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
  • KOMISIONER KPU DAN PANWASLU KABUPATEN SUMBAWA
  • SEKRETARIS DPRD, PARA KEPALA DINAS, KANTOR DAN BADAN  SE-KABUPATEN SUMBAWA, PARA CAMAT, LURAH, KEPALA DESA SE-KABUPATEN SUMBAWA
  • PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK, PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PEMUDA DAN ORGANISASI WANITA
  • PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KALANGAN CENDIKIAWAN, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS, SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG KAMI HORMATI.

Segala puji bagi Allah, SWT, Tuhan Semesta Alam berkat limpahan karuniaNya pada hari ini kita di perkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan selamat sehat wal’afiat.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan dan junjungan umat Nabiyullah Muhammad , SAW, beserta keluargaNya, para Sahabat dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti ajarannya. Amiin.

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Sdr. Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar  DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap   RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  MASYARAKAT ADAT,  PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PEMBELANJAAN DAN TOKO MODERN,.  PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL, PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI,  PERPARKIRAN DAN   PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Demikian pula kepada Komisi- komisi Dewan yang telah  menyampaikan Rancangan atas 6 Ranperda tersebut beberapa waktu yang lalu.Maka untuk itu ijinkanlah Fraksi partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan Fraksinya.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat

  1. TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT.

 

Fraksi partai Golkar memberikan apresiasi atas adanya ide atau inisiatif terhadap rancangan peraturan daerah ini, akan tetapi Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan sebagai berikut :

  1. Bahwa Fraksi Partai Golkar setelah membaca, mencermati dan menganalisa maksud daripada rancangan tersebut terutama pada semua pasal-pasal pada RANPERDA yang dimaksud, fraksi Partai Golkar mengajak pada kita semua terutama kepada pemerintah daerah untuk perlu diketahui dan dilakukan penelitian terhadap kenyataan- kenyataan hukum, adat dan budaya setempat dan juga perlu kita melakukan penelitian terhadap antropologynya, sosiologinya dan juga perlu melakukan penelitian secara komprehensif terhadap hukum adat yang pernah berlaku ditempat tersebut, sehingga pendekatan dalam masyarakat tidak semata- mata bersifat idiologis tetapi juga elektis.
  2. Bahwa Fraksi Partai Golkar, mengajak kepada kita semua terutama kepada pemerintah daerah kabupaten Sumbawa, karena untuk menetapkan suatu RANPERDA sebaiknya harus melakukan penelitian lapangan terutama yang berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat : Harus diketahui bagaimana susunan masyarakatnya, apakah ia dalam susunan berdasarkan garis keturunan ( Geneologis ) ataukah berdasarkan tempat kediaman ( Teritorial ) atau tidak termasuk kedua-duanya dalam bentuk perhimpunan atau kumpulan menurut golongan atau kepentingannya. Begitu pula untuk mendapatkan data kebenaran hukumnya, kita harus berusaha mengetahui apa yang oleh ahli filsafat atau ahli sosiologi disebut “Nilai” ( Value ) atau ahli budaya disebut “Tema” ( Tema budaya ) dalam antropologi disebut “Postulat”. Nilai, Tema, atau Postulat dimaksud ialah suatu “Dasar Kehendak” yang dinyatakan sebagai “Kebenaran”dari masyarakat bersangkutan.
  3. Bahwa Fraksi Partai Golkar dengan melihat 2 ( dua ) point diatas sehingga untuk kesempatan ini RANPERDA dimaksud belum waktunya untuk ditetapkan dan disahkan.

 

  1. TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PEMBELANJAAN DAN TOKO MODERN

 

Fraksi Partai Golkar  memberikan apresiasi atas adanya ide atau inisiatif terhadap Ranperda tentang Pengelolaan pasar Tradisional, Pusat pembelanjaan dan Toko modern, namun demikian untuk kesempurnaan RANPERDA ini Fraksi Partai Golkar memberikan bebrapa pertimbangan sebagai berikut:

 

  1. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 kecamatan, 157 Desa, 8 Kelurahan maka untuk itu fraksi Partai Golkar mendorong kepada Pemerintah daerah agar dapat memperbaiki, mengembangkan pasar- pasar tradisional yang sudah ada dan membangun pasar-pasar tradisional lainnya disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa dengan harapan, agar perputaran roda perekonomian disetiap kecamatan terjadi keseimbangan.
  2. Terhadap Pusat Pembelanjaan Fraksi Partai Golkar mengharap kepada Pemerintah Daerah karena adanya kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika dan moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup, Fraksi Partai Golkar berharap kepada Pemerintah untuk dapat merangkul semua dunia usaha untuk tidak saja mengembangkan usahanya di ibukota kabupaten, akan tetapi dapat melebarkan sayapnya ke seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Sumbawa, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. Tentang Toko Modern, Fraksi Partai Golkar Memberikan pandangan terhadap perkembangan toko modern di Kabupaten Sumbawa yang akhir akhir ini keberadaannya mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten Sumbawa agar dalam memberikan ijin kepada toko modern dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal, kemudian dengan adanya toko modern fraksi Partai Golkar mengharap kepada Pemerintah daerah agar dapat merangkul mengajak mereka untuk dapat memberikan konstribusi kepada Daerah Kabupaten Sumbawa, untuk dapat menunjang pembangunan di Kabupaten Sumbawa, kemudian diharapkan kepada toko modern agar dapat memberikan kontribusi kepada pengusaha lokal paling tidak terhadap pemikiran- pemikiran bagaimana sekiranya pengusaha lokal bisa tumbuh dan berkembang kembali, dan berharap kepada toko-toko modern untuk dapat membantu menyerap produk- produk pengusaha lokal untuk diperjualbelikan di toko modern tersebut.

.

 

  • TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

Ranperda Perlindungan Produk Lokal ini sangat di butuhkan oleh  Kabupaten Sumbawa , karena Kabupaten Sumbawa banyak produk lokal berskala nasional dan in ternasional  sehingga Fraksi Partai GOLKAR  mendukung Ranperda ini dengan beberapa penyempurnaan yaitu :

  • Pada Pasal 15 ditambah point :
  1. Jaminan kemudahan pengurusan izin atau legalitas maupun lisensi terhadap keberadaan produk lokal agar dapat bersaing secara lokal maupun nasional.
  2. Untuk meransang pertumbuhannya bila perlu diberikan,bantuan pinjaman berupa kredit lunak dan dispensasi pembayaran pajak terhadap keuntungan yang diperoleh
  3. Jaminan ketersediaan ruang dan tempat untuk berusaha dalam meningkatkan kwalitas maupun kwantitas produksi dan jaminan ketetapan harga jual produk lokal karena erat kaitannya dengan pemangku kepentingan atau stakeholder terkait.
  4. Dalam rangka penyerapan dan perberdayaan produk lokal fraksi golkar mendorong pemerintah untuk memberi wadah atau tempat khusus kepada produk lokal di pusat perbelanjaan seperti di mini market, Toko modern dan Mall serta menetapkan produk lokal yang bisa digunakan di semua lini pemerintahan, perhotelan maupun dipusat pusat perbelanjaan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.

 

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Kami Fraksi partai GOLKAR  menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Komisi II untuk mendorong Ranperda ini, apalagi situasi Kabupaten  Sumbawa yang rentan terhadap bencana banjir,  tetapi menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ( DAS), pada pasal 42 point b yang menyatakan “ Gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS  dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota” , untuk itu Fraksi Partai GOLKAR memandang perlu bahwa pembahasan RANPERDA ini tidak dibahas, karena harus ada komunikasi dan konsultasi serta persetujuan dari Provinsi.

 

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN

Ranperda Perparkiran sangat dibutuhkan dalam rangka mendorong peningkatan penerimaan PAD di Kabupaten Sumbawa. Sehingga Fraksi Partai GOLKAR mendukung Ranperda ini , tetapi harus di dorong pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan  parkir baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun badan usaha seperti pada pasal 2 ( dua )  Ranperda ini yang pada akhirnya diatur dalam peraturan Bupati. Jika RANPERDA ini ingin dilakukan perubahan sesuai dengan rancangan yang diajukan oleh Komisi yang menginisiasi RANPERDA ini, maka Fraksi Partai golkar mengharapkan agar RANPERDA ini diubah dari judul hingga substansi yang ada didalamnya, serta maksud dan tujuan dari RANPERDA tersebut. Fraksi Partai Golkar sepakat bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang menjanjikan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan maka retribusi parkir sangat diharapkan sebagai salah satu pendapatan daerah.

 

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
  • Menghadapi kehidupan global ini, maka kita wajib melakukan pelindungan terhadap anak-anak kita terhadap kejahatan-kejahatan yang marak terjadi pada akhir-akhir ini terhadap anak, untuk itu Kami Fraksi Partai Golkar mendukung penuh terhadap Ranperda perlindungan anak ini, tetapi harus menjadi perhatian kita pada Pasal pencegahan , Pasal Pengurangan Risiko dan Pasal Penanganan karena ini semuanya akan diatur dalam peraturan Bupati.
  • Dengan maraknya pembangunan di Kabupaten Sumbawa, Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa, agar dapat memberikan perhatian yang serius terhadap tersedianya fasilitas umum yang ramah anak, bila perlu pemerintah dapat membangun fasilitas umum yang ramah anak disetiap kecamatan sampai ke pelosok desa.

Sebelum Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa mengakhiri pandangan umum ini, marilah sama- sama kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai denga agama dan kepercayaan kita masing- masing, untuk yang beragama Islam marilah kita membaca Yaumul kitab surat Al Fatehah, semoga Bapak Bupati Sumbawa segera sembuh dan pulih dari penyakit yang dideritanya.

Hadirin sidang dewan yang terhormat

DEMIKIANLAH  PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN SUMBAWA INI KAMI SAMPAIKAN DAN DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SALAH SATU REFERENSI  PADA TINGKAT PEMBAHASAN SELANJUTNYA.

TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA,

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH WASSALAMU ‘ALAIKUM WR. WB.

SUMBAWA BESAR, 5 APRIL 2017

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

KETUA                     : AHMADUL KUSASIH, SH

SEKRETARIS          : BERLIAN RAYES, SAg

BENDAHARA          : ABDUL HAKIM

ANGGOTA               : H. NURDIN MARJUNI, SH

              Dr.Drs A. RAHMAN ALAMUDI, SH M.Si

              AGUS SALIM

============================================================

PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

DPRD KABUPATEN SUMBAWA

TERHADAP

6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF KOMISI-KOMISI

DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017

TAHUN SIDANG 2017

 

ASSALAMU’ALAIKUM  WARAHMATULLAAHI  WABARAKATUH.

 

YTH,  BUPATI SUMBAWA,

YTH,  PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA

YTH,  ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

YTH,   SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, ASISTEN,  KEPALA BAGIAN PADA LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA

YTH,   KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR DAN KEPALA KECAMATAN SE–KABUPATEN SUMBAWA,

YTH,   PARA PEMUKA MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH WANITA, GENERASI MUDA, DAN  PARA INSAN PERS,

SINGKATNYA HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

 

SAATNYA HATI NURANI BICARA

MENGAWALI PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI HANURA, TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017, DENGAN TIDAK HENTI-HENTINYA MARILAH KITA PANJATKAN PUJA-PUJI SYUKUR KITA KEHADIRAT ALLAH SWT, SERAYA MOMOHON AMPUN KEHADIRATNYA SERTA MENSYUKURI SEGALA NIKMAT KARUNIANYA, SEHINGGA KITA DAPAT MENGIKUTI JALANNYA SIDANG PARIPURNA KALI INI.

TAK LUPA PULA KITA SAMPAIKAN SALAM DAN SALAWAT KEPADA NABI BESAR JUNJUNGAN KITA, NABI AKHIR ZAMAN, MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA DAN PARA SAHABAT YANG TELAH MEMBERIKAN PENCERAHAN HIDUP BAGI KITA HINGGA HARI INI.  TERIMA KASIH FRAKSI HANURA SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TERHORMAT, YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI HANURA UNTUK MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI.

TAK LUPA PULA FRAKSI HANURA SAMPAIKAN APRESIASI YANG TINGGI KEPADA REKAN-REKAN YANG TERGABUNG DALAM KOMISI-KOMISI DEWAN, YANG BENAR-BENAR PRODUKTIF DALAM MELAHIRKAN PERATURAN DAERAH. DAN MELALUI KESEMPATAN INI PULA IJINKANLAH KAMI MENYITIR HADITS RASULULLAH SAW:

“PADA SUATU MALAM AKU BERMIMPI DIDATANGI DUA ORANG LAKI-LAKI, KEMUDIAN KEDUANYA MEMBAWAKU KE SEBUAH TEMPAT YANG SUCI. DITEMPAT ITU AKU MELIHAT DUA ORANG YANG SEDANG DUDUK DAN ADA DUA ORANG YANG SEDANG BERDIRI, DITANGAN MEREKA ADA SEBATANG BESI.BESI ITU DITUSUKKAN KE TULANG RAHANGNYA SAMPAI TEMBUS TENGKUKNYA, KEMUDIAN DITUSUKKAN BESI ITU PADA TULANG RAHANGNYA YANG LAIN SEMISAL ITU JUGA, HINGGA PENUH DENGAN BESI”.

 AKHIRNYA RASULULLAH BERKATA “KALIAN TELAH MENGAJAKKU BERKELILING, SEKARANG KABARKAN PERISTIWA DEMI PERISTIWA YANG TELAH AKU LIHAT “KEDUANYA BERKATA” ADAPUN ORANG YANG ENGKAU LIHAT MENUSUK RAHANGNYA DENGAN BESI, DIA ADALAH SEORANG PENDUSTA, BERKATA BOHONG HINGGA DOSANYA ITU MEMENUHI PENJURU LANGIT. APA YANG ENGKAU LIHAT TERHADAPNYA AKAN TERUS DIPERBUAT HINGGA HARI KIAMAT.(HR. BUKHARI NO 1386, AHMAD 5/14)

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

MENGAPA KAMI MENGAWALI PANDANGAN FRAKSI HANURA DENGAN HADITS TERSEBUT, KARENA SALAH SATU FUNGSI DARI ANGGOTA DPRD ADALAH MEMBUAT ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BERUPA PERATURAN DAERAH, DAN HAL INI RENTAN TERHADAP SPONSORSIV ATAU COSPONSOR YANG MENYIAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT. HINGGA DALAM PEMBUATAN PERATURAN-PERATURAN DAERAH,  KEPENTINGAN POLITIK, EKONOMI DAN PRAGMATISME AKAN MENGABURKAN TINGKAT URGENSI, ESENSI DAN KETERLIBATAN STEAKHOLDERS. HINGGA PERATURAN DAERAH TERSEBUT JUSTRU MENJADI SUMBER KONFLIK YANG AKHIRNYA AKAN MERUGIKAN DAERAH.

TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DISAMPAIKAN DALAM SIDANG PARIPURNA SENIN 3 APRIL YANG LALU, FRAKSI HANURA TIDAK AKAN MEMBERI PANDANGAN YANG BEGITU SUBSTANTIF DARI KONTENS KLAUSAL-KLAUSAL PASAL YANG ADA. TETAPI LEBIH SUBSTANSI AKAN MELIHAT TENTANG KEBENARAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT, APAKAH DIBUTUHKAN DAN DIHARAPKAN OLEH MASYARAKAT, BUKAN OLEH SEKELOMPOK ORANG UNTUK KEPENTINGAN-KEPENTINGAN TERTENTU. DAN APA YANG KAMI SAMPAIKAN DALAM PANDANGAN INI TENTU TIDAK LEPAS DARI APA YANG TELAH DI LAKUKAN OLEH SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWAPADA BULAN YANG LALU, YAKNI MELAKUKAN SOSIALISASI TERHADAP SEMUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF KOMISI-KOMISI DEWAN TAHUN 2017.

DALAM SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT, SECARA UMUM SEMUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENDAPAT RESPON POSITIF DAN SANGAT DIHARAPKAN OLEH MASYARAKAT DI SETIAP KECAMATAN UNTUK SEGERA DIBAHAS DAN DITETAPKAN, KECUALI SATU RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MEMILIKI DAYA TOLAK YANG TINGGI DISEMUA TEMPAT SOSIALISASI  DIADAKAN, YAITU RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

DARI 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT, FRAKSI HANURA MEMANDANG 4 (EMPAT) DIANTARANYA MEMANG MENJADI RANCANGAN PERDA YANG SUDAH HARUS SEGERA DI SELESAIKAN, KARENA SECARA YURIDIS SEBAGAI PERINTAH DARI ATURAN YANG LEBIH TINGGI DAN AKAN MEMBERIKAN KEPASTIAN SOSIAL EKONOMI BAGI MASYARAKAT SUMBAWA. DAN SECARA SOSIOLOGIS MASYARAKAT MEMBERIKAN RESPON POSITIF HINGGA PERDA TERSEBUT TIDAK AKAN MENIMBULKAN KONFLIK DAN JUSTRU AKAN MEMBERIKAN HARAPAN KEAMANAN, KENYAMANAN DAN KESEJAHTERAAN JIKA DILIHAT DARI ASFEK FILOSOFINYA.

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN; RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERTANG

SEPERTI YANG DISAMPAIKAN SEBELUMNYA, TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT DAPAT MEMBERIKAN JAMINAN USAHA DAN SUSTAINABLE BISNIS BAGI MASYARAKAT SUMBAWA  DARI ADANYA SISITEM PASAR MODERN DENGAN MODAL BESAR YANG MERAMBAH HAMPIR DISETIAP SUDUT JALAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN SUMBAWA.

SELANJUTNYA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN. MASYARAKAT AKAN MERASA MENDAPAT KEAMANAN, KENYAMAN DALAM MENEMPATKAN DAN MENINGGALKAN SEMENTARA KENDARAANNYA PADA SETIAP AKTIVITAS DI LUAR RUMAH, SERTA MEMBERI KETERTIBAN PENYERAPAN KONTRIBUSI BAGI DAERAH.

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. FRAKSI HANURA MEMANDANG RANPERDA INI SUDAH MENJADI KEBUTUHAN MENDESAK DI KABUPATEN SUMBAWA, KARENA KITA TAHU AKHIR-AKHIR INI BANYAK TERJADI KEJAHATAN TERHADAP ANAK-ANAK, BAIK KEJAHATAN SEKSUAL MAUPUN ISSUE-ISSUE PENCULIKAN DAN SEBAGAINYA YANG BERKAITAN DENGAN HAK ANAK.

FRAKSI HANURA MENYIMPULKAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DISEBUTKAN DIATAS, SUDAH MENJADI HAL YANG MENDESAK UNTUK DIBAHAS DAN DITETAPKAN BERSAMA-SAMA EKSEKUTIVE.

SEMENTARA DUA RANCANGAN PERATURAN DAERAHLAINNYA INISIATIF KOMISI-KOMISI DEWAN TIDAK PERLU UNTUK DIBAHAS SELANJUTNYA DI TINGKAT PEMBAHASAN SELANJUTNYA , KARENA :

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT OBYEKNYA SUDAH TIDAK MENJADI KEWENANGAN DAERAH, KARENA SESUAI DENGAN PERUBAHAN REGULASI BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN PROPINSI DAN KABUPATEN.

 

  1. TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT OLEH KOMISI I. FRAKSI HANURA MENYAMPAIKAN APRESIASI YANG TINGGI KEPADA KOMISI I SEBAGAI INISIATOR RANPERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT YANG TELAH MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA, DAN TELAH MENDENGARKAN ASPIRASI SEBAGIAN KECIL MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA. MESKI DEMIKIAN FRAKSI HANURA MEMANDANG MENJADI HAL YANG SANGAT IRONIS JIKA DIBUAT DAN DIBAHAS RANPERDA TERSEBUT, KARENA SUBYEK HUKUMNYA TIDAK ADA.

 

SEPERTI KITA KETAHUI BERSAMA, SALAH SATU SIFAT DARI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH MENGATUR, DAN DALAM KONTEKS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT, DI SUMBAWA INI TIDAK MEMILIKI MASYARAKAT ADAT SEBAGAIMANA DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG MASIH ADA MASYARAKAT ADATNYA.

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT OLEH KOMISI I, FRAKSI HANURA MEMBERIKAN PANDANGAN KHUSUS, HAL INI UNTUK MENGINGATKAN KITA MASYARAKAT SUMBAWA, AGAR KITA TIDAK APATIS, ATAU MASA BODOH TERHADAPGERAKAN-GERAKAN YANG DAPAT MENGGANGGU STABILITAS DAN KEAMANAN DAERAH SUMBAWA. GERAKAN-GERAKAN YANG DENGAN SENGAJA MENGUASAI HUTAN-HUTAN NEGARA TERKHUSUS DIWILAYAH-WILAYAH KONSENSI PERTAMBANGAN DAN EKS-PERHUTANI.GERAKAN-GERAKAN YANG MERUSAK BUDAYA DAN SIFAT KITA TAU SAMAWA, YANG MEMILIKI RASA MALU DAN TAKUT UNTUK MENGAMBIL ATAU MENGAKUI YANG BUKAN HAKNYA. DAN ADANYA GERAKAN-GERAKAN YANG SUDAH MENJADI RAHASIA UMUM, YAITU PENJUALAN SPPT HUTAN-HUTAN TERUTAMA DI WILAYAH DODO RINTI, DAN SEKARANG SUDAH MULAI MASUK KE HUTAN-HUTAN EKS-PERHUTANI.

FRAKSI HANURA JUGA MEMANDANG, PENJELASAN KOMISI I SEBAGAI INISIATOR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT, SAMA SEKALI TIDAK ADA MEMBERIKAN GAMBARAN ATAU MENJELASKAN TENTANG SEJARAH ADANYA MASYARAKAT ADAT DI SUMBAWA, BAIK IKATAN GENALOGIS ATAU TERITORIAL, ATAU KOMBINASI ANTARA GENEALOGIS DAN TERITORIAL YANG HIDUP SECARA TURUN TEMURUN DAN BERTAHUN-TAHUN SERTA BERGENERASI DALAM SATU KAWASAN TERTENTU DENGAN BATAS-BATAS YANG JELAS. TERMASUK SISTEM PEMERINTAHAN ADAT DAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA SENDIRI, NORMA-NORMA HUKUM ADAT YANG MENGATUR KEHIDUPAN WARGANYA SERTA SISTEM RELIGI DAN KEPERCAYAAN, SERTA TEMPAT TERTENTU YANG DISAKRALKAN.

FRAKSI HANURA MENYADARI DAN MEMAHAMI BAHWA NEGARA MENGAKUI MASIH ADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DIBEBERAPA DAERAH. SEBAGAIMANA DALAM UUD 1945 PASAL 18-b AYAT (2)“NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH ADA DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG”. SELANJUTNYA DALAM  PROSES PERSIDANGAN KEPUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012 SEBAGAIMANA DALAM AMAR KEPUTUSANNYA, BAHWA DALAM PENJELASAN RESMINYA TERHADAP KETENTUAN PASAL DAN AYAT TERSEBUT MPR-RI SEBAGAI LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD 1945 MENJELASKAN SEBAGAI BERIKUT : SATUAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT DESA SEPERTI GAMPANG DI NANGRO ACEH DARUSSALLAM, NAGARI DI SUMATERA BARAT, DUKUH DI JAWA, DESA DAN BANJAR DI BALI, SERTA BERBAGAI KELOMPOK MASYARAKAT DI BERBAGAI DAERAH HIDUP BERDASARKAN HAK-HAKNYA, SEPERTI HAK ULAYAT, TETAPI DENGAN SATU SYARAT, BAHWA KELOMPOK MASYARAKAT HUKUM ADAT ITU BENAR-BENAR ADA DAN HIDUP, BUKAN DIPAKSA-PAKSAKAN ADA, BUKAN DIHIDUP-HIDUPKAN.

 OLEH KARENA ITU DALAM PELAKSANAANNYA, KELOMPOK ITU HARUS DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN DAERAH.KATA KUNCI DI HAMPIR SETIAP ATURAN DAN BAHKAN DI PENJELASAN MPR RI, ADALAH SEPANJANG MASYARAKAT ITU BENAR-BENAR ADA DAN BUKAN DI PAKSA-PAKSAKAN ADA.

UNTUK ITU FRAKSI HANURA MENOLAK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT UNTUK DIBAHAS DAN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, KARENA FRAKSI HANURA MENYADARI DENGAN SESADAR-SADARNYA UNTUK TIDAK IKUT BERDOSA DALAM MELAHIRKAN KEPUTUSAN YANG DIADA-ADAKAN UNTUK MELEGALITAS SESUATU YANG TIDAK ADA.

 HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIANLAH PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI HANURA  TERHADAP6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PETUNJUKNYA KEPADA KITA SEMUA,  DALAM MENGEMBAN TUGAS DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.AMIN

“BEKERJA UNTUK KEUNGGULAN BANGSA

SAATNYA HATI NURANI BICARA”

 

WABILLAH HITAUFIK WALHIDAYAH.

WAS. WAR. WAB.

 

SUMBAWA BESAR, 5 APRIL 2017

 FRAKSI HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

 

  1. ILHAM MUSTAMI, S.Ag (PENSEHAT)
  2. MUHAMMAD YAMIN, SE., M.Si             (KETUA)
  3. MUHAMMAD SAAD, S.AP (WAKIL KETUA)
  4. ARDI JULIANSYAH, S.IP (SEKRETARIS)
  5. CECEP LISBANO, S.IP., M.Si                         (BENDAHARA)
  6. AKHMAD JUNAIDI (ANGGOTA)

============================================================

ASSALAMU’ALAIKUM WAR. WAB.

        PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN SUMBAWA ATAS PENJELASAN KOMISI-KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN TAHUN 2017

                                                                 

YTH, BUPATI SUMBAWA

YTH, PIMPINAN DPRD BESERTA SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA

YTH,  PARA ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA  PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

YTH, SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, KEPALA PERANGKAT DAERAH, STAF AHLI PADA SEKRETARIAT DAERAH, DAN PARA KEPALA BAGIAN PADA UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

YTH, PARA CAMAT, LURAH SE KABUPATEN SUMBAWA

YTH,  PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, PIMPINAN ORGANISASI POLITIK, KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH WANITA, LSM DAN INSAN PERS, SINGKATNYA PARA HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI MULIAKAN.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

MENGAWALI PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, KAMI INGIN MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK SENANTIASA SELALU MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, HIDAYAH DAN RIDHO-NYA, SEHINGGA KITA BERKESEMPATAN HADIR MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT,  DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN ATAS PENJELASAN KOMISI-KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MENJADI USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN TAHUN ANGGARAN 2017.

SALAWAT DAN SALAM TAK LUPA KITA PERSEMBAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA YANG MULIA NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA DAN PARA SAHABAT, RASUL AKHIR ZAMAN, PEMBAWA RISALAH KASIH SAYANG BAGI SELURUH SEKALIAN ALAM.

SELANJUTNYA MELALUI KESEMPATAN INI, KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG ATAS WAKTU DAN KESEMPATAN YANG TELAH DIBERIKAN DALAM RANGKA MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN. SEKALIGUS PULA UCAPAN  TERIMA KASIH KEPADA JURU BICARA KOMISI I, II, III, DAN IV YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN BERKAITAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN PADA RAPAT PARIPURNA I HARI SENIN, 3 APRIL 2017.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SECARA YURIDIS FORMAL, PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MERUPAKAN AGENDA YANG DIAMANATKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTARA LAIN PADA PASAL 240 AYAT (2) DAN PASAL 241 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KEMBALI DIPERTEGAS PADA PASAL 72 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG MENGAMANATKAN BAHWA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILAKUKAN OLEH DPRD BERSAMA KEPALA DAERAH UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SETELAH MENCERMATI PENJELASAN KOMISI DAN MEMPERHATIKAN DRAFT RANPERDA USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN, FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA KOMISI-KOMISI DEWAN YANG SUDAH MEMPRAKARSAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG AKAN DIBAHAS PADA MASA SIDANG PERTAMA TAHUN 2017. PROSES PENYUSUNANNYA TELAH MELALUI MEKANISME YANG SEKALIGUS DISERTAI DENGAN SOSIALISASI RANPERDA DI SEMUA ZONA GUNA MENDAPATKAN SARAN, KRITIK KONSTRUKTIF SEBAGAI UPAYA MEMPERKAYA MATERI DALAM RANPERDA. MESKI DEMIKIAN, PADA KESEMPATAN INI KAMI AKAN MEMBERIKAN CATATAN DAN USUL SARAN SEBAGAI BERIKUT :

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT (USUL PRAKARSA KOMISI I DPRD KABUPATEN SUMBAWA);
  • MEMPERHATIKAN FAKTA LAPANGAN PADA KEGIATAN SOSIALISASI RANPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT, YANG DILAKSANAKAN DI EMPAT ZONA OLEH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA MENDAPAT PENOLAKAN KERAS DARI MASYARAKAT; PENETAPAN RANPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DIANGGAP BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK ANTAR MASYARAKAT.
  • MEMPERHATIKAN PASAL 4 HURUF ( A, B dan C ) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. SELANJUTNYA PADA PASAL 5 AYAT (2) YANG BERBUNYI : IDENTIFIKASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN DENGAN MENCERMATI : (A) SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT; (B) WILAYAH ADAT; (C) HUKUM ADAT; (D) HARTA KEKAYAAN DAN/BENDA-BENDA ADAT; DAN (E) KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT.  SELANJUTNYA MEMPERHATIKAN PASAL 6 AYAT (2) YANG MENYATAKAN BUPATI/WALIKOTA MELAKUKAN PENETAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN REKOMENDASI PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH. BAHWA TERHADAP POINT TERSEBUT, BELUM PERNAH ADA KEPUTUSAN KEPALA DAERAH.
  • MENCERMATI BAB V RANPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT YANG MENGATUR TATA CARA PENETAPAN MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT BAGIAN KESATU IDENTIFIKASI PASAL 7 POINT (2) TIDAK MENCANTUMKAN SATU HURUF (E) HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT. HAL INI MENGACU PADA PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.
  • BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT MENYEBUTKAN BAHWA YANG DIMAKSUD MASYARAKAT HUKUM ADAT ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK KHAS, HIDUP BERKELOMPOK SECARA HARMONIS SESUAI HUKUM ADATNYA, MEMILIKI IKATAN PADA ASAL USUL LELUHUR DAN ATAU KESAMAAN TEMPAT TINGGAL, TERDAPAT HUBUNGAN YANG KUAT DENGAN TANAH DAN LINGKUNGAN HIDUP, SERTA ADANYA SISTEM NILAI YANG MENENTUKAN PRANATA EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM DAN MEMANFAATKAN SATU WILAYAH TERTENTU SECARA TURUN TEMURUN. NAMUN BERDASARKAN FAKTA SAAT SOSIALISASI RANPERDA INI DI SELURUH ZONA, MASYARAKAT YANG HADIR MENYEBUTKAN JUSTRU MASYARAKAT DARI WILAYAH LAIN MENGAKU-NGAKU SEBAGAI KETURUNAN YANG MENCOBA MEMBANGKITKAN KEMBALI TATANAN SOSIAL DAN ADAT DENGAN MENDEKLERASIKAN DIRI SEBAGAI MASYARAKAT ADAT;
  • ADANYA TITAH SULTAN SUMBAWA YANG MENYATAKAN TIDAK ADA MASYARAKAT HUKUM ADAT LAINNYA DI SUMBAWA MELAINKAN LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA (LATS) DARI KECAMATAN TARANO SUMBAWA SAMPAI KECAMATAN SEKONGKANG SUMBAWA BARAT
  • LAHIRNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA (LATS). TIDAK BOLEH ADA PERDA LAIN YANG MENGATUR TENTANG ADAT DI KABUPATEN SUMBAWA.
  • TERHADAP PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DI ATAS, FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENOLAK RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA.

 

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI II;
  2. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAHWA SEMAKIN MENJAMURNYA PEMBANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKOH MODERN SEPERTI ALFAMART DAN INDOMARET ATAU SEJENISNYA DI KABUPATEN SUMBAWA SEMAKIN MEMPERSULIT PERSAINGAN BISNIS DENGAN PENGUSAHA LOKAL SEPERTI PEDAGANG KIOS DAN KAKI LIMA SERTA PELAKU USAHA KECIL MIKRO MENENGAH (UMKM).  KONDISI INI SANGAT MEREKA RASAKAN SEHINGGA DIKAHAWATIRKAN USAHA YANG SUDAH MEREKA RINTIS SELAMA INI TERANCAM TUTUP, KARENA PELAN-PELAN OMSET MEREKA MULAI BERKURANG. DI SISI LAIN BAHWA KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA SUMBAWA SAMPAI KE WILAYAH KECAMATAN BELUM TERTATA DENGAN RAPI SEHINGGA MEMBUTUHKAN PERHATIAN SERIUS DARI PEMERINTAH DAERAH. KITA TETAP MENDUKUNG SEMUA INVESTASI DI KABUPATEN SUMBAWA KARENA SALAH SATU FAKTOR PENDUKUNG KEMAJUAN KABUPATEN SUMBAWA DAERAH KITA TERCINTA, TETAPI PEMERINTAH DAERAH JUGA PERLU SELEKTIF DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA. TERHADAP HAL INI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPAT MENERIMA RANPERDA INI UNTUK DITERUSKAN PADA PEMBAHASAN SELANJUTNYA. NAMUN DEMIKIAN, FRAKSI KAMI SANGAT MENEKANKAN AGAR DI DALAM PERDA TERSEBUT HARUS BENAR-BENAR MEMPERHATIKAN JARAK/ZONASI ANTARA SATU TOKOH MODERN DENGAN TOKOH MODERN SEJENIS ATAU LAINNYA. KAMI YAKIN BAHWA PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKOH MODERN YANG DIATUR MELALUI PERDA AKAN MEMBUAT PELAKU USAHA MERASA NYAMAN DALAM BERUSAHA DAN TERJADI PERSAINGAN BISNIS YANG SEHAT ANTAR PELAKU USAHA. SELAIN ITU FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MEMINTA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGEVALUASI IJIN USAHA YANG SUDAH DIKELUARKAN UNTUK USAHA MINIMARKET YANG BERLABEL ALFAMART DAN INDOMARET DI KABUPATEN SUMBAWA. PERTANYAAN BESARNYA BAGAIMANA BENTUK PENGELOLAAN MINIMARKET YANG BERLEBEL ALFAMART DAN INDOMARET ATAU SEJENISNYA YANG SUDAH TERBANGUN DI DALAM KOTA BILA DIBATASI JUMLAHNYA SEPERTI DIATUR DI DALAM PERATURAN DAERAH?.  FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MEMINTA PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS TERKAIT UNTUK MEMILIKI TROBOSAN AGAR INDUSTRIALISASI PRODUK LOKAL DAERAH BISA BERSAING DENGAN PRODUK-PRODUK IMPORT YANG ADA DI TOKOH MODERN, BAIK DARI SEGI KUALITAS MAUPUN KUANTITAS KARENA SELAMA INI YANG MENJADI KELEMAHAN PRODUK LOKAL TERLETAK PADA KUANTITAS YANG BELUM MEMADAI SEHINGGA TERJADI PERSAINGAN PASAR YANG TIDAK SEHAT. SEPERTI KETERSEDIAAN HASIL KERAJINAN KHAS SUMBAWA YANG BELUM MAMPU BERSAING.

 

  1. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUK LOKAL SUDAH SEHARUSNYA MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH DAERAH.  HAL INI SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PROTEKSI TERHADAP PRODUK LOKAL YANG BISA SAJA DIKLAIM OLEH PIHAK LAIN DENGAN BRAIN PRODUK LOKAL SUMBAWA. NAMUN YANG TIDAK KALAH PENTING BUKAN SAJA PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL ITU SAJA TETAPI JUGA TERHADAP PERLINDUNGAN BAHAN ASAL ATAU BAHAN POKOK YANG AKAN MENJADI PRODUK LOKAL. HAL INI UNTUK MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PRODUK LOKAL DAERAH SUMBAWA. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPAT MENYETUJUI RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL DITETAPKAN SEBAGAI RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA.

 

  1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

TERKAIT DENGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI, PENYELENGGARAAN PENGELOLAANNYA MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT SEDANGKAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI LINTAS KABUPATEN/KOTA DAN YANG BERADA DALAM WILAYAH KABUPATEN KOTA MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI. HAL INI SEBAGAIMANA DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.  KARENA TIDAK ADANYA KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH, SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH TIDAK BERHAK UNTUK MENGATUR PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI. TERHADAP HAL TERSEBUT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENDUKUNG LANGKAH KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA UNTUK MENGUPAYAKAN KE PEMERINTAH PROVINSI AGAR RANPERDA INI MENJADI SEBUAH PERATURAN DAERAH YANG SANGAT URGEN DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SERIUS MENGINGAT KONDISI HUTAN DI WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KHUSUSNYA DI KABUPATEN SUMBAWA SUDAH SANGAT MEMPRIHATINKAN DAN KRITIS .

 

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN (USUL PRAKARSA KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA).
  • FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENCERMATI BAHWA SUBSTANSI YANG DIATUR DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG PERPARKIRAN SUDAH DIATUR DALAM PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, DAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
  • DI DALAM DUA PERDA TERSEBUT SUDAH JELAS MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.
  • KITA SEMUA SANGAT MENYADARI BAHWA POTENSI SEKTOR PARKIR DI KABUPATEN SUMBAWA SANGAT BESAR, DAN SEKTOR PARKIR AKAN MENJADI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SANGAT POTENSIAL BILA DIKELOLA SECARA BENAR.
  • FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENGUSULKAN AGAR PADA SETIAP TITIK-TITIK PARKIR DI WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA DIPASANG PAPAN PENGUMUMAN DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PARKIR. DENGAN TERSEDIANYA PAPAN INFORMASI ATAU MEDIA INFORMASI, PETUGAS PARKIR DAN MASYARAKAT PENGGUNA PARKIR DAPAT MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBANNYA.
  • KAMI MENGUSULKAN PERUBAHAN NOMENKLATUR JUDUL RANPERDA TERSEBUT MENJADI RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN. AGAR PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN BERLAKU EFEKTIF KAMI MENYARANKAN AGAR MENGATUR MEKANISME PENYETORAN KE KAS DAERAH DARI HASIL RETRIBUSI PARKIR DI DALAM PERATURAN DAERAH. INI MEMANG TEKNIS TAPI SANGAT PENTING, KARENA KITA SANGAT BERHARAP DARI TAHUN KE TAHUN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERUS MENINGKAT.
  • FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPAT MENYETUJUI RANPERDA INI UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA.

 

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (USUL PRAKARSA KOMISI IV DPRD KABUPATEN SUMBAWA).

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN SEPENDAPAT DENGAN KOMISI IV BAHWA ANAK PERLU MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI BERBAGAI BENTUK TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN PENELANTARAN. HAL INI JUGA DITEGASKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN) PASAL 288 AYAT (2) BAHWA SETIAP ANAK BERHAK ATAS KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH KEMBANG DAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN DISKRIMINASI.  FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN SANGAT BERHARAP SETELAH PERDA INI DITETAPKAN DAPAT BERLAKU EFEKTIF DAN MAMPU MEMINIMALISIR DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK MENJADI TANGGUNGJAWAB KITA BERSAMA, PEMERINTAH, ORANG TUA DAN MASYARAKAT. KAMI JUGA BERHARAP DUNIA PENDIDIKAN KHUSUSNYA DAPAT MENGAMBIL PERAN  SESUAI TUGAS DAN FUNGSINYA DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK MENJADI JAUH LEBIH BAIK. KAMI SANGAT MENEKANKAN AGAR DALAM RANPERDA INI ANAK TUMBUH DAN BERKEMBANG DENGAN NYAMAN. TERHADAP HAL-HAL DI ATAS FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPAT MENYETUJUI PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DAPAT DITERUSKAN SEBAGAI RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ATAS PENJELASAN KOMISI-KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI UNTUK DITERUSKAN PADA PEMBAHASAN TINGKAT SELANJUTNYA. KECUALI RANPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT (USUL PRAKARSA KOMISI I). KAMI BERHARAP AGENDA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI TETAP MENGUTAMAKAN ASAS KETERBUKAAN MENUJU TERJADINYA DIALOG YANG POSITIF, ASPIRATIF DAN AKOMODATIF, SEHINGGA PROSES PEMBAHASANNYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN LANCAR DAN TEPAT WAKTU SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN. SEMOGA CATATAN USUL SARAN FRAKSI MENJADI BAHAN DAN PEDOMAN AWAL UNTUK PEMBAHASAN-PEMBAHASAN SELANJUTNYA. MELALUI KESEMPATAN YANG BAIK INI KAMI BERHARAP SEMOGA KITA DAPAT TERUS MENJALIN TALI SILATURRAHIM DAN SALING MENGHARGAI DEMI TETAP MENJAGA MARWAH LEMBAGA YANG TERHORMAT INI. MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN, AKHIRNYA ATAS SEGALA PERHATIAN DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

WABILLAHITTAUFIQ WALHIDAYAH,

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

 

SUMBAWA BESAR, 5 APRIL 2017

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

  1. KAMALUDDIN, ST.M.Si. (PENASEHAT)
  2. ISMAIL M, SH (KETUA)
  3. MUHAMMAD NOER, S.Pd.I (WAKIL KETUA)
  4. RUSLI MANAWARI (SEKRETARIS)
  5. A.RAKHMAN HMS, S.Pd (BENDAHARA)

============================================================

 PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI - KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017

 ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

 YANG TERHORMAT,

  • BUPATI  SUMBAWA
  • PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
  • PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
  • SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN DAN STAF AHLI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
  • KOMISIONER KPU DAN PANWASLU KABUPATEN SUMBAWA
  • SEKRETARIS DPRD, PARA KEPALA DINAS, KANTOR  DAN BADAN  SE-KABUPATEN SUMBAWA, PARA CAMAT, LURAH, KEPALA DESA SE-KABUPATEN SUMBAWA
  • PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK, PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PEMUDA DAN ORGANISASI WANITA
  • PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KALANGAN CENDIKIAWAN, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS, SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG KAMI HORMATI.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

MEMULAI  PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PAN INI, PERKENANKAN KAMI MENGAJAK HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, UNTUK BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT,  SERAYA MEMOHON AMPUN KEPADA-NYA DAN MENSYUKURI SEGALA NIKMAT YANG KITA RASAKAN  HINGGA SAAT INI. TERIRING PULA SALAM DAN SHALAWAT KEPADA NABIYULLAH, USWATUN HASANAH, MUHAMMAD RASULULLAH SAW,  SEMOGA  ALLAH  SWT TETAP MENCURAHKAN RAHMAT DAN SAFAAT-NYA KEPADA BELIAU BESERTA KELUARGA, PARA SAHABAT SERTA SELURUH PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

UCAPAN TERIMAKASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI-FRAKSI DPRD, UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI – KOMISI DPRD DALAM SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT INI.

SAUDARAKU PIMPINAN SIDANG DAN HADIRIN YANG YANG TERHORMAT,

SESUAI PENJELASAN KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA SERTA USULAN BADAN LEGISLASI DPRD KABUPATEN SUMBAWA TERDAPAT 5 RAPERDA YANG MASUK DALAM AGENDA PEMBAHASAN UNTUK KEMUDIAN MENDAPAT PERSETUJUAN FRAKSI-FRAKSI DPRD SESUAI KETENTUAN DAN MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN DAERAH. ADAPUN KELIMA RAPERDA TERSEBUT, YAKNI :

  1. RANCANGAN PERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN;
  2. RANCANGAN PERDA TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL;
  3. RANCANGAN PERDA TENTANG TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN; DAN
  4. RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.
  5. RANCANGAN PERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT.

 

DARI KELIMA RAPERDA TERSEBUT, KOMISI-KOMISI DPRD TELAH MELAKSANAKAN SOSIALISASI DITENGAH MASYARAKAT SUMBAWA HINGGA KETINGKAT PEDESAAN. MASYARAKAT MEMBERIKAN APRESIASI POSITIF TERHADAP 4 (EMPAT)  RANCANGAN RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA. SEMENTARA 1 (SATU) RAPERDA YAKNI RAPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT, BELUM SEPENUHNYA MENJADI KEBUTUHAN MASYARAKAT BAHKAN DITENGARAI AKAN MENIMBULKAN KONFLIK HORIZONTAL JIKA RAPERDA INI AKAN DI TETAPKAN. DARI GAMBARAN SINGKAT DIATAS, FRAKSI KAMI MEMBERIKAN BEBERAPA MASUKAN TERHADAP RAPERDA INISIATIF DPRD TAHUN 2017.

  1. TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
    MENYIKAPI PERKEMBANGAN TERAKHIR TERKAIT KEBERADAAN TOKO MODERN YANG MENDAPATKAN SOROTAN TAJAM DARI MASYARAKAT. PERTANYAANNYA APAKAH RAPERDA INI KELAK, TIDAK SEBAIKNYA DIBERLAKUKAN SURUT, DIBERLAKUKAN RETROAKTIF? –HAL INI SEJALAN DENGAN INFORMASI DARI YANG BERKEMBANG BAHWA BERDIRINYA MINIMARKET YANG MENJAMUR BELAKANGAN INI, SEBAGIAN BESAR TIDAK MEMILIKI IZIN YANG JELAS. APALAGI UNTUK SEKADAR MEMENUHI KEWAJIBAN ANALISIS SOSIAL EKONOMI, KEWAJIBAN KEMITRAAN, KEWAJIBAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN MONOPOLI, SEMUANYA TENTU TAK PERLU DIPENUHI MENGINGAT PINTU PERTAMA BERUPA PERIZINAN PUN TAK DIMILIKI. UNTUK ITU DEMI KETERTIBAN, KEPATUTAN ATAS HUKUM, DAN SIKAP KONSEKUEN LEMBAGA LEGISLATIF, KAMI MEMINTA AGAR DALAM KETENTUAN PENUTUP RAPERDA INI DINYATAKAN BAHWA PERATURAN DAERAH INI DIBERLAKUKAN SURUT. SEHINGGA SETIAP JAMURAN MINIMARKET SAAT INI, HARUS DIBEKUKAN SELAMA BELUM MEMILIKI IZIN, HARUS PULA MEMILIKI HASIL ANALISIS SOSIAL EKONOMI DARI LEMBAGA INDEPENDEN, HARUS MENJALANKAN KEMITRAAN APABILA PROSES IZINNYA DITEMPUH PADA SAAT DIBEKUKAN.

TERKAIT LARANGAN KEPADA TOKO MODERN UNTUK MELAKUKAN MONOPOLI. FAKTANYA HAMPIR DI SEMUA MINIMARKET, MULAI DARI GULA PASIR, MAKANAN RINGAN, SAMPAI KE LAMPU DAN ALAT-ALAT TULIS TELAH DIBUBUHI MERK MINIMARKET YANG BERSANGKUTAN. TIDAK TERDAPAT RUANG BAGI PRODUK LOKAL UNTUK TURUT DIPASARKAN.

DENGAN PENAMAAN YANG SAMA DALAM HAL TOKO MODERN, MESKIPUN BERBEDA-BEDA LOKASI, MAKA JELAS TOKO TERSEBUT MERUPAKAN SEJENIS BISNIS FRANCHISE YANG MENJADI BAGIAN DARI USAHA WARALABA. DENGAN DEMIKIAN, BUKAN HANYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA PERLU DIMASUKKAN SEBAGAI BAGIAN DARI LANDASAN YURIDIS RAPERDA. TETAPI LEBIH DARI ITU BAHWA SETIAP MINIMARKET, DIPERSYARATI PERIZINANNYA DENGAN KEPEMILIKAN STPW YANG DIKELUARKAN OLEH MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. TANPA STPW, MAKA TAK ADA IZIN YANG DAPAT DIKELUARKAN OLEH DAERAH TERKAIT DENGAN MINIMARKET TERSEBUT.

  1. KHUSUS RAPERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT, FRAKSI PAN PADA DASARNYA MENGHORMATI HAK-HAK MASYARAKAT ADAT YANG ADA DI INDONESIA SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN. NAMUN TERKAIT RAPERDA PPMA YANG MENJADI USUL SARAN KOMISI I DPRD KABUPATEN SUMBAWA INI, BELUM DAPAT DIBAHAS PADA TINGKATAN SELANJUTNYA, MENGINGAT UNTUK MENETAPKAN RAPERDA MENJADI RAPERDA DIBUTUHKAN KAJIAN MENDALAM BAIK DARI SEGI SOSIOLOGIS, YURIDIS DAN FILOSOFIS. FPAN MENYARANKAN AGAR RAPERDA INI TIDAK MENJADI KEWENANGAN INISITIF DPRD MELAINKAN MENJADI USULAN RAPERDA DARI EKSEKUTIF SEHINGGA KAJIANNYA LEBIH MENDALAM TERHADAP GENEOLOGIS, TERITORIAL.

KAMI JUGA MEMINTA KESULTANAN SUMBAWA DAN LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA UNTUK AKTIF MEMBERIKAN MASUKAN TERKAIT MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT SEHINGGA PADA PERJALANANNYA NANTI TIDAK MENIMBULKAN KONFILK DITENGAH MASYARAKAT.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

FRAKSI PAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA DAPAT MENYETUJUI 4 DARI 5 RAPERDA INISIATIF DPRD PADA MASA SIDING TAHUN INI. ADAPUN KEEMPAT RAPERDA TERSEBUT YAKNI :

  1. RANCANGAN PERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN;
  2. RANCANGAN PERDA TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL;
  3. RANCANGAN PERDA TENTANG TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN; DAN
  4. RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

 

SIDANG PARIPURNA YANG KAMI HORMATI,

DEMIKIAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP PENYAMPAIN PENDAPAT KOMISI-KOMISI DPRD ATAS 5(LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HAK INISIATIF  DPRD KABUPATEN SUMBAWA.

ATAS PERHATIAN DAN KESABARAN BAPAK/IBU MENDENGARKAN PANDANGAN FRAKSI PAN, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

 

WABILLAHITAUFIQWALHIDAYAH
WASSALAAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

SUMBAWA BESAR,           APRIL 2017

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

DPRD KABUPATEN SUMBAWA

IDA RAHAYU, S.AP               KETUA

HAIRIL, H.M.ALI              WAKIL KETUA

SALMAN ALFARISI, SH          SEKRETARIS

MUSTAJABUDDIN, S.SOS ANGGOTA

ARAHMAN ATTA, S.AG, MM        ANGGOTA

============================================================

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYADPRD KABUPATEN SUMBAWAJln. Lintas Sumbawa – Bima Km 5 (Telp. (0371) 2628020, 2628021 Fax (0371) 2628040 Sumbawa Besar Website: www.dprd-sumbawakab.go.id

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TAHUN SIDANG 2017

 

DIBACAKAN OLEH  : ANDI RUSNI, SE.

 

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH.

SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

OM SWASTYASTU

SALAM INDONESIA RAYA !!!

YANG TERHORMAT :

  • BUPATI SUMBAWA YANG DIWAKILI OLEH SEKDA SUMBAWA
  • PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
  • SEGENAP ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
  • SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN, PARA STAF AHLI SERTA KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, PARA CAMAT DAN LURAH SE-KABUPATEN SUMBAWA
  • KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
  • PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI WANITA, ORGANISASI PEMUDA, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS SERTA PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN,

SINGKATNYA HADIRIN TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

 

          MENGAWALI PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI KAMI INI, MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA KITA BISA HADIR DI RUANG SIDANG YANG TERHORMAT INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT GUNA MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA KEDUA DPRD KABUPATEN SUMBAWA  DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANPERDA INISIATIF KOMISI-KOMISI DPRD KAB. SUMBAWA TAHUN SIDANG 2017.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA, BAGINDA RASUL, NABI BESAR MUHAMMAD SAW, MANUSIA TERBAIK YANG TERPILIH MENJADI TELADAN UMMAT MANUSIA, DAN JUGA KEPADA PARA KELUARGA BELIAU, PARA SAHABAT BELIAU DAN PENGIKUTNYA, TERMASUK KITA SEKALIAN INSYA ALLAH HINGGA YAUMIL QIYAMAH.

KAMI  MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM TERHADAP RANPERDA INISIATIF KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN SIDANG 2017. PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA  INI PULA IJINKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA KOMISI-KOMISI DPRD KAB. SUMBAWA YANG TELAH  MENYAMPAIKAN PENJELASAN TERHADAP RANPERDA INISIATIF TERSEBUT  PADA SIDANG PARIPURNA SEBELUMNYA DAN TERIMA KASIH PULA KAMI SAMPAIKAN KEPADA BAPEMPERDA DPRD KAB. SUMBAWA YANG TELAH MENGURAI CATATAN-CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RANPERDA INISIATIF DPRD INI.

 HADIRIN SIDANG DEWAN YANG BERBAHAGIA

 RANPERDA INISIATIF DPRD INI TENTU HARUS KITA APRESIASI SEBAB MUNCULNYA RANPERDA INI SALAH SATUNYA MERUPAKAN ASPIRASI MASYARAKAT YANG DISAMPAIKAN MELALUI LEMBAGA DPRD. SEBAGAI LEMBAGA POLITIK YANG SALAH SATU FUNGSINYA ADALAH LEGISLASI ATAU MENYUSUN PERATURAN DAERAH MAKA SUDAH SEYOGYANYA DPRD MENYIKAPINYA DAN MELAKSANAKANNYA SESUAI MEKANISME YANG BERLAKU.

RANPERDA YANG DISUSUN INI KAMI HARAPKAN BENAR-BENAR DIJALANKAN DENGAN BAIK, SECARA KONSEKWEN DAN KONSISTEN. MENGAPA HAL INI KAMI SAMPAIKAN ? SEBAB SELAMA INI, BANYAK RANPERDA YANG TELAH DITETAPKAN MENJADI PERDA HANYA UNTUK MENGGUGURKAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN DPRD SEMATA SEBAB ATURAN TURUNANNYA BERUPA PERATURAN BUPATI TIDAK KUNJUNG TERBIT PADAHAL SUDAH BERJALAN SAMPAI 2 BAHKAN 3 TAHUN. SEMISAL PERDA TENTANG PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 MAUPUN PERDA YANG MENGATUR TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MIRAS.

UNTUK TAHUN SIDANG 2017 INI, TERDAPAT 5 (LIMA) RANPERDA YANG TELAH DISOSIALISIKAN DI 4 (EMPAT) ZONA SEBELUM SETIAP RANCANGAN PERDA TERSEBUT DIBAHAS DALAM SIDANG PARIPURNA DPRD KABUPATEN SUMBAWA DALAM RANGKA MENYARING TANGGAPAN, SARAN, KRITIK DAN MASUKKAN YANG KONSTUKTIF DEMI PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERDA, AGAR NANTINYA KETIKA TELAH DITETAPKAN MENJADI PERDA MEMILIKI DAYA LAKU DAN DAYA GUNA YANG EFEKTIF DI TENGAH MASYARAKAT.

ADAPUN RANCANGAN PERDA YANG SIAP DIBAHAS DALAM SIDANG PARIPURNA DPRD KABUPATEN SUMBAWA TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

  1. RANCANGAN PERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT INISIATIF KOMISI I DPRD KAB. SUMBAWA;
  2. RANCANGAN PERDA TENTANG DAERAH ALIRAN SUNGAI
  3. RANCANGAN PERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN INISIATIF KOMISI II DPRD KAB. SUMBAWA;
  4. RANCANGAN PERDA TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL INISIATIF KOMISI II DPRD KAB. SUMBAWA;
  5. RANCANGAN PERDA TENTANG TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN INISIATIF KOMISI III DPRD KAB. SUMBAWA, DAN;
  6. RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

 

BERDASARKAN SOSIALISASI DI EMPAT ZONA DI KABUPATEN SUMBAWA, HARUS DIAKUI BAHWA SOSIALISASI TERSEBUT CUKUP DINAMIS, SERTA TERDAPAT EKSPEKTASI MASYARAKAT YANG CUKUP TINGGI KEPADA PEMERINTAH DAN DPRD UNTUK SEGERA MEMBAHAS DAN MENGESAHKAN RANPERDA TERSEBUT MENJADI PERDA, TENTU DENGAN DISERTAI BEBERAPA CATATAN, MASUKAN SARAN DAN KRITIKAN YANG SIFATNYA KONSTRUKTIF.

SELANJUTNYA DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA EMPAT ZONA SOSIALISASI TERSEBUT ADALAH:

  • ZONA 1, WILAYAH DAPIL I KABUPATEN SUMBAWA;
  • ZONA 2, WILAYAH DAPIL II KABUPATEN SUMBAWA;
  • ZONA 3, WILAYAH DAPIL III DAN DAPIL V KABUPATEN SUMBAWA; DAN
  • ZONA 4, WILAYAH DAPIL IV KABUPATEN SUMBAWA.

BERDASARKAN KAJIAN YANG TELAH KAMI LAKUKAN DITENGAH MASYARAKAT DAN DISERTAI BERBAGAI REFERENSI MAUPUN FAKTA SOSIAL DAN EKONOMI SERTA HASIL SOSIALISASI SEMUA RANPERDA TERSEBUT DI 4 (EMPAT) ZONA DI ATAS, MAKA IZINKANLAH FRAKSI KAMI MENYAMPAIKAN PANDANGAN SEBAGAI BERIKUT:

 

  1. RANCANGAN PERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT INISIATIF KOMISI I DPRD KAB. SUMBAWA;

RANCANGAN PERDA INI MENJADI SALAH SATU TOPIK PEMBAHASAN YANG PALING MENARIK DAN MENDAPAT PERHATIAN DARI BERBAGAI LAPISAN MASYARAKAT BAIK PESERTA SOSIALISASI MAUPUN MASYARAKAT UMUM LAINNYA, TERMASUK HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN DI INTERNAL FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KAB. SUMBAWA. OLEH SEBAB ITU DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM, TERKAIT MASYARAKAT HUKUM ADAT TERSEBUT KITA DAPAT MERUJUK KEPADA:

  • UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA PASAL 2 AYAT 4 MENYEBUTKAN BAHWA “HAK MENGUASAI DARI NEGARA TERSEBUT DI ATAS PELAKSANAANNYA DAPAT DIKUASAKAN KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA DAN MASYARAKAT-MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEKEDAR DIPERLUKAN DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL, MENURUT KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH.”
  • SELANJUTNYA DIJELASKAN DI DALAM PASAL 3 UU POKOK-POKOK AGRARIA BAHWA PELAKSANAAN HAK ULAYAT DAN HAK-HAK YANG SERUPA ITU DARI MASYARAKAT-MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEPANJANG MENURUT KENYATAANNYA MASIH ADA, HARUS SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA SESUAI DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN NEGARA, YANG BERDASARKAN ATAS PERSATUAN BANGSA SERTA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN YANG LEBIH TINGGI.”
  • BERDASARKAN PASAL 4 AYAT 3 UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENYEBUTKAN BAHWA “PENGUASAAN HUTAN OLEH NEGARA TETAP MEMPERHATIKAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEPANJANG KENYATAANNYA MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA, SERTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL.”
  • SEMENTARA ITU, PASAL 67 AYAT 1 UU YANG SAMA MENYEBUTKAN BAHWA:
  1. MASYARAKAT HUKUM ADAT SEPANJANG MENURUT KENYATAANNYA MASIH ADA DAN DIAKUI KEBERADAANNYA, BERHAK:
  2. MELAKUKAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP SEHARI-HARI MASYARAKAT ADAT YANG BERSANGKUTAN;
  3. MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG; DAN
  4. MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERANNYA.
  5. PENGUKUHAN DAN HAPUSNYA KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH.
  6. KETENTUAN LEBIH LANJUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.”
  • SELAIN DARIPADA ITU, PASAL 67 AYAT (1) UU KEHUTANAN MENYEBUTKAN BAHWA MASYARAKAT HUKUM ADAT DIAKUI KEBERADAANNYA JIKA MENURUT KENYATAANNYA MEMENUHI UNSUR ANTARA LAIN:
  1. MASYARAKAT MASIH DALAM BENTUK PAGUYUBAN (RECHTSGEMEENSCHAP);
  2. ADA KELEMBAGAAN DALAM BENTUK PERANGKAT PENGUASA ADATNYA;
  3. ADA WILAYAH HUKUM ADAT YANG JELAS;
  4. ADA PRANATA DAN PERANGKAT HUKUM, KHUSUSNYA PERADILAN ADAT, YANG MASIH DITAATI; DAN
  5. MASIH MENGADAKAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DI WILAYAH HUTAN SEKITARNYA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP SEHARI-HARI.”
  • MASIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DISEBUTKAN JUGA BAHWA “PENGUKUHAN KEBERADAAN DAN HAPUSNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 (SATU) DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH”. TERKAIT PASAL TERSEBUT DALAM MEMBUAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012, MAHKAMAH KONSTITUSI BERPENDAPAT BAHWA PENGUKUHAN KEBERADAAN DAN HAPUSNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT DITETAPKAN DENGAN PERDA MERUPAKAN DELEGASI WEWENANG YANG DIATUR DALAM PASAL 18B AYAT 2 UUD 1945. KONSISTEN DENGAN PASAL 67 AYAT 2 UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TERSEBUT, DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMPUS DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KAB/KOTA, UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIJELASKAN BAHWA PENETAPAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, KEARIFAN LOKAL ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK KEARIFAN LOKAL ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERKAIT DENGAN PPLH YANG BERADA DI DAERAH KAB. ATAU KOTA MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA.
  • BERDASARKAN PASAL (1) PERMENDAGRI NO 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MENYEBUTKAN BAHWA;
  1. MASYARAKAT HUKUM ADAT ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMIIKI KARAKTERISTIK KHAS, HIDUP BERKELOMPOK SECARA HARMONIS SESUAI HUKUM ADATNYA, MEMILIKI IKATAN PADA ASAL USUL LELUHUR DAN ATAU KESAMAAN TEMPAT TINGGAL, TERDAPAT HUBUNGAN YANG KUAT DENGAN TANAH DAN LINGKUNGAN HIDUP, SERTA ADANYA SISTEM NILAI YANG MENENTUKAN PRANATA EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM DAN MEMANFAATKAN SATU WILAYAH TERTENTU SECARA TURUN TEMURUN.
  2. WILAYAH ADAT ADALAH TANAH ADAT YANG BERUPA TANAH, AIR, DAN ATAU PERAIRAN BESERTA SUMBER DAYA ALAM YANG ADA DI ATASNYA DENGAN BATAS-BATAS TERTENTU, DIMILIKI, DIMANFAATKAN DAN DILESTARIKAN SECARA TURUN-TEMURUN DAN SECARA BERKELANJUTAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP MASYARAKAT YANG DIPEROLEH MELALUI PEWARISAN DARI LELUHUR MEREKA ATAU GUGATAN KEPEMILIKAN BERUPA TANAH ULAYAT ATAU HUTAN ADAT.

 

SELANJUTNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KAB. SUMBAWA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SEJARAH, SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN POLITIK DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA:

  1. DI MASA KESULTANAN SUMBAWA, PERNAH ADA MASYARAAT YANG BERTEMPAT TINGGAL DI KAWASAN HUTAN DODO YANG MASUK DI DALAM KECAMATAN ROPANG SAAT INI. KEMUDIAN DIDASARKAN KEPADA KETERANGAN BEBERAPA ORANG TUA DAN MASYARAKAT (BEKAS PENDUDUK DI WILAYAH DODO) YANG MASIH HIDUP DAN TELAH MENYEBAR DI BEBERAPA WILAYAH LAIN, BAHWA MEREKA TURUN DARI WILAYAH DODO KARENA ADA PERINTAH DARI PADUKA RAJA (SULTAN SUMBAWA) MENGINGAT SALAH SATU ALASAN ADALAH SULITNYA KESULTANAN MENCAPAI DAERAH TERSEBUT JIKA TERJADI HAL-HAL YANG BERKENAAN DENGAN KEHIDUPAN DAN PEMERINTAHAN.
  2. SELANJUTNYA MASYARAKAT YANG TINGGAL DI WILAYAH DODO KECAMATAN ROPANG TERSEBUT, SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN DAN KEMAJUAN PERADABAN, MEREKA SUDAH TIDAK ADA LAGI, SELAIN KARENA SUDAH BANYAK YANG MENINGGAL DUNIA (PARA NENEK MOYANGNYA), MAREKA JUGA TIDAK LAGI MENEMPATI WILAYAH YANG SEKARANG INI DIKLAIM OLEH MEREKA YANG MENGAKU SEBAGAI KETURUNAN DARI MASYARAKAT ADAT KARENA SUDAH PINDAH DAN MENYEBAR DI BEBERAPA WILAYAH LAIN.
  3. MESKI SECARA HISTORIS WILAYAH-WILAYAH YANG DISEBUT/DIKLAIM SEBAGAI WILAYAH MASYARAKAT ADAT INI MASIH ADA SAMPAI SAAT INI, NAMUN TINGGAL NAMA DAN YANG TERSISA HANYA SAKSI SEJARAH BERUPA KEBENDAAN SEPERTI KUBURAN, BEKAS TANAMAN RAKYAT YANG UMURNYA SUDAH PULUHAN TAHUN DAN BEBERAPA PENINGGALAN LAINNYA, NAMUN SECARA FAKTA MASYARAKAT TIDAK LAGI MENDIAMI WILAYAH TERSEBUT.
  4. YANG TERJADI SEKARANG INI, JUSTRU MASYARAKAT YANG DATANG DARI WILAYAH LAIN YANG MENGAKU SEBAGAI KETURUNAN YANG MENCOBA MEMBANGKITKAN KEMBALI DENGAN MENDEKLARASI DIRI SEBAGAI MASYARAKAT ADAT YANG MASIH MENDIAMI WILAYAH TERSEBUT, DENGAN MENGHIDUPKAN KEMBALI SIMBOL-SIMBOL MASYARAKAT ADAT, SEPERTI BAHASA, PAKAIAN ADAT, RUMAH ADAT, ADAT ISTIADAT DAN LAIN SEBAGAINYA.
  5. UPAYA UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN DARI PEMERINTAH, SELAIN MELAKUKAN PENDEKATAN SECARA BIROKRATIS, MEREKA JUGA MELAKUKAN PENDEKATAN SECARA POLITIS, DENGAN MENGUSULKAN PEMBENTUKAN REGULASI SEHINGGA MELAHIRKAN RANCANGAN PERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT SEBAGAI UPAYA SISTIMATIS UNTUK MENGAKUI KEBERADAAN MEREKA DIPENTAS NEGARA INI. NAMUN SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT SUMBAWA YANG SECARA NYATA DAN MENGETAHUI SECARA PASTI FAKTA DAN SEJARAH MASA LALU, MENOLAK PENGAKUAN “MASYARAKAT ADAT” INI DENGAN MENOLAK KEBERADAN MEREKA.
  6. SELANJUTNYA MENURUT SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT SUMBAWA (KETERWAKILAN YANG HADIR PADA SOSIALISASI RANCANGAN PERDA), BAHWA PENGAKUAN TERHADAP KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT DENGAN PERDA AKAN BERTENTANGAN SEJARAH KEBERADAAN KESULTANAN SUMBAWA DAN SANGAT BERPOTENSI MENIMBULKAN PERTIKAIAN INTERNAL DI TENGAH MASYARAKAT SUMBAWA.
  7. SELAIN ITU, FAKTA SEJARAH JUGA MENUNJUKKAN BAHWA KETIKA TERBENTUKNYA KERAJAAN SUMBAWA SEMUA KEDATUAN TELAH DIHAPUS ATAU DIBUBARKAN KECUALI 3 (TIGA) KEDATUAN YANG DIKENAL DENGAN ISTILAH KEMUTAR TELU, YAKNI KEDATUAN SERAN (SETELUK), KEDATUAN TALIWANG DAN KEDATUAN JEREWEH.

 

BERDASARKAN URAIAN DARI BERBAGAI PERSPEKTIF DI ATAS MAKA KAMI DAPAT MENYIMPULKAN BAHWA:

  1. NEGARA MENGAKUI KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAIMANA DINYATAKAN DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA, UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT;
  2. PENGAKUAN DAN PENGHAPUSAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU DAN JUGA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 DITETAPKAN MELALUI PERATURAN DAERAH;
  3. BERDASARKAN FAKTA KESEJARAHAN, FAKTA SOSIAL DAN KULTURAL SERTA HASIL KAJIAN EMPIRIK DAPAT DINYATAKAN BAHWA KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SUMBAWA BERBEDA DENGAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LAIN DI INDONESIA YANG TELAH DITETAPKAN MELALUI PERDA MAUPUN YANG SEDANG DALAM PENYUSUNAN PERDA, DIMANA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SUMBAWA TIDAK MEMENUHI UNSUR SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MAUPUN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, KHUSUSNYA PADA FRASA; “KENYATAANNYA MASIH ADA” ATAU TURUN-TEMURUN”, MAUPUN KETENTUAN MENGENAI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DALAM PERMENDAGRI TERSEBUT DI ATAS
  4. ASPIRASI YANG BERKEMBANG DITENGAH MASYARAKAT SAAT SOSIALISASI MAUPUN SAAT DILAKUKANNYA KAJIAN-KAJIAN DAN DISKUSI SOSIAL;
  5. HASIL RAPAT INTERNAL FRAKSI GERINDRA DPRD KAB. SUMBAWA PADA HARI SENIN, 3 APRIL 2017.

BERDASARKAN KESIMPULAN DI ATAS MAKA FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KAB. SUMBAWA, DENGAN SEGALA KEYAKINAN DAN KETETAPAN HATI YANG TEGUH SERTA MENGHARAPKAN PETUNJUK, RAHMAT DAN RIDHO ALLAH SWT MENYATAKAN BAHWA RANPERDA INISIATIF KOMISI I TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT KAMI NYATAKAN “DITOLAK” UNTUK DILANJUTKAN KE PEMBAHASAN SELANJUTNYA !

HAL SENADA JUGA BERLAKU BAGI RANCANGAN PERDA TENTANG DAERAH ALIRAN SUNGAI SEBAB BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA

 

SEDANGKAN TERHADAP:

 

  • RANCANGAN PERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN INISIATIF KOMISI II DPRD KAB. SUMBAWA;
  • RANCANGAN PERDA TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL INISIATIF KOMISI II DPRD KAB. SUMBAWA;
  • RANCANGAN PERDA TENTANG TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN INISIATIF KOMISI III DPRD KAB. SUMBAWA, DAN;
  • RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

DAPAT DILANJUTKAN KE PEMBAHASAN SELANJUTNYA TANPA CATATAN APAPUN.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA TAMU UINDANGAN YANG BERBAHAGIA

DEMIKIANLAH PANDANGAN FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KABUPATEN SUMBBAWA DENGAN HARAPAN DAPAT MENJADI ACUAN PADA TINGKAT PEMBAHASAN SELANJUTNYA HINGGA PENETAPAN .

 

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA,

 

BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH

WASALAMU’ALAIKUM WR. WB.

OM SANTI SANTI SANTI OM

SALAM INDONESIA RAYA

 

SUMBAWA BESAR, 05 APRIL 2017

FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

 

ANDI RUSNI, SEMUHAMMAD FAEZAL, S.APHAMZAH ABDULLAHIr. H. SAMSUL NURDIN

SARIPUDDIN, S.Pd

::::

:

KETUAWAKIL KETUASEKRETARISBENDAHARA

BENDAHARA

===========================================================

 ASSALAMU’ALAIKUM WAR. WAB.

 PEMANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN SUMBAWA ATAS PENJELASAN KOMISI-KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN TAHUN 2017

                                                                   

YTH, BUPATI SUMBAWA

YTH, PIMPINAN DPRD BESERTA SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA

YTH,  PARA ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA  PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

YTH, SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, KEPALA PERANGKAT DAERAH, STAF AHLI PADA SEKRETARIAT DAERAH, DAN PARA KEPALA BAGIAN PADA UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

YTH, PARA CAMAT, LURAH SE KABUPATEN SUMBAWA

YTH,  PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, PIMPINAN ORGANISASI POLITIK, KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH WANITA, LSM DAN INSAN PERS, SINGKATNYA PARA HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI MULIAKAN.

SALAM RESTORASI..

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

MENGAWALI PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM, MARILAH SENANTIASA KITA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, HIDAYAH DAN RIDHO-NYA, SEHINGGA KITA BERKESEMPATAN HADIR MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT,  DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN ATAS PENJELASAN KOMISI-KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MENJADI USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN TAHUN ANGGARAN 2017.

SALAWAT DAN SALAM MARILAH KITA PERSEMBAHKAN KEHADIRAT JUNJUNGAN ALAM NABIULLAH MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA DAN PARA SAHABATNYA, SEMOGA KITA SELALU ISTIQOMAH DENGAN AJARAN-AJARAN BELIAU.

SELANJUTNYA MELALUI KESEMPATAN INI, KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG ATAS WAKTU DAN KESEMPATAN YANG TELAH DIBERIKAN DALAM RANGKA MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM. SEKALIGUS PULA UCAPAN  TERIMA KASIH KEPADA JURU BICARA KOMISI I, II, III, DAN IV YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN BERKAITAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN PADA RAPAT PARIPURNA I HARI SENIN, 3 APRIL 2017.  KAMI JUGA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA BADAN MUSYAWARAH DPRD YANG TELAH MENETAPKAN JADUAL PARIPURNA PADA MASA SIDANG PERTAMA TAHUN 2017.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SECARA YURIDIS FORMAL, DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ADALAH PASAL 18 AYAT (6) UNDANG-UNDANG DASAR 1945. SELANJUTNYA, PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MERUPAKAN AGENDA YANG DIAMANATKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTARA LAIN PADA PASAL 240 AYAT (2) DAN PASAL 241 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KEMBALI DIPERTEGAS PADA PASAL 72 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG MENGAMANATKAN BAHWA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILAKUKAN OLEH DPRD BERSAMA KEPALA DAERAH UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SETELAH MENCERMATI PENJELASAN KOMISI DAN MEMPERHATIKAN DRAFT RANPERDA USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN, FRAKSI NASDEM MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA KOMISI-KOMISI DEWAN YANG SUDAH MEMPRAKARSAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG AKAN DIBAHAS PADA MASA SIDANG PERTAMA TAHUN 2017. PROSES PENYUSUNANNYA TELAH MELALUI MEKANISME YANG SEKALIGUS DISERTAI DENGAN SOSIALISASI RANPERDA DI SEMUA ZONA GUNA MENDAPATKAN SARAN, KRITIK KONSTRUKTIF SEBAGAI UPAYA MEMPERKAYA LITERASI RANPERDA. MESKI DEMIKIAN, PADA KESEMPATAN INI KAMI AKAN MEMBERIKAN CATATAN DAN USUL SARAN SEBAGAI BERIKUT :

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT (USUL PRAKARSA KOMISI I DPRD KABUPATEN SUMBAWA);
  • FRAKSI NASDEM BERPANDANGAN BAHWA RANPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT MASIH PREMATUR DAN BELUM WAKTUNYA UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH. HAL INI SEKALIGUS MEMPERHATIKAN FAKTA LAPANGAN PADA KEGIATAN SOSIALISASI RANPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT YANG DILAKSANAKAN DI EMPAT ZONA OLEH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA MENDAPAT PENOLAKAN KERAS DARI MASYARAKAT DAN DIANGGAP BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK ANTAR MASYARAKAT.
  • PERTIMBANGAN LAIN SEHINGGA FRAKSI NASDEM BELUM BISA MENERIMA RANPERDA INI DITETAPKAN SEBAGAI PERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA, KARENA KEPALA DAERAH BELUM PERNAH MENGELUARKAN KEPUTUSAN TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SUMBAWA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAKNI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.
  • DISAMPING ITU, ADANYA TITAH SULTAN SUMBAWA YANG MENYATAKAN TIDAK ADA MASYARAKAT HUKUM ADAT LAINNYA DI SUMBAWA MELAINKAN LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA (LATS) DARI KECAMATAN TARANO SUMBAWA SAMPAI KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT, DAN TELAH LAHIRNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA (LATS).

 

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI II;
  2. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN SUMBAWA MASIH CENDRUNG SANGAT KUMUH, BELUM TERTATA DENGAN BAIK, SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH PERLU MEMBERIKAN PERHATIAN SERIUS TERHADAP KONDISI TERSEBUT. HAL INI SEKALIGUS DIBARENGI DENGAN BELUM MERATANYA KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN SUMBAWA SEHINGGA MEMBERI KAN RUANG BAGI TERBANGUNNYA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKOH MODERN BUKAN SAJA DI DALAM KOTA SUMBAWA BAHKAN SAMPAI KE WILAYAH KECAMATAN DAN DESA. MESKIPUN KEBERADAAN TOKO MODERN SEPERTI ALFAMART DAN INDOMARET BELUM MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA. KARENA ITU PERLU DI ATUR MELALUI SEBUAH PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PASAR, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKOH MODERN. FRAKSI NASDEM DAPAT MENYETUJUI RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKOH MODERN UNTUK DITETAPKAN MENJADI RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA. NAMUN DEMIKIAN, PEMERINTAH DAERAH PERLU MENGATUR PERIJINAN DAN JARAK ZONASI TOKOH MODERN SEPERTI ALFA MART DAN INDOMARET YANG ADA SAAT INI SEHINGGA TIDAK MEMATIKAN USAHA PEDAGANG LOKAL DAN PEDAGANG KIOS DAN PELAKU UMKM DI KABUPATEN SUMBAWA. SELAIN ITU POLA PENGAWASAN DARI PEMERINTAH DAERAH SEHINGGA TERJADI PERSAINGAN USAHA SECARA SEHAT DAN BERKALANJUTAN.

  • KEBERADAAN TOKO MODERN YANG BERJEJARING (ALFAMART DAN INDOMARET) TIDAK SESUAI DENGAN KEARIFAN LOKAL KABUPATEN SUMBAWA; KEBERADAAN TOKO MODERN YANG BERJEJARING (ALFAMART DAN INDOMARET) TIDAK MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUMBAWA; KEBERADAAN TOKO MODERN YANG BERJEJARING (ALFAMART DAN INDOMARET) MEMATIKAN PENGUSAHA LOKAL DI KABUPATEN SUMBAWA; KAMI INGIN JUMLAH TOKO BERJEJARING (ALFAMART DAN INDOMARET) DI KOTA SUMBAWA BERJUMLAH 5 BUAH DAN DI KECAMATAN HANYA 1 BUAH.

 

  1. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

BERBAGAI PRODUK LOKAL POTENSIAL DIMILIKI OLEH KABUPATEN SUMBAWA, HANYA SAJA BELUM BISA BERBICARA BANYAK DI TINGKAT LOKAL APALAGI REGIONAL APALAGI DI PENTAS NASIONAL. HAL INI TENTU MEMBUAT KITA SEMUA MIRIS, YANG JUSTRU PRODUK DARI LUAR DAERAH LEBIH BANYAK DIKONSUMSI OLEH MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA MESKIPUN JENISNYA SAMA DENGAN KARAKTERISTIK BERBEDA, SEPERTI KOPI.  TERHADAP FAKTA TERSEBUT SUDAH SAATNYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA MEMILIKI PAYUNG HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL. NAMUN DEMIKIAN, PELAKU USAHA PRODUK LOKAL TENTU HARUS TETAP MENJAGA KUALITAS DAN KONTINYUITAS PRODUK SEHINGGA MUDAH DIDAPATKAN DI BERBAGAI TEMPAT. PEMERINTAH DAERAH MELALUI LEADING SEKTOR TEKNIS SEHARUSNYA LEBIH INTENS MEMBERIKAN PEMBINAAN TERHADAP PELAKU UMKM SEHINGGA TERJADI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA. DISAMPING ITU PELAKU USAHA PRODUK LOKAL DIBERIKAN PELATIHAN DARI SISI MANAJEMEN USAHA. TERHADAP FAKTA TERSEBUT FRAKSI NASDEM DAPAT MENYETUJUI RANPERDA INI UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA.

FRAKSI NASDEM MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENETAPKAN SEBUAH PRODUK LOKAL YANG BISA DIGUNAKAN BAIK DI INSTANSI PEMERINTAH, HOTEL, TOKOH MODERN, MALL, MINIMARKET DLL, DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL. FRAKSI NASDEM JUGA MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBUKA GREI KHUSUS UNTUK PRODUK-PRODUK LOKAL DI SETIAP MALL DAN MINIMARKET.

 

  1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

SEIRING DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PENGATURAN PENGAWASAN HUTAN DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KEWENANGANNYA BERADA PADA PEMERINTAH PROPINSI. TERHADAP HAL INI FRAKSI NASDEM MENYARANKAN AGAR RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TIDAK DIBAHAS PADA PEMBAHASAN BERIKUTNYA.

 

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN (USUL PRAKARSA KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA).
  • FRAKSI NASDEM MENCERMATI BAHWA SUBSTANSI YANG DIATUR DALAM RANPERDA TERSEBUT SUDAH ADA PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. TERKAIT RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR. FRAKSI NASDEM MENYARANKAN AGAR NOMENKLATUR RANPERDA TENTANG PERPARKIRAN DIUBAH MENJADI RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR. YAKNI BAGAIMANA TATA CARA PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. FRAKSI NASDEM DAPAT MENYETUJUI RANPERDA INI UNTUK DIBAHAS PADA PEMBAHASAN SELANJUTNYA.
  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (USUL PRAKARSA KOMISI IV DPRD KABUPATEN SUMBAWA).

FRAKSI NASDEM MEMAHAMI BETUL BAHWA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK HARUS DIMAKNAI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK. DAN HAL INI HARUS MENJADI TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA. NAMUN DEMIKIAN SETIAP PIHAK MENGAMBIL PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING. SETIAP ANAK DIUPAYAKAN AGAR TERHINDAR DARI DISKRIMINASI DAN EKSPLOITASI. KARENA ITU FRAKSI NASDEM MENYETUJUI AGAR RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM ATAS PENJELASAN KOMISI-KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MENJADI USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN. KAMI BERHARAP AGENDA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI TETAP MENGUTAMAKAN ASAS KETERBUKAAN MENUJU TERJADINYA DIALOG YANG POSITIF, ASPIRATIF DAN AKOMODATIF, SEHINGGA PROSES PEMBAHASANNYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN LANCAR DAN TEPAT WAKTU SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RANGKA MENUJU SUMBAWA YANG HEBAT DAN BERMARTABAT.

 

AKHIRNYA, TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

 SALAM RESTORASI……………

 WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

 SUMBAWA BESAR,  5 APRIL  2017

FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN SUMBAWA

 

KETUA : HASANUDDIN, SE
WAKIL KETUA : ZULKARNAEN
SEKRETARIS : BUNARDI
ANGGOTA : EDY SYARIFUDDIN

===========================================================

 PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  DPRD KABUPATEN SUMBAWA

TERHADAP 6 ( ENAM ) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SEBAGAI USUL INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA

MASA SIDANG TAHUN 2017

 ASSALAMUALAIKUM WAR. WAB.

 

YTH.      BUPATI SUMBAWA

YTH.      PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD SUMBAWA

YTH.      ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KAB. SUMBAWA

YTH.      SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, PARA CAMAT DAN LURAH                                                    SE- KABUPATEN SUMBAWA

YTH.      PIMPINAN PARTAI POLITIK, PEMUKA AGAMA,  PEMUKA MASYARAKAT, TOKOH WANITA DAN TOKOH PEMUDA, INSAN PERS SERTA PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN

SINGKATNYA HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA

 

ALHAMDULILLAH  SEGALA PUJI BAGI ALLAH SWT, ATAS BERKAT RAHMAT DAN NIKMAT-NYA KITA DAPAT BERKUMPUL DI TEMPAT INI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN SALAH SATU TUGAS KONSTITUSIONAL SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16                TAHUN 2010.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA                     USWAH HASANAH KITA NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA DAN PARA SAHABAT YANG SETIA MENGIKUTI SUNNAHNYA.

 

 

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA  FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  GUNA  MENYAMPAIKAN  PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT BERKAITAN DENGAN                    6 ( ENAM ) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS USUL INISIATIF                       DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA PADA SIDANG PARIPURNA KE-2 HARI INI.

 

SELANJUTNYA, KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA BADAN LEGISLASI,                              BADAN MUSYAWARAH SERTA TERKHUSUS KEPADA KOMISI-KOMISI DEWAN YANG TELAH MELUANGKAN WAKTU UNTUK MENDALAMI BAIK SECARA ADMINISTRATIF, SOSIOLOGIS, YURIDIS MAUPUN SECARA AKADEMIK TERHADAP 6  ( ENAM ) BUAH RANCANGAN PERDA SEHINGGA MENJADI BAHAN ACUAN UNTUK  MENGUSULKAN PRODUK HUKUM BARU ATAS INISIATIF DPRD

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

 

IZINKANLAH PADA KESEMPATAN INI, KAMI MENYAMPAIKAN PENDAPAT                               FRAKSI   PARTAI DEMOKRAT ATAS PENJELASAN KOMISI-KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD SUMBAWA, SECARA BERTURUT-TURUT SEBAGAI BERIKUT :

 

  1. TENTANG RANPERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT

 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MEMAHAMI  BAHWA TERMINOLOGI MASYARAKAT ADAT MERUJUK PADA LANDASAN YURIDIS BERUPA PASAL 18                                        UNDANG-UNDANG DASAR 1945  SERTA PENJELASAN-PENJELASANNYA TENTANG DAERAH-DAERAH SWAPRAJA DAN MASYARAKAT ADAT, YANG PADA INTINYA BAHWA NEGARA BERKEWAJIBAN MENGHORMATI HAK-HAK USUL DAERAH/ WILAYAH TERTENTU. SETELAH MENGALAMI PERUBAHAN MELALUI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, MAKA TERBITLAH PASAL 18 B AYAT 2 YANG MENYATAKAN : “ NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK TRADISIONALNYA.” SUBSTANSI DARI PASAL 18 B AYAT ( 2 ) INI MEMILIKI NUANSA YANG SALING BERKAITAN DENGAN PASAL 28 AYAT ( 1 ) YANG MENEGASKAN “ IDENTITAS BUDAYA DAN HAK MASYARAKAT TRADISIONAL DIHORMATI SELARAS DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN DAN PERADABAN. SELAIN ITU, KEMENTRIAN DALAM NEGERI                           TELAH MENGELUARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :                            52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BERDASARKAN FAKTA YURIDIS DIATASLAH YANG MENDASARI  LAHIRNYA BEBERAPA MASYARAKAT ADAT, SEPERTI : PEPADUN DI LAMPUNG, MANGGARAI TIMUR, SUKU ANAK DALAM DI JAMBI, JERAT DI PAPUA DAN SEBAGAINYA.

PADA DASARNYA,  SEBUAH MASYARAKAT ADAT AKAN TERBEBAS DARI PENEKANAN BERKAITAN DENGAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ULAYATNYA, HAK OTORITAS MENGATUR SISTEM HUTAN DAN LAHAN SERTA TERLINDUNGI SECARA EFEKTIF OLEH HUKUM DAN KEBIJAKAN YANG ADA.

BERKAITAN DENGAN EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT  DALAM RANCANGAN PERDA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUDKAN PADA PENJELASAN KOMISI I DEWAN, MELIPUTI : KEDATUAN CEK BOCEK SELESEK REEN SURY, KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT PERKASA, KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT USAL PONTO AI PADENG, KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT KANAR DAN KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT PUSU,  FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MEMAHAMI HAL INI MENJADI PAYUNG HUKUM UNTUK MENGAKUI HAK-HAK MASYARAKAT TERSEBUT DIATAS, BAIK HAK ATAS TANAH, SUMBER DAYA ALAM, HAK ATAS KEBUDAYAAN SERTA HAK UNTUK SECARA BEBAS MENENTUKAN APAKAH SEBUAH AGENDA PEMBANGUNAN BOLEH MASUK ATAU TIDAK KE WILAYAH MASYARAKAT ADAT TERSEBUT.

 

BERDASARKAN RUMUSAN RANCANGAN PERDA SERTA PENJELASAN KOMISI I DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERDA INI, MAKA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENYAMPAIKAN APRESIASI KEPADA KOMISI  I  DEWAN SEBAGAI KOMISI TEKHNIS UNTUK  MENGINISIASI RANCANGAN PERDA INI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN         DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB                                    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PERATURAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA  NOMOR :   1  TAHUN 2011  TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SUMBAWA.

NAMUN DEMIKIAN, SETELAH MELALUI PEMANTAUAN SECARA MENDALAM , MENYERAP DAN MENGANALISIS HASIL SOSIALISASI RANCANGAN PERDA INI                 SERTA MENGIDENTIFIKASI PELUANG GEJOLAK SOSIAL YANG TERJADI DI MASYARAKAT, MAKA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DENGAN TEGAS MENYATAKAN                                            BELUM DAPAT MENERIMA RANCANGAN PERDA INI, KARENA  BERTENTANGAN DENGAN ASPEK IDEOLOGI DAN IDENTITAS SOSIAL BUDAYA YANG  SEDANG BERKEMBANG SAAT INI DI DI KABUPATEN SUMBAWA.

 

  1. TENTANG RANPERDA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

 

TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT SEPENDAPAT DENGAN MAKSUD YANG DISAMPAIKAN PADA  PENJELASAN KOMISI II DEWAN BAHWA KABUPATEN SUMBAWA SAAT INI MEMERLUKAN PENGELOLAAN PASAR YANG BERKUALITAS DAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.

SEBAGAIMANA YANG KITA KETAHUI, BAHWA PASAR TRADISIONAL MENJADI SALAH SATU JANTUNG PEREKONOMIAN MASYARAKAT. SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA MEMBUTUHKAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENCARI PENDAPATAN DAN JUGA KEBUTUHAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI.                              DISINI MELAHIRKAN KEPUASAAN PHSIKOLOGIS YANG DIPEROLEH OLEH KONSUMEN PASAR TRADISONAL MELALUI PROSES TAWAR MENAWAR  SERTA MENUMBUHKAN RASA KEKELUARGAAN DAN SALING BERTEGUR SAPA. DENGAN DEMIKIAN KEDUDUKAN PASAR TRADISIONAL  MASIH TETAP PENTING BAGI MASYARAKAT.

 

DI SISI LAIN, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT SANGAT MEMPERHATIKAN KERESAHAN MASYARAKAT TERUTAMA PARA PELAKU USAHA LOKAL DAN UMKM TERHADAP DOMINASI TOKO MODERN BERJEJARING ( ALFAMART DAN INDOMARET )                     DI KABUPATEN SUMBAWA.  TENTUNYA REGULASI KEBERADAAN TOKO MODERN TERSEBUT BERDIRI  DENGAN DASAR PERATURAN BUPATI ( PERBUP ) SUMBAWA NOMOR : 31 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN.

MENGINGAT TOKO MODERN INI SEMAKIN TUMBUH DAN BERKEMBANG HAMPIR MERATA DI KABUPATEN SUMBAWA, MAKA  FRAKSI PARTAI DEMOKRAT PERLU MEMPERTANYAKAN BEBERAPA HAL : PERTAMA, BERKAITAN DENGAN KONSTRIBUSI PENGUSAHA TOKO MODERN SELAMA INI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH.

KEDUA, BERKAITAN DENGAN PELUANG KEMITRAAN, APAKAH TOKO MODERN SEPERTI ALFAMART DAN INDOMARET SUDAH MELAKSANAKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR : 53 TAHUN 2008 TENTANG KERJASAMA PERDAGANGAN ATAU KEMITRAAN ANTARA UMKM DENGAN PASAR MODERN, DENGAN MEMASARKAN BARANG PRODUKSI UMKM ( KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT ) SERTA PEMASARAN TERHADAP PRODUK-PRODUK LOKAL  LAINNYA.

NAMUN DEMIKIAN, KAMI SEPENDAPAT DENGAN PENJELASAN KOMISI II DEWAN, AGAR DAPAT DITERBITKAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TATA KELOLA KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL MAUPUN PASAR MODERN TERSEBUT.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

 

  1. TENTANG RANPERDA PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

 

TERHADAP USUL INISIATIF KOMISI II DEWAN TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL , FRAKSI PARTAI DEMOKRAT SEPAKAT UNTUK SEGERA DIBENTUK REGULASINYA GUNA MEMPERKUAT DAYA SAING PRODUK LOKAL DAERAH TERHADAP SISTEM PERDAGANGAN DENGAN BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ( MEA ). DENGAN DEMIKIAN DIPERLUKAN PENGUATAN DAYA SAING INDUSTRI AGAR PRODUK LOKAL BISA BERTAHAN DENGAN MASUKNYA PRODUK-PRODUK LUAR.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  MENGHARAPKAN DENGAN RANCANGAN PERDA PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL INI DAPAT MEMUDAHKAN FASILITAS PERIZINAN SERTA KEBIJAKAN BERUPA PEMBERIAN DUKUNGAN MULAI DARI BAHAN BAKU, PEMASARAN, TENAGA KERJA, SERTIFIKASI SERTA KEPEMILIKAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAPAT  MENERIMA RANCANGAN PERDA TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL INI DAN DIHARAPKAN KEPADA KOMISI II DEWAN UNTUK MEMUAT SECARA DETAIL MENGENAI JENIS PRODUK LOKAL YANG DIMAKSUDKAN BAIK PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KESENIAN, KERAJINAN , HASIL PERTANIAN SERTA PRODUK LOKAL LAINNYA YANG MEMILIKI CIRI KHAS KABUPATEN SUMBAWA TERMASUK BENTUK  DAN PROGRAM PERLINDUNGAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

 

  1. TENTANG RANPERDA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI ( DAS )

 

BERKAITAN DENGAN MASALAH DAERAH ALIRAN SUNGAI ( DAS ) INI MENJADI SANGAT PENTING UNTUK DIBAHAS SEBAB AKHIR-AKHIR INI KERUSAKAN EKOSISTEM DALAM TATANAN DAERAH ALIRAN SUNGAI ( DAS ) BRANGBARA, BRANGBIJI, MOYO, DAN SEBAGAINYA TELAH TERLIHAT SEPERTI DITUNJUKKAN DENGAN FENOMENA BENCANA BANJIR DAN EROSI.

NAMUN DEMIKIAN, SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENGAMANATKAN BAHWA PENGATURAN KAWASAN HUTAN DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI, MAKA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENUNGGU PENETAPAN RANPERDA TENTANG DAS DARI PEMERINTAH PROVINSI                                NUSA TENGGARA  BARAT .

 

  1. TENTANG RANPERDA PERPARKIRAN

 

BERKAITAN DENGAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERPARKIRAN INI,                         FRAKSI PARTAI DEMOKRAT BERPENDAPAT BAHWA EKSISTENSI REGULASI INI SELANJUTNYA AKAN BERBANDING LURUS DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, KHUSUSNYA PADA PASAL 2 HURUF ( d ) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEMPAT UMUM.

 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENYETUJUI DAN MENYAMBUT BAIK DENGAN ADANYA RANCANGAN PERDA INI, MENGINGAT PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR YANG PROPORSIONAL AKAN MENDUKUNG PENATAAN KOTA YANG BAIK SERTA MENGHINDARI KEMACETAN LALU LINTAS.

KITA SEMUA MENYADARI BAHWA PENINGKATAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUMBAWA DARI TAHUN KE TAHUN MENGALAMI PENINGKATAN YANG SANGAT SIGNIFIKAN, INI ARTINYA BAHWA, SAAT INI DIBUTUHKAN PENEGAKAN HUKUM YANG TEPAT, JELAS DAN TEGAS UNTUK KETERTIBAN LOKASI PARKIR. SEBAB JIKA  PERATURAN DAERAH INI TIDAK BISA DILAKSANAKAN SECARA OPTIMAL , MAKA BERDAMPAK PADA MUNCULNYA PARKIR LIAR DAN PEMUNGUTAN LIAR YANG DAPAT MENGURANGI PENDAPATAN DAERAH PADA SEKTOR PARKIR.

SEKARANG INI, DI KABUPATEN SUMBAWA TELAH TERIDENTIFIKASI BAHWA TIDAK SEMUA PENGEMBANG BISNIS ( PEMILIK TOKO ) MAMPU MENYEDIAKAN LAHAN PARKIR YANG MEMADAI, SEHINGGA BADAN JALAN YANG ADA DI SEKITARNYA DIGUNAKAN UNTUK LAHAN PARKIR, AKIBATNYA, DAPAT MENGURANGI KAPASITAS JALAN KARENA ADANYA PENGURANGAN LEBAR LAJUR LALU LINTAS. OLEH SEBAB ITU, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, MEMINTA  KEPADA  KOMISI III DEWAN , AGAR MEMASUKKAN KLAUSUL PASAL YANG BERKAITAN DENGAN AKTIVITAS BONGKAR MUAT BARANG YANG SAAT INI TERJADI DI SEPUTARAN JALAN DIPONEGORO SUMBAWA SERTA AKTIVITAS PARKIR DI DEPAN PASAR SEKETENG SUMBAWA SERTA SANGSI-SANGSI PIDANA SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM YANG DIJABARKAN MELALUI PERATURAN DAERAH INI.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

 

  1. TENTANG RANPERDA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

 

DALAM HAL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PENJELASAN KOMISI IV DEWAN PADA SIDANG PARIPURNA SEBELUMNYA, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MEMBERIKAN APRESIASI TERHADAP DASAR PEMIKIRAN DIBENTUKNYA RANPERDA TERSEBUT, YAKNI SALAH SATUNYA DENGAN MELIHAT EKSISTENSI ANAK SEBAGAI AMANAH DAN KARUNIA TUHAN YANG MAHA ESA SEHINGGA PERLU MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN KESEMPATAN SELUAS-LUASNYA UNTUK KELANGSUNGAN HIDUP DAN BERKEMBANG SECARA WAJAR.

 

MEMPERHATIKAN MATERI RANCANGAN PERDA SERTA PENJELASAN KOMISI IV DEWAN, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MEMANDANG, BAHWA PERKEMBANGAN PRODUK HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TIDAK MAMPU MENGANTISIPASI MARAKNYA KEJAHATAN TERHADAP ANAK.  OLEH SEBAB ITU, DENGAN BERLAKUNYA                  UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, LEBIH MEMPERTEGAS TENTANG PERLUNYA PEMBERATAN SANGSI PIDANA DAN DENDA BAGI PELAKU KEJAHATAN ANAK.

 

DI KABUPATEN SUMBAWA SAAT INI, SEBAGAIMANA DIBERITAKAN MELALUI SALAH SATU MEDIA MASSA BAHWA KASUS KEKERASAN DAN PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR SEJAK JANUARI HINGGA MARET  2017 TERDAPAT 16 PERKARA PADA DUA KABUPATEN, SUMBAWA DAN SUMBAWA BARAT .

 

KARENA ITU, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAPAT MENERIMA RANCANGAN PERDA INI DAN KAMI TEGASKAN PERLUNYA PENEGAKAN HUKUM SECARA KOMPREHENSIF DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK UNTUK MENGHINDARI RESIKO DISKRIMINASI, KEKERASAN SEKSUAL, PERDAGANGAN ANAK, DAN SEBAGAINYA.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

 

DEMIKIAN PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT,  TERHADAP  6 ( ENAM ) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI USUL INISIATIF DPRD KABUPATEN SUMBAWA MASA SIDANG TAHUN 2017.

 

ATAS SEGALA PERHATIANNYA KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH,-

 

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

 

SUMBAWA BESAR,    5 APRIL  2017

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN SUMBAWA

 

1. KETUA MERANGKAP ANGGOTA :   SYAMSUL FIKRI AR.,S.Ag.,M.Si
2. WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA :   YASIN MUSAMMA, S.AP
3. SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA :   BASARUDDIN, S.AP
4. WAKIL SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA :   BUDI KURNIAWAN, ST

 

 =======================================================

         DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

                     KABUPATEN SUMBAWA

                    Jl. Lintas Sumbawa Bima KM 5 Sumbawa Besar

            Telp. (0371) 625604, 22767, 625298. Fax. (0371) 21216

 

PANDANGAN UMUM FRAKSI BINTANG KEADILAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TERHADAP  6 ( ENAM)  RANCANGAN PERATURAN DAERAH

USUL PRAKARSA  KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA 

TAHUN SIDANG 2017                             

 

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH.

YANG KAMI HORMATI:

  • BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
  • PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
  • FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
  • SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN, PARA STAF AHLI SERTA KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, PARA CAMAT DAN LURAH SE-KABUPATEN SUMBAWA
  • PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI WANITA ORGANISASI PEMUDA, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS SERTA PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN,

SINGKATNYA HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

MENGAWALI PENYAMPAIAN PEMANDANGAN INI, PERKENANKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN SIDANG DEWAN YANG BERBAHAGIA UNTUK MEMANJATKAN PUJA DAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, YANG TELAH MEMBERIKAN KITA NIKMAT KESEHATAN, KESEMPATAN SEHINGGA KITA DAPAT BERSAMA-SAMA MENGHADIRI SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT PADA HARI INI.  SHOLAWAT DAN SALAM MARILAH KITA SAMPAIKAN BAGI JUNJUNGAN KITA NABI  MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGANYA DAN PARA SAHABATNYA SERTA PENGIKUTNYA SAMPAI AKHIR ZAMAN.

DALAM KESEMPATAN YANG TERHORMAT INI,  KAMI  MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI BINTANG KEADILAN UNTUK MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA  INI DAN TERIMA KASIH JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA KOMISI-KOMISI DEWAN YANG TELAH  MENYAMPAIKAN LAPORAN PENJELASAN TERHADAP 6 RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA SIDANG PARIPURNA SEBELUMNYA.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI,

FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMBERIKAN APRESIASI SECARA KHUSUS KEPADA KOMISI-KOMISI DPRD KAB. SUMBAWA YANG TELAH MENAMPUNG, MENGAKOMODIR, MENINDAKLANJUTI  DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT  UNTUK MENGINISIASI ENAM BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MASUK DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 UNTUK DIBAHAS PADA SIDANG PARIPURNA TAHUN 2017.

SECARA YURIDIS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MERUPAKAN AGENDA YANG DIAMANATKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAPAT DICERMATI KETENTUAN PASAL 241 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PASAL 85 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD, DAN PASAL 72 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, YANG MENGAMANATKAN BAHWA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILAKUKAN OLEH DPRD BERSAMA KEPALA DAERAH UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN SALING MENGHORMATI TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING UNTUK MEWUJUDKAN KEBIJAKAN DAERAH YANG KOMPREHENSIF DAN ASPIRATIF SERTA DAPAT BERLAKU SECARA EFEKTIF DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. BENTUK HUBUNGAN INI TERJADI DAN AKAN TERUS TERPELIHARA MANAKALA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI VISI DAN MISI YANG SAMA UNTUK KEMASLAHATAN KITA SEMUA MENUJU SUMBAWA HEBAT DAN BERMARTABAT. BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT FRAKSI BINTANG KEADILAN PERLU   MEMBERIKAN PANDANGAN DAN SIKAP TERHADAP 3 BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DAN SEKALIGUS MENJADI REFERENSI DALAM PEMBAHASAN RANPERDA DITINGKAT SELANJUTNYA.

 

  1. RANPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT

FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMAHAMI LATAR BELAKANG LAHIRNYA RANPERDA INI, NAMUN ADA BEBERAPA CATATAN PENTING YANG KAMI DAPATKAN DI LAPANGAN SELAMA MELAKUKAN SOSIALISASI  DI BEBERAPA DAERAH, DIANTARANYA SEBAGAI BERIKUT :

  • BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 52 TAHUN 2014 PASAL 1 MENJELASKAN BAHWA YANG DI MAKSUD DENGAN “MASYARAKAT HUKUM ADAT ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK KHAS, HIDUP BERKELOMPOK SECARA HARMONIS SESUAI HUKUM ADATNYA, MEMILIKI IKATAN PADA ASAL USUL LELUHUR DAN ATAU KESAMAAN TEMPAT TINGGAL, TERDAPAT HUBUNGAN YANG KUAT DENGAN TANAH DAN LINGKUNGAN HIDUP, SERTA ADANYA SISTEM NILAI YANG MENENTUKAN PRANATA EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM DAN MEMANFAATKAN SATU WILAYAH TERTENTU SECARA TURUN TEMURUN”. UNTUK ITU, KALAU KITA MENGACU PADA KETENTUAN TERSEBUT KOMUNIATAS ADAT YANG ADA DI KABUPATEN SUMBAWA YANG SAAT INI SEDANG MEMINTA PENGAKUAN DARI PEMERAINTAH DAERAH TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIAKUI SEBAGAI MASYARAKAT HUKUM ADAT KARENA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA NENEK MOYANG DAN LELUHUR YANG MEREKA KLAIM SEBAGAI LELUHUR MEREKA SUDAH BANYAK YANG MENINGGAL DUNIA DAN MEREKA JUGA SUDAH LAMA MENINGGALKAN KAWASAN (DODO) ITU DAN TELAH PINDAH (MENYEBAR) KE BEBERAPA WILAYAH LAIN DI KABUPATEN SUMBAWA. WALAUPUN SECARA HISTORI, WILAYAH-WILAYAH YANG MEREKA KLAIM SEBAGAI WILAYAH MASYARAKAT ADAT MASIH ADA SAMPAI SAAT INI, NAMUN ITU TINGGAL NAMA DAN YANG TERSISA HANYA SAKSI SEJARAH BERUPA KUBURAN, BEKAS TANAMAN RAKYAT YANG UMURNYA SUDAH PULUHAN TAHUN DAN BEBERAPA PENINGGALAN LAINNYA, NAMUN SECARA FAKTA MASYARAKAT TIDAK LAGI MENDIAMI WILAYAH TERSEBUT. UNTUK ITU, FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMANDANG BAHWA RANPERDA INI TIDAK DAPAT KITA LANJUTKAN PEMBAHASANNYA PADA TAHAP SELANJUTNYA.
  • DEKLARASI PELAKU SEJARAH KECAMATAN ROPANG MENGATAKAN BAHWA PARA PELAKU SEJARAH MENGAKUI KERAJAAN SUMBAWA SATU-SATUNYA KERAJAAN DI KABUPATEN SUMBAWA  DAN MEREKA TIDAK PERNAH MENGENAL SERTA MENGAKUI KEBERADAAN SUKU BARCO ATAU KOMUNITAS CEK BOCEK DI WILAYAH KECAMATAN ROPANG SEPERTI YANG DI KLAIM OLEH MASYARAKAT ADAT SAMAWA.
  • DALAM TITAH SULTAN SUMBAWA YANG BERBUNYI TIDAK ADA MASYARAKAT, HUKUM ADAT LAINNYA DI SUMBAWA SELAIN LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA (LATS) MULAI DARI KECAMATAN TARANO SUMBAWA SAMPAI KECAMATAN SEKONGKANG SUMBAWA BARAT.
  • FRAKSI BINTANG KEADILAN MENILAI SECARA HISTORIS  SELURUH WILAYAH YANG DIKLAIM SEBAGAI MASYARAKAT TIDAK PERNAH ADA DALAM SEJARAH PERADABAN SUMBAWA, OLEH KARENA ITU KAMI MENGHIMBAU KEPADA SELURUH MASYARAKAT TANA SAMAWA UNTUK BERSATU PADU MENJUNJUNG TINGGI MARWAH DAN ADAT ISTIADAT TANA SAMAWA “ ADAT BERENTI LAKO SYARA’, SYARA’ BARENTI LAKO KITABULLAH.

 

BERDASARKAN BEBERAPA CATATAN DI ATAS, FRAKSI BINTANG KEADILAN MENOLAK RANPERDA INI UNTUK DI BAHAS DI TINGKAT SELANJUTNYA KARENA BERTENTANGAN PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA DAN SEJARAH KEBERADAAN KESULTAN SUMBAWA SERTA PENGAKUAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT INI BERPOTENSI MENIMBULKAN PERTIKAIAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL DI TENGAH MASYARAKAT.

 HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI

  1. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

PRODUK LOKAL MERUPAKAN PRODUK YANG BERUPA BARANG MAUPUN JASA, YANG DIHASILKAN OLEH KELOMPOK ATAU KOPERASI, USAHA SKALA KECIL DAN MENENGAH YANG POTENSIAL UNTUK DIKEMBANGKAN DENGAN MEMANFAATKAN SEMUA SUMBER DAYA YANG DIMILIKI OLEH DAERAH BAIK SUMBER DAYA ALAM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA LOKAL,  SERTA MENDATANGKAN PENDAPATAN BAGI MASYARAKAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH YANG DIHARAPKAN MENJADI KEKUATAN EKONOMI BAGI DAERAH DAN MASYARAKAT SETEMPAT SEBAGAI PRODUK POTENSIAL YANG MEMILIKI DAYA SAING, DAYA JUAL, DAN DAYA DORONG MENUJU DAN MAMPU MEMASUKI PASAR GLOBAL ATAU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
TUJUANNYA ADALAH AGAR PRODUK LOKAL BISA BERSAING DAN TERUS EKSIS. REGULASI INI JUGA AKAN DIDUKUNG DENGAN KEBIJAKAN LAIN AGAR PRODUK YANG DIHASILKAN MASYARAAT LEBIH BISA DITERIMA PASAR. “PRODUK LOKAL BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN BERPOTENSI ADA DI KABUPATEN SUMBAWA PERLU DIKEMBANGKAN, AGAR MEMPUNYAI DAYA SAING DI PANGSA PASAR LOKAL, NASIONAL BAHKAN INTERNASIONAL. DAN FRAKSI BINTANG KEADILAN BERPANDANDANGAN  BAHWA KEBIJAKAN YANG AKAN DIKELUARKAN NANTI TIDAK SEBATAS REGULASI, TAPI JUGA DITINDAKLANJUTI DENGAN TINDAKAN NYATA. MULAI DARI PEMBERIAN DUKUNGAN BAHAN BAKU, PEMASARAN, TENAGA KERJA SAMPAI KEPEMILIKAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.

FRAKSI BINTANG KEADILAN PADA PRINSIPNYA MENYETUJUI RANPERDA  PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL INI UNTUK DIBAHAS PADA TINGKAT SELANJUTNYA DENGAN BEBERAPA ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

  1. SEBAGAI PAYUNG HUKUM UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SEMUA MEREK PRODUK LOKAL KARENA MERUPAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MASYARAKAT
  2. SEBAGAI DASAR UNTUK MELINDUNGI PRODUK DAN PENGUSAHA LOKAL;
  3. MENCEGAH VOLUME YANG BESAR MASUKNYA PRODUK LUAR KE DAERAH,
  4. PRODUK LOKAL HARUS DIDAFTARKAN AGAR TERHINDAR DARI EKSPLOITASI/ PEMALSUAN DARI PIHAK LAIN, SERTA MENCEGAH PERSAINGAN TIDAK SEHAT.
  5. SEBAGAI ALAT PROMOSI DANSEBAGAI JAMINAN ATAS MUTU BARANG YANG DIPERJUAL BELIKAN.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI

 

ADAPUN HAL-HAL  LAIN SEBAGAI BERIKUT:

  1. DALAM RANPERDA INI TIDAK DI CANTUMKAN ATAU DIJELASKAN MENGENAI PROSES PEMASARAN PRODUK LOKAL, OLEH KARENANYA FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMINTA KEPADA KOMISI TEHNIS UNTUK MENAMBAH BAB ATAU KLAUSUL YANG MENGATUR DAN MEMBERI PENJELAAN TENTANG PROSES PEMASARAN PRODUK LOKAL.
  2. PEMASARAN PRODUK LOKAL DAERAH DILAKSANAKAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PELAKU USAHA MELALUI GERAKAN PENGGUNAAN PRODUK LOKAL.
  3. FRAKSI BINTANG KEADILAN MENYARANKAN AGAR SEMUA INSTANSI PEMERINTAH MENGGUNAKAN PRODUK-PRODUK LOKAL, KEMUDIAN RUMAH MAKAN, HOTEL , MALL, MINIRMARKET ATAU TOKO MODERN WAJIB MENFASILITASI PAJANGAN DAN   PEMASARAN PRODUK LOKAL DITEMPAT YANG STRATEGIS, HAL INI DULAKUKAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.
  4. UNTUK MEMAJUKAN PRODUK- PRODUK DAN PEMBERDAYAAN UMKM FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMINTA AGAR PEMERINTAH DAERAH MEMBUT GERAI KHUSUS, UNTUK MENJUAL SEMUA PRODUK LOKAL, SEHINGGA MASYARAKAT ATAU TURIS MANCA NEGARA DAPAT DENGAN MUDAH MEMPEROLEH PRODUK-PRODUK KHAS DAERAH KITA.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI

  1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DEWASA INI KEBERADAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN TIDAK TERKENDALI DIPERPARAH DENGAN WAKU OPERASIONAL YANG MENCAPAI 24 JAM, AKIBATNYA OMSET PEDAGANG KECIL TURUN SEHINGGA 20 PERSEN. POSISI PUSAT PERBELANJAAN YANG SANGAT DEKAT DENGAN PASAR TRADISIONAL, ADA YANG BAHKAN JARAKNYA KURANG 200 METER DARI PASAR TRADISIONAL DAN TELAH MEMPENGARUHI PENJUALAN PARA PEDAGANG KECIL.

 

FRAKSI BINTANG KEADILAN MENILAI BAHWA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PERLU  DILAKUKAN EVALUASI, KARENA TELAH MEMBERIKAN RUANG MENJAMURNYA TOKO MODERN BERJEJARING. AKIBATNYA, PUSAT PERBELANJAAN DAN ANEKA TOKO MODERN MULAI DARI RUMAH TOKO, PUSAT PERBELANJAAN, SAMPAI TOKO MODERN BERJEJARING MENJAMUR SAMPAI KE PELOSOK KECAMATAN DAN BERSAING SECARA TIDAK SEIMBANG DENGAN TOKO KIOS LOKAL. KONSUMEN MENENGAH YANG DULU MEMENUHI PASAR-PASAR TRADISIONAL, KINI MEMILIH BERALIH KE TOKO MODERN YANG BERJEJARING SEHINGGA DAPAT MEMATIKAN USAHA TOKO DAN KIOS SERTA PASAR TRADISIONAL SEKITARNYA DISEBABKAN MONOPOLI USAHA  DAN PENAWARAN HARGA SERTA JAM BUKA  YANG DILAKUKAN OLEH TOKO BERJEJARING MENYEBABKAN OMZET  PELAKU USAHA LOKAL JAUH BERKURANG. OLEH KARENA ITU PEMERINTAH DAERAH SEKARANG PERLU MERESPON ASPIRASI DAN KELUHAN MASYARAKATNYA SEHINGGA PERLU DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH UNTUK MELINDUNGI KEBERADAAN PELAKU USAHA LOKAL DAN UMKM DI KABUPATEN SUMBAWA.

 

MELIHAT KONDISI PASAR TRADISIONAL YANG ADA DI KABUPATEN SUMBAWA, SAAT INI SEBAGIAN BESAR MASIH KUMUH, TIDAK BERSIH DAN BELUM RAPIH, SEHINGGA SANGAT DIPERLUKAN PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA. DENGAN DIBUATNYA PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN, DIHARAPKAN DAPAT MENGATUR TATA KELOLA KEBERADAAN PASAR BAIK PASAR TRADISIONAL MAUPUN PASAR MODERN, SEHINGGA KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL, TETAP DAPAT EKSIS DAN MENGIMBANGI KEBERADAAN TOKO MODERN.

 

SEBAGAI BAHAN UNTUK PENYEMPURNAAN RANPERDA INI, FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMBERIKAN MASUKAN ANTARA LAIN :

  1. FRAKSI BINTANG KEADILAN MENDUKUNG USULAN DARI MASYARAKAT PAGUYUBAN WARUNG TETANGGA DALAM HAL PEMBATASAN JUMLAH TOKO RITAIL MODERN YANG LAGI MENJAMUR DAN DAPAT MEMATIKAN PENGUSAHA UMKM LOKAL.
  2. FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN MORATORIUM DIBUKANYA GERAI BARU TOKO BERJEJARING SEPERTI ALFA MART DAN INDO MART KARENA BANYAK TERINDIKASI TERJADINYA PELANGGARAN ATURAM TERHADAP PERIZINAN
  3. FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMINTA KEPADA UNTUK MENDORONG TUMBUH KEMBANGNYA UMKM BARU DAN SEKALIGUS MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP HAL TERSEBUT.
  4. FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMINTA AGAR PEMERINTAH DAERAH MENYEDIAKAN LAHAN-LAHAN YANG BISA DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT BERDAGANG PARA PEDAGANG KAKI LIMA GUNA MENGGERAKKAN EKONOMI KERAKYATAN.
  5. FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMINTA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBATASI JUMLAH TOKO BERJEJARING MAKSIMAL 5 DI DALAM KOTA SUMBAWA DAN 1 DI MASING-MASING KECAMATAN.
  6. FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMINTA AGAR SETIAP PENGELOLA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN WAJIB MELAKSANAKAN KEMITRAAN DENGAN USAHA KECIL MENENGAH DAN PENGELOLA TOKO MODERN MENJUAL PRODUK LOKAL SEBESAR 20%
  7. FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMINTA KEPADA PEMERINTAH AGAR MEMPERHATIKAN JARAK PENDIRIAN GERAI TOKO MODERN MINIMAL 300 METER DARI PUSAT PERBELANJAAN ATAU TOKO JEJARING LAINNYA.
  8. MENGENAI WAKTU PELAYANAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DIMULAI DARI PUKUL 09.00 WITA SAMPAI DENGAN PUKUL 22.00 WITA.
  9. BAGI SETIAP PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN YANG TELAH BERDIRI DAN BEROPERASI, AKAN TETAP BELUM BELUM MELAKSANAKAN PROGRAM KEMITRAAN, WAJIB MELAKSANAKAN PROGRAM KEMITRAAN PALING LAMBAT 6 BULAN SEJAK DI UNDANGKAN PERATURAN INI.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI

  1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DAERAH ALIRAN SUNGAI MERUPAKAN KESATUAN EKOSISTEM YANG UTUH DARI HULU SAMPAI HILIR YANG TERDIRI DARI UNSUR-UNSUR UTAMA TANAH, VEGETASI, AIR MAUPUN UDARA DAN MEMILIKI FUNGSI PENTING DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN. KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KABUPATEN SUMBAWA DEWASA INI SEMAKIN MEMPRIHATINKAN, SEHINGGA MENGAKIBATKAN BENCANA ALAM, BANJIR, TANAH LONGSOR, KRISIS AIR DAN/ATAU KEKERINGAN YANG TELAH BERDAMPAK PADA PEREKONOMIAN DAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT.

 

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI DAERAH KITA  MEMANG SANGAT DIPERLUKAN MENGINGAT WILAYAH  SUMBAWA YANG MASIH RENTAN TERHADAP BENCANA ALAM SERTA KRISIS AIR. NAMUN DALAM UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH MENJELASKAN BAHWA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUANGAI DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI. OLEH KARENANYA FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMANDANG BAHWA RANPERDA TENTANG DAERAH ALIRAN SUNGAI BATAL DEMI HUKUM KARENA KEWENANGAN TIDAK LAGI MELEKAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI

  1. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAN RETRIBUSI PARKIR

TERKAIT DENGAN RANPERDA INI FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMANDANG BAHWA SUBSTANSI RANCANGAN PERDA TERSEBUT TELAH DI ATUR DALAM PERDA NO 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUS JASA UMUM DAN PERDA NO 2 TAHUN TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, TERKAIT RETTRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI KHSUSUS PARKIR.

 

FRAKSI BINTANG KEADILAN MENILAI BAHWA YANG DIBUTUHKAN DALAM RANCANGAN PERDA INI ADALAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR KARENA MASALAH RETRIBUSI SUDAH DI ATUR DALAM PERDA SEBELUMNYA. JADI FRAKSI BINTANG KEADILAN PADA PRINSIPNYA MENDUKUNG LAHIRNYA RANPERDA INI CUMA PERLU DI TINJAU KEMBALI MENGENAI JUDUL DAN MUATAN MATERINYA, AGAR DI SESUAIKAN DAN KHUSUS MEMBAHAS YANG BERKENAAN DENGAN PARKIR BUKAN RETRIBUSI PARKIR.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI

  1. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

 

ANAK SEBAGAI GENERASI YANG MEWARISI MASA DEPAN BANGSA SUDAH SEHARUSNYA MENDAPATKAN PERHATIAN SERIUS DARI PEMERINTAH AGAR SUPAYA TERBENTUK GENERASI BANGSA YANG LEBIH BERKUALITAS DARI PARA PENDAHULUNYA. SEBAB, UPAYA PERUSAKAN GENERASI PENERUS BANGSA DISADARI ATAU TIDAK SESUNGGUHNYA TELAH DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS OLEH PIHAK-PIHAK YANG INGIN MELEMAHKAN KEKUATAN BANGSA INDONESIA. REALITAS MARAKNYA PENGGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA YANG KITA LIHAT DARI PEMBERITAAN DI MEDIA MASA. INVASI VIRUS-VIRUS PERUSAK MORAL MELALUI PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA DAN DUNIA HIBURAN TELAH NYATA MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF SEPERTI MUNCULNYA TINDAK PELECEHAN SEKSUAL, ABORSI, KERETAKAN RUMAH TANGGA SAMPAI KEPADA PEMBUNUHAN.

FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA KOMISI IV DPRD KABUPATEN SUMBAWA YANG TELAH MENGINISIASI LAHIRNYA RANPERDA INI, SEBAB PERLINDUNGAN ANAK MERUPAKAN BAGIAN UTAMA PENINGKATAN MUTU HIDUP MANUSIA INDONESIA. ANAK ADALAH KELOMPOK STRATEGIS KEBERLANJUTAN BANGSA INDONESIA DAN MERUPAKAN AMANAH DARI ALLAH SWT. APALAGI JUMLAH ANAK DI INDONESIA SEBESAR 40 PERSEN DARI PENDUDUK INDONESIA, HARUS DITINGKATKAN MUTUNYA MENJADI ANAK INDONESIA YANG SEHAT, CERDAS, CERIA, BERAHLAK MULIA DAN TERLINDUNGI. SELAIN ITU, MERUPAKAN KOMITMEN BANGSA BAHWA MENGHORMATI, MEMENUHI DAN MENJAMIN HAK ANAK ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA, PEMERINTAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA. DENGAN FOKUS KEPADA ANAK MAKA SEKALIGUS MEMPERCEPAT PENCAPAIAN TARGET KUALITAS HIDUP MANUSIA DI TAHUN 2017 SEBAGAI TUJUAN BERSAMA MELLIUM DEVELOPMENT GOAL (MDGs) DAN WORLD FIT FOR CHILDREN (WFFC) DAPAT TERCAPAI

 

DENGAN DEMIKIAN KEHADIRAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK MENJADI SANGAT PENTING SEBAGAI UPAYA  MEMBANGUN IMUNITAS MORALTERHADAP VIRUS-VIRUS PERUSAK MORAL SERTA BERBAGAI VIRUS-VIRUS YANG AKAN MENGGANGGU TUMBUH KEMBANGNYA KARAKTER ANAK. AGAR RANCANGAN PERDA PERLINDUNGAN ANAK INI SEMAKIN BERKUALITAS MAKA FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN SEBAGAI BERIKUT :

  1. FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMINTA KEPADA KOMISI TEHNIS UNTUK MENAMBAH KLAUSUL YANG MENJELASKAN TENTANG PEMENUHAN HAK KESEHATAN DASAR ANAK YANG MELIPUTI :
  2. PENURUNAN ANGKA KEMATIAN BAYI
  3. PRIVANSI ANAK YANG MENGALAMI GIZI BURUK, GIZI KURANG DAN GIZI LEBIH
  4. PENYADARAN KEPADA ORANG TUA UNTUK PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF BAGI ANAK
  5. PENYEDIAAN PUSKESMAS YANG RAMAH ANAK
  6. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REPRUDUKSI REMAJA, NAPZA, HIV/AIDS, KESEHATAN JIWA DAN DISABILITAS.
  7. AKSES PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI ANAK DAN KELUARGA MISKIN
  8. AKSES AIR BERSIH DI RUMAH TANGGA
  9. FASILITASI PENYEDIAAN KAWASAN TANPA ROKOK.

 

  1. PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DENGAN INDIKATOR SEBAGAI BERIKUT :
  2. FASILITASI DAN PEMBINAAN PAUD
  3. PEMENUHAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DAN PENDIDIKAN MENENGAH 3 TAHUN
  4. FASILITASI TERWUJUDNYA SEKOLAH RAMAH ANAK
  5. PENYEDIAAN RUTE AMAN DAN SELAMAT DARI/KE SEKOLAH DAN
  6. PENYEDIAAN FASILITAS KEGIATAN KREATIF DAN REKREATIF YANG RAMAH ANAK.

 

  1. FRAKSI BINTANG KEADILAN MEMINTA AGAR NANTINYA PEMERINTAH DAERAH MEMFASILITASI TERBENTUKNYA FORUM ANAK DAERAH SEBAGAI WADAH BAGI ANAK UNTUK BERKUMPUL, MENYATAKAN DAN DIDENGAR PENDAPATNYA, SERTA MENCARI, MENERIMA DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI
  2. FRAKSI BINTANG KEADILAN BERPANDANGAN BAHWA RANPERDA INI BISA MENJADI PEDOMAN PETUNJUK BAGI PEMERINTAH UNTUK MENGATASI BERBAGAI PERSOLAN YANG BERKAITAN DENGAN KEHIDUPAN ANAK. KARENA SESUAI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DINYATAKAN BAHWA NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA BERKWAJIBAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI

DEMIKIANLAH PENYAMPAIAN TANGGAPAN/PEMANDANGAN UMUM FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP PENJELASAN 6  RANPERDA USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN SIDANG 2017. SEHINGGA DIHARAPKAN MASUKAN MASUKAN INI BISA DIMANFAATKAN DALAM PENYEMPURNAAN RANPERDA TERSEBUT. MAKA BERDASARKAN HAL-HAL YANG TELAH KAMI KEMUKAKAN DIATAS,  FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA, DAPAT MENERIMA 4 RANPERDA, 1 RANPERDA GUGUR SECARA HUKUM DAN 1 RANPERDA LAGI KAMI TOLAK UNTUK DIBAHAS PADA TINGKAT PEMBAHASAN SELANJUTNYA

 

AKHIRNYA, TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA,  DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN KEKUATAN DAN PETUNJUK KEPADA KITA SEMUA. AMIN

 

WABILLAHITTAUFIK WALHIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WARRAHMATULLA HIWABARAKATUH.

 

SUMBAWA BESAR, 5 APRIL  2017

FRAKSI BINTANG  KEADILAN

DPRD KABUPATEN SUMBAWA

 

KETUA             : I R W A N D I

WAKIL KETUA            : KHAERUDDIN, SE

SEKRETARIS               : ADIZUL SYAHABUDDIN, SP

ANGGOTA                  : SALAMUDDIN MAULA

 

Download Pemandangan Umum Fraksi Ranperda Komisi 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE