Paket “ADHA” Mengajak Konstituen Bersatu Taliwang KSB.  Sumbawanews.com.- Kandidat Calon Bupati  (Cabup) dan Calon Wakil Bupati  (Cawabup) Sumbawa Barat NTB priode 2010-2015, pasangan DR.KH.Zulkifli Muhadli.SH.MM-Drs.H.Mala Rahman, pada acara sosialisasi yang dirangkai pengukuhan tim pemenangnan Desa se Kecamatan Brang Ene KSB senin malam (15/3), mengajak seluruh konstituen dan simpatisan yang tergabung dalam 15 Parpol koalisi “ADHA” dan “JANUARI” untuk terus bersatu membangun kekuatan, agar visi misi yang tengah dicanangkan bagi  pembangunan serta program peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dilanjutkan lima tahun kedepan,  “Jika KSB yang kita cintai ini, ingin program pembangunan infrastruktur serta tiga konsef prioritas untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi rakyat terus berjalan, marilah bergabung bersama paket ADHA,”   kata Bupati didepan ribuan konstituen pendukungnya.

       Pantauan langsung Sumbawanews.com, tercatat sekitar empat ribuan konstituen dari berbagai kalangan tokoh masyarakat, agama dan pemuda, pelajar mahasiswa yang tergabung dalam tim sukses Kabupaten, Kecamatan serta Desa/ Kelurahan se KSB, menyatakan sikap untuk tetap mendukung visi misi dan program yang diperkenalkan oleh pasangan “Z-M tersebut, bahkan seluruh konstituen dan simpatisan 15 Parpol pengusung  mengeluarkan orasi politik yang mempertahankan kedua pasangan incumbent harus kembali memimpin bumi “Pariri Lema Bariri” lima tahun mendatang, agar perencanaan pembangunan infrastruktur dan berbagai program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat terus dilanjutkan.

      Calon Bupati Incumbent DR.Zulkifli Muhadli SH MM, juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangun kebersamaan dalam menyatukan persefsi, dan tidak scepat terpancing atau terkecoh dengan berbagai visi misi dan target yang dijanjikan oleh para lawan politiknya, karena semua itu merupakan salah satu trick politik oknum yang ingin merusak reputasi atau cara untuk menghilangkan kepercayaan seluruh masyarakat terhadap kebijakan birokrasi selama ini,  “Rakyat ini harus melihat dengan mata hati yang paling dalam, janganlah cepat terkecoh dengan janji program lawan politik yang belum jelas arah dan tujuannya, sehingga tidak menjadi korban akibat kebijakan birokrasi yang hanya untuk kepentingan politik belaka,” jelas Kyai Zulkifli disambut yel-yel dukungan dari ribuan konstituen.

      Bupati juga mengingatkan, agar seluruh masyarakat berfikir dan melihat secara sederhana namun intlektual, bahwa kebijakan birokrasi yang dijalankan selama ini tidak hanya terfokus kepada tiga konsef prioritas, yaitu peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis dan pemberian dana stimulus untuk 85 unit koperasi berbasis RT diseluruh Desa dan Kecamatan saja, namun pembangunan berbagai infrastruktur atau proyek fisik kantor vertical juga dinilai sangat penting, agar berbagai pelayanan birokrasi terhadap seluruh kepentingan masyarakat dapat lebih mudah dan maksimal,  “Selain menjalankan program untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun pembangunan infrastruktur dan proyek fisik itu juga dinilai sangat penting, agar pelayanan terhadap para investor yang masuk ke KSB dapat maksimal,”  jelas Bupati yang akrab disapa Kyai Zul itu.

     Bupati berharap, agar prinsif kebersamaan yang sudah lama terbangun ini dapat terus dipertahankan, sehingga kebijakan birokrasi dan program pencanangan untuk peningkatan kesejahteraan para guru, PNS serta sarana prasarana pertanian, buruh dan nelayan dapat terus dilanjutkan, “Saya minta kepada seluruh konstituen untuk tidak terkecoh dengan janji-janji tidak jelas dari lawan politiknya, apalagi lagi tahun 2010 ini akan mulai beroperasi sejumlah investor bidang pertambangan serta tambak udang yang tentunya dapat menampung ribuan tenaga kerja kita,” kata Bupati optimis.  (Hong).

Multy Etnis Maluk-Sekongkang Dukung Paket “AMAN”Taliwang KSB. Sumbawanews.com.--Progres dukungan terhadap Kandidat Calon Bupati  (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Sumbawa Barat NTB priode 2010-2015 untuk pasangan H.Andy Azisi Amin SE.M Sc – Ir.Dirmawan semakin kuat.

    Pantauan langsung wartawan sumbawanews.com pada sosialisasi yang dirangkai penandatangan kontrak politik, terlihat ribuan masyarakat dari berbagai etnis dan suku, termasuk Sumbawa, Bima, Lombok, Jawa, Bali dan Sulawesi yang bermukim di dua kecamatan lingkar Tambang PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yaitu Maluk dan Sekongkang, menyatakan sikap tetap mendukung paket “AMAN” untuk perubahan sistim birokrasi guna peningkatan ekonomi para guru, PNS, Petani, Nelayan, pedagang serta memerangi penggangguran dengan menciptakan investasi.

    Kandidat Calon Bupati (Cabup) Sumbawa Barat priode 2010-2015, H.Andy Azisi Amin SE.M Sc. dalam orasi politik menekankan seluruh konstituen Parpol pengusung serta ribuan simpatisan, untuk terus membangun kebersamaan persepsi sesuai visi misi dan target yang tertuang dalam panca program, “Jika paket “AMAN” dapat meraih posisi EA 1 dan EA 5 KSB pada Pemilukada 26 April 2010 mendatang, maka akan melakukan perubahan sistim birokrasi serta penataan berbagai program kesejahtraan dan pemerataan  ekonomi rakyat yang lebih baik dengan sistim berbasis Rumah Tangga,” kata Andy Azisi Amin disambut yel-yel dukungan dari ribuan konstituennya.

    Menurutnya, langkah perubahan itu dinilai sangat penting, mengingat Kabupaten bermotokan “Pariri Lema Bariri” sejak rezim pemerintahan lima tahun terakhir, tercatat puluhan kebijakan dan perencanaan birokrasi yang terkesan belum terarah, sesuai kultur sosial ekonomi masyarakat KSB, terbukti pada program untuk peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis yang selama ini hanya teori dan konsef, namun realita atau praktik yang terjadi masih jauh dari harapan,  “Program Pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis itu tidak akan berjalan maksimal, jika tidak disertai dengan peningkatan insentif para guru, PNS serta Medis-Paramedis yang diberikan tanggungjawab sesuai tupoksi masing-masing,”  jelas Andy Azisi.

    Untuk itu, Andy Azisi Amin berjanji, jika paket “AMAN” terpilih pada Pemilukada mendatang, tidak hanya menjalankan visi misi serta kontrak politik yang tertuang dalam panca program itu saja, namun melakukan perubahan sistim birokrasi dengan target peningkatkan pendapatan para CPNS-PNS serta tatanan ekonomi yang pro terhadap kepentingan petani, nelayan, para pedagang serta meminimalisir angka pengangguran di KSB,  “Saya berjanji akan melakukan reformasi sistim birokrasi untuk lebih meningkatkan pendapatan ekonomi para guru, CPNS,PNS serta petani, nelayan, pedagang dan akan memerangi pengangguran dengan berupaya menciptakan investasi,” tegasnya.

     Hal senada disampaikan Abidin Nasar.SP politisi PKS, bahwa sembilan orang anggota dari masing-masing Komisi DPRD Sumbawa Barat bersama puluhan ribu konstituen dan simpatisan Parpol yang tergabung dalam koalisi pengusung, sudah siap untuk memenangkan paket “AMAN” pada pesta demokrasi Pemilukada 26 April 2010 mendatang, “Saya bersama ribuan konstituen PKS dan simpatisan Parpol pengusung  sangat optimis untuk memenangkan paket “AMAN” pada Pemilukada 26 April 2010, agar harapan rakyat untuk bisa terjadi perubahan sistim birokrasi serta berbagai perencanaan pemetaan program ekonomi para petani, nelayan, pedagang serta mengurangi angka pengangguran dapat dicapai,”  katanya.  (Hong).

DPRD Lobar Terancam Kosong KekuasaanLombok Barat, Sumbawanews – Kekosongan kekuasaan bakal terjadi di DPRD Kabupaten Lombok Barat, menyusul konsutasi ke Pemerintah Provinsi NTB pada Senin (15/3/2010) soal perebutan kursi pimpinan dewan antara PBB dan PPP tak memberikan ketegasan. Padahal PP Nomor 16 tahun 2010 menyaratkan batas akhir penetapan draf tata tertib yang baru pada 28 Maret 2010 dan hampir seluruh fraksi mengisyaratkan penolakan.
“Pemprov tidak memberikan jawaban tegas,” kata HM Nursin, KetuaFraksi Gotong Royong DPRD Kabupaten Lombok Barat soal hasil konsultasi dewan ke Pemprov NTB. Dia bersama rombongan diterima  Asisten I Sirojul Munir, Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Pemerintahan.
Menurut Pemprov, penentuan dan penetapan pimpinan dewan tetap mengacu pada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan perolehan kursi dan suara sesuai UU Susduk MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Nomor 17 tahun 2009. Sedangkan di DPRD Lobar sendiri, baik sebelum maupun setelah pemekaran ada hasil pemilu.
Pemprov juga tidak memberikan penjelasan tegas soal dasar hukum kalau pun terjadi pergantian pimpinan dewan apakah melalui mekanisme pengangkatan atau pergantian antar waktu. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2009, kewenangan PAW ada pada partai yang bersangkutan.
“Jadi kita putuskan persoalan ini akan dikonsultasikan ke Dephumham dan Depdagri Kamis lusa,” kata Nursin. Pihaknya bermaksud meminta jawaban tertulis dari pembuat undang-undang mengenai hal ini. Namun itu pun dikhawatirkannya tidak bisa sesegera mungkin menyelesaikan konflik perebutan kursi pimpinan DPRD Lobar.
Selain proses politilk bakal terjadi alot, di kalangan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Hanura juga menginginkan pergantian pimpinan dewan yang berasal dari kedua partai politik itu. “Tapi ini tergantung partainya masing-masing apakah akan menetapakan yang baru atau yang sudah ada sekarang,” kata Nursin.
Yang jelas, imbuh Nursin, yang berkembang di DPRD Lobar sekarang, hampir seluruh fraksi menginginkan agar keempat pimpinan dewan itu didemisionerkan lebih dulu karena merupakan satu paket. Kalau tidak, penetapan draf tata tertib yang baru bakal melewati batas akhir tanggal 28 Maret 2010 dan tatib lama akan batal demi hukum.  “Ini kan bisa berakibat (perubahan) pada alat-alat kelengkapan dewan yang lain,” kata Nursin. (Idham Halik)

Dugaan Money Politik Calon Incumbent Libatkan Dua PNS

Sumbawa Besar,Sumbawanews.com,- Setelah mendapat restu Ketua Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Patriot. Hamzah Ketua LSM Gempur di dampingi Ketua LSM Ces Ahyar, LSM Format Syahruddin LB, serta puluhan warga lainnya, Sabtu (13/03) pukul 14.30 ramai – ramai mendatangi kantor Panwaslu dan KPUD untuk melaporkan indikasi money politik yang di lakukan 2 oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Sumbawa.

Berdasarkan pengakuan M. Irpan Ketua DPC Partai Patriot saat di temuai dikediamannya, kata Hamzah, bahwa uang yang di terimanya seperti yang disebut – sebut tim kuasa hukum paket Jamaluddi Malik – Arasy Muhkan itu, sebagaimana diberitakan salah satu media lokal, bukan uang operasional, melainkan uang tersebut, diduga identik dangan money politik,” Kalau uang yang kami terima melalui 2 oknum PNS seperti yang disebut namanya oleh M. Irpan, yaitu Wrw dan Sdr adalah uang yang bersumber dari pasangan calon Bupati JM. Arasy Muhkan,  maka pemberian tersebut identik dengan money politik dan bukan uang pemberian dalam bentuk operasional terhadap semua partai pengusung,” demikian dikatakan Hamzah mengutip ungkapan Alek Ampera nama populer M. Irpan Ketua DPC Partai Patriot.

Alek yang mengaku tidak gentar menghadapi gugatan perdata, yang dilakukan tim kuasa hukum calon Bupati incumbent sebesar Rp. 1miliar tersebut tutur Hamzah, justru sebaliknya menantang untuk buka – bukaan terkait persolan pemberian uang sebesar Rp. 160 juta itu.” Saya tidak takut digugat, karena Patriot bukan satu – satunya partai yang menerima uang sebesar Rp. 160 juta, bila Panwaslu memanggil saya untuk dimintai keterangannya, maka saya akan membuka secara teransparan pada public,” ancam Alek. Sementara itu ,Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa Berlian Rayes yang dikonfirmasi wartawan via telephon cellular, membenarkan adanya laporan sermi yang di terimanya secara langsung usai pelantikan dirinya beserta anggota panwas lainnya Sabtu 13/03. Laporan tersebut intinya, ada indikasi terjadinya money politik yang dilakukan salah satu calon Bupati, untuk sementara sesuai laporan yang kami terima, bahwa perbuatan money politik itu, masih berdasarkan penjelasan dari Ketua DPC Partai Patriot yang di duga dilakukan oleh 2 oknum PNS,” Kami sudah menerima laporan dari beberapa LSM dan Masyarakat, kemudian dalam waktu dekat kami akan memproses, soal nantinya, apakah laporan LSM tersebut ada atau tidak unsur – unsur yang mengarah pada indikasi terjadinya money politik, sejauh ini masih kami kumpulkan berbagai bukti pendukung dan keterangan pihak – pihak terkait,” jelas Ketua Panwalu yang juga mantan Aktifis ini. (tsx)                           

Ketua DPC Patriot Sumbawa Siap Hadapi Tuntutan Incumbent Sumbawa Besar, Sumbawanews.com,- Gugatan yang dilayangkan  kuasa hukum paket calon Bupati dan calon Wakil Bupati, Drs Jamaludiddin Malik – H. Arasy Muhkan, terhadap ketua DPC Patriot Sumbawa, siap dihadapi  oleh DPC Partai Patriot.

Ketua DPC Patriot Sumbawa, Muhammad Irfan menyatakan, dirinya tidak gentar mengahadapi gugatan perdata Rp. 1 miliar itu, sebab Partai Patriot tidak pernah merugikan calon Bupati incumbent. ” Patriot tidak pernah merugikan incumbent, kalau mereka mau gugat saya, gugat juga 7 Partai pengusung calon Bupati incumbent ,” pintanya, menanggapi pernyataan tim kuasa hukum paket JM – H. Arasy Muhkan (Incumbent).

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPC Partai Patriot, M. Irpan, dan Sekretarisnya Chery Yunani, serta turut tergugat Ketua DPW NTB dan sekretarisnya, karena secara yuridis formal  DPC maupun DPW Partai Patriot  NTB di duga telah memberikan dukungan ganda terhadap 2 pasangan calon Bupati. Selain itu kuasa hukum, calon Bupati incumbent  Ridwan SH, menegaskan pada ketua DPC Patriot, untuk harus mengembalikan hak yang diterimanya, senilai Rp. 160 juta, sesuai kwitansi. Atas persoalan tersebut menurut pihaknya, bahwa klainnya mengalami kerugian secara fisikologis dan berdampak politis, sehingga Ridwan menggugat secara perdata DPC maupun DPW Patriot, sebesar Rp. 1 miliar.

M. Irpan, membantah kalau Partainya telah memberikan dukungan ganda. Partai Patriot hanya memberikan dukungan pada satu pasangan calon Bupati saja. Sementara terkait dukungan awal yang di berikan pada pasangan calon Bupti JM – Arasy Muhkan, sudah kami batalkan karena prosesnya, tidak sesuai dengan Anggara Dasar Rumah Tangga (ADART) Partai.” Partai Patriot tidak munggkin memberikan dukungan ganda, nanti di buktikan sesuai hasil ferivikasi KPUD,” tantangnya. Sedangkan mengenai hak, yang kami  terima hak dalam bentuk uang sebesar Rp. 160 juta seperti disebut –sebut kuasa hukum pasangan calon Bupati incumbent, lagi – lagi Alek membatahnya. Kami tidak pernah menerima hak  dari pasangan calon Bupati Jamaluddin Malik, lantas hak apa yang harus kami kembalikan,” Kami tidak merasa menerima hak apapun dari pasangan calon Bupati JM –Arasy Muhkan,” katannya. Namun kendati demikian lanjut M. Irpan, kalau sejumlah uang yang telah di terimanya dari 2 oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Sumbawa sebagaimana disebutkan namanya oleh M. Irpan yaitu, Wrw dan Sdr,  bila diminta untuk dikembalikan, maka tentu juga terhapat 7 Partai pengusung calon Bupati JM lainnya, harus juga mengembalikan uang tersebut. Dan apabila uang sebanyak Rp. 160 juta itu, benar bersumber dari kantong tebal calon Bupati Jamaluddin Malik (incumbent), berarti dalam persoalan ini, ada indikasi kuat, telah terjadi pemainan kotor yaitu money politik, untuk itu saya sarankan pada teman – taman LSM, silahkan Lapor ke KPUD dan PANWASLU, “ Tidak akan ada hak sebesar Rp. 160 juta  yang diberikan kepada 8 Parpol pengusung itu, kalau tidak ada unsure mony politik, dan silahkan teman LSM lapor ke KPU dan PANWASLU, saya akan bongkar semuannya” ancam Alek. (TSX)