Smawa Rea, Siap Ambil Bagian Dalam Beauty Contest Divestasi Saham NewmontJakarta, Sumbawanews.com.- sebuah perusahaan yang dikelola oleh putera-puteri  daerah Sumbawa, siap ambil bagian dalam beuaty contest divestasi saham PT Newmont Nusatenggara (PT NNT). Surat ketertarikan itu di sampaikan kepada pemerintah daerah NTB Jumat 3, Juli 2009.

Perusahaan ini menawarkan mendanai sendiri saham perusahaan tambang tersebut,  maupun ikut memperkuat perusahaan daerah yang dibentuk  pemda NTB dalam membeli 10% saham divestasi perusahaan multi nasional itu.

Perusahaan yang berkantor pusat di bilangan Senayan Jakarta ini,  salah satu usaha yang dikelolanya adalah www.maubaca.com, direktori portal berita interaktif.  “Smawa Rea memiliki cukup dana untuk membiayai seluruh (10%) saham  seharga Rp 4 tiliun yang menjadi hak pemda NTB” ujar Iwan P, salah seorang pengelola portal tersebut.

Menurutnya, ini saatnya putra daerah NTB tampil sebagai salah satu calon pembeli. “Kami putra-puteri Sumbawa yang ada di Jakarta merasa bangga dapat ambil bagian dalam beuty contest tersebut.”

Namun, pihak Smawa Rea juga mengakui kuatir bahwa proses ini akan berjalan fair. Dalam arti sumber pembiayaan harus transparan dan juga asas keadilan semua pihak agar tetap dijunjung tinggi.(*/sn01)

Mentan Resmikan Lar LimungSumbawa, Sumbawanews.com.- Menteri Pertanian Anton Apriantono meresmikan Lar Limung di Desa Limung Kecamatan Moyo Utara Kamis (2/7).Menteri yang didampingi Wakil Gubernur NTB Badrul Munir dan Bupati Sumbawa jamaludin  Malik datang untuk melihat langsung potensi peternakan di NTB khususnya di Kabupaten Sumbawa sekaligus meresmikan Lar Limung.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan menyambut baik semangat dan tekad Pemda untuk merealisasikan Kabupaten Sumbawa sebagai Kabupaten Peternakan dan Provinsi NTB dengan Program Bumi sejuta Sapinya. Menurutnya, koordinasi yang dibangun semua tingkatan Pemerintahan ini ketemu dan sinergi sehingga Pemerintah sangat mendukung.”Semangat adalah Modal besar untuk mensukseskan suatu Program.” Tegas Anton.

Menurutnya, Pemerintah akan focus dengan pembangunan sarana air, Jalan Usaha tani, Makanan ternak dan perluasan ladang. Selain itu menurutnya, Pemerintah juga memberikan perhatian bagaimana usaha pemberdayaan petani, bagaimana Petani mempunyai kelembagaan yang kuat.Peran Penyuluh Petani Ternak juga sangat diperlukan selain factor Pembiayaan yang tidak kalah penting.

Sementara itu, Bupati sumbawa Jamaludin Malik melaporkan, sampai saat ini kontribusi terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Sumbawa didominasi oleh sektor primer (sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian), kemudian sektor tersier (sektor jasa-jasa meliputi sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa); dan sektor sekunder (sektor industri, listrik gas dan air bersih, sektor bangunan).

Menurutnya, dari 43% kontribusi sektor pertanian, 16,34% di antaranya merupakan sumbangan sub sektor peternakan. kelebihan ternak memiliki arti tersendiri dimata masyarakat Sumbawa. Ternak mampu mengangkat derajat masyarakat Sumbawa yang terbukti dari  hasil ternak dimanfaatkan untuk biaya naik haji, biaya  pendidikan, biaya kesehatan dan biaya tak terduga lainnya.

Menurutnya, luas lar atau kawasan seluas 1007 Ha dengan populasi ternak (sapi bali, sapi hisar, kerbau, kuda dan kambing) yang berjumlah 3.941 ekor. Sedangkan populasi ternak besar tahun 2008 di Kabupaten Sumbawa berjumlah 208 ribu ekor dengan rata rata pertumbuhan setiap tahunnya berkisar 10 sampai 12 %.

selain itu keberadaan lar di Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan sebanyak 59 titik dengan luas areal seluruhnya mencapai 26.776 ha, dari jumlah tersebut ada 5 titik lar yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati Sumbawa antara lain, lar gili rakit 1500 ha di kec. Empang; Lar ai ampuk 400 Ha di Desa Plampang kec.Plampang; Lar lutuk kele 200 Ha di Desa Muer kec. Plampang.(Sn-06)

Baligo SBY DibakarSumbawa, Sumbawanews.com.- Suhu politik Pilpres di Kabupaten Sumbawa memanas. Baligo pasangan  Capres SBY-Budiono dibakar oleh orang tidak dikenal sekitar pukul 03.00 Wita dini hari Kamis (2/7) .Baligo yang terpasang di depan Kantor Karantina Badas Kecamatan Labuhan Badas tersebut terbakar tiga titik dibagian bawah.

Atas kejadian tersebut Ketua DPC  Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa Samsul FIkri S.Ag sebagai Ketua Tim Pemenang Pemilu merasa prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya dia mendapatkan laporan dari Ketua PAC Demokrat Kecamatan Badas sekitar pukul 10.30 Wita dan langsung melapor ke Panwas dan Polisi bahkan melaporkan ke tim Pusat.

Ditemui Sumbawanews di  kediamannya, Samsul yakin bahwa pembakaran ini sangat disengaja, dibuktikan dengan ditemukannya kaleng minuman ringan yang berbau minyak tanah disekitar Baligo tersebut.”Kejadian ini telah menciderai proses Demokrasi di Sumbawa yang selama ini sangat aman. Pola-pola seperti ini menjurus kepada anarkis politik.padahal kami tidak pernah menyentuh apalagi merusak atribut dari pasangan calon lain.”Ungkapnya.

“Kami selalu menjung tinggi dan menghormati tim lain, namun kami juga tidak mencurigai tim lain. Karena ini bisa juga ada oknum-oknum yang ingin mengadu domba dan membuat suasana keruh di kabupaten Sumbawa. Bisa juga karena melihat sambutan masyarakat terhadap pasangan calon SBY-Budiono di Kabupaten sumbawa yang cukup tinggi.”Ungkapnya.

Sementara itu Dihubungi via telepon, Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa Yuyun Nurul Azmi mengakui telah menerima laporan dari Ketua DPC Demokrat sekitar  pukul 10.45 Wita via telepon.Setelah mendapat informasi tersebut, Yuyun besama anggotanya langsung turun kelapangan untuk melihat secara langsung baligo tersebut.

Panwas juga mewawancarai masyarakat sekitar, mungkin ada yang melihat ataupun yang mengetahui kejadian ini. Namun Menurutnya tidak ada orang satupun yang mengetahui ataupun  yang melihat kejadiannya. Yuyun menjelaskan, bahwa pihaknya harus menunggu laporan secara tertulis dari tim Pasangan SBY.”Kami memberikan waktu tiga hari kepada Tim yang merasa dirugikan untuk memberikan laporan secara tertulis kepada kami,laporan tersebut harus menyertakan nama dan alamat pelapor, Nama saksi  dan pelaku.”Jelasnya.

Bila ketiga unusur ini terpenuhi, kami   akan melanjutkan ke Tim Penegak hukum terpadu (Gakumdu) untuk diproses hukum karena ini termasuk tindak pidana Pemilu yang melanggar  pasal 41 UU 42 tentang Pilpres yang menyatakan tidak boleh merusak atribut dan alat peraga pasangan calon lain.Namun demikian apabila tidak ada salah satu unsur ini akami tidak bisa menindak lanjutinya karena kami tidak mempunyai  kewenangan untuk menyidik.”Jelas Yuyun.(Sn-06)

Bank NTB Akui Yasasan Al-Ihlas Mengutang Rp32 MilyarTaliwang, Sumbawanews.com.- Polemik pinjaman Yayasan Al-Ihlas yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) KH. Zulkifli Muhadli akhir terbuka. Pimpinan Bank NTB Cabang Taliwang mengakui bahwa pihaknya telah memberikan kredit kepada Yayasan Al-Ihlas sebesar Rp32 Milyar.
“Pinjaman tersebut agunananya menggunakan asset Yayasan Al-Ihlas.” Jelas Pimpinan Bank NTB Cabang Taliwang Dahlan, saat beraudensi dengan Front Pemuda Taliwang (FPT) KSB, Kamis (2/7) siang di Kantor Bank NTB Taliwang.
Sementara itu Humas FPT Tony Marga Putra MS sesuai bertemu Pimpinan Bank NTB Taliwang menjelaskan kepada Redaksi bahwa Bank NTB telah mengeluarkan kebijakan diskriminatif dalam hal pemberian kredit oleh Bank NTB kepada pihak pihak-pihak tertentu.
“Direksi Bank NTB sampai saat ini belum memberikan klarifikasi terkait dengan pinjaman tersebut.: jelas Tony.
FPT menuntut Bank NTB membuka persoalan ini secara terbuka kepada masyarakat, karena saham Bank NTB dimiliki oleh masyarakat NTB dalam hal ini diwakili oleh Pemda-pemda yang ada di NTB.
“Ketertutupan  Management Bank NTB kepada rakyat menjadi dugaan kuat adanya konspirasi terselubung antara pihak Bank NTB dengan Yayasan Al-Ihlas.” Ujar  Toni.
Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Taliwang (GMT) Peduli KSB juga mempersoalkan kebijakan Bank NTB yang memberikan kredit cukup besar tanpa dasar yang jelas.
“ Gerakan GMT sebelumnya kami dukung, dan FPT akan terus mempersoalkan skandal ini agar diketahui oleh masyarakat.” Pungkas Toni. (sn05)

Pengiat Korupsi Desak Presiden Pecat Kapolri dan Kepala BPKPJakarta, Sumbawanews.com.- Upaya sistematis menggembosi Komisi Pemberantasan Korupsi yang tiada henti terus dilontarkan oleh pihak-pihak yang secara makin kasat mata menentang upaya pemberantasan korupsi di bumi Nusantara.

Sejumlah elemen masyarakat diantaranya Ray Rangkuti, Firman, Fadjroel Rachman, Rocky Gerung, Hanafiah, Zainal Arifin Muchtar, Ismet Hasanputro, Saldi Isra, Marwan Batubara mendatangani KPK pada Selasa (30/6) sore guna memberikan dukungan moril agar KPK jangan terpengaruh dengan intrik-intrik yang sedang dimainkan oleh penentang KPK.

Tidak kurang dari lembaga paling terhormat, DPR memperlihatkan ketidak-berpihakannya pada KPK dan pemberantasan korupsi. Rakyat perlu diingatkan kembali bagaimana DPR memberi restu bagi Antasari Azhar untuk lenggang kangkung menjadi ketua KPK, meski gelombang penolakan dari berbagai unsur masyarakat ketika itu begitu besar. Sejak awal proses pemilihan Antasari Azhar sebagai ketua KPK disinyalir oleh banyak pihak sebagai upaya awal penggembosan KPK melalui metode penyusupan.

"Bentuk lain upaya menggerogoti KPK dapat dilihat dari penanganan tersangka Antasari Azhar  pada kasus pidana kriminal pembunuhan, POLRI bukan mempercepat proses penyidikan hingga tuntas agar KPK segera dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk kemungkinan meminta pengganti posisi Antasari Azhar di KPK, tetapi POLRI malah mengangkat isu prosedur penyadapan KPK, yang sejatinya sudah on track  dan bukan merupakan persoalan hukum sama sekali." Jelas Fadjroel Rachman seusai menemui wakil pimpinan KPK Mochamad Yasin.

Sulit dihindari, jika muncul dugaan bahwa langkah POLRI mempertanyakan kewenangan penyadapan KPK berangakt dari adanya agenda lain, yang disinyalir berdampak pada pengerdilan kedudukan KPK, agar lembaga yang selama ini lebih aktif memberantas korupsi menjadi mandul. Langkah POLRI menggeser masalah pembunuhan menjadi urusan penyelewengan kewenangan penyadapan KPK sekali lagi patut diduga merupakan bagian dari agenda besar untuk menggembosi KPK yang selama ini dinilai lebih aktif mengganyang koruptor.

Disinyalir oleh pengiat Korupsi ini seperti gayung bersambut, Kepala BPKP yang juga adalah seorang purnawirawan POLISI  berbintang tiga dengan begitu percaya diri menyambangi KPK dan sesumbar ingin MENGAUDIT KPK atas perintah PRESIDEN, langkah yang terlampau 'berani' bahkan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang  ini dapat dijadikan dasar dugaan bahwa adanya konspirasi antara Kepala BPKP, KAPOLRI dan PRESIDEN selaku atasan kedua lembaga tersebut dalam agenda penggembosan KPK.

Kita bersyukur bahwa kemudian PRESIDEN membantah telah memerintahkan lembaga di bawahnya itu untuk melakukan audit pada KPK. TETAPI Presiden HARUS MEMBUKTIKAN bahwa namanya hanya dicatut untuk suatu konspirasi busuk penggembosan gerakan ANTI KORUPSI, PRESIDEN harus membuktikan dengan memberikan sanksi keras kepada Kepala BPKP dan KAPOLRI....COPOT dan PECAT!!!!
 
Tindakan itu penting agar rakyat percaya bahwa PRESIDEN benar-benar memilik komitmen kuat pada upaya pemberantasan korupsi. Jika langkah ini tidak segera diambil oleh Presiden, maka jangan salahkan jika rakyat berpikir bahwa Presiden, yang berwenang penuh atas POLRI dan BPKP, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konspirasi besar itu. Oleh karenanya, Presiden perlu mengambil langkah nyata untuk ,menunjukkan komitmennya semula bahwa ia “akan memimpin sendiri upaya pemberantasan korupsi,” sebagaimana yang dinyatakannya pada awal masa pemerintahannya.

"Kepada DPR kami mengingatkan, untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu, dan berupaya meninggalkan citra baik dipenghujung masa baktinya, untuk tidak menunda pengesahan RUU Pengadilan TIPIKOR menjadi Undang-Undang." pungkas Fadjroel Rachman. (sn01)