Home Advetorial LAPORAN KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA RAPBD 2018

LAPORAN KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA RAPBD 2018

SHARE

LAPORAN KOMISI III

 TERHADAP

 RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

 

DISAMPAIKAN PADA :

 SIDANG PARIPURNA KEEMPAT

SENIN, 15 NOVEMBER 2017
LAPORAN KOMISI III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

 

YTH. BUPATI SUMBAWA

YTH. PIMPINAN BESERTA SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA

YTH. PARA ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

YTH. SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, PARA KEPALA SKPD DAN KEPALA BAGIAN DILINGKUP SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA,

YTH.  PIMPINAN PARTAI POLITIK, PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI WANITA, ORGANISASI PEMUDA, PIMPINAN LSM, REKAN – REKAN INSAN PERS. SINGKATNYA, HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.

 

DENGAN PENUH RASA SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, PADA PAGI HARI INI KITA MASIH DIBERI KESEHATAN, KEKUATAN DAN KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA KEEMPAT DPRD KABUPATEN SUMBAWA DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI – KOMISI DEWAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2018

 

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG ATAS KESEMPATAN YANG DIBERIKAN KEPADA KOMISI III UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA.

 

SELANJUTNYA UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA BUPATI SUMBAWA YANG TELAH MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PADA RAPAT PARIPURNA PERTAMA SERTA JAWABAN BUPATI PADA RAPAT PARIPURNA KETIGA. SELANJUTNYA UCAPAN TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA FRAKSI – FRAKSI DEWAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN TANGGAPAN/PEMANDANGAN UMUMNYA, YANG KESEMUANYA ITU AKAN DIJADIKAN REFERENSI OLEH KOMISI III DALAM MENYUSUN LAPORAN KOMISI.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

SUDAH MENJADI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN BAHWA PEMBAHASAN PERDA APBD SELALU DIDAHULUI DENGAN PEMBAHASAN MENGENAI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PPAS. SECARA NORMATIF, DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PPAS MERUPAKAN DOKUMEN FORMULASI KEBIJAKAN YANG AKAN MENJADI DASAR DAN PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN APBD. OLEH KARENA ITU PEMBAHASAN MENGENAI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PPAS DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM MEMASUKI PEMBAHASAN MENGENAI PERDA TENTANG APBD.

PEMBAHASAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PPAS OLEH BANGGAR DEWAN DAN TAPD DILAKUKAN DALAM RANGKA PENAJAMAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PPAS HINGGA DISEPAKATI KEDUA DOKUMEN TERSEBUT DALAM NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA. SELANJUTNYA KEDUA DOKUMEN TERSEBUT DIJADIKAN ACUAN OLEH MASING – MASING KOMISI DEWAN DALAM MELAKUKAN PEMBAHASAN RANPERDA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2018 BERSAMA TAPD DAN SKPD TERKAIT.

 

NAMUN DEMIKIAN DOKUMEN PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2018 DIMAKSUD PERLU DISEMPURNAKAN SEBELUM NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA DITANDA TANGANI, KARENA DIDALAM DOKUMEN PPAS YANG DIJADIKAN ACUAN OLEH KOMISI – KOMISI DEWAN DALAM PEMBAHASAN BERSAMA MITRA KOMISI SERTA TAPD TELAH TERJADI PENYESUAIAN TARGET PENDAPATAN MAUPUN BELANJA.

 

ADAPUN HASIL PEMBAHASAN ANGGARAN BERSAMA SKPD MITRA KOMISI III DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN  DAPATLAH KAMI LAPORKAN  BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT :

  1. SEKTOR PENDAPATAN

HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN APBD (RKA-SKPD) ANTARA KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA BERSAMA MITRA KERJA (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2018 TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN ANTARA LAIN ;

 

  1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEBESAR RP. 000.000 (350 JUTA RUPIAH) TETAP.
  2. DINAS PERHUBUNGAN SEBESAR RP. 616.96000 (616 JUTA 965 RIBU RUPIAH) TETAP.
  3. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SEBESAR RP. 964.687.500 (964 JUTA 687 RIBU 500 RUPIAH)
  4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEBESAR RP. 3750.000 (359 JUTA 750 RIBU RUPIAH) BERUBAH SEBESAR RP. 344.750.000 (344 JUTA 750 RIBU RUPIAH) TERJADI PENURUNAN TARGET RETRIBUSI JASA PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEBESAR RP. 15.000.000 (15 JUTA RUPIAH).

 

  1. SEKTOR BELANJA

PADA POS BELANJA YANG DIUSULKAN KE KOMISI, PAGU ANGGARAN SEBAGIAN SKPD TETAP, SECARA LEBIH RINCI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

  1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI RP. 106.005.096.950. (106 MILYAR 5 JUTA 96 RIBU 950 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI PAGU ANGGARAN TETAP.

  1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI RP. 42.200.942.828. (42 MILYAR 200 JUTA 942 RIBU 828 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI PAGU ANGGARAN TETAP.

  1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI RP. 6.920.452.358 (6 MILYAR 920 JUTA 452 RIBU 358 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI PAGU ANGGARAN TETAP.

  1. DINAS PERHUBUNGAN

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI SEBESAR RP. 3.658.099.650 (3 MILYAR 658 JUTA 99 RIBU 650 RUPIAH), SETELAH DIBAHAS DIKOMISI BERUBAH MENJADI RP. 3.694.099.650 (3 MILYAR 694 JUTA 99 RIBU 650 RUPIAH) TAMBAHAN DANA SEBESAR RP. 36.000.000 ( 36 JUTA RUPIAH) PADA KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT.

  1. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI SEBESAR RP. 2.876.832.857 (2 MILYAR 876 JUTA 832 RIBU 857 RUPIAH), SETELAH DIBAHAS DIKOMISI BERUBAH MENJADI RP. 2.946.832.857 (2 MILYAR 946 JUTA 832 RIBU 857 RUPIAH) TAMBAHAN DANA SEBESAR RP. 70.000.000 (70 JUTA RUPIAH) PENGADAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET TAKSBAR RUANG KANTOR BUPATI

  1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI RP. 7.204.419.975 (7 MILYAR 204 JUTA 419 RIBU 975 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI BERUBAH MENJADI RP. 7.304.419.975 (7 MILYAR 304 JUTA 419 RIBU 975 RUPIAH) BERTAMBAH SEBESAR RP. 100.000.000 (100 JUTA RUPIAH) PADA KEGIATAN PENENTUAN BAKU MUTU LINGKUNGAN.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

SETELAH MENCERMATI DOKUMEN LENGKAP BESERTA HASIL PEMBAHASAN DI TINGKAT KOMISI BERSAMA SKPD DAN TAPD, KOMISI III MERASA PERLU UNTUK MEMBERIKAN CATATAN – CATATAN SEBAGAI BERIKUT :

 

  1. BAHWA TERKAIT PENURUNAN REALISASI PENDAPATAN LABORATORIUM, KOMISI III MEMINTA PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD YANG MEMILIKI KEGIATAN FISIK UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA AGAR TARGET PAD TERPENUHI.
  2. BAHWA TERKAIT DENGAN PENGADAAN TANAH TAHUN 2003, UNTUK LAHAN TERMINAL PLAMPANG,  TIDAK MEMILIKI AKSES MASUK MENUJU LAHAN YANG SUDAH DIBEBASKAN TERSEBUT,  KOMISI III MEMINTA AGAR SEGERA DISIAPKAN,  MENGINGAT TERMINAL TERSEBUT MERUPAKAN SALAH SATU POTENSI PENINGKATAN PAD KABUPATEN SUMBAWA,  BILA BERMASALAH CARI LAHAN LAIN SESUAI DENGAN PERUNTUKKANNYA.
  3. BAHWA TERHADAP LOKASI TERMINAL ALAS YANG DIJADIKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAMAN KOTA, PERLU SEGERA DICARI LOKASI TERMINAL YANG BARU SEBAGAI PENGGANTI.
  4. BAHWA TERKAIT DENGAN TRAYEK DAN REKOMENDASI ARMADA DAMRI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DIHARAPKAN DAPAT DILAKUKAN EVALUASI ATAS KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSAINGAN USAHA ANTAR ARMADA SEHINGGA ARMADA ANGKUTAN UMUM YANG ADA DILUAR DAMRI TIDAK GULUNG TIKAR KARENA REKOMENDASI SEBELUMNYA UNTUK ANGKUTAN PERINTIS PADA DAERAH SULIT
  5. BAHWA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN BARANG FUSO DIHARAPKAN KEPADA PEMDA UNTUK DITERTIBKAN DAN DILARANG BEROPERASI DALAM KOTA SAAT JAM SIBUK DISEBABKAN MENGGANGGU ARUS LALU LINTAS
  6. BAHWA PERLU PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG STANDART DALAM PELAYANAN UMUM KENDARAAN/KIR.
  7. BAHWA TERKAIT PENINGKATAN PAD, PERLU DILAKUKAN PENYIAPAN LAHAN UNTUK PENAMPUNGAN SEMENTARA,  COUNTAINER/PETI KEMAS DAN BARANG LAINNYA YANG SIFAT BONGKAR MUAT,  SEBAGAI POTENSI PAD
  8. BAHWA TERPENUHINYA TARGET PEDAPATAN DIPERLUKAN KOORDINASI YANG HANDAL, INTEGRASI ANTAR UNIT DAN INSTANSI TERKAIT, AGAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANA DALAM PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,  SEHINGGA MENJADI LEBIH EFISIEN, EFEKTIF DAN EKONOMIS.
  9. BAHWA TERKAIT PENYERAPAN ANGGARAN 2017 YANG TERLAMBAT, KOMISI III MEMINTA PEMERINTAH DAERAH MEMPERCEPAT PENYERAPAN ANGGARAN 2018 SESUAI JADWAL REALISASI KEUANGAN.
  10. BAHWA TERHADAP SKPD YANG MENDAPAT DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), KOMISI III MEMINTA UNTUK TETAP MENJALIN KOMUNIKASI YANG INTENS DENGAN PEMERINTAH PUSAT.
  11. BAHWA DIPERLUKAN RENCANA DETAIL ENGGINERING DESIGN (DED) DAN DOKUMEN LINGKUNGAN TPA PLAMPANG.
  12. BAHWA TERKAIT TERJADINYA BANJIR SUNGAI BRANG KESAMING DESA BUNGA EJA KECAMATAN EMPANG BEBERAPA WAKTU YANG LALU, KOMISI III MEMANDANG PERLU ADANYA PERKUATAN TEBING SUNGAI PENGAMANAN PERMUKIMAN DESA BUNGA EJA KECAMATAN EMPANGs.

 

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT

 

DEMIKIAN LAPORAN KOMISI III DPRD KABUPATEN SUMBAWA DENGAN UCAPAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, KOMISI III DAPAT MENYETUJUI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, SEMOGA APA YANG KAMI SAMPAIKAN INI KIRANYA DAPAT MENJADI PERHATIAN SEMUA PIHAK KHUSUSNYA EKSEKUTIF DALAM MENCERMATI, MENYIKAPI DAN MENENTUKAN LANGKAH – LANGKAH KEBIJAKAN KE DEPAN DALAM MEMBERIKAN PENGABDIAN TERBAIK BAGI MASYARAKAT DAN TANA SAWAMA YANG KITA CINTAI INI, DEMI TERWUJUDNYA SUMBAWA HEBAT DAN BERMARTABAT.

 

TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN KERJASAMA SEMUA PIHAK, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

 

 

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU’ALAIKUM WR WB.

SUMBAWA BESAR, 15 NOVEMBER 2017

 

KOMISI III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

 

  1. RUSLI MANAWARI ( K e t u a )
  2. MUHAMMAD SAAD, S.AP ( Wakil ketua)
  3. AGUS SALIM ( Sekretaris )
  4. INDRA HERWANSYAH (Anggota)
  5. B U N A R D I (Anggota)
  6. A.RAHMAN ATTA, S.AG., MM (Anggota)
  7. H. SAMSUL NURDIN (Anggota)
  8. ABDUL HAKIM, SE (Anggota)
  9. BUDI KURNIAWAN, ST (Anggota)
  10. CECEP LISBANO, S.IP., M.SI (Anggota)
  11. IRWANDI (Anggota)
  12. MUHAMMAD FAESAL, S.AP (Anggota)