Home Advetorial LAPORAN KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA RAPBD 2018

LAPORAN KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA RAPBD 2018

SHARE

LAPORAN KOMISI II                                                          DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DISAMPAIKAN PADA SIDANG PARIPURNA IV

RABU 15 NOVEMBER 2017

LAPORAN KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH             TAHUN ANGGARAN 2018

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH.

 YANG TERHORMAT :

  • BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
  • PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA
  • SEGENAP ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
  • SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN, PARA STAF AHLI SERTA KEPALA DINAS, BADAN, KANTOR, PARA CAMAT DAN LURAH SE-KABUPATEN SUMBAWA
  • KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA DAN PANWAS KABUPATEN SUMBAWA
  • PIMPINAN PARTAI POLITIK, PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, ORGANISASI WANITA, ORGANISASI PEMUDA, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS SERTA PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN, SERTA SEGENAP UNDANGAN DAN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

          MENGAWALI PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI II INI, MARILAH KITA PANJATKAN SEGALA PUJA DAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA PENCIPTA, KITA MEMUJI, MEMOHON PERTOLONGAN DAN MEMOHON AMPUN KEPADA-NYA, KITA BERLINDUNG KEPADA ALLAH DARI SEGALA KEJAHATAN DIRI KITA DAN KESALAHAN PERBUATAN KITA. SHOLAWAT SERTA SALAM KITA SAMPAIKAN ATAS NABI BESAR MUHAMMAD SAW. BESERTA KELUARGANYA DAN PARA SAHABATNYA SERTA PENGIKUTNYA SAMPAI AKHIR ZAMAN.

DALAM KESEMPATAN YANG TERHORMAT INI,  KAMI  MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA YANG SELANJUTNYA DISEBUT KOMISI II, UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA  INI DAN TERIMA KASIH JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA:

  1. BUPATI SUMBAWA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD 2018  DAN MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN PADA SIDANG PARIPURNA SEBELUMNYA.
  2. FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM ATAS PENJELASAN BUPATI SUMBAWA TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018
  3. BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA YANG TELAH MEMBAHAS DAN MELAKUKAN SINKRONISASI ATAS HASIL PEMBAHASAN KOMISI KOMISI DEWAN.
  4. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN SUMBAWA BERSAMA DENGAN SELURUH PIMPINAN SKPD DAN JAJARANNYA SEBAGAI MITRA KOMISI II YANG TELAH AKTIF BEKERJA KERAS DAN BERSINERGI DALAM MEMBAHAS RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

BERDASARKAN PENJELASAN DAN JAWABAN BUPATI SUMBAWA TERHADAP APBD TAHUN ANGGARAN 2018 BAHWA PENYUSUNAN RAPBD 2018 TIDAK TERLEPAS DARI KONTEKS KEBIJAKAN MAKRO NASIONAL DAN PREDIKSI TANTANGAN PEMBANGUNAN YANG DIHADAPI. SINERGI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL MERUPAKAN KUNCI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

TAHUN 2018 MERUPAKAN TAHUN SEPARUH JALAN IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. OLEH KARENA ITU KOMISI II MEMADANG PENTING UNTUK MEMPERTAJAM PRIORITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI PENDEKATAN MONEY FOLLOW PROGRAM PRIORITY, ANGGARAN MENGIKUTI PROGRAM PRIORITAS

SEBAGAI FOKUS PERHATIAN KOMISI II ADALAH MENDORONG CAPAIAN 9 (SEMBILAN) PROGRAM PRIORITAS,  TERLEBIH KHUSUS PADA BEBERAPA ASPEK, DIANTARANYA ADALAH ; PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN, PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN INVESTASI. UNTUK MENDORONG HAL TERSEBUT KOMISI II MENEKANKAN PADA UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI PEMBIAYAAN BELANJA DAERAH.

TERHADAP PENGURANGAN PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR DANA ALOKASI UMUM (DAU) SEBESAR 90 MILYAR, DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) YANG BELUM DITARGETKAN, KOMISI II MEMANDANG PERLU MEMBERIKAN SARAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH  YAITU SEBAGAI BERIKUT :

  1. TERHADAP KONDISI FISKAL DAERAH KITA, YANG MASIH SANGAT BERGANTUNG PADA PENDANAAN DARI PUSAT DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN KOORDINASI DAN KERJASAMA YANG BAIK DENGAN PEMERINTAH PUSAT,
  2. TERHADAP SERAPAN ANGGARAN YANG MASIH RENDAH PADA TRIWULAN PERTAMA PADA BEBERAPA SKPD DIHARAPKAN DAPAT DI EVALUASI DAN DITEGASKAN UNTUK DAPAT SEGERA MEREALISASIKAN PELAKSANAAN ANGGARAN SESUAI DENGAN TAHAPAN YANG TELAH DITETAPKAN.
  3. TERHADAP POSISI SALDO KAS DAERAH YANG MENJADI SILPA PADA TAHUN 2017 HARUS DAPAT DIMAKSIMALKAN PENGGUNAANNYA PADA TAHUN ANGGARAN SELANJUTNYA
  4. MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUTUPI BELANJA DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA.

 

ADAPUN HASIL PEMBAHASAN ANGGARAN BERSAMA SKPD MITRA KOMISI II DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN SUMBAWA DAPATLAH KAMI LAPORKAN  BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

  1. SEKTOR PENDAPATAN

DARI NILAI ANGGARAN YANG DIUSULKAN KEPADA KOMISI II, SETELAH MELALUI PEMBAHASAN  SELURUHNYA TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN ANTARA LAIN ;

  • DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBESAR RP. 200.000,00 (372 JUTA 200 RIBU RUPIAH) TERJADI PENINGKATAN SERATUS JUTA RUPIAH DIBANDINGKAN TAHUN 2017
  • DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEBESAR RP. 536.396.000 (2 MILYAR 536 JUTA 396 RIBU RUPIAH) TERJADI PENINGKATAN SEBESAR 63 JUTA LEBIH DIBANDINGKAN TAHUN 2017
  • DINAS PERTANIAN SEBESAR RP.475.000 (583 JUTA 475 RIBU RIPAH) MENURUN SEBESAR 3 JUTA RUPIAH DIBANDINGKAN TAHUN 2017
  • DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RP. 1.819.107.320 (1 MILYAR 819 JUTA 107 RIBU 320 RUPIAH) TERJADI PENINGKATAN SEBESAR 400 JUTA LEBIH DIBANDINGKAN TAHUN 2017
  • DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEBESAR RP. 873.191 (112 JUTA 873 RIBU 191 RUPIAH) MENINGKAT SEBESAR 58 JUTA LEBIH DIBANDINGKAN TAHUN 2017
  • BADAN PENDAPATAN DAERAH RP. 269.891.604.252 (269 MILYAR 891 JUTA 604 RIBU 252 RUPIAH) MENURUN SEBESAR 17 MILYAR LEBIH DIBANDINGKAN TAHUN 2017
  • BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RP. 750.000 BERTAMBAH MENJADI RP. 94.450.000.000
  • PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH RP. 1.278.805.646.000 BERKURANG 1,1 MILYAR LEBIH DIBANDINGKAN TAHUN 2017

 

SEHINGGA TOTAL PENDAPATAN YANG DIUSULKAN DI KOMISI II SEBESAR RP 1.554.215.751.763  (1 TRILYUN 554 MILYAR 215 JUTA 751 RIBU 763 RUPIAH)

 

  1. SEKTOR BELANJA

PADA POS BELANJA LANGSUNG YANG DIUSULKAN KE KOMISI II, PAGU ANGGARAN PADA BEBERAPA SKPD BERUBAH,. SECARA LEBIH RINCI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

  1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR  RP. 5 492.176.350 (5 MILYAR 492 JUTA 176 RIBU 350 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS TERJADI RASIONALISASI KEGIATAN PENDAYAGUNAAN PULAU-PULAU KECIL DIGESER ANGGARAN SEBESAR RP. 40.000.000 UNTUK KEGIATAN DOKUMEN UKL UPL

  1. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP.  5. 492.176.350  (5 MILYAR 492 JUTA 176 RIBU 350 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS BERTAMBAH SEBESAR 336.000.000 UNTUK JASA TENAGA DOKTER HEWAN  SEBESAR RP 66.000.000 DAN KEGIATAN KONTES TERNAK SEBESAR RP 270.000.000

  1. DINAS PERTANIAN

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP.  9.478.829.730      (9 MILYAR 478 JUTA 829 RIBU 730 RUPIAH).  SETELAH DIBAHAS DIKOMISI BERTAMBAH SEBESAR 235.000.000 UNTUK PEMBELIAN MOBIL OPERASIONAL.

  1. DINAS PANGAN

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II RP. 1.918.094.667. ( 1 MILYAR 918 JUTA 94 RIBU 667 RUPIAH) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP

  1. DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II RP. 11.979.677.733 (11 MILYAR 979 JUTA 677 RIBU 733 RUPIAH ) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP

  1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ANGGARAN BELANJA YANG DIUSULKAN KE KOMISI RP. 2.037.230.654.  (2 MILYAR 37 JUTA 230 RIBU 654 RUPIAH). SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP

  1. BADAN PENDAPATAN DAERAH

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP.        16.785.384.548. (16 MILYAR  785 JUTA 384 RIBU 548 RUPIAH ). SETELAH DIBAHAS DIKOMISI ANGGARAN TETAP

  1. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

ANGGARAN YANG DIUSULKAN KE KOMISI II SEBESAR RP. 91.634.732.366 ( 91 MILYAR 634 JUTA 732 RIBU 366 RUPIAH ) SETELAH DIBAHAS DIKOMISI BERKURANG SEBESAR 1.183.500.000 SEHINGGA MENJADI 90.451.232.366. (90 MILYAR 451 JUTA 232 JUTA 366 RUPIAH)

SEHINGGA TOTAL BELANJA LANGSUNG SEBESAR RP.143.902.676. 048. (143 MILYAR 902 JUTA 676 RIBU 48 RUPIAH )

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT. PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA

MELALUI SIDANG YANG TERHORMAT INI, KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA MEMBERIKAN APRESIASI ATAS KERJA KERAS DAN KEMITRAAN YANG SUDAH TERJALIN DENGAN BAIK. HAL INI MENJADI KEKUATAN MELANJUTKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUMBAWA YANG SEMAKIN KOMPLEKS. WALAUPUN DEMIKIAN KOMISI II MEMBERIKAN CATATAN PENTING UNTUK DITINDAK LANJUTI DEMI PERBAIKAN KINERJA MAUPUN AKSELERASI PEMBANGUNAN  PADA MASING MASING SKPD SEBAGAIMANA YANG BERKEMBANG SELAMA PEMBAHASAN DIANTARANYA ADALAH :

  1. TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
  2. TERHADAP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAPAT DIUPAYAKAN SKEMA PINJAMAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR DAERAH DI PEMERINTAH PUSAT MELALUI BUMN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PT SMI). SEKTOR SEKTOR YANG DAPAT DIBIAYAI PT SMI TIDAK HANYA INFRASTRUKTUR DASAR TAPI JUGA INFRASTRUKTUR SOSIAL SEPERTI JALAN DAN JEMBATAN, TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI, KELISTRIKAN, IRIGASI, AIR MINUM, INFRASTRUKTUR SOSIAL,  SEHINGGA SEGALA AGENDA PEMBANGUNAN BESAR DI KABUPATEN SUMBAWA DAPAT DIREALISASIKAN.
  3. DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, PEMERINTAH DAERAH HARUS MENGUPDATE SELALU DATA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH. KOMISI II MENDORONG AGAR DAPAT MENYISIR POS PENDAPATAN DAERAH YANG BELUM DITAGIH SEPERTI RETRIBUSI SEWA PETAK LOS ATAU LAPAK DI TAMAN BUGIS DAN KAWASAN PERTOKOAN, PAJAK BURUNG WALET, IMB ATM, PARKIR, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA ALAT PANEN COMBINE HARVEST DAN OBJEK RETRIBUSI LAINNYA.
  4. UNTUK MENATA PEDAGANG PASAR DAN KAKI LIMA DIHARAPKAN PENDATAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PEDAGANG  DAPAT SEGERA DILAKUKAN.
  5. TERHADAP POTENSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PERLU DIMAKSIMALKAN MELALUI SISTEM KONTROL APLIKASI ONLINE (BIL), BEGITU PULA DARI RETRIBUSI UJI MUTU LABORATORIUM PU PERLU DITINGKATKAN KUALITAS ALATNYA SEHINGGA DAPAT DIPAKAI OLEH SEMUA JENIS PEKERJAAN FISIK YANG ADA DI KABUPATEN SUMBAWA.  KOMISI II SELALU MENYARANKAN AGAR DISEDIAKAN JURU TAGIH, JURU TAKSIR PAJAK DAN JURU SITA SEHINGGA POTENSI PENERIMAAN DAERAH DAPAT DIMAKSIMALKAN.

 

 

  1. TERHADAP SEKTOR KEHUTANAN,

SEHUBUNGAN DENGAN KELUARNYA  PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAN NOMOR P.39 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI (EKSPERHUTANI). KOMISI II MENGHARAPKAN KEPADA KPH UNTUK DAPAT BEKERJA SECARA CERMAT DAN SELEKTIF DALAM MENGELUARKAN KETETAPAN PENERIMA LAHAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN TERSEBUT. PERMEN LHK NOMOR P.39  INI AKAN MEMBERI KESEMPATAN BAGI MASYARAKAT PETANI MISKIN DI SEKITAR WILAYAH KERJA PERHUTANI UNTUK MEMANFAATKAN MAKSIMAL 2 HA PERKK LAHAN HUTAN NEGARA YANG MANGKRAK, GUNDUL ATAU TEGAKAN KURANG 10 %. LEGALITAS PEMANFAATAN TERSEBUT ADALAH IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (IPHPS).

  1. TERKAIT DENGAN UPAYA MENJAGA POPULASI TERNAK BESAR KITA, KOMISI II MENDORONG PERAWATAN YANG INTENSIF PADA PETERNAK. BILA ADA GEJALA SAKIT PADA TERNAK DIHARAPKAN PETERNAK DAPAT SEGERA MENGHUBUNGI DOKTER HEWAN YANG DITEMPATKAN DI MASING MASING WILAYAH. DISAMPING ITU PULA DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENEKAN DAN MEMINIMALISIR PENYELUNDUPAN MAUPUN PENCURIAN TERNAK. SALAH SATU UPAYA ADALAH MENGAKTIFKAN DAN MEMAKSIMALKAN PENGAWASAN DI PERBATASAN. SELANJUTNYA UNTUK MEMPERKUAT BRANDING TERNAK SAPI KITA, KOMISI II SANGAT MENDUKUNG GERAKAN SUMBAWA BEEF, DAN GERAKAN MASYARAKAT AGRIBISNIS JAGUNG TERINTEGRASI SAPI (GEMAJIPI) YANG BERTUJUAN UNTUK MENJAGA KUALITAS DAN KUANTITAS DAGING SAPI KITA MELALUI PENGUATAN ; PETERNAK, PERLENGKAPAN TERNAK, KETERSEDIAAN LAHAN DAN TEKNOLOGI YANG DITERAPKAN DARI HULU HINGGA HILIR SERTA PEMENUHAN INDUKAN BERKUALITAS MELALUI IKONTES TERNAK.
  2. TERKAIT DENGAN PERSOALAN BELUM CUKUPNYA CADANGAN DAN DAYA LISTRIK DAERAH MAKA KOMISI II SANGAT MENDUKUNG UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJEMPUT PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK YANG BARU. HAL INI SEJALAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT YANG MENCANANGKAN PROGRAM PROYEK LISTRIK 35 RIBU MEGA WATT (MW) OLEH KARENA ITU, SEMUA RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK YANG BARU MENJADI PRIORITAS UNTUK DAPAT SEGERA DIWUJUDKAN
  3. TERHADAP KEBERADAAN PERUSAHAAN YANG BEROPERASI MENGOLAH SUMBERDAYA ALAM BATUAN DAN MINERAL DI KABUPATEN SUMBAWA NAMUN BELUM MEMILIKI IJIN OPERASIONAL, MAKA KOMISI II MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT DITERTIBKAN. BAGI PERUSAHAAN YANG NAKAL SEGERA DIHENTIKAN AKTIFITAS OPERASIONALNYA.
  4. TERHADAP UPAYA MENJAGA KABUPATEN SUMBAWA SEBAGAI DAERAH SWASEMBADA PANGAN. KOMISI II MEMBERIKAN DORONGAN KEPADA APARATUR DI SKPD TEKNIS UNTUK DAPAT BEKERJA LEBIH HEBAT LAGI. ARMADA MOBIL OPERASIONAL YANG DIBERIKAN DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU AKSELERASI PENDISTRIBUSIAN SEGALA BANTUAN PEMERINTAH DAN UPAYA PEMBINAAN PETANI DI KABUPATEN SUMBAWA. TERKAIT DENGAN PRODUK UNGGULAN BIDANG PERTANIAN DAN PEMANFAATAN ALSINTAN YANG MERUPAKAN ASET DAERAH AGAR DAPAT BERKONTRIBUSI TERHADAP PAD MAKA PEMERINTAH DAERAH PERLU MEMBUAT REGULASI PERATURAN BUPATI SUMBAWA TERKAIT DENGAN STANDAR KEMASAN PENGIRIMAN HASIL BUMI SUMBAWA KE LUAR DAERAH DAN BESARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ALSINTAN TERSEBUT.   SELANJUTNYA KOMISI II MENGAPRESIASI UPAYA PEMERINTAH DAERAH ATAS PROGRAM PERTANIAN ORGANIK YANG DIRENCANAKAN PADA TAHUN 2018 SEBANYAK 1000 HEKTAR DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA KOMODITI BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH SERTA KEDELAI SEBESAR 100 MILYAR RUPIAH. SUNGGUH INI ADALAH KABAR GEMBIRA DAN KEBUTUHAN PETANI KITA DITENGAH PERMASALAHAN LAHAN YANG SEMAKIN RUSAK AKIBAT PEMAKAIAN BAHAN KIMIA.
  5. TERKAIT DENGAN STOCK PANGAN DAERAH. KOMISI II MENDORONG AGAR POLA PENGADAAN STOCK PANGAN DAERAH DAPAT DILAKUKAN DENGAN ASAS MANFAAT DAN EKONOMIS. STOCK KITA SEBANYAK 32 TON YANG DIMANFAATKAN PADA SAAT TERJADI KRISIS PANGAN AKIBAT BENCANA ALAM HENDAKNYA DAPAT DIJAMIN KUANTITAS DAN KUALITASNYA. SELANJUTNYA PROGRAM KETAHANAN PANGAN KELUARGA MELALUI KEGIATAN PENANAMAN PANGAN DI PEKARANGAN YANG DIKENAL DENGAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL). KOMISI II MENDUKUNG SKPD TERKAIT DAPAT DIINTEGRASIKAN DENGAN DANA DESA SEHINGGA SELURUH DESA DAPAT MEMPROGRAMKAN KEGIATAN TERSEBUT DENGAN PEMBINAAN DARI DINAS.
  6. TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SUMBAWA, PADA RANCANGAN PROGRAM APBD TAHUN 2018, TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM PRIORITAS YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJADI PERHATIAN ADALAH PROGRAM LAHAN TERINTEGRASI YANG TIDAK HANYA MENGHASILKAN GARAM TETAPI JUGA IKAN, DAN MENDUKUNG PARIWISATA DAERAH. SEBAGAIMANA DITETAPKAN KABUPATEN SUMBAWA SEBAGAI 1 DARI 20 DAERAH YANG AKAN MENJADI SENTRA INDUSTRI GARAM DI INDONESIA., BEGITU PULA PROGRAM LAINNYA YAKNI PENDAYAGUNAAN PULAU-PULAU KECIL, OPTIMALISASI PAD DARI SEKTOR PERIKANAN, PEMBANGUNAN  DERMAGA, REVITALISASI PABRIK ES YANG BELUM BEROPERASI, PENINGKATAN PRASARANA TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI),  PEMBANGUNAN FISIK PELABUHAN, PEMBINAAN FORUM KELOMPOK USAHA BERSAMA (FKUB), PENGELOLAAN IRIGASI TAMBAK (PITAB), OPRIMALISASI KARTU NELAYAN, SOSIALISASI ASURANSI NELAYAN DAN PENGAMANAN WILAYAH LAUT. KOMISI II MERASA PRIHATIN DENGAN AKSI ILEGAL FISHING YANG TERJADI DI PERAIRAN LAUT TELUK SALEH DAN SEKITARNYA OLEH KARENA ITU KOMISI II MENGHARAPKAN AGAR DAPAT DIANGGARKAN UNTUK PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN PERAIRAN LAUT DARI ILEGAL FHISING SEHINGGA KITA TIDAK SEMATA-MATA MENARGETKAN PAD DARI MASYARAKAT NAMUN JUGA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ATAS USAHA MEREKA.
  7. TERKAIT DENGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YANG SEMAKIN BERBENAH DIRI, KOMISI II MENDORONG OPTIMALISASI KEBERADAAN BADAN INI SEBAGAIMANA SURAT DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 503/5723/BAK TERTANGGAL 12 SEPTEMBER 2017 TENTANG OPTIMALISASI KELEMBAGAAN PTSP DI DAERAH. DALAM PENYUSUNAN APBD 2018 TELAH DIATUR BAHWA PEMERINTAH DAERAH MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENDANAAN UNTUK PENINGKATAN TATALAKSANA, KUALITAS, DAN PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN. KOMISI II  TERUS MENDORONG  PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI  DENGAN MEMAKSIMALKAN PELAYAN BIDANG PERIZINAN DAN MENERBITKAN PANDUAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMBAWA BERUPA RENCANA UMUM  PENANAMAN MODAL (RUPM) DAN APLIKASI INTERAKTIF POTENSI INVESTASI.BEGITU PULA USUL UNTUK MEREVISI PERDA TERKAIT RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN, IMB DAPAT DITINDAKLANJUTI KEDEPANNYA.
  8. TERKAIT DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN PASAR INDUK. KOMISI II BERHARAP DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEHINGGA PENGERJAAN PASAR INDUK DAPAT TEREALISASI. BEGITU PULA PEMBANGUNAN PASAR BRANG BARA DAN PASAR UTAN DIHARAPKAN DAPAT SELESAI TEPAT WAKTU. TERHADAP PEMBANGUNAN PASAR LANGAM DAN PETAK LOS PASAR BRANG BIJI, KOMISI II MENGHARAPKAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.
  9. TERHADAP PENINGKATAN PAD DARI PRODUK LOKAL DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT MEMBREAKDOWN REGULASI BERUPA PERATURAN BUPATI TERKAIT DENGAN BEBERAPA PRODUK UNGGULAN DAERAH SEHINGGA POTENSI PAD DARI SEKTOR TERSEBUT BENAR BENAR KITA MAKSIMALKAN. BEGITU PULA DARI SEKTOR TERA. UNTUK MENJAMIN UKURAN DAN BERAT BARANG YANG DIJUAL DI MASYARAKAT DIHARAPKAN DAPAT DILAKUKAN TERA ULANG TIMBANGAN MASYARAKAT DAN BEBERAPA YANG BELUM DILAKUKAN DIANTARANYA ADALAH TERA DI DI PELABUHAN, TERA DI BANDARA, TERA PENGUKURAN KADAR AIR HASIL BUMI. BEGITU PULA KEBERADAAN ROMBONG DAN PETAK KIOS YANG DISIAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PERLU DIDATA ULANG DAN DIPERBAIKI PERJANJIAN KONTRAKNYA SUPAYA TIDAK MENJADI SUMBER PAD YANG HILANG
  10. TERHADAP KONDISI KEKERINGAN DAN KURANGNYA KETERSEDIAAN AIR BERSIH MASYARAKAT, KOMISI II BERHARAP KEPADA PEMERINTAH DAERAH, UNTUK DAPAT MELAKUKAN LANGKAH – LANGKAH ANTISIPASI SECARA BERSAMA SAMA DIANTARANYA MELAKUKAN PEMBUKAAN POS PENGADUAN MASYARAKAT DAN MENJALIN KERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BATU LANTEH UNTUK DAPAT MENYUPLAI KEBUTUHAN AIR BERSIH MASYARAKAT. ADAPUN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA YANG TELAH MENYIAPKAN WATERCANON UNTUK MENDISTRIBUSIKAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT DI BEBERAPA WILAYAH YANG MENGALAMI KEKERINGAN, KOMSI II MEMBERIKAN APRESIASI DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA.

13.TERHADAP PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH. KOMISI II  BERHARAP AGAR DAPAT DILAKUKAN REVITALISASI DAN EVALUASI ATAS KINERJA PENGELOLA, DEMIKIAN PULA TERHADAP PD BPR NTB SUMBAWA KOMISI II BERHARAP KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK KONSISTEN DALAM MEMPERJUANGKAN HAK HAK DAERAH. LANGKAH TERBAIK DAN KEBIJAKAN STRATEGIS HENDAKNYA DAPAT DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA SEHINGGA SEMUA PIHAK DAPAT MEMAHAMI DENGAN JELAS LANGKAH LANGKAH PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN PERUSAHAAN DAERAH YANG ADA.

 

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.

MENGAKHIRI LAPORAN KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT INI. KAMI MENYAMPAIKAN  BAHWA MITRA KERJA KOMISI II ADALAH MITRA KERJA YANG MENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DAN MENGELOLA SUMBER  PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH, OLEH KARENANYA ORANG ORANG YANG ADA DIDALAMNYA ADALAH ORANG ORANG YANG HEBAT DAN SESUNGGUHNYA BAIK MENJADI HEBAT. BUKAN BEKERJA SECARA BIASA BIASA SAJA NAMUN HARUS LUAR BIASA. UNTUK ITU DALAM PROSES PEMBAHASAN INI HENDAKNYA SELALU DIBANGUN SEMANGAT BERMITRA YANG BAIK DAN KOORDINASI YANG INTENS. KAMI SADAR BAHWA SELAMA PROSES KEMITRAAN INI PASTI TERDAPAT HAL YANG KURANG NAMUN KAMI YAKIN DENGAN SEMANGAT UNTUK MAJU DAN BERBENAH DIRI SEMUANYA AKAN BERSINERGI DALAM MEMBANGUN DAERAH UNTUK SUMBAWA HEBAT DAN BERMARTABAT.

DEMIKIANLAH LAPORAN KOMISI II DENGAN UCAPAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, KOMISI II DPRD KABUPATEN SUMBAWA DAPAT MENYETUJUI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018.   AKHIRNYA ATAS SEGALA PERHATIANNYA, DISAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH, WASSALAMU ALAIKUM WAR. WAB.

 

 

SUMBAWA BESAR 15 NOVEMBER  2017

KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

ABDUL RAFIQ                                      : (KETUA)

  1. SALMAN AL FARIZI SH : (WAKIL KETUA)

MUHAMMAD YAMIN, SE. M.Si             : (SEKRETARIS)

SALAMUDDIN MAULA                          : (ANGGOTA)

HASANUDDIN, SE                                : (ANGGOTA)

I NYOMAN WISMA                                : (ANGGOTA)

MUHAMMAD YASIN MUSAMMA, S.AP     : (ANGGOTA)

BERLIAN RAYES, S.Ag                         : (ANGGOTA)

HAMZAH ABDULLAH                           : (ANGGOTA)

MUHAMMAD NUR S.PDi                      : (ANGGOTA)