Home Advetorial LAPORAN KOMISI IV DPRD KABUPATEN SUMBAWA RAPBD 2018

LAPORAN KOMISI IV DPRD KABUPATEN SUMBAWA RAPBD 2018

SHARE

LAPORAN KOMISI IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

 TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

YANG TERHORMAT,

  • BUPATI SUMBAWA
  • PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
  • PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
  • SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN DAN STAF AHLI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
  • KOMISIONER KPU DAN PANWASLU KABUPATEN SUMBAWA
  • SEKRETARIS DPRD, PARA KEPALA DINAS, KANTOR DAN BADAN  SE-KABUPATEN SUMBAWA, PARA CAMAT, LURAH, KEPALA DESA SE-KABUPATEN SUMBAWA
  • PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK, PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PEMUDA DAN ORGANISASI WANITA
  • PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, KALANGAN CENDIKIAWAN, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS, SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG KAMI HORMATI.

 

MENGAWALI LAPORAN INI, PERKENANKAN KAMI MENGAJAK HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT UNTUK BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT.  SERAYA MEMOHON AMPUN KEPADA-NYA DAN MENSYUKURI SEGALA NIKMAT YANG KITA RASAKAN  HINGGA SAAT INI. TERIRING PULA SHALAWAT DAN SALAM  KEPADA NABIYULLAH, USWATUN HASANAH,  MUHAMMAD RASULULLAH SAW, SEMOGA ALLAH SWT TETAP MENCURAHKAN RAHMAT DAN SAFAAT-NYA KEPADA BELIAU BESERTA KELUARGA, PARA SAHABAT SERTA SELURUH PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

TERIMAKASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KOMISI IV, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

SELANJUTNYA, TERIMA KASIH KEPADA BUPATI SUMBAWA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN DAN JAWABAN BUPATI, SERTA TERIMA KASIH PULA KAMI SAMPAIKAN KEPADA FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN TANGGAPAN/PEMANDANGAN UMUMNYA DALAM SIDANG PARIPURNA SEBELUMNYA.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

 

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIJELASKAN BAHWA, PEMBAHASAN PERDA APBD DIDAHULUI DENGAN PEMBAHASAN MENGENAI KEBIJAKAN UMUM DAN PENETAPAN PLAFON SEMENTARA (PPAS) YANG MENJADI DASAR DAN PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH. PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM DAN PPAS OLEH BADAN ANGGARAN DEWAN DAN TAPD. SETELAH BADAN ANGGARAN DEWAN DAN TAPD KABUPATEN SUMBAWA MENETAPKAN  NOTA KEUANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017 DAN PENETAPAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2018 MAKA KOMISI III DPRD SECARA KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN MENJADIKANNYA SEBAGAI ACUAN UTAMA MENJALANKAN PEMBAHASAN ANGGARAN SKPD MITRA KERJA KOMISI IV SEHINGGA PLAFON ANGGARAN SEMENTARA YANG TERSEDIA DAPAT DIJAGA KECUALI PADA PERKARA YANG SANGAT URGEN UNTUK DISESUAIKAN DAN DIANGGARKAN SEPANJANG MASIH TERSEDIA ANGGARAN YANG MEMADAI.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

 

BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN DAN EVALUASI KOMISI IV ATAS RKA YANG DIAJUKAN OLEH EKSEKUTIF, TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  TENTANG ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, MAKA KOMISI IV MENILAI PERLU MEMBERIKAN SEJUMLAH CATATAN-CATATAN PENTING, BERDASARKAN URUSAN DALAM LINGKUP MITRA KOMISI IV. SEBELUM CATATAN-CATATAN DIMAKSUD KAMI SAMPAIKAN, TERLEBIH DAHULU KAMI LAPORKAN HASIL PEMBAHASAN SEBAGAI BERIKUT:

 

  1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, USULAN RKA SEBESAR RP. 658.997.791,- (1 MIlIAR 658 JUTA 997 RIBU 791 RUPIAH), TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

 

  1. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA, USULAN RKA SEBESAR RP. 264.078.471,- (6 MILIAR 264 JUTA 78 RIBU 471 RUPIAH), TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

 

  1. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, USULAN RKA SEBESAR RP. 851.282.165,- (9 MILIAR 851 JUTA 282 RIBU 165 RUPIAH), TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

 

  1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, USULAN RKA SEBESAR RP. 734.523.890,- (90 MILIAR 734 JUTA 523 RIBU 890 RUPIAH), SETELAH PEMBAHASAN MENGALAMI PERUBAHAN MENJADI RP.90.779.703.890,- ( 90 MILIAR 779 JUTA 703 RIBU 890 RUPIAH) ATAU MENGALAMI PENAMBAHAN SEBESAR RP.45.180.000,- (45 JUTA 180 RIBU RUPAIH) DAN PERGESERAN DARI REKENING PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SEBESAR RP.44.820.000,- (44 JUTA 820 RIBU RUPIAH) KE REKENING PENULISAN DAN BLANGKO IJAZAH SEBESAR RP.90.000.000,- (90 JUTA RUPIAH).

 

  1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, USULAN RKA SEBESAR RP. 275.382.000,- (69 MILIAR 275 JUTA 382 RIBU RUPIAH), TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

 

  1. DINAS KESEHATAN, USULAN RKA. 604.538.116,- (86 MILIAR 604 JUTA 538 RIBU 116 RUPIAH) TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN, NAMUN ADA CATATAN UNTUK PEMBANGUNAN TALUD DAN JALAN DEPAN PUKESMAS BATU LANTEH, DIMANA SUMBER DANANYA AKAN DIATUR OLEH DINAS KESEHATAN SENDIRI.
  2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, USULAN RKA SEBBESAR RP. 4,512.768.296,- (4 MILIAR 512 JUTA 768 RIBU 296 RUPIAH, SETELAH PEMBAHASAN MENGALAMI PERUBAHAN MENJADI RP.4.571.968.296,- (4 MILIAR 571 JUTA 968 RIBU 296 RUPIAH) MENGALAMI PENAMBAHAN SEBESAR RP.29.200.000,- (29 JUTA 200 ENTRY BELANJA DI RKA BPBD SEBESAR RP.140.000.000,- (140 JUTA RUPIAH) GUNA MENAMBAH HONOR JASA TENAGA SIAGA SEBESAR RP.169.200.000,- (169 JUTA 200 RIBU RUPIAH)

 

  1. DINAS SOSIAL, USULAN RKA SEBESAR RP. 546.192.100,-(2 MILIAR 546 JUTA 192 RIBU 100 RUPIAH) TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

 

  1. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH, USULAN RKA SEBESAR  4.245.386.997,-(4 MILIAR 245 JUTA 386 RIBU 997 RUPIAH) TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

 

TOTAL USULAN RKA DARI SEMBILAN SKPD MITRA KOMISI IV ADALAH  SEBESAR RP. 275.693.149.826,-  (275 MILIAR 693 JUTA 149 RIBU 826RUPIAH). SETELAH PEMBAHASAN MENGALAMI PERUBAHAN MENJADI SEBESAR RP.275.767.529.826,- ( 275 MILIAR 767 JUTA 529 RIBU 826 RUPIAH) MENGALAMI PENAMBAHAN SEBESAR RP.74.380.000,- (74 JUTA 380 RIBU RUPIAH)

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

SELANJUTNYA MENCERMATI HAL-HAL YANG BERKEMBANG  DALAM PEMBAHASAN SERTA MASUKAN DAN SARAN DARI ANGGOTA KOMISI, DAPAT  KAMI SAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN PENTING SEBAGAI BERIKUT :

  1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  2. SESUAI DENGAN MISI PEMBANGUNANAN DAERAH YANG MENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI AGENDA AKSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KOMPETENSI GURU. UNTUK ITU KOMISI IV MEMINTA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN AGAR MELAKUKAN PEMERATAAN GURU DENGAN MENEMPATKAN GURU HINGGA DESA TERPENCIL.
  3. MELAKUKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN, KARENA MASIH BANYAK BANGUNAN SEKOLAH YANG TIDAK LAYAK PAKAI DAN SENSITIF ANAK. SEJATINYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TERJADI JIKA FASILITAS PENDUKUNG TERSEDIA SALAH SATUNYA BANGUNAN SEKOLAH YANG REFRESENTATIF. UNTUK ITU KOMISI IV MEMINTA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN AGAR MEMBERIKAN INFROMASI DANA DAK DIPERUNTUKAN UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH MANA-MANA SAJA, AGAR TIDAK TERJADI PENUMPUKAN PEMBANGUNAN DI SEKOLAH YANG SAMA.
  4. PERLUNYA MEMBUAT APLIKASI KHUSUS YANG BERBASIS IT AGAR DAPAT MEMANTAU KINERJA GURU SEHINGGA DAPAT DILAKUKAN EVALUASI MENDALAM TERHADAP KINERJA GURU DI KABUPATEN SUMBAWA.
  5. PENTINGNYA PEMERATAAN KESEMPATAN PADA SEMUA GURU DI JENJANG SMP AGAR DAPAT MENGIKUTI PENDIDIKAN STRATA 2, SEHINGGA TERJADI PENINGKATAN KOMPETENSI GURU YANG DAPAT BERKOLERASI DENGAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN.

 

  1. DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
  2. SEBAGAI SYARAT KREDISIAL PELAYANAN BPJS, MAKA PERCEPATAN AKREDITASI PUSKESMAS TERUS BERUPAYA DILAKUKAN SEHINGGA TARGET YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH. TAHUN 2017 SUDAH ADA 5 PUKESMAS YANG TERAKREDITASI DAN TAHUN 2019 MENDATANG MENCAPAI 100%. KOMISI IV MENGAPRESIASIKAN UPAYA TERSEBUT, NAMUN KAMI JUGA BERHARAP JANGAN HANYA MENGEJAR TARGET TANPA MEMPERTIMBANGKAN MUTU DAN KWALITAS YANG ADA, BAIK SARANA DAN PRASARANA MAUPUN SUMBER DAYA MANUSIANYA, KARENA INI MENJADI TOLAK UKUR DALAM MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MAKSIMAL TERHADAP MASYARAKAT.
  3. PERLUNYA MEMASANG CCTV PADA GUDANG OBAT INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA MENGHINDARI HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN SALAH SATUNYA PENCURIAN OBAT.
  4. PERLUNYA MEMIKIRKAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUKESMAS BARU DI BAO DESA MENGINGAT PUKESMAS BATU LANTEH TIDAK DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT DI DESA BAO DESA, TEPAL, TANGKANG PULIT DAN DESA LAINNYA DIBAGIAN ATAS.
  5. PERLUNYA MEMBERIKAN PENGHARGAAN PADA PERAWAT DAN TENAGA MEDIS YANG TELAH MEMBERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL PADA PASIEN DAN MEMBERIKAN TEGURAN KERAS PADA PETUGAS MEDIS YANG TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL PADA PASIEN.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

  1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  2. UNTUK MENINGKATKAN KWALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, DAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA, YAITU PELAYANAN YANG SEDERHANA, MURAH, TRANSPARAN, BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT DAN HASILNYA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. MAKA KOMISI IV MENDORONG PEMERINTAH SEGERA MELAUCHING LAYANAN TERPADU SATU PINTU (LTSP), DAN INTENS MELAKUKAN SOSIALISASI REGULASI PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDINESIA, SAMPAI PADA TINGKAT AKAR RUMPUT (GRASS ROOT) BERSAMA SEMUA STAKE HOLDERS YANG ADA. AGAR APA YANG MENJADI KENDALA DI LAPANGAN SELAMA INI, BISA TERATASI DENGAN BAIK. SEPERTI KASUS TERJADINYA PEMALSUAN IDENTITAS DAN PERSOLAN-PERSOALAN LAINNYA, KARENA TERJADINYA BERBAGAI MACAM KASUS, BERAWAL DARI ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS. DENGAN ADANYA LAYANAN TERPADU SATU PINTU, SEMUA PERSOALAN BISA TERMINIMALISIR DENGAN BAIK.
  3. DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA
  4. SUMBAWA SEDANG GENCAR-GENCARNYA MELAKUKAN PROMOSI WISATA, UNTUK MENDUKUNG ITU PERLU DILAKUKAN KALIBIRASI WISATA GUNA MENGEMBANGAN DESTINASI WISATA SECARA KOMPREHENSIF YANG NANTINYA AKAN BERDAMPAK PADA PENINGKATAN PAD SUMBAWA. UNTUK ITU DIBUTUHKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PARIWISATA DAERAH SUMBAWA.
  5. PERLUNYA KETERLIBATAN PEMUDA DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA SUMBAWA, DIMANA AKAN BANYAK MEMUNCULKAN IDE DAN KREATIFITAS GUNA MENDUKUNG PROMOSI WISATA SUMBAWA.
  6. SEBAGAI SALAH SATU SIMBOL BUDAYA SAMAWA YANG MASIH KOKOH ADALAH ISTANA DALAM LOKA, NAMUN HANYA BERDIRI GEDUNG TANPA ISINYA. ISTANA DALAM LOKA BISA DIJADIKAN WISATA RELIGI DI SUMBAWA. KOMISI IV MENDORONG PEMERINTAH DAERAH, UNTUK MENDUPLIKAT SEMUA BENDA-BENDA KESULTANAN SEPERTI MAHKOTA DAN LAIN SEBAGAINYA. SEHINGGA SUMBAWA BISA TERGAMBAR PADA MASA KESULTANANNYA.  BEGITU PULA, TERHADAP EVEN-EVENT YANG LAHIR DARI INSIATIF MASYARAKAT YANG MENGANGKAT TEMA PELESTARIAN BUDAYA PERLU MENADAPAT DUKUNGAN PENUH DARI PEMERINTAH DAERAH.  SEBAGAI WUJUD MEMPERTAHANKAN DAN PELESTARIAN BUDAYA SAMAWA.
  7. PERLUNYA PENGEMBANGAN APLIKASI DISCOVER SUMBAWA AGAR LEBIH DINAMIS SEHINGGA LEBIH MENDUKUNG PROMOSI WISATA DI KABUPATEN SUMBAWA, YANG DI TANDAI DENGAN PENINGKATAN JUMLAH WISATAWAN BAIK DALAM DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI.
  8. PERLUNYA PEMBANGUNAN SELIPER ATE YANG LEBIH NYAMAN DAN RAMAH ANAK, DIMANA PEMBANGUNANNYA TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM DINAS-DINAS TERKAIT LAINNYA.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

 

  1. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  2. SETELAH BUPATI SUMBAWA MELAKUKAN PENCANANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK PADA AWAL TAHUN 2017, PERLU DITINDAKLANJUTI DENGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG HAL INI. TAMAN-TAMAN YANG TELAH DIBANGUN HENDAKNYA DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA DAN SENSITIF ANAK. SELAIN ITU PERLU MEMPERBANYAK PEMBANGUNAN KAMPUNG-KAMPUNG LAYAK ANAK, DIMANA KAMPUNG-KAMPUNG INI TERINTEGRASI DENGAN SEKOLAH, TAMAN BERMAIN DAN UNIT KESEHATAN.
  3. DEMI TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TELAH DIBENTUK LEMBAGA P2TP2A YANG AKAN MEMBANTU DINAS UNTUK MENJALANKAN KERJA-KERJA PEMBERDAYAAN DAN PENGANGANAN KASUS PEREMPUAN DAN ANAK. SAAT INI KEPENGURUSAN LEMBAGA INI TELAH BERAKHIR, KEDEPAN KETIKA DILAKUKAN PEREKRUETAN DAN PEMILIHAN PENGURUS AGAR DAPAT MEMPERTIMBANGKAN UNSUR-UNSUR YANG ADA DIDALAMNYA SEPERTI PSIKOLOG, HUKUM DAN KUALIFIKASI YANG BERSESUAIAN DENGAN KEBUTUHAN LEMBAGA INI. CATATAN LAINNYA PERLU DILAKUKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA SEHINGGA PENGURUS YANG TERPILIH ADALAH PENGURUS YANG MEMENUHI STANDAR DAN DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBANNYA DENGAN BAIK.
  4. BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
  5. MEMPERTIMBANGKAN BAHWA SUMBAWA MENJADI SALAH SATU WILAYAH RAWAN BENCANA UNTUK ITU DIPERLUKAN ADANYA PEMBINAAN SECARA KONTINYU PADA TIM REAKSI CEPAT DARI TINGKAT ATAS SAMPAI TINGKAT BAWAH
  6. GUNA MENGHINDARI ADANYA HAL-HAL YANG TAK DIINGINKAN TERJADI PADA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN HENDAKNYA DIPASANG CCTV YANG AKAN MEMBANTU MENCEGAH TERJADINYA SABOTASE DARI PIHAK-PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.
  7. DALAM MENDUKUNG KERJA-KERJA TENAGA TEKHNIK DAN SIAGA BENCANA PERLU DIPIKIRKAN ADANYA TAMBAHAN HONOR BUAT TENAGA SIAGA GUNA MENCEGAH KECEMBURUAN SOSIAL DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DENGAN TENAGA TEKNIS DIMANA KERJANYA SAMA-SAMA 24 JAM.

 

  1. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
  2. DALAM RANGKA MENINGKATKAN MINAT BACA PELAJAR DAN MASYARAKAT UMUM DIBUTUHKAN KREATIFITAS GUNA MENDUKUNG PROGRAM TERSEBUT SEHINGGA KEDEPANNYA DAPAT TERLIHAT PENINGKATAN JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN.
  3. PERLU ADANYA KOMUNIKASI DENGAN SEKOLAH-SEKOLAH, UNIVERSITAS DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENGADAAN BUKU GUNA MENDUKUNG KEBUTUHAN BUKU SEBAGAI REFERENSI BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT LUAS.
  4. DINAS SOSIAL
  5. DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) SEBAGAI SALAH SATU MEKANISME TAMBAHAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DIHARAPKAN DAPAT MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN KELUHAN MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN BERDASARKAN PROFIL DALAM BASIS DATA TERPADU PADA SEMUA KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBAWA SEHINGGA PENERIMA MANFAAT MENDAPATKAN PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMRINTAH PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.
  6. SEJAK TAHUN 2015-2017 PENGGUNA BPJS PBI (PENERIMA BANTUAN IURAN) TELAH MELAMPAU QUOTA YANG DITETAPKAN SEBANYAK 45.000 ORANG DENGAN DAFTAR ANTRIAN SEKITAR 1.000 ORANG LEBIH. MENGINGAT BANYAKNYA DAFTAR ANTRIAN INI DIHARAPKAN ADA UPAYA LOBBY YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA PADA PEMERINTAH PUSAT AGAR DAPAT MENAMBAH QOUTA PENERIMA BPJS PBI INI. SELAIN ITU DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DIHARAPKAN PENERIMA BPJS PBI TIDAK SALAH SASARAN.
  7. BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO.186 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DIJELASKAN BAHWA WEWENANG PEMERINTAH DALAM KEGIATAN PERSIAPAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG MELIPUTI KEGIATAN PEMETAAN SOSIAL (PS), PENJAJAKAN AWAL (PA), STUDY KELAYAKAN (SK) DAN SEMILOKA DAERAH. KARENA ITU KOMISI IV MENGHARAPKAN AGAR DINAS SOSIAL SEGERA MELAKUKAN RANGKAIAN PEMERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) TERSEBUT AGAR MEREKA MEMASUKI KEHIDUPAN LAYAK SEBAGAIMANA DINIKMATI MASYARAKAT LAINNYA DENGAN TETAP MEMPERTAHANKAN BAHKAN MENGEMBANGKAN KEARIFAN ASLI MASING-MASING MASYARAKAT ADAT.

 

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

DEMIKIAN LAPORAN KOMISI IV, DENGAN UCAPAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, KOMISI IV DAPAT MENYETUJUI PENETAPAN  TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DAN KUA PPAS TAHUN 2018. SEMOGA APA YANG KAMI SAMPAIKAN INI, KIRANYA DAPAT MENJADI PERHATIAN SEMUA PIHAK. KHUSUSNYA EKSEKUTIF DALAM MENCERMATI, MENYIKAPI DAN MENENTUKAN LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN KEDEPAN, DALAM MEMBERIKAN PENGABDIAN TERBAIK BAGI MASYARAKAT DAN TANA SAMAWA YANG KITA CINTAI INI.

 

MENGAKHIRI LAPORAN INI KAMI MENYAMPAIKAN PESAN LEWAT SEBUAH LAWAS.

 

Ooo SAREA RAMA PENO

LAGA TURIT MO PARENTA

LEMA BAU BAKALAKO

 

PARENTA NAN SI INTAN E

TANANANG TU JATU SAMAWA

KEWA TU INGO KARARA

BAU TU DAPAT KERIK SALAMAT

 

KERIK SALAMAT PANGENENG TU MEMBANGUN

MA BAU DADI SAMAWA HEBAT BERMARTABAT.

 

TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

 

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU ‘ALAIKUM WAR. WAB.

 

 

SUMBAWA BESAR, RABU 15 NOVEMBER  2017

 

KOMISI IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

 

  1. IDA RAHAYU, S.AP ( K E T U A )
  2. KHAERUDDIN, SE ( WAKIL KETUA)
  3. M, SH ( SEKRETARIS )
  4. HAMZAH ABDULLAH (ANGGOTA)
  5. AHMADUL KUSASIH, SH (ANGGOTA)
  6. AHMAD JUNAIDI (ANGGOTA)
  7. JUNAIDI (ANGGOTA)
  8. BASARUDDIN, S.Ap (ANGGOTA)
  9. ZULKARNAEN (ANGGOTA)
  10. MUSTABUDDIN, S.Sos (ANGGOTA)
  11. ANDI RUSNI, SE (ANGGOTA)