Diknas Sumbawa Tidak Menyebut Ijazah Kiai Palsu
Jakarta, Sumbawanews.com.- Kontraversi tentang palsu tidaknya Ijazah Sekolah Rakyat Negeri (SRN) DR.KH. Zulkifli Muhadli, SH,MM yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai persyaratan untuk maju dalam Pilkada mendatang sama sekali tidak disebutkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Dokumen yang diterima Sumbawanews.com, kepala Diknas Kabupaten Sumbawa Drs. Umar Idris hanya menjelaskan tentang sejarah perubahan Sekolah Rakyat (SR) menjadi Sekolah Dasar Negeri ( SDN).
Penjelasan Umar Idris ini jawaban atas surat yang dilayangkan oleh H. Mas’ud Abu yang meminta keterangan tentang perubahan Sekolah Rakyat (SR) menjadi Sekolah Dasar Negeri ( SDN).
Seperti diketahui Bupati Incumben KSB DR. KH. Zullkifli Muhadli menggunakan Ijazah SRN tahun 1968 padahal pada tahun tersebut sudah berlaku kurikulum selama 6 tahun dengan menggunakan nomengklatur Sekolah Dasar Negeri (SDN).
Ijazah yang digunakan oleh Kiai Zul adalah tamatan SRN No.5 di Taliwang Kabupaten Sumbawa NTB. Ijazah dengan nomor Induk 519 ini menjelaskan Zulkifli dilahirkan di Sebok Taliwang pada tanggal 14 Desember 1956, dengan tanggal Ijazah 30 Nopember 1968. Ijazah ini ditandatangani oleh kepala SRN 5 Ibrahim dan di syahkan oleh penilik sekolah wilayah Taliwang A.Wahab Sjihabuddin.(sn01)
Terlampir Penjelasan Diknas Kab. Sumbawa
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Manggis Nomor 2 Sumbawa Besar
Telpon ( 0371) 21213, fax ( 0371 ) 21012
Sumbawa Besar, 6 Februari 2010
Nomor : 423.5/320/Diknas/2010
Lamp : 2 ( dua ) lembar
Hal : Perubahan SR menjadi SD Negeri
Kepada
Yth. Bapak H. Mas’ud Abu
Di –
T a l i w a n g
Memperhatikan surat Bapak No. Lepas, perihal mohon surat keterangan, tanggal 4 Februari 2010, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berkiut:
- Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 dan 2006.
- Kurikulum tahun 1968 terjadi perubahan nomengklatur Sekolah Rakyat Negeri menjadi Sekolah Dasar Negeri.
- Perubahan pada butir kedua di atas dapat kami buktikan secara otentik berupa fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri atas nama Abdullah AR tertanggal 1 Desember 1967 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri atas nama TJATJA ANANDITA, tertanggal 1 Desember 1968 sebagaimana terlampir.
Demikian surat ini kami buat sebagaimana penjelasan atas perubahan Sekolah Rakyat Negeri menjadi Sekolah Dasar Negeri.
Kepala Dinas
Drs. UMAR IDRIS
NIP 195711221983031014
Suhu Politik Pemilukada KSB Tengah Memanas
Taliwang KSB. sumbawanews.com.- Beredarnya isu yang dimuat pemberitaan Online di sumbawanews.com pada sabtu 6 Februari 2010 lalu, tentang Ijazah bermasalah Bupati Sumbawa Barat DR.KH Zulkifli Muhadli SH MM, membuat para kader dan simpatisan Parpol yang tergabung dalam Koalisi “ADHA” gerah.
Catatan wartawan sumbawanews.com Sumbawa Barat menyebutkan, bahwa sejak munculnya pemberitaan Online tentang indikasi Ijazah Bupati KSB palsu tersebut, dalam dua hari terakhir situasi politik di bumi “Pariri Lema Bariri” terjadi perubahan yang mengkhawatirkan, karena antar kontituen masing-masing parpol pendukung mulai saling memberikan berbagai argumentasi pembenaran dan pembelaan, yang tentunya dapat menggangu kondisifitas daerah.
Ketua tim Pemenangan Kabupaten (PK) kandidat Bakal Calon Bupati dan Wakil Sumbawa Barat Zulkifli-Mala melalui Humas Syaifullah S.Pt. M Si. bahwa pihaknya sangat menyesalkan statemen politik Umar Hasan mantan Kepala Diknas Kabupaten Sumbawa Nomor: 423.5/320/diknas/2010, yang memastikan bahwa Calon Bupati Incumben terancam akan digugurkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) KSB, karena Ijazah yang digunakan terindikasi palsu, “Kami sangat sesalkan statemen Umar Hasan mantan Kadis Diknas Sumbawa, tanpa adanya keputusan tetap dari pihak KPUD setempat,” kata Syaifullah saat konfrensi Pers minggu (7/2).
Ditegaskan, seharusnya Diknas terkait sebelum mengeluarkan berbagai argumentasi politik kepublik tidak Asal bunyi (Asbun), tanpa mengingat dampak politik yang akan timbul antar konstituen pendukung masing-masing kandidat, setidaknya statemen yang akan dikeluarkan tersebut tentunya harus memiliki dasar hukum yang jelas, berdasarkan keputusan hasil verifikasi administrasi dari pihak KPUD sebagai penyelenggara Pemilukada, “Beredarnya isu tentang Statemen Diknas yang mengindikasikan pencalonan Kyai Zulkifli Muhadli akan gugur pada Pemilukada 26 April 2010, karena menggunakan Ijazah palsu tersebut, merupakan salah satu politik Black Campaigne yang menyesatkan masyarakat,” tegas Syaifullah Politisi muda dari Partai Golkar itu.
Hal yang sama disampaikan Dinata Putrawan, ST, bahwa pernyataan mantan Diknas Sumbawa tentang ijazah tingkat Dasar Bupati Incumben DR.KH Zulkkifli Muhadli SH MM KH terindikasi palsu tersebut, merupakan langkah politik yang cenderung membunuh karakter seseorang, “Kami tidak terima argumentasi pihak tertentu yang terlalu berani mengeluarkan statemen yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, terlebih lagi pihak KPUD sebagai pihak penyelenggara hingga saat ini belum mengeluarkan keputusan tetap tentang hasil verifikasi administrasi,” kata Dinata dari Parpol PKPB yang tergabung dalam koalisi “ADHA”.
Menurutnya, Pihak Diknas sendiri tidak dibenarkan memberikan berbagai argumentasi ke publik tanpa memiliki dasar hukum yang jelas, apalagi saat ini pihak KPUD tengah melakukan pengkajian akurat tentang adminstrasi para Kandidat bakal calon (Balon) Bupati KSB hingga 2 Maret 2010 mendatang, dan diminta para lawan politik untuk tidak menciptakan suasana pembodohan terhadap masyarakat, sehingga kondusifitas tetap terjamin, “kami minta para lawan politik, tidak serta merta mengeluarkan isu tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga tidak terjadi kontroversi yang dapat mengganggu kondusifitas daerah menjelang Pemilukada ini, apa salahnya jika kita tunggu keputusan KPUD tentang hasil verifikasi administrasi,” tandasnya. (Hong).
Ijazah Bermasalah, Pencalonan Kyia Zul Terancam Gugur
Jakarta, Sumbawanews.com.- Calon Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Incumben KH. Zulkifli Muhadli terancam digugurkan oleh KPUD KSB karena permasalahan Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang diduga palsu. Kepastian bermasalahnya IJAZAH KH Zul didapatkan setelah Diknas Kabupaten Sumbawa mengeluarkan surat keterangan bernomor 423.5/320/diknas/2010 tertanggal 6 Februari 2010 yang ditandatangani oleh kepala Diknas Kab. Sumbawa Dr. Umar Idris.
"Ya saya sudah memegang surat keterangan yang dikeluarkan oleh Diknas Kab. Sumbawa," jelas mantan Kepala Diknas Kab. Sumbawa Umar Hasan yang diwawancarai eksklusif oleh Sumbawanews via telpon seluler.
Dijelaskannnya dalam surat tersebut dilampirkan kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tahun 1967 atas nama Abdullah tertanggal 1 Desember 1967 yang masih menggunakan nama Sekolah Rakyat Negeri (SRN). Sedangkan Ijazah STTB tahun 1968 atas nama Cacah Anandita tertanggal 1 Desember 1968 sudah menggunakan nama Sekolah Dasar Negeri (SDN).
"Itu merupakan bukti yang kuat bahwa sejak tahun 1968 SRN tidak diakui lagi, yang berlaku pendidikan dasar selama 6 tahun adalah SDN." jelasnya.
Ditambahkannya dalam point ke-2 Surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa pada sejak tahun 1968 telah terjadi perubahan nomengklatur yakni SRN menjadi SDN.
Seperti diketahui calon Bupati KSB Incumben KH.Zulkifli Muhadli telah menyerahkan berkas administrasi ke KPUD KSB menggunakan Ijazah Sekolah Rakyat (SR) yang dikeluarkan Diknas Sumbawa tahun 1968.
Kasus Ijazah yang membelit Bupati KSB terpilih tahun 2005 lalu ini, juga pernah mengangkat kepermukaan pasca Pilkada KSB tahun 2005 lalu. Dan kini persoalan Ijazah yang diduga palsu kembali mengangkat kepermukaan. Selain persoalan tahun Ijazah, data pribadi Kyia Zul berupa tanggal dan tahun kelahiran di Ijazah juga berbeda dengan dokumen lainnya yang diserahkan ke KPUD KSB.
"Saya belum mengetahui apakah KPUD KSB sudah memegang surat keterangan dari Diknas Kab. Sumbawa, dan inilah dasar bagi KPUD untuk menggugurkan pencalonan Kyia Zul sebagai calon Bupati KSB yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Hanura, dan PDI Perjuangan." pungkas Umar Hasan. (sn01)
KPU Akan Verifikasi Dualisme Pimpinan Parpol
SUMBAWA BESAR, Sumbawanews.com.- Proses dan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Sumbawa terus berlansung. Klaim dukungan dari partai tertentu terhadap lebih dari satu pasangan calon juga timbul. Bahkan, disinyalir banyak kepengurusan ganda partai politik yang ada di pimpinan cabang atau daerah (DPC/DPD). Menyikapi hal ini, pihak KPU akan melakukan verifikasi kebenaran tentang masalah tersebut.
“kami tetap akan melakukan verifikasi terhadap kebenaran kepengurusan partai tersebut,” kata Anggota KPU, Sudirman, S,Ip
Salah satu syarat lolos tidaknya calon Bupati dan wakil Bupati dalam kontes pemilihan Bupati Juni mendatang bagi calon yang didukung partai adalah jumlah dukungan dari partai politik. Pendaftaran Bagi calon Bupati dan wakil Bupati yang didukung parpol akan dilaksanakan pada Maret mendatang.
Hingga saat ini jumlah pasangan calon yang diusung oleh partai adalah pasangan Amin-Nurdin (ANNUR), HA.Rahman-Sudirman (ARAS), Mustami-Darawati (MUDA), Jabir-Johan (JJ), Jamaludin malik- Arasy mukhan (Jaman), Agus Patria-syamsul Fikri (PAS), serta pasangan Kahar-jack morsa (Karsa).(loek)
Masyarakat Antusias Ikuti Sosialisasi AMAN
Taliwang, Sumbawanews.com.- Dukungan masyarakat terhadap pasangan Andi Azisi – Dirmawan (AMAN) dari hari ke hari semakin meningkat, hal ini bisa dilihat dari sosialisasi yang dilaksanakan pasangan AMAN di beberapa tempat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Saat sosialiasi pasangan AMAN di kelurahan Dalam Kota Taliwangm Senin (01/02/2010), lebih dari seribu Massa mendatangi acara sosialisasi ini.
“Sosialisasi paket Aman yang dihadiri oleh lebih kurang 2000 massa di keluarahan Dalam Kota taliwang, menunjukkan Aman sudah mulai menguasai satu persatu kelurahan didalam Kota Taliwang sebagai pemilih terbesar di KSB.” Jelas Ketua Pemuda Kelurahan Dalam Kota Taliwang Syafruddin Jack Mir melalui siaran pers yang diterima Sumbawanews.com.
Dijelaskannya ditempat yang sama , pada hari Selasa (2/02/2010) sosialisasi paket Zulkifli – Malarahman hanya di hadiri oleh 100 orang.
“Kelihatan issue ‘Lanjutkan’ yang diusung oleh Incumben sudah tidak mendapat tempat dihati rakyat.” Paparnya.
Jack melihat kecendrungan masyarakat saat ini lebih menginginkan perubahan, karena dukungan terhadap paket AMAN secara kasat mata sudah terlihat. Perubahan memang sudah tidak bisa ditawar tawar lagi di KSB, karena kebijakan Pemerintah saat ini yang dipegang Zul-Mala tidak berpihak kepada masyarakat kelas bawah terutama petani dan pengangguran yang sudah mencapau angka kurang lebih 35ribu orang di KSB.
“Saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin yang bisa berbuat nyata, bukan pemimpin yang selalu membuai rakyat dengan pidato yang bombastis. Kita bisa melihat program mega poyek sama sekali tidak memihak pada pengangguran yang semakin banyak di KSB.” Jelasnya. (sn01)
Ini yang benar,, apa yang menjadi ket...
Pak Umar Hasan berani berdasarkan buk...
Akhirnya terjawab sudah isu politik y...
Memang "FITNAH LEBIH KEJAM DARI P...
Ayo pak epol tunjukan taring mu untuk...