Laporan Penjelasan Komisi I – IV RANPERDA DPRD Kabupaten Sumbawa 2017

Laporan Penjelasan Komisi I – IV RANPERDA DPRD Kabupaten Sumbawa 2017

SHARE

APENJELASAN KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


ASSALAMUALAIKUM WAR. WAB.

YTH.     BUPATI SUMBAWA DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA

YTH.     PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD SUMBAWA

YTH.     ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

YTH.     SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, PARA CAMAT DAN LURAH SE-                   KABUPATEN SUMBAWA

YTH.     PIMPINAN PARTAI POLITIK, PEMUKA AGAMA,  PEMUKA MASYARAKAT, TOKOH WANITA DAN TOKOH PEMUDA, INSAN PERS SERTA  PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN

SINGKATNYA HADIRIN SERTA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

DENGAN SENANTIASA MENGHARAP RIDHO DAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, PERKENANKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN SIDANG DEWAN YANG BERBAHAGIA UNTUK MENGKHATURKAN RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, YANG TELAH MEMBERIKAN KITA NIKMAT KESEHATAN, KESEMPATAN SEHINGGA KITA DAPAT BERSAMA-SAMA MENGHADIRI SIDANG DEWAN PADA HARI INI.

SHOLAWAT SERTA SALAM MARILAH KITA PERSEMBAHNAKN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABIULLAH MUHAMMAD SAW, SANG KHALIFATULLAH YANG MEMBUKA JENDELA HATI KITA SEMUANYA SEHINGGA DAPAT BERFIKIR DAN BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT SUMBAWA DALAM BIMBINGAN  ILAHIROBBI.

TERIMA KASIH SERTA PENGHARGAAN YANG TIADA TERHINGGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA  KAMI GUNA  MENYAMPAIKAN  PENJELASAN KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA YANG DIHARAPKAN NANTINYA DAPAT MENJADI LANDASAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SELANJUTNYA, SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

SECARA YURIDIS FORMAL PEMBAHASAN RANPERDA MERUPAKAN AGENDA YANG DIAMANATKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. PASAL 136 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PASAL 85 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD, YANG MENGAMANATKAN BAHWA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILAKUKAN OLEH DPRD BERSAMA KEPALA DAERAH, DAN DITETAPKAN MENJADI PERDA OLEH KEPALA DAERAH SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA DPRD.

MAKNA PERSETUJUAN BERSAMA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MERUPAKAN BENTUK HUBUNGAN YANG DILANDASI OLEH SEMANGAT KEMITERAAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGI DAN SALING MENGHORMATI TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING UNTUK MEWUJUDKAN KEBIJAKAN DAERAH YANG KOMFREHENSIF DAN ASPIRATIF SERTA DAPAT BERLAKU SECARA EFEKTIF DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT.

BENTUK HUBUNGAN INI TERJADI DAN AKAN TERUS TERPELIHARA MANAKALA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI VISI DAN MISI YANG SAMA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH YANG KESEMUANYA BERTUJUAN UNTUK KEMASLAHATAN TAU DAN TANA SAMAWA YANG KITA CINTAI.

OLEH KARENA ITU KAMI BERHARAP AGENDA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI TETAP MENGUTAMAKAN ASAS KETERBUKAAN MENUJU TERJADINYA DIALOG YANG POSITIF, SEHINGGA PROSES PEMBAHASANNYA DAPAT BERLANGSUNG DENGAN HARMONIS.

SESUAI DENGAN AGENDA RAPAT PARIPURNA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH BADAN MUSYAWARAH, MAKA PADA MASA SIDANG INI KOMISI I DPRD KABUPATEN SUMBAWA MENGINISIASI 1 BUAH RANPERDA YAITU RANPERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT.

 HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

BERIKUT INI KAMI SAMPAIKAN PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT.

SECARA NASIONAL, MASYARAKAT ADAT DIAKUI DAN DILINDUNGI SECARA KONSTITUSIONAL MELALUI PASAL 18 B AYAT (2) DAN PASAL 28 I AYAT (3) UUD TAHUN 1945. SELANJUTNYA EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT KEMBALI DITEGASKAN MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TENTANG POSISI HUTAN ADAT DALAM UNDANG-UNDANG KEHUTANAN YANG DINYATAKAN BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945.

SEBAGAI INFORMASI DAN REFERENSI KITA BERSAMA, DI DAERAH-DAEARH  LAIN DI INDONESIA, PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT TELAH DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH, MISALNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN MALAINAU. SELAIN ITU, KABUPATEN MALINAU JUGA MENYUSUN PERDA KELEMBAGAAN ADAT, DAN PERDA PERLINDUNGAN LAHAN-LAHAN POTENSIAL UNTUK PERTANIAN BERKELANJUTAN, YANG SEMUANYA TELAH DISAHKAN PADA TAHUN 2013.

SAAT INI JUGA TENGAH DILAKUKAN SUATU UPAYA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAN HAK NYA, DIANTARANYA KABUPATEN ENREKANG, KABUPATEN LUWU, KABUPATEN BULUKUMBA, KABUPATEN SIGI, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN ENDE, DAN MASIH BANYAK LAGI YANG TENGAH BERPROSES UNTUK MELAHIRKAN KEBIJAKAN DAERAH YANG MENGAKUI DAN MELINDUNGI MASYARAKAT ADAT DAN HAK NYA, TERMASUK DI KABUPATEN SUMBAWA YANG SEKARANG INI SEDANG DILAKUKAN PROSES PEMBAHASAN.

SEMENTARA TERHADAP USULAN RANPERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN SUMBAWA, DAPAT KAMI SAMPAIKAN, BAHWA BERANGKAT DARI ADANYA KEINGINAN SEBAGIAN DARI MASYARAKAT SUMBAWA YANG MENGATASNAMAKAN DIRI SEBAGAI KOMUNITAS ADAT DENGAN EKSISTENSI MEREKA SELAMA INI YANG TELAH BERUPAYA UNTUK MENGAKTUALISASIKAN DIRI DALAM BERBAGAI BENTUK SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN DARI PEMERINTAH BAIK SECARA SOSIOLOGI MAUPUN SECARA YURIDIS FORMIL, SEPERTI MENGGELAR BERBAGAI AKSI SOLIDARITAS BAIK YANG DILAKSANAKAN DI TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI JUGA DI TINGKAT NASIONAL, KEMUDIAN MENGGELAR SEMINAR, DIALOG, DIKSUI TERMASUK MENGGELAR HEARING BEBERAPA KALI  DENGAN PEMERINTAH DAERAH SERTA HEARING  YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI I DPRD SUMBAWA. SELANJUTNYA BERDASARKAN FAKTA DAN REALITAS YANG ADA, KOMISI I DPRD SUMBAWA SEBAGAI KOMISI TEKNIS, MENANGKAP HAL ITU SEBAGAI BENTUK ASPIRASI SEBAGIAN MASYARAKAT YANG MESTI DIAKOMODIR UNTUK KEMUDIAN DITINDAKLANJUTI SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KITA SEBAGAI WAKIL RAKYAT DI DAERAH INI. TENTU DENGAN SATU HARAPAN APA YANG MENJADI KEGALAUAN KOMUNITAS ADAT INI DAPAT DIREALISASIKAN YAKNI LAHIRNYA SEBUAH RANPERDA YANG MENGAKUI SEKALIGUS MELINDUNGI MEREKA SEBAGIMANA YANG DIAMANATKAN UUD TAHUN 1945.

 HADIRI SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

INISIASI LAHIRNYA USULAN RANPERDA INI TIDAK SAJA LAHIR DARI KONDISI SECARA POLITIK, TENTU JUGA TELAH MELALUI PROSES PENGKAJIAN DAN ANALISI SECARA  EMPIRIK YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA ILMIAH BERDASARKAN LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

  1. LANDASAN FILOSOFIS

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENGENAI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT  INI DIDASARKAN PADA BEBERAPA LANDASAN FILOSOFIS, YAITU :

a) TUJUAN DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ADALAH MELINDUNGI SEGENAP BANGSA  INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN, TERMASUK MEMBERIKAN JAMINAN KEADILAN, RASA AMAN DAN BEBAS DARI RASA TAKUT SERTA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN UMUM SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

b) TANGGUNGJAWAB NEGARA MEMBERIKAN PENGAKUAN PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAK KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

 

  1. LANDASAN YURIDIS

UUD 1945 KHUSUSNYA PASAL 18B AYAT (2) MENGAMANATKAN KEPADA PEMERINTAH DAN DPR UNTUK MEMBUAT UNDANG-UNDANG UNTUK MELAKSANAKAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEBERADAAN DAN HAK-HAK TRADISIONAL KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. SEHINGGA SATU-SATUNYA PERATURAN OPERASIONAL MELALUI PERATURAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT, YANG MENGHENDAKI DIBBENTUKNYA PERATURAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENETAPAN HAK ULAYAT KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. OLEH KARENA ITU, PERATURAN DAERAH INI DIBUAT UNTUK MENJALANKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI UNTUK MEWUJUDKAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEBERADAAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK-HAK TRADISONALNYA.

 3. LANDASAN SOSIOLOGIS

LANDASAN SOSIOLOGIS SESUNGGUHNYA MENYANGKUT FAKTA EMPIRIS MENGENAI PERKEMBANGAN MASALAH DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN NEGARA YANG TERKAIT DENGAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEBERADAAN DAN HAK-HAK KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

 

  1. MATERI MUATAN

MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT, DIBAGI MENJADI DUA BAGIAN BESAR YAITU MATERI UMUM DAN MATERI KHUSUS.

MATERI UMUM MEMUAT KETENTUAN TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT SEBAGAI OBYEK YANG HENDAK DIATUR DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI YANG MEMUAT HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG RESPONSIF DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN YANG DEMOKRATIS DAN PARTISIPATIF , TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

MATERI KHUSUS MENGANDUNG KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN SUMBAWA YANG MENYANGKUT, MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP.

SELANJUTNYA, UNTUK MEMPERTEGAS OBYEK YANG AKAN DILINDUNGAN DAN DIAKUI DALAM RANPERDA INI, MAKA DI DALAMNYA DIATUR SECARA TEGAS MASYARAKAT ADAT YANG DIMAKSUD MELIPUTI KEDATUAN CEK BOCEK SELESEK REEN SURY, KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT PEKASA, KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT USAL PONTO AI PADENG, KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT KANAR, DAN KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT PUSU.

HADIRI SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

 

KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT DI HADAPAN NEGARA.

SEBAGAI KOMUNITAS YANG SUDAH ADA SEBELUM NEGARA INI TERBENTUK, MAKA HAK-HAK YANG MELEKAT PADA MASYARAKAT ADAT DISEBUT SEBAGAI HAK ASAL USUL. HAK ASAL-USUL MERUPAKAN HAK BAWAAN BUKAN MERUPAKAN HAK PEMEBERIAN. KARENA MEMILIKI HAK ASAL-USUL, MAKA SEHARUSNYA KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT DIPOSISIKAN SEBAGAI KELOMPOK MASYARAKAT YANG BERSIFAT OTONOM TERHADAP NEGARA.

 

TERKAIT DENGAN KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN SUMBAWA, SESUAI DENGAN ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN, TENTU KAMI PANDANG MASIH ADA DAN MENJADI BAGIAN DARI KOMPONEN MASYARAKAT YANG HARUS DIAKUI DAN DIHORMATI OLEH NEGARA. PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP MASYARAKAT  ADAT DAN HAK TRADISIONALNYA PERLU DIATUR BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

KOMISI I DPRD KABUPATEN SUMBAWA MENGAKUI BAHWA INISIASI UNTUK MELAHIRKAN SEBUAH REGULASI YANG MENGATUR TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARKAT ADAT DI DAERAH INI ADALAH HAL YANG BERANI DAN SENSITIF, KARENA SEJAK AWAL SUDAH MULAI MENIMBULKAN KONTROVERSI, MUNCUL SIKAP PRO DAN KONTRA DARI BERBAGAI KALANGAN MASYARAKAT.

NAMUN DALAM KONTEKS DEMOKRATISASI, PRO DAN KONTRA, MENDUDUKUNG DAN MENOLAK ADALAH YANG  BIASA TERJADI, KARENA SESUNGGUHNYA KEPUTUSAN AKHIR ADA PADA SUARA MAYORITAS YANG TERCERMIN DALAM PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG MERUPAKAN REFRERSENTASI DARI PENDAPAT SELURUH MASYARAKAT TAU DAN TANA SAMAWA.

 

HADIRI SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

DEMIKIAN POKOK-POKOK PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERDA YANG DIAJUKAN KOMISI I DPRD SUMBAWA DENGAN HARAPAN MENJADI BAHAN PADA PEMBAHASAN TINGKAT SELANJUTNYA.

DEMIKIAN LAPORAN INI KAMI SAMPAIKAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA DAN TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA.

 

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SUMBAWA BESAR,  03 MARET 2017

 

KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

 

KETUA                  : SYAMSUL FIKRI AR.,S.Ag.,M.Si

WAKIL KETUA     : EDI SYARIFUDDIN

SEKRETARIS       : ARDI JULIANSYAH, S.IP

ANGGOTA            : H. NURDIN MARJUNI, SH

ANGGOTA            : H. A. RAKHMAN, HMS. S.Pd

ANGGOTA            : ADIZUL SAHABUDDIN, SP

ANGGOTA            : SARIPUDDIN, SPd

ANGGOTA            : A. RAHMAN ATTA, S.Ag, MM

ANGGOTA            : KHAIRIL, H.M. AlI

===========================================================

PENJELASAN KOMISI II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI USUL PRAKARSA KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017

MASA SIDANG PERTAMA

TAHUN SIDANG 2017


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,-

Yth. Bupati Sumbawa dan Wakil Bupati Sumbawa

Yth.   Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa

Yth.   Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Yth. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Para Camat dan Lurah Se-Kabupaten Sumbawa

Yth.   Pimpinan Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda, Insan Pers serta Pimpinan Lembaga Pendidikan

Singkatnya Hadirin Sidang Dewan Yang Berbahagia

Dengan senantiasa mengharap Rahmat dan Ridho Allah Swt, perkenankanlah kami mengajak Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri Sidang Dewan Yang Terhormat pada hari ini.  Sholawat dan salam marilah kita sampaikan bagi junjungan kita Nabi  Muhammad Saw, beserta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Terima kasih serta penghargaan yang tiada terhingga kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Penjelasan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah yang berasal Prakarsa Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 yang merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 yang diharapkan nantinya dapat menjadi landasan hukum dalam pengambilan keputusan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

 Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat

Perkenankan kami menyampaikan beberapa alasan, maksud, dan tujuan diusulkannya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 ini.

Namun sebelum itu, secara yuridis formal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan agenda yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dapat dicermati ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengamanatkan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Makna persetujuan bersama Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan bentuk hubungan yang dilandasi oleh semangat kemitraan dengan menjunjung tinggi dan saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan kebijakan daerah yang komprehensif dan aspiratif serta dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Bentuk hubungan ini terjadi dan akan terus terpelihara manakala DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki visi dan misi yang sama dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang kesemuanya bertujuan untuk kemaslahatan Tau dan Tana Samawa tercinta menuju Sumbawa hebat dan bermartabat.

Oleh karena itu, kami berharap Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini tetap mengutamakan asas keterbukaan menuju terjadinya dialog yang positif, aspiratif dan akomodatif, sehingga proses pembahasannya dapat dilakukan dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Agenda Rapat Paripurna yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumbawa, maka pada masa sidang ini Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan 3 (tiga)  buah Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal dan
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

 

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat

Untuk Point Nomor 3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Penyusunan ranperda ini telah sampai pada tahapan penetapan pihak ketiga dan Pihak Ketiga melaporkan hasil Draft Ranperda DAS tersebut kepada Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa. Materi Muatan Ranperda ini banyak mengatur Daerah Aliran Sungai yang berada pada kawasan Hutan. Seiring dengan  diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengaturan Kawasan Hutan dan Daerah Aliran Sungai kewenangannya ada pada Pemerintah Provinsi, Komisi II DPRD Kabupaten sudah melakukan konsultasi ke Kantor Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTB serta Biro Hukum Provinsi NTB terkait dengan draft ranperda DAS tersebut. Kami Komisi II mendapatkan penjelasan bahwa Kewenangan mengatur Kawasan utan dan Daerah Aliran Sungai sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Draft Ranperda DAS sudah diajukan kepada DPRD Provinsi NTB. sehingga saat ini Ranperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ini telah diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten disarankan menunggu penetapan Raperda tersebut sebagai acuan dalam mengelola DAS di Kabupaten Sumbawa.

Selanjutnya kami sampaikan Penjelasan Terhadap  2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Satu:  Rancangan Peraturan Daerah tentang  Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pengelolaan Pasar yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal dapat dilihat dari aspek pelayanan, akses modal, persaingan usaha yang sehat, harga yang bersaing, dan keberlanjutan atau eksisnya pelaku pasar tradisional ditengah menjamurnya toko modern berjejaring. Bagi pelaku usaha lokal yang berusaha di pasar tradisional, dan kios mengalami kondisi kesulitan akses permodalan, persaingan usaha yang tidak sehat, pelayanan yang tidak maksimal karena kondisi pasar yang kumuh dan tidak rapih sehingga mengancam keberadaan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) tersebut.

Disaat yang sama, kebijakan Pemerintah Daerah yang perlu dievaluasi keberadaannya memberikan ruang pada bertumbuh dan berjamurnya toko modern berjejaring. Akibatnya pusat perbelanjaan dan aneka toko modern mulai dari rumah toko, pusat perbelanjaan, sampai toko modern berjejaring menjamur sampai ke pelosok kecamatan dan bersaing secara tidak seimbang dengan toko kios lokal. Konsumen menengah yang dulu memenuhi pasar-pasar tradisional, kini memilih beralih ke toko modern yang berjejaring sehingga dapat mematikan usaha toko dan kios serta pasar tradisional sekitarnya disebabkan monopoli usaha  dan penawaran harga serta jam buka  yang dilakukan oleh toko berjejaring menyebabkan omzet  pelaku usaha lokal jauh berkurang bahkan tutup. Fakta Lapangan sudah banyak pelaku UMKM mengeluhkan menjamurnya Toko Berjejaring tersebut sebagaimana disampaikan oleh Paguyuban Warung Tetangga, Asosiasi Pedagang kaki Lima Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu Pemerintah Daerah sekarang perlu merespon aspirasi dan keluhan masyarakatnya sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah untuk melindungi keberadaan pelaku usaha lokal dan UMKM di Kabupaten Sumbawa.

Melihat kondisi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sumbawa, saat ini sebagian besar masih kumuh, tidak bersih dan belum rapih, sehingga sangat diperlukan perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumbawa. dengan dibuatnya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, diharapkan dapat mengatur tata kelola keberadaan pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern, sehingga keberadaan pasar tradisional, tetap dapat eksis dan mengimbangi keberadaan toko modern.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat, para Sahabat yang berbahagia

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini telah melalui penyusunan Naskah Akademik dan diskusi publik yang bertujuan untuk  mengkaji  beberapa hal sebagai berikut :

  • Apakah keberadaan toko modern khususnya yang berjejaring sudah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Sumbawa ?.
  • Bagaimanakah penataan toko modern berjejaring yang makin marak sebagai pusat perbelanjaan dapat menunjang pembangunan di Kabupaten Sumbawa ?
  • Bagaimanakah menciptakan penataan dan pengelolaan yang sinergitas antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern ?

Didalam draft rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini memberikan petunjuk terhadap beberapa hal sebagai berikut:

  1. Merupakan instrumen hukum untuk melaksanakan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
  2. Menertibkan dan mewujudkan keadilan bagi keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
  3. Keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diperuntukan bagi pengembangan dan pembangunan Kabupaten Sumbawa.
  4. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadikan aturan/pedoman bagi pasar dan toko modern, antara lain dengan pemberdayaan pasar dan mewujudkan rasa keadilan.
  5. Mengatur penataan dan pengelolaan yang benar dan professional sehingga tercipta sinergitas antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern

 

  1. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah
  2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini memberikan solusi model pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern ditengah merebaknya pasar modern  berjejaring di Kabupaten Sumbawa.

 

  1. Ruang Lingkup
    1. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi Pembinaan, Penataan dan Pengawasan dan pemberian Ijin Operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sumbawa.
    2. Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika dan moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

 

  1. Regulasi Kegiatan Perdagangan
    1. Pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen.
    2. Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen.
  • Pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha perdagangannya

 

  1. Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan

Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Minimarket berjarak minimal 1 KM dari pasar tradisional dan 100 M dari usaha kecil sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
  2. Supermarket dan Departemen Store berjarak minimal 1,5 KM dari pasar tradisional yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
  • Hypermarket dan Perkulakan berjarak minimal 2,5 KM dari pasar tradisional yag terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
  1. Minimarket yang terletak dipinggir jalan lingkungan dengan luas gerai 200 M2 berjarak minimal 500 M dari pasar tradisional dan usaha sejenis serta usaha kecil sejenis, baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan khusus di kecamatan yang ada dalam wilayah Ibukota Daerah;
  2. Minimarket yang berlabel Alfamart, Indomart dan/atau label lainnya untuk usaha sejenis dengan sistem jejaring hanya boleh ada 2 (dua) dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan yang ada dalam wilayah Ibukota Daerah dan hanya boleh ada 1 (satu) dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan;

 

Secara keseluruhan Rancangan Perda ini terdiri atas 20 Bab dan 46 Pasal.

 

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat, para Sahabat yang berbahagia

Dua: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal

Produk lokal yang selanjutnya disingkat PL merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global

Melalui suatu Perda Perlindungan terhadap produk lokal secara tidak langsung membangun suatu karakter tertentu dan diharapkan reputasi bisnis lokal atas karakter Perda tersebut. Perda Perlinduingan Produk Lokal menjadi begitu penting dalam hal payung hukum dan perdagangan karena masyarakat dapat melihat melalui Perda tersebut atas nama baik, pencitraan, kualitas serta reputasi dari produk lokal tersebut. Citra dan reputasi pengusaha lokal merupakan suatu hal penting untuk menciptakan kepercayaan yang merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik pengusaha lokal.

Konsumen sering memakai faktor emosional pada produk lokal tertentu, berdasarkan serentetan kualitas yang diinginkan atau fitur-fitur yang terwujud

dalam produk-produk yang dimiliki pengusaha lokal tersebut. Perda Produk Lokal juga dapat menjadi payung hukum bagi pengusaha lokal untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk lokal yang mereka miliki  gunamenjamin bahwa produk lokal yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik.

Fungsi utama dari sebuah Produk Lokal adalah agar masyarakat dapat mencirikan suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha lokal dan sehingga dapat dibedakan dari produk lokal lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki

oleh pesaingnya. Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara produk yang satu dengan produk-produk yang lainnya atau yang mirip.

Beberapa fungsi dari perda perlindungan produk lokal tersebut, yaitu: a). sebagai payung hukum; b) sebagai dasar untuk melindungi produk dan pengusaha lokal; c). mencegah volume yang besar masuknya produk luar ke daerah;d). Sebagai alat promosi, e). Sebagai jaminan atas mutu barangnya; f). Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Adapun bentuk perlindungan hukumnya yaitu: Perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentukperlindungan

yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan.Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya lonjakan masuknya produk lain. Langkah ini difokuskan pada pengawasan produk lokal, perlindungan terhadap hak eksklusif

produk lokal bagi pengusaha lokal dan menganjurkan kepada setiap pengusaha

lokal untuk tetap memproduksi produk lokal agar mendapatkan perlindungan

hukum.

 

  1. Asas dan Tujuan Perlindungan Produk Lokal

Perlindungan Produk Lokal berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan pengusaha lokal serta kepastian hukum. Perlindungan Produk Lokal bertujuan :

  1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Pengusaha Lokal untuk melindungi diri;
  2. Mengangkat harkat dan martabat Pengusaha Lokal dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pembuatan barang dan atau jasa;
  • Meningkatkan pemberdayaan Pengusaha Lokal dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai pengusaha;
  1. Menciptakan sistem perlindungan produk lokal yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  2. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan produk lokal sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
  3. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengusaha lokal.

 

  1. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Lokal

 

Pelaku Usaha Lokal dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :

  1. Tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  • Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut sebenarnya;
  1. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
  2. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
  3. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, dan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
  • Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
  • Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  1. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan/kadaluarsa, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
    1. Perlindungan Produk Lokal
  1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan Produk Lokal yang menjamin hak pelaku usaha lokal.
  2. Perlindungan produk lokal oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan produk lokal.
  4. Perlindungan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
  • Terciptanya iklim usaha dalam melestarikan produk lokal.
  • Berkembangnya Lembaga Perlindungan produk lokal swadaya masyarakat;
  • Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan produk lokal.

 

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan produk lokal ini terdiri dari 18 Bab dan 27 Pasal.

 

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat, para Sahabat yang berbahagia

 

Kami juga berharap 2 (Dua ) Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan arah, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik ketika telah ditetapkan menjadi peraturan daerah.

 

Demikian pokok-pokok pikiran Penjelasan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa dengan harapan untuk dapat dibahas dan menjadi bahan referensi pada pembahasan selanjutnya. Besar harapan kami kepada panitia khusus melalui pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa sekiranya terdapat persoalan-persoalan mendasar dalam pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah bersama pemerintah daerah hendaknya memanggil dan melibatkan semua pihak yang terkait langsung dengan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang kita bahas pada persidangan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya.

 Billahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,-

 

 

Sumbawa Besar, 3 April 2017

 

KOMISI II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

 

KETUA                 :  ABDUL RAFIQ

WAKIL KETUA      :  SALMAN ALFARIZI, SH.

SEKRETARIS        :  MUHAMMAD YAMIN SE, M.SI.

ANGGOTA             :  MUHAMMAD NUR SPDi

ANGGOTA             :  HAMZAH ABDULLAH

ANGGOTA             :  I NYOMAN WISMA

ANGGOTA             :  SALAMUDDIN MAULA

ANGGOTA             :  HASANUDDIN, SE.

ANGGOTA             :  BERLIAN RAYES S.AG

ANGGOTA             :  MUHAMMAD YASIN MUSAMMA, SAP

============================================================

PENJELASAN KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERPARKIRAN

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

 

YTH, BUPATI SUMBAWA

YTH, PIMPINAN DPRD BESERTA SELURUH ANGGOTA DPRD KAB.SUMBAWA

YTH,  ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA  PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

YTH, SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR, STAF AHLI PADA SEKRETARIAT DAERAH, DAN PARA KEPALA BAGIAN PADA UNIT KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

YTH, PARA CAMAT, LURAH SERTA KEPALA DESA SE_KABUPATEN               SUMBAWA

YTH,  PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, PIMPINAN ORGANISASI POLITIK, KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH WANITA, LSM DAN INSAN PERS, SINGKATNYA PARA HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI MULIAKAN.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT;

MENGAWALI PENYAMPAIAN PENJELASAN UMUM KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA, KAMI INGIN MENGAJAK SEGENAP HADIRIN UNTUK MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, HIDAYAH DAN RIDHO-NYA, SEHINGGA KITA DAPAT HADIR MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT, DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENJELASAN KOMISI-KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN TAHUN SIDANG 2017.

SALAWAT DAN SALAM TAK LUPA PULA KITA HATURKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA YANG MULIA NABI BESAR MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA DAN PARA SAHABAT, BESERTA SELURUH UMATNYA… RASUL AKHIR ZAMAN, PEMBAWA RISALAH KASIH SAYANG BAGI SELURUH SEKALIAN ALAM.

 

MELALUI KESEMPATAN INI KOMISI III MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG ATAS WAKTU DAN KESEMPATAN YANG TELAH DIBERIKAN UNTUK PENYAMPAIAN PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN YANG SUDAH MENJADI USUL PRAKARSA KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA, YANG DIHARAPKAN NANTINYA DAPAT MENJADI LANDASAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SELANJUTNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT…

MELALUI FORUM INI, KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA AKAN MENJELASKAN BEBERAPA HAL MULAI LATAR BELAKANG, TUJUAN, SERTA LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS SEHINGGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN MENJADI SALAH SATU USULAN DALAM PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017.

1. LATAR BELAKANG

PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, OPTIMALISASI POTENSI LAHAN PARKIR MENJADI KEHARUSAN PEMERINTAH DAERAH. KARENA RESTRIBUSI PARKIR MENJADI SALAH SATU BASIS SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH MAKA PEMERINTAH DAERAH BERKEWAJIBAN DAN BERWENANG MENGATUR MANAJEMEN PENGELOLAAN JASA PARKIR YANG MELIPUTI: MEKANISME PENGELOALAAN PAJAK RESTRIBUSI PARKIR, JURU PARKIR, BESARAN RESTRIBUSI PARKIR, PENGELOLAAN SENGKETA PARKIR DAN HAL-HAL TERPENTING LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PARKIR. HAL INI DIMAKSUDKAN AGAR PENDAPATAN DAERAH DARI RESTRIBUSI PARKIR TERKONTROL DENGAN BAIK. SEHINGGA TERJADI KESELARASAN ANTARA POTENSI PENDAPATAN DAN JUMLAH PENDAPATAN YANG DITERIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH PADA TAHUN BERJALAN. DISAMPING TERJAMINNYA KEAMANAN PENGGUNA LAHAN PARKIR, PENGELOLAAN PARKIR JUGA DIHAJADKAN UNTUK MENGHARMONISASIKAN ANTAR PENGGUNA JALAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN. DEWASA INI PERKEMBANGAN KABUPATEN SUMBAWA JUGA BEGITU PESAT, SELAIN TINGKAT PERTAMBAHAN PENDUDUK YANG CUKUP TINGGI, DI SISI LAIN JUGA TERJADI PEMBANGUNAN SEPERTI PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PASAR-PASAR, BAIK YANG TRADISIONAL MAUPUN SEMI MODERN, DI MANA PEMBANGUNAN INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, PEMBANGUNAN TERSEBUT JUGA MEMBUTUHKAN TEMPAT PARKIR DI SATU SISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIARAHKAN PADA KONSEP PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.

2. TUJUAN

TUJUAN PENYELENGGARAAN DAN RESTRIBUSI PARKIR ADALAH :

  • MEWUJUDKAN SISTEM PENGELOLAAN JASA RESTRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN SUMBAWA
  • MENYELARASKAN ANTARA PENGGUNA LAHAN PARKIR DAN PENGGUNA JALAN LAINNYA.
  • MENJADI RUJUKAN HUKUM PENGELOLAAN JASA RESTRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN SUMBAWA

3. LANDASAN FILOSOFIS

LANDASAN FILOSIFIS DARI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN DIDASARKAN PADA KONDISI KENDARAAN YANG PARKIR DI SISI JALAN MERUPAKAN FAKTOR UTAMA DARI 50% KECELAKAAN YANG TERJADI DITENGAH RUAS JALAN DI DAERAH PERTOKOAN. HAL INI TERUTAMA DISEBABKAN KARENA BERKURANGNYA KEBEBASAN PANDANGAN, KENDARAAN BERHENTI, DAN ATAU KELUAR DARI TEMPAT PARKIR DIDEPAN KENDARAAN-KENDARAAN YANG LEWAT SECARA MENDADAK.

4. LANDASAN SOSIOLOGIS

LANDASAN SOSIOLOGIS MERUPAKAN PERTIMBANGAN ATAU ALASAN YANG MENGGAMBARKAN BAHWA PERATURAN YANG DIBENTUK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM BERBAGAI ASPEK. LANDASAN SOSIOLOGIS SESUNGGUHNYA MENYANGKUT FAKTA EMPIRIS MENGENAI PERKEMBANGAN MASALAH DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN NEGARA. PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA JUGA HARUS MENINGKATKAN PELAYANAN, SERTA MEMBUAT KEBIJAKAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT, DI SISI LAIN  MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA TIDAK DIRUGIKAN DENGAN TERBITNYA PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN. KEADAAN TIDAK BERGERAK SUATU KENDARAAN YANG BERSIFAT SEMENTARA KARENA DITINGGALKAN OLEH PENGEMUDINYA DISEBUT PARKIR, SETIAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR MEMILIKI KECENDRUNGAN UNTUK MENCARI TEMPAT UNTUK PARKIR KENDARAANNYA SEDEKAT MUNGKIN DENGAN TEMPAT KEGIATAN ATAU AKTIFITASNYA.

5. LANDASAN YURIDIS

BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN DIHAJATKAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH, MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN PARKIR DENGAN TETAP MENGACU PADA REGULASI ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI KEDUDUKAN SECARA HIRARKI, DALAM RANGKA PENCAPAIAN PELAYANAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, MAKA SETIAP DAERAH HARUS SECARA KREATIF MAMPU MENCIPTAKAN DAN MENDORONG SEMAKIN MENINGKATNYA SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH. SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG POTENSIAL ADALAH DARI SEKTOR JASA PERPARKIRAN. RESTRIBUSI PARKIR MASUK DALAM KRITERIA RESTRIBUSI JASA UMUM ADALAH RESTRIBUSI ATAS JASA YANG DISEDIAKAN ATAU DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK TUJUAN KEPENTINGAN DAN KEMANFAATAN UMUM SERTA DAPAT DINIKMATI OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN, JADI PENGERTIAN RESTRIBUSI PARKIR ADALAH PEMBAYARAN ATAS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN TEMPAT PARKIR YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. MENURUT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAERAH YANG DIMAKSUD DENGAN PARKIR ADALAH KEADAAN TIDAK BERGERAK SUATU KENDARAAN YANG TIDAK BERSIFAT SEMENTARA. SEDANGKAN TEMPAT PARKIR ADALAH TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN DI LOKASI TERTENTU BAIK DI TEPI JALAN UMUM, GEDUNG, PELATARAN ATAU BANGUNAN UMUM. SEMENTARA ITU BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR 272/HK.105/DRJD/96 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR ADALAH SUATU METODE PERENCANAAN DALAM MENYELENGGARAKAN FASILITAS PARKIR KENDARAAN BAIK DI BADAN JALAN MAUPUN DILUAR BADAN JALAN.

6. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

MATERI PENGATURAN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

BAB I        KETENTUAN UMUM YANG MEMBAHAS TENTANG KETENTUAN DAN PENGERTIAN YANG BERSIFAT UMUM DARI SUBTANSI PERATURAN DAERAH INI.

BAB II       MEMBAHAS TENTANG KETENTUAN PAJAK DAN RESTRIBUSI

BAB III     MEMBAHAS TENTANG SUBYEK DAN OBYEK DARI JASA PARKIR

BAB IV     MEMBAHAS TENTANG KETENTUAN PENGENAAN TARIF DAN WILAYAH PUNGUTAN

BAB V      MEMBAHAS TENTANG KETENTUAN PENGELOLAAN RESTRIBUSI JASA PARKIR

BAB VI     MEMBAHAS TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

BAB VII    MEMBAHAS TENTANG SANKSI

BAB VIII  MEMBAHAS TENTANG KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX     MEMBAHAS MENGENAI KETENTUAN PENUTUP.

SECARA UMUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI TERDIRI DARI 9 BAB 49 PASAL.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT..

DEMIKIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DAN PENJELASAN KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN, SEMOGA DAPAT MENJADI REFERENSI UNTUK DAPAT DIBAHAS PADA PEMBAHASAN SELANJUTNYA. KAMI JUGA BERHARAP RANPERDA INI DAPAT MEMBERIKAN ARAH, SEKALIGUS MENJADI PEDOMAN BAGI PEMANGKU KEBIJAKAN BAIK PEMERINTAH DAERAH MAUPUN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK. AKHIRNYA, ATAS SEGALA PERHATIAN KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH.

 

WABILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH,

WASSALAMU’ALAIKUM WARRAHMATULLAHI WABARAKATUH.

 

SUMBAWA BESAR, 03 APRIL 2017

KOMISI III

DPRD KABUPATEN SUMBAWA

 

RUSLI MANAWARI : KETUA
MUHAMMAD SAAD, S.AP. : WAKIL KETUA
AGUS SALIM : SEKRETARIS
INDRA HERWANSYAH : ANGGOTA
ABDUL HAKIM, SE. : ANGGOTA
CECEP LISBANO, S.IP. : ANGGOTA
IRWANDI : ANGGOTA
  1. ZULKARNAEN
: ANGGOTA
Ir. SAMSUL NURDIN : ANGGOTA
BUDI KURNIAWAN, ST : ANGGOTA
ARAHMAN ATTA, S.Ag : ANGGOTA

 

 =======================================================

 PENJELASAN KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI IV DPRD KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2017

 ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

 

YANG TERHORMAT,

  • BUPATI SUMBAWA
  • PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
  • PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
  • SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN DAN STAF AHLI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
  • KOMISIONER KPU DAN PANWASLU KABUPATEN SUMBAWA
  • SEKRETARIS DPRD, PARA KEPALA DINAS, KANTOR DAN BADAN  SE-KABUPATEN SUMBAWA, PARA CAMAT, LURAH, KEPALA DESA SE-KABUPATEN SUMBAWA
  • PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK, PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PEMUDA DAN ORGANISASI WANITA
  • PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KALANGAN CENDIKIAWAN, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS, SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG KAMI HORMATI.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

 

MEMULAI  LAPORAN INI, PERKENANKAN KAMI MENGAJAK HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, UNTUK BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT,  SERAYA MEMOHON AMPUN KEPADA-NYA DAN MENSYUKURI SEGALA NIKMAT YANG KITA RASAKAN  HINGGA SAAT INI. TERIRING PULA SALAM DAN SHALAWAT KEPADA NABIYULLAH, USWATUN HASANAH, MUHAMMAD RASULULLAH SAW,  SEMOGA  ALLAH  SWT TETAP MENCURAHKAN RAHMAT DAN SAFAAT-NYA KEPADA BELIAU BESERTA KELUARGA, PARA SAHABAT SERTA SELURUH PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

UCAPAN TERIMAKASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KOMISI IV, UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK,  YANG MENJADI USUL PRAKARSA KOMISI IV DALAM SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT INI. SELANJUTNYA PERKENANKAN KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN GAMBARAN TENTANG LATAR BELAKANG, ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI.

 

SECARA YURIDIS  FORMAL PEMBAHASAN RANPERDA MERUPAKAN AGENDA YANG DIAMANATKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PASAL 150  HURUF a  UNDANG-UNDANG  NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PASAL 85 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG  TATA TERTIB DPRD, YANG MENGAMANATKAN BAHWA, PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILAKUKAN OLEH DPRD BERSAMA KEPALA DAERAH, DAN DITETAPKAN  MENJADI PERDA OLEH KEPALA DAERAH, SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, YANG DILANDASI OLEH  SEMANGAT KEMITRAAN, DENGAN MENJUNJUNG TINGGI DAN SALING MENGHORMATI TUGAS DAN FUNGSI, UNTUK MEWUJUDKAN KEBIJAKAN DAERAH YANG KOMPREHENSIF DAN ASPIRATIF, SERTA DAPAT BERLAKU SECARA EFEKTIF DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT UNTUK KEMASLAHATAN TAU DAN TANAH SAMAWA YANG KITA CINTAI.

 

SELANJUTNYA KAMI BERHARAP DALAM AGENDA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI, TETAP MENGUTAMAKAN ASAS KETERBUKAAN DAN DAPAT MELIBATKAN SEMUA STAKE HOLDERS, SEHINGGA PERATURAN DAERAH YANG KITA TETAPKAN SESUAI DENGAN TUJUAN YANG KITA HARAPKAN DAN DAPAT DIIMPLEMNTASIKAN DALAM MASYARAKAT.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

 

UNTUK MEMUDAHKAN PEMBAHASAN PADA TAHAPAN SELANJUTNYA, BERIKUT KAMI SAMPAIKAN PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENJADI USUL PRAKARSA  KOMISI IV SEBAGAI BERIKUT:

LATAR BELAKANG

ANAK MERUPAKAN AMANAH DAN KARUNIA TUHAN YANG MAHA ESA YANG DALAM DIRINYA MELEKAT HARKAT DAN MARTABAT SEBAGAI MANUSIA SEUTUHNYA, SERTA MERUPAKAN GENERASI PENERUS CITA-CITA PERJUANGAN BANGSA, SEHINGGA PERLU MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN KESEMPATAN SELUAS-LUASNYA UNTUK KELANGSUNGAN HIDUP DAN BERKEMBANG SECARA WAJAR. OLEH KARENANYA ANAK PERLU MENDAPAT PERLINDUNGAN DARI BERBAGAI BENTUK TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN PENELANTARAN. DIDALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (AMANDEMEN) PASAL 288 AYAT (2) MENYEBUTKAN BAHWA SETIAP ANAK BERHAK ATAS KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH KEMBANG DAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN DISKRIMINASI

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

 BERKAITAN DENGAN URAIAN  DI ATAS, MAKA LANDASAN  PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SUMBAWA, DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

  1. LANDASAN FILOSOFIS

SECARA FILOSOFIS, KEKERASAN ANAK MERUPAKAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN SEKALIGUS SEBAGAI PELANGGARAN TERHADAP HAK AZASI MANUSIA. KEKERASAN ANAK YANG MUNCUL SELAMA INI BAIK DI SEKOLAH MAUPUN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT UMUM PERLU MENDAPAT PERHATIAN SERIUS. PERHATIAN TIDAK SAJA DIFOKUSKAN PADA UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN PADA KORBAN, MELAINKAN YANG TIDAK KALAH PENTING ADALAH UPAYAH PENCEGAHAN AGAR TIDAK LAGI TERJADI KEKERASAN.

NEGARA MEMPUNYAI TUGAS UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SERTA REHABILITASI BAGI KORBAN. TANGGUNG JAWAB NEGARA, KHUSUSNYA PEMERINTAH DIDASARKAN PADA KETENTUAN: PEMBUKAAN UUD 1945 YANG MENYEBUTKAN BAHWA TUJUAN PEMBENTUKAN NEGARA INDONESIA ADALAH MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN  KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA.

2. LANDASAN SOSIOLOGIS

 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK HARUSLAH DIMAKNAI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK   UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN, MENGURANGI RESIKO DAN MENANGANI KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK. HAL INI MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN ORANG TUA UNTUK KELANGSUNGAN HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK,  DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK-ASPEK SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA DAN ASPEK LAIINYA DALAM MASYARAKAT.  SEHINGGA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK  DAPAT TERMINIMALISIR DENGAN PEMBAGIAN PERAN MASING-MASING ANTARA PEMERINTAH, ORANG TUA DAN MASYARAKAT.

3. LANDASAN YURIDIS

LANDASAN YURIDIS, MERUPAKAN PERTIMBANGAN ATAU ALASAN YANG MENGGAMBARKAN BAHWA PERATURAN YANG DIBENTUK, UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN HUKUM ATAU MENGISI KEKOSONGAN HUKUM, DENGAN  MEMPERTIMBANGKAN ATURAN YANG TELAH ADA, YANG AKAN DIUBAH ATAU YANG AKAN DICABUT GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT. LANDASAN YURIDIS, MENYANGKUT PERSOALAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN SUBTANSI ATAU MATERI YANG AKAN DIATUR SEHINGGA PERLU DIATUR DALAM  PERATURAN DAERAH .

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

 MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK  MENJADI DUA BAGIAN  YAITU MATERI KHUSUS  DAN  MATERI UMUM. MATERI KHUSUS MENYANGKUT ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP.

MATERI KHUSUS MENGANDUNG KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

PADA MATERI UMUM PADA DASARNYA MEMUAT HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

ADAPUN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN ANAK ADALAH BERASASKAN PANCASILA DAN BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

SEDANGKAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK, DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP DASAR KONVENSI HAK-HAK ANAK MELIPUTI NON DISKRIMINASI, UNTUK KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK, HAK UNTUK HIDUP, KELANGSUNGAN HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK DAN PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK.

SEMENTARA TUJUANNYA ADALAH UNTUK MENJAMIN PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PERLINDUNGAN DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI, EKSPLOITASI, PENELANTARAN DAN KEKERASAN/PENGANIAYAAN.

DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SUMBAWA MELIPUTI PENCEGAHAN. YANG MELIPUTI MERUMUSKAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN MEKANISME, MENINGKATKAN KESADARAN DAN SIKAP MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI, MENINGKATKAN KAPASITAS PELAYANAN PERLINDUNGAN ANAK, TENAGA PENYEDIA LAYANAN DAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN ANAK UNTUK MENGENALI RESIKO DAN BAHAYA DARI SITUASI ATAU PERBUATAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KEKERASAN.

PENGURANGAN RESIKO ADALAH SETIAP ANAK YANHG RENTAN MENGALAMI SETIAP BENTUK KEKERASAN, DISKRIMINASI, EKSPLOITASI DAN PENELANTARAN. PENAGANAN SASARANNYA ANAK DI LUAR ASUHAN ORANG TUA, ANAK DALAM SITUASI DARURAT AKIBAT BENCANA, BERKONFLIK DENGAN HUKUM, KORBAN KEKERASAN, PENELANTARAN ANAK YANG BEKERJA HIDUP DI JALAN, KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL, TRAFFIKING DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. SEDANGKAN SISTIM INFORMASI DATA  ANAK UNTUK KEPENTINGAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

PROSES PENYUSUNAN RANPERDA INI TELAH MELALUI TAHAPAN YANG PANJANG DAN TELAH MENGACU KEPADA MEKANISME YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIP DPRD KABUPATEN/KOTA.

DEMIKIANLAH  POKOK-POKOK PENJELASAN  KOMISI IV DPRD KABUPATEN  SUMBAWA DENGAN HARAPAN UNTUK DAPAT DIBAHAS DAN SEBAGAI REFERENSI  PADA TINGKAT PEMBAHASAN SELANJUTNYA.

 

TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA,


WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU ALAIKUM WAR. WAB.

 

SUMBAWA BESAR, 3 APRIL 2017

KOMISI IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

 

 

IDA RAHAYU, S.AP                :   (KETUA)

KHAERUDDIN, SE                 :   (WAKIL KETUA)

ISMAIL. M, SH                       :   (SEKRETARIS)

ANDI RUSNI, SE                    :   (ANGGOTA)

AHMADUL KUSASIH, SH       :   (ANGGOTA)

AHMAD JUNAIDI                   :   (ANGGOTA)

BASARUDDIN, S.Ap               :   (ANGGOTA)

JUNAIDI                                 :   (ANGGOTA)

H.MUSTAJABUDDIN, S.Sos   :   (ANGGOTA)

MUHAMMAD FAESAL, S.Ap  :   (ANGGOTA)

BUNARDI                               :   (ANGGOTA)

 

 Download laporan Penjelasan Komisi I-IV Raperda 2017